Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Forkopimka Krembung bersama Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Tanam Bibit Jagung

    Forkopimka Krembung bersama Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Tanam Bibit Jagung

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan sesuai arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, terkait mewujudkan ketahanan pangan nasional terus digalakkan di berbagai daerah.

    Salah satu langkah nyata seperti dilakukan Forkopimka Krembung, Kabupaten Sidoarjo dan petani melalui penanaman bibit jagung bersama di lahan Dusun/Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Kamis (22/5/2025).

    Kegiatan ini melibatkan soliditas sinergi antara TNI, Polri, pemerintah desa, serta kelompok tani setempat. Dengan mengusung semangat kebersamaan, kegiatan yang merupakan bagian dari Program Ketahanan Pangan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diawali dengan apel gabungan diikuti oleh personel Polsek dan Koramil Krembung, perwakilan PPL, serta unsur Forkopimka.

    Kepala Desa Lemujut Rofik mengapresiasi dukungan yang diberikan aparat keamanan. “Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari Kepolisian dan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan ini,” ujarnya.

    Kapolsek Krembung Polresta Sidoarjo AKP Nanang Mulyono juga menjelaskan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional.

    “Mari kita jaga kebersamaan TNI-Polri dalam menjaga wilayah Krembung tetap aman dan kondusif, serta mendukung kemandirian pangan masyarakat,” ujarnya.

    Usai apel bersama, dilakukan simbolisasi penyerahan bibit jagung oleh Kapolsek, Danramil, dan Ketua PPL kepada perwakilan kelompok tani yang hadir. Sebanyak 6 orang petani dari Desa Lemujut menerima langsung bantuan tersebut.

    Penanaman bibit jagung ini tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan sektor pertanian, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat sebagai implementasi dari Polisi Cinta Petani. (isa/ian)

  • 248 Koperasi Merah Putih di Blitar Dibentuk, Perangkat Desa Bisa Jadi Pengurus

    248 Koperasi Merah Putih di Blitar Dibentuk, Perangkat Desa Bisa Jadi Pengurus

    Blitar (beritajatim.com) – Pembentukan 248 unit koperasi Merah Putih di Kabupaten Blitar kini tengah dikebut. Sejumlah desa pun kini tengah melakukan musyawarah khusus untuk membentuk pengurus koperasi Merah Putih.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM (usaha kecil menengah) Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni menyebut bahwa pengurus atau Ketua Koperasi Merah Putih boleh diisi oleh perangkat desa. Namun demikian pihaknya meminta desa untuk mengkaji ulang, apakah nanti perangkat desa tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan benar sebagai Ketua Koperasi Merah Putih atau tidak.

    “Perangkat desa diperbolehkan asal bukan kepala desa, tapi harus kita pelajari dulu sekarang apa mungkin perangkat desa yang pekerjaan banyak bisa merangkap jadi ketua koperasi, padahal itu nanti kalau koperasinya sudah jadi kan setiap hari harus berkantor di koperasi itu, apakah bisa membagi waktu kan gitu,” ungkap Sri Wahyuni, Kamis (22/05/2025).

    Secara aturan perangkat desa memang diperbolehkan menjabat sebagai Ketua Koperasi Merah Putih. Yang tidak diperbolehkan menjadi Ketua Koperasi Merah Putih adalah kepala desa.

    Namun aturan ini perlu dilihat lagi, jika ingin Koperasi Merah Putih berkembang maka seharusnya posisi ketua harus diisi dari sosok profesional, bukan perangkat desa. Dikhawatirkan jika perangkat desa menjabat sebagai Ketua Koperasi Merah Putih akan ada rangkap jabatan yang membuatnya sulit membagi waktu dampaknya tentu koperasi jadi tidak berkembang.

    “Kalau bisa dari unsur masyarakat yang punya mental bagus dan amanah. karena kita punya harapan kalau sudah terbentuk koperasi ini bisa berjalan,” tegasnya.

    Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memang tengah mengebut pembentukan koperasi Merah Putih di 220 desa dan 28 kelurahan. Pemkab Blitar memang memiliki target 1 desa, 1 koperasi merah putih.

    Sosialisasi tentang pembentukan koperasi Merah Putih itu pun langsung dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM (usaha kecil menengah) Kabupaten Blitar. Bahkan kini beberapa desa telah melakukan musyawarah khusus pembentukan Koperasi Merah Putih dengan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar.

    Pembentukan koperasi Merah Putih ini memang jadi program prioritas pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Blitar bergegas merealisasikannya. Targetnya pada akhir bulan Juni sudah ada koperasi Merah Putih yang diresmikan beroperasi.

    “Progresnya di kecamatan mulai mengundang kami tim kabupaten dalam rangka percepatan pembentukan koperasi merah putih, tiap hari ada 2 atau 3 yang melakukan pendampingan,” tandasnya. (owi/ian)

  • HJKS ke-732, Cak YeBe Sebut Minimnya Keberanian dan Konsistensi Pemimpin Surabaya Wujudkan Perubahan

    HJKS ke-732, Cak YeBe Sebut Minimnya Keberanian dan Konsistensi Pemimpin Surabaya Wujudkan Perubahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab disapa Cak YeBe menilai peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732 seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni. Dia menyebut masih minimnya keberanian dan konsistensi para pemimpin Surabaya dalam menjalankan perubahan nyata bagi masa depan kota.

    Cak YeBe menggarisbawahi bahwa tidak cukup hanya mengandalkan grand design atau program indah di atas kertas. Menurutnya, perubahan besar membutuhkan satu sikap fundamental yaitu keberanian.

    “Intinya adalah, sekuat dan sebagus apa grand design yang dibuat untuk kota kita tercinta, semua berawal dari keberanian. Teko wani, wani berubah opo gak? Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani, wes iku ae,” tegas politisi Partai Gerindra itu saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Kamis (22/5/2025).

    Cak YeBe mengkritik kecenderungan banyak pihak yang hanya gemar berbicara soal gagasan besar, tetapi minim implementasi di lapangan. Menurutnya, perubahan tak akan pernah terjadi jika seluruh elemen kota tak bergerak bersama.

    “Tidak perlu beretorika dengan program-program dan gagasan indah tapi tidak ada keberanian dari semuanya untuk menjalankan dan merubah,” ujarnya.

    Dalam pandangannya, tanggung jawab untuk membawa Surabaya ke arah yang lebih baik tidak hanya terletak pada pundak eksekutif dan legislatif. Tetapi, melibatkan seluruh komponen masyarakat.

    “Semuanya ya dari warganya, dari segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, dari para akademisi, dari pelaku usaha, dari eksekutif dan legislatif, serta dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan termasuk dari rekan-rekan media,” papar Cak YeBe.

    Cak YeBe juga menyebut pentingnya keteladanan dari para pemimpin kota Surabaya. Menurutnya, pemimpin harus mampu menjadi panutan dan konsisten dalam menjalankan kebijakan yang sudah dirancang.

    “Karenanya, poro pemimpin yang ada di Suroboyo harus bisa memberikan contoh sikap yang benar kepada warganya. Termasuk konsistensi dalam mengaktualisasikan program di tengah masyarakat,” katanya.

    “Karena hal ini menjadi salah satu wujud kepastian harapan atau garansi bagi warga kota bahwa Surabaya benar akan menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Dalam konteks kolaborasi, Cak YeBe menyentil pernyataan Wali Kota Surabaya yang kerap menyampaikan bahwa membangun kota tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh sinergi. Namun dia mempertanyakan realisasi pernyataan itu di lapangan.

    “Poin pentingnya adalah bahwa kita sering mendengar statement Wali Kota bahwa membangun Surabaya tidak bisa dilakukan sendiri. Namun membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, maka konsistensi statement ini harus bisa diaktualisasikan secara konkret, bukan sebatas ucapan namun realitanya lemah di lapangan,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Cak YeBe mengajak seluruh elemen kota Surabaya untuk tidak lagi sekadar merayakan ulang tahun Surabaya dengan seremoni. Sebaliknya, momentum HJKS seharusnya menjadi bahan evaluasi sejauh mana Surabaya benar-benar bergerak menuju perubahan.

    “Arek Suroboyo Wani. Gaspol pantang kendor rek,” tandas Cak YeBe. [asg/ian]

  • Polisi Cinta Petani Desa Jiken Apresiasi Lahan Sawah Padi Wujudkan Ketahanan Pangan

    Polisi Cinta Petani Desa Jiken Apresiasi Lahan Sawah Padi Wujudkan Ketahanan Pangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepedulian terhadap ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim terus diwujudkan melalui berbagai aksi nyata kehadiran Polisi di lokasi lahan pekarangan bergizi.

    Sesuai arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, pada Kamis (22/5/2025), Bhabinkamtibmas Desa Jiken Polsek Tulangan, Aiptu M. Subandik, melakukan pengecekan langsung ke lahan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) milik warga di RT 05 RW 03, Desa Jiken, Kecamatan Tulangan.

    Lahan yang ditanami padi milik Buasim ini menjadi bagian dari upaya pemanfaatan pekarangan warga untuk mendukung program ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kunjungannya, Aiptu M. Subandik tidak hanya meninjau kondisi tanaman, tetapi juga aktif berdiskusi dan berkoordinasi dengan pemilik lahan dan warga sekitar terkait berbagai kendala yang dihadapi di sektor pertanian pekarangan.

    “Kami mencatat beberapa kendala yang dihadapi, seperti pengairan dan kesuburan tanah, serta berupaya mencarikan solusi bersama warga. Ini adalah bagian dari peran Polri dalam mencintai dan mendukung petani,” ujar Aiptu Subandik.

    Langkah ini merupakan bagian dari dukungan Polsek Tulangan terhadap program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang digagas untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif, sekaligus menjawab tantangan ketahanan pangan di tingkat lokal.

    Kegiatan ini disambut positif oleh masyarakat Desa Jiken. Dengan pendampingan langsung dari Bhabinkamtibmas, warga merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk mengelola lahan pekarangan mereka dengan lebih maksimal.

    “Kami berharap kehadiran Polri bukan hanya dalam menjaga keamanan, tapi juga mendampingi masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pertanian,” tutup Aiptu Subandik.

    Dengan adanya sinergi antara aparat keamanan dan warga, Desa Jiken diharapkan dapat menjadi contoh dalam mewujudkan pekarangan produktif yang mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan berbasis komunitas. (isa/ian)

  • Permintaan Audit PT Sumekar, Inspektorat Sumenep Bentuk Tim Khusus

    Permintaan Audit PT Sumekar, Inspektorat Sumenep Bentuk Tim Khusus

    Sumenep (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Sumenep tengah menyiapkan tim untuk mengaudit PT Sumekar, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep.

    “Kami akan membentuk tim untuk audit PT Sumekar. Insya Allah minggu ini tim akan terbentuk,” kata Plt Inspektur Inspektorat Sumenep, Nurul Jamil, Kamis (22/05/2025).

    Keuangan PT Sumekar dinilai tidak sehat karena mempunyai tunggakan gaji karyawan sebesar Rp 3 milyar lebih. Gaji karyawan yang tidak dibayar itu rata-rata 22-24 bulan.

    Karena itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar selaku pembina BUMD di Sumenep mengirimkan surat permohonan ke Inspektorat agar melakukan audit menyeluruh terhadap PT Sumekar.

    “Sebenarnya kalau menurut saya bukan audit ya, tapi lebih tepat disebut review. Nanti akan kami review semuanya, mulai tata kelola perusahaannya hingga keuangannya. Mengapa kok sampai menunggak gaji karyawan berbulan-bulan,” papar Nurul Jamil.

    PT Sumekar merupakan salah satu BUMD Sumenep yang mempunyai bidang usaha mengelola pelayaran. Perusahaan ini menjadi operator Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang melayani rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean. (tem/ian)

  • DPRD Minta Pemkot Kaji Ulang Lokasi RSUD Surabaya Selatan

    DPRD Minta Pemkot Kaji Ulang Lokasi RSUD Surabaya Selatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Alif Iman Waluyo, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengkaji ulang rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Selatan yang akan dibangun di lapangan sepak bola Karangpilang. Menurutnya, lahan tersebut bukanlah pilihan terbaik karena berbagai pertimbangan teknis dan sosial.

    “Saya sarankan Pemkot Surabaya untuk mengkaji ulang lokasi rencana pembangunan RS Surabaya Selatan dengan berbagai pertimbangan baik teknis maupun sosial,” tegas Alif, Kamis (22/5/2025).

    Alif menegaskan tidak menolak rencana pembangunan rumah sakit tersebut namun dia mendorong agar lokasi pembangunan dipertimbangkan kembali secara strategis.

    Dia mengusulkan agar pembangunan rumah sakit dipindah ke lahan lain milik Pemkot yang tidak aktif, dengan pertimbangan lebih luas dan tidak mengorbankan ruang publik warga.

    “Kan aku juga menyarankan untuk pindah ke tanah pemkot yang tidak aktif. Bukan menolak pembangunannya,” ujar politisi muda Gerindra tersebut.

    Dia menambahkan, terdapat lahan alternatif yang lebih representatif dan layak untuk pembangunan rumah sakit. Lahan tersebut berada di Kelurahan Karangpilang dan dapat diakses melalui Jalan Sawahan, dengan luas kurang lebih sekitar 18.000 meter persegi yang merupakan sisa aset Pemkot Surabaya.

    “Ada opsi lahan masuk lewat Jalan Sawahan. Ada lahan sisa aset Pemkot kurang lebih 18.000 meter di Kelurahan Karang Pilang yang lebih representatif,” lanjutnya.

    Alif juga menyebut pentingnya mempertimbangkan aspek pengembangan rumah sakit di masa depan. Dia menilai bahwa lokasi di lapangan Karangpilang terlalu sempit untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan gedung atau lahan parkir.

    “Apalagi jika nanti perluasan rumah sakit tidak bingung karena lahan lebih luas. Apalagi lapangan Karangpilang dekat dengan permukiman. Misal pelebaran untuk parkiran, penambahan gedung nantinya di masa depan. Jika lahan terbatas akan merepotkan juga,” tegasnya.

    Selain itu, dia mengingatkan bahwa lapangan Karangpilang selama ini digunakan warga sebagai ruang terbuka hijau dan pusat aktivitas komunitas. Mengalihfungsikan ruang tersebut dikhawatirkan memicu penolakan warga dan mengurangi kualitas lingkungan hidup.

    Dengan kajian yang matang dan keterlibatan masyarakat, Alif berharap Pemkot dapat menghadirkan rumah sakit yang bukan hanya berkualitas secara medis, tetapi juga berkelanjutan secara tata kota.

    “Komisi C berkomitmen terus mengawal proyek-proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan RSUD Surabaya Selatan, agar tidak hanya cepat terlaksana, tetapi juga tepat sasaran dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial,” tandas Alif. [asg/beq]

  • Sering Banjir, Sungai di Kartoharjo Magetan Butuh Normalisasi

    Sering Banjir, Sungai di Kartoharjo Magetan Butuh Normalisasi

    Magetan (beritajatim.com) – Upaya antisipasi banjir di Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, mulai menunjukkan progres signifikan. Dua lokasi yang selama ini dikenal rawan banjir menjadi fokus utama peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Magetan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan. Peninjauan dilakukan langsung di empat titik sungai yang membentang di Desa Jeruk pada Rabu (21/5/2025).

    Ketua Komisi D DPRD Magetan, Riyin Nur Asiyah, mengungkapkan bahwa titik-titik rawan banjir terletak di sekitar wilayah Desa Jajar–Ngelang dan Karangmojo–Jeruk. Dua kawasan tersebut kerap menerima limpahan air dari anak Sungai Bengawan Solo.

    “Wilayah ini termasuk lumbung padi Magetan, jadi perlu penanganan cepat. Kami pun mengambil inisiatif mengunjungi kantor BBWS dan menyampaikan laporan serta usulan penanganan,” ujarnya.

    Dalam tahap awal, pemasangan bronjong sempat diusulkan untuk memperkuat struktur tanggul sungai. Namun, setelah dilakukan kajian langsung bersama BBWS Bengawan Solo dari Madiun dan tim teknis DPUPR, keputusan akhirnya jatuh pada opsi normalisasi sungai sebagai langkah paling tepat.

    “InsyaAllah pengerjaan dilakukan saat musim kemarau, karena jika musim hujan, kondisi tidak memungkinkan,” tambah Riyin.

    Lebih lanjut, Riyin menjelaskan bahwa faktor lain yang memperparah banjir adalah tersumbatnya aliran air dari irigasi kecil di tepi jalan raya. Ia menyoroti perubahan jalur aliran sejak pembangunan jalan tol.

    “Sebelumnya aliran air lurus, tapi setelah jalan tol dibangun, alirannya dibelokkan dan melewati saluran yang lebih kecil. Akibatnya air tertahan di bawah jalan tol,” jelasnya.

    Akumulasi air dari dua sungai dan saluran irigasi tersebut mengakibatkan genangan yang cukup parah setiap kali hujan deras turun. Riyin menegaskan bahwa langkah saat ini sudah memasuki tahap pencarian solusi konkret.

    “Sekarang bukan lagi sekadar antisipasi, melainkan mencari solusi. Harapannya, normalisasi bisa segera terealisasi agar warga tidak khawatir setiap hujan turun,” ujarnya lagi.

    Selain banjir, Komisi D DPRD Magetan juga menyoroti dampak erosi yang merusak lahan milik warga. Menurut Riyin, tanah di sisi Magetan terus terkikis, sementara sedimen justru mengendap di Kabupaten Ngawi.

    “Tanah kita hilang, tapi lumpurnya menetap di Ngawi. Ini tidak adil dan harus segera ditangani,” pungkasnya.

    Sementara itu, Koordinator Sarana dan Prasarana Sungai BBWS Bengawan Solo, Nanang Ari Mustofa, menjelaskan bahwa survei lapangan dilakukan sebagai respons atas laporan dari DPRD Magetan. “Kami menindaklanjuti laporan terkait kondisi tebing sungai yang rusak di wilayah Magetan, khususnya Desa Jeruk,” ujarnya.

    Dari hasil survei, tim BBWS menemukan empat titik longsoran pada tebing sungai yang berada di perbatasan antara Magetan dan Ngawi. Longsoran tersebut diakibatkan oleh rumpun bambu yang tumbang dan terbawa ke tengah sungai, mengganggu aliran air dan mempercepat proses pengikisan.

    “Tanaman bambu yang roboh terbawa arus ke tengah sungai, lalu mengubah arah aliran air yang akhirnya menyebabkan longsor di sisi lainnya,” jelas Nanang.

    Seluruh temuan tersebut akan segera dituangkan dalam nota dinas dan laporan resmi ke Balai BBWS di Solo guna mendapatkan disposisi tindak lanjut. “Kami sudah berdiskusi terkait langkah-langkah yang akan diambil, dan tampaknya normalisasi sungai menjadi opsi paling memungkinkan,” katanya.

    Nanang juga menyampaikan bahwa debit air sungai di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan normalisasi direncanakan saat musim kemarau. “Dengan debit yang masih tinggi sekarang, musim kemarau adalah waktu yang paling tepat,” tutupnya. [fiq/beq]

  • Banyuwangi dan PT KAI Kolaborasi Majukan Wisata, Revitalisasi Stasiun Jadi Sorotan

    Banyuwangi dan PT KAI Kolaborasi Majukan Wisata, Revitalisasi Stasiun Jadi Sorotan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan posisinya sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Saat libur panjang awal Mei 2025, jalur kereta api tujuan Banyuwangi tercatat sebagai salah satu dari tiga rute terpadat di Indonesia, menjadi bukti tingginya minat wisatawan.

    Menyikapi tren positif tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menjalin kolaborasi strategis dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pertemuan penting berlangsung di Jakarta pada Rabu (21/5/2025), menghadirkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani secara daring, serta jajaran Pemkab dan Wakil Bupati Mujiono secara langsung.

    Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan pesat pariwisata Banyuwangi. “Banyuwangi sangat menginspirasi. Kami siap berkolaborasi untuk meningkatkan penumpang ke Banyuwangi,” ujar Didiek dalam pertemuan tersebut.

    Dalam kerja sama ini, PT KAI akan menggandeng Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan atraksi wisata menarik serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. “Nanti kita akan melibatkan UMKM lokal untuk mengangkat ekonomi rakyat. Karena memang prinsip kami adalah Hidup dan Menghidupkan,” tambah Didiek.

    Didiek juga menekankan pentingnya membangun sistem transportasi yang terintegrasi melalui sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mencontohkan keberhasilan renovasi Stasiun Banyuwangi Kota yang mengusung arsitektur khas budaya Osing sebagai acuan pengembangan stasiun lainnya.

    Ke depan, PT KAI berencana melakukan revitalisasi Stasiun Ketapang dan Stasiun Kalisetail dengan sentuhan kearifan lokal dan desain ramah lingkungan. “Kami senang dengan ide-ide Banyuwangi di mana ruangan publiknya mengangkat arsitek khas lokal dan bangunan yang ramah lingkungan,” kata Didiek.

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik dukungan dari PT KAI. Menurutnya, transportasi publik kini berfungsi lebih dari sekadar mobilitas, tetapi juga menjadi ruang publik yang menghidupkan aktivitas ekonomi dan budaya.

    “Dengan ini ketika orang tiba di Banyuwangi dengan kereta, mereka langsung bisa merasakan suasana lokal baik dari desain stasiunnya, hingga kuliner dan kebudayaan yang disuguhkan,” ujar Ipuk. [alr/beq]

  • Pemkab Jember Tak Bisa Tunjukkan Data Kepemilikan Pemandian Patemon

    Pemkab Jember Tak Bisa Tunjukkan Data Kepemilikan Pemandian Patemon

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak bisa menunjukkan data kepemilikan destinasi wisata pemandian Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, saat Komisi C DPRD Jember mengunjungi lokasi tersebut, Rabu (21/5/2025) sore.

    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap pengaduan sejumlah ahli waris yang mempersoalkan penguasaan lahan pemandian di Patemon oleh Pemkab Jember. Pemandian ini merupakan satu dari empat obyek wisata yang dikuasai dan dikelola pemerintah daerah selama puluhan tahun.

    Dicky Giantara, staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jember, mengaku kurang lebih ada 4,8 hektare lahan yang dikuasai Pemkab Jember tanpa sertifikat. “Namun tercatat di KIB (Kartu Inventaris Barang) A tanah. Jadi selama ini penguasaannya secara fisik oleh Pemkab Jember,” katanya.

    Renal Shendra Hermawan, juru bicara ahli waris, menegaskan, ada dua bidang tanah yang dikuasai ahli waris, yakni seluas 1.740 meter persegi dan 1,2 hektare.

    “Para ahli waris sekarang adalah keponakan Mbah Suhak. Mbah Suhak meninggal pada 1976 tanpa punya keturunan. Sementara berkas kepemilikan lahan baru ditemukan pada 1990 sekian,” katanya.

    Pemkab Jember hanya bisa amenunjukkan data KIB A. “Sementara data-data kami lengkap mulai dari hulu ke hilir, mulai dari petok, desa, BPN, surat keterangan riwayat tanah,” kata Renal.

    Dicky masih akan menunggu petunjuk pimpinan untuk penyelesaian persoalan. Sementara itu, Bupati Muhammad Fawait saat dimintai konfirmasi terpisah usai sidang paripurna di gedung DPRD Jember, menyatakan belum mendapat informasi mengenai persoalan tersebut.

    Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo berjanji akan menerbitkan rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah daerah. “Kami memastikan ini bukan aset Pemkab Jember,” katanya.

    Komisi C meminta pemerintah daerah berbicara dengan ahli waris, termasuk soal opsi kompensasi. “Cari win-win solution terbaik, karena ahli waris ini sudah puluhan tahun meminta hak tapi selalu dilempar ke sana kemari,” kata Ardi.

    Wakil Ketua Komisi C Ikbal Wilda Fardana menyimpulkan data kepemilikan yang sah ada di tangan ahli waris. “Milik Pemkab Jember sebatas di kolam air saja,” katanya.

    Ikbal menegaskan, persoalan kepemilikan pemandian Patemon harus diselesaikan terlebih dulu sebelum Pemkab Jember mengembangkan obyek wisata untuk menambah pendapat asli daerah. “Karena kalau tidak ada solusi, maka akan percuma,” katanya.

    Renal berterima kasih kepada Komisi C DPRD Jember dan pemerintah daerah yang mau turun langsung ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut. “Tahun 2022 sudah ada hearing di Dewan, tapi belum ada penyelesaian,” katanya.

    Setelah menunggu lama, akhirnya persoalan menunjukkan titik terang. “Di sini kita bisa menyaksikan, kami tunjukkan batas-batas lahan Pemkab Jember yang terdiri dari dua persil, dengan estimasi luas kurang lebih tujuh ribu sekian meter persegi. Selebihnya bangunan-bangunan (milik Pemkab Jember) berdiri di atas tanah masyarakat,” kata Renal.

    Renal dan para ahli waris lainnya kini menunggu rekomendasi DPRD Jember. “Karena kami juga pahami, ketika lahan ini sudah ada bangunan yang didirikan Pemkab Jember, kita tidak bisa serta-merta. Kami membuka diri supaya persoalan ini bisa segera selesai,” katanya. [wir]

  • Pemprov Jatim Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB

    Pemprov Jatim Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim menerima penghargaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.

    Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas capaian dan kontribusi Pemprov Jatim dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik melalui implementasi reformasi birokrasi.

    Tahun 2025 ini, Pemprov Jatim kembali memperoleh predikat A, kategori Memuaskan dengan Catatan.

    Penghargaan diserahkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB kepada Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono pada acara Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas dan Penyerahan Penghargaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

    Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil memperoleh skor 93,82, meningkat 13,26 poin dari tahun sebelumnya 80,56. Capaian Indeks RB ini melebihi target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

    Perolehan ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan efisien dalam mewujudkan visi pemerintahan berkelas dunia yaitu pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan pelayanan publik yang prima.

    Upaya konkrrt yang dilaksanakan antara lain, optimalisasi kinerja Tim RB Provinsi Jawa Timur dengan menyusun Rencana Aksi RB yang komprehensif dan fokus pada perbaikan tata kelola pemerintah bukan hanya sekedar Business as Usual.

    Penyusunan Rencana Aksi yang baik juga diikuti dengan monev secara berkala secara menyeluruh untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan dengan baik dan benar-benar berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini berpengaruh pada nilai masing-masing indikator sehingga akumulasi menjadi Indeks RB Provinsi Jawa Timur meningkat secara signifikan.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan tata kelola yang lebih transparan, efektif dan efisien baik melalui Reformasi Birokrasi General dan Tematik,” tegas Adhy.

    Pada kesempatan yang sama, juga diberikan Penghargaan Reformasi Birokrasi kepada 50 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada Perangkat Daerah yang telah mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur serta bukti nyata bahwa implementasi RB benar-benar berdampak nyata dalam memberikan kemudahan bagi Masyarakat.

    Adhy berpesan agar seluruh unit kerja provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. “Marilah kita jadikan integritas sebagai legacy bagi anak cucu generasi penerus bangsa. Bagi kabupaten/kota yang masih belum memperoleh predikat WBK/WBBM jangan berkecil hati, tetap semangat membangun zona integritas, karena ini hanyalah masalah waktu, saya yakin semua akan WBK pada waktunya,” pungkasnya. (tok/ian)