Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kota Mojokerto Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Perempuan se-Bakorwil Bojonegoro

    Kota Mojokerto Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Perempuan se-Bakorwil Bojonegoro

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menjadi tuan rumah pertemuan rutin tiga organisasi perempuan tingkat regional, yakni Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) se-Bakorwil Bojonegoro. Kegiatan ini digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

    Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang konsolidasi program kerja antarwilayah, tetapi juga menjadi ruang apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kreativitas lokal. Acara diawali dengan penampilan Tari Sekar Mojo sebagai tarian penyambutan. Suasana semakin hangat saat anak-anak berkebutuhan khusus dari SLB B Pertiwi, binaan DWP Kota Mojokerto.

    Para siswa mempersembahkan Tari Sorote Lintang dan pertunjukan angklung. Dengan penuh kepekaan terhadap irama dan isyarat, mereka tampil kompak dan mengharukan. Kemeriahan berlanjut dengan peragaan busana batik oleh para duta batik Kota Mojokerto. Mereka menampilkan karya unggulan dari Sentra IKM Batik Maja Barama Wastra.

    Karya unggulan yang menonjolkan motif khas dan desain elegan, mencerminkan identitas lokal yang kaya nilai budaya. Para peserta juga diajak menikmati city tour ke sejumlah ikon Kota Mojokerto, seperti Pusat Grosir Sepatu, Kolam Pemandian Sekarsari, Skywalk Mojopahit di Alun-alun Wiraraja, Rumah Rakyat, Taman Bahari Majapahit, dan PLUT Maja Citra Kinarya.

    Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi menyambut para tamu dan menyampaikan pandangannya mengenai keunggulan Kota Mojokerto. Cak Sandi (sapaan akrab, red) mengakui jika wilayah Kota Mojokerto memang kecil, namun justru hal tersebut menjadi potensi terbesar bagi Kota Mojokerto.

    “Ibarat kelas private, jumlah warga yang sedikit memberikan kesempatan menjadikan Mojokerto sebagai kota percontohan. Sinergi harus dibangun dari akar, bukan dari menara-menara gading. Kita ingin membangun masyarakat yang kuat dari dasar,” ungkapnya, Kamis (22/5/2025)

    Cak Sandi menegaskan pentingnya forum Bakorwil sebagai wadah penyatuan, tidak hanya dalam hal program kerja, tetapi juga semangat dan jiwa antar wilayah. Melalui semangat kolaboratif dan kearifan lokal yang diusung, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi organisasi perempuan se-Bakorwil Bojonegoro sekaligus menegaskan posisi Mojokerto sebagai kota kecil dengan visi besar. [tin/suf]

  • Nanik–Suyatni Resmi Dilantik di Grahadi, Magetan Sambut Era Baru Kepemimpinan

    Nanik–Suyatni Resmi Dilantik di Grahadi, Magetan Sambut Era Baru Kepemimpinan

    Magetan (beritajatim.com) – Bupati-Wakil Bupati Magetan Terpilih, Nanik Endang Rusminiarti-Suyatni Priasmoro bakal dilantik oleh Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/5/2025).

    Malam ini juga, pasangan Bupati-Wabup itu sudah harus tiba di Grahadi untuk menjalani gladi untuk pelantikan. “Pelantikan pada Jumat, 23 Mei 2025, pukul 09.00 WIB di Gedung Negara Grahadi. Malam ini harus sampai di Surabaya untuk gladi,” terang Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Magetan, Setiya Widayaka, Kamis (22/5/2025).

    Diketahui, Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati akan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015, yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota- Wakil Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 164 ayat (1) disebutkan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

    Ketentuan ini juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Wali Kota. Dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), ditegaskan bahwa pelantikan dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan di ibu kota provinsi.

    Selain pelantikan kepala daerah, juga akan dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten, yang bakal dijabat oleh istri Wakil Bupati Magetan.

    Setelah pelantikan, kepala daerah baru diwajibkan untuk segera menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD dimulai segera setelah pelantikan guna menetapkan arah pembangunan daerah selama masa jabatan.

    Dalam rangkaian kegiatan pelantikan ini, akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Magetan yang membahas serah terima jabatan (sertijab) dari Penjabat (Pj) Bupati kepada Bupati definitif. Acara ini maksimal harus dilaksanakan 12 hari setelah pelantikan. Sertijab tersebut sekaligus menjadi momen penyampaian visi dan misi kepala daerah yang baru kepada publik dan pemangku kepentingan daerah. [fiq/kun]

  • Pemkab Lamongan Terjunkan Laskar Gema Tawaf

    Pemkab Lamongan Terjunkan Laskar Gema Tawaf

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menerjunkan 200 Laskar Gema Tawaf (Gerakan Bersama Pendafataran Tanah Wakaf), untuk mempercepat tersertifikasinya tanah wakaf, di Halaman Pemkab Lamongan.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan Laskar Gema Tawaf merupakan relawan yang terbentuk dari hasil kolaborasi antara perguruan tinggi, Kantor Pertanahan dan Kantor Kemenag Lamongan.

    “Semuanya berkolaborasi agar Gema Tawaf ini bisa sukses,” kata Yuhronur, Kamis (22/5/2025).

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menargetkan, di tahun 2025 seluruh tanah wakaf di Lamongan dapat tersertifikasi.

    Program ini membawa tujuan besar, tidak hanya komitmen untuk menjaga amanah, tapi peran program ini untuk pembangunan bangsa sebagai warisan nilai dan investasi sosial.

    “Dengan Gema Tawaf, kita memperkuat pendidikan Islam, dakwah, dan pelayanan masyarakat yang berbasis kepada nilai-nilai luhur agama. Pemerintah Kabupaten Lamongan mendorong percepatan pendaftaran tanah wakaf ini melalui program Gema Wakaf,” ucap Pak Yes.

    Lebih lanjut Pak Yes menyampaikan, tersertifikasinya tanah wakaf dapat memberikan kepastian hukum. Sehingga dapat meminimalisir potensi konflik tanah wakaf.

    Secara taktis, laskar Gema Tawaf memiliki tugas khusus untuk mengidentifikasi dan mencatat secara sistematis seluruh tempat ibadah dan tanah wakaf yang tersebar di Kabupaten Lamongan.

    Di antaranya menghimpun informasi lokasi tanah wakaf, subjek pengelola (pemilik atau pengurus), data yuridis atau alas hak kepemilikan, serta informasi pihak yang mewakafkan/nadir/penerima/pengelola wakaf. Hasil data ini akan menjadi dasar validitas lokasi dan jumlah bidang tanah wakaf yang belum tersertifikasi.

    “Setelah terdata di bidang tanah, akan diarahkan ke pembuatan ikrar wakaf di KUA masing-masing kecamatan. Yang ditindaklanjuti pendaftaran dan penerbitan sertifikat wakaf di Kantor Pertanahan Lamongan,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, Nursuliantoro, mengatakan untuk mendukung program Lamongan Nyantri dan Quick Win 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, pasukan Laskar Gema Tawaf terdiri dari mahasiswa Universitas Islam Lamongan 16 orang, Universitas Muhammadiah Lamongan 16 orang, Universitas Islam Darul Ulum 14 orang, Pemkab Lamongan 34 orang.

    “Kemudian juga ada Penyuluh Kemenag Lamongan 27 orang, dan Pertanahan Lamongan 93 orang,” tuturnya. (fak/ted)

  • 238 CJH Gresik Diberangkatkan KBIHU Nurul Jannah Petrokimia

    238 CJH Gresik Diberangkatkan KBIHU Nurul Jannah Petrokimia

    Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 147 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Gresik yang tergabung dalam Kloter 73 resmi diberangkatkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gresik, dr Asluchul Alif, pada Kamis (22/5/2025). Para jemaah ini merupakan bagian dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

    Total jemaah yang diberangkatkan oleh KBIHU Nurul Jannah pada musim haji tahun ini mencapai 238 orang. Sebelumnya, 54 CJH telah diberangkatkan melalui kloter 30, 47, dan 49. Dalam waktu dekat, 38 jemaah lainnya juga dijadwalkan berangkat melalui kloter 75 dan 93.

    “Saya mengingatkan kesempatan berhaji ini disyukuri dan dijadikan momentum meningkatkan kualitas keimanan beribadah,” ujar dr Asluchul Alif saat pelepasan jemaah.

    Mantan Wakil Ketua DPRD Gresik tersebut menekankan bahwa ibadah haji merupakan nikmat luar biasa yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia juga berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mengikuti arahan pembimbing dan petugas demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah.

    “Perbanyak minum air putih, jaga pola makan, dan bantu sesama, terutama jamaah lansia,” tambahnya.

    Alif turut mendoakan agar seluruh jemaah mendapatkan kelancaran selama beribadah dan kembali dalam keadaan sehat serta memperoleh predikat haji mabrur.

    Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, juga memberikan pesan kepada para jemaah agar memaknai perjalanan haji sebagai perjalanan lahir dan batin yang membutuhkan kesiapan menyeluruh.

    “Jaga kekompakan dan tanamkan rasa empati antar sesama. Kembali ke tanah air dengan selamat serta menjadi haji yang mabrur,” ujarnya.

    Keberangkatan CJH Gresik tahun ini menandai semangat kolektif dari komunitas dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk KBIHU dan perusahaan, dalam memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji yang khusyuk dan tertib. [dny/beq]

  • Ratusan ASN Bondowoso Belum Terima SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BKPSDM

    Ratusan ASN Bondowoso Belum Terima SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BKPSDM

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, meskipun telah mengikuti ujian dinas pada akhir 2024 lalu. Mereka terdiri dari ASN yang akan naik dari golongan II ke III, serta dari golongan III ke IV.

    Dari jumlah tersebut, diketahui terdapat 20 ASN yang mengajukan kenaikan pangkat dari golongan III ke IV. Salah satu ASN yang mengikuti ujian dinas mengaku kecewa karena belum juga mendapatkan SK meski telah memenuhi syarat masa kerja.

    “Saya sudah ikut ujian dinas akhir tahun lalu. Saya juga sudah 4 tahun bekerja sesuai kepangkatan saya, seharusnya sudah naik pangkat. Tapi sampai sekarang tidak dapat SK,” ujar ASN yang enggan disebut namanya, Kamis (22/5/2025).

    Ia menambahkan, informasi yang diterimanya menyebutkan SK kenaikan seharusnya sudah keluar sejak April lalu. Namun, hingga Mei ini belum ada perkembangan.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaidi, membenarkan bahwa SK kenaikan pangkat memang belum diterbitkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya proses verifikasi persyaratan dan kesiapan anggaran.

    “Untuk penerima SK itu disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Ini kan kenaikan ke jenjang yang lebih tinggi, dari 2D ke 3A dan 3D ke 4A,” jelas Mahfud.

    Ia menegaskan, meski ASN telah mengikuti ujian dinas, belum tentu semua dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Faktor seperti masa kerja minimal empat tahun dan status keikutsertaan ujian dinas menjadi pertimbangan utama.

    BKPSDM, menurut Mahfud, hanya berperan memfasilitasi secara administrasi. Soal penggajian dan penerbitan SK, menjadi kewenangan tim anggaran daerah.

    “BKPSDM pada prinsipnya hanya memfasilitasi secara administrasi, sesuai regulasi. Tapi kami tidak punya kewenangan terhadap hal-hal yang berimplikasi pada penggajian. Itu kewenangan tim anggaran,” jelasnya.

    Ia juga menyebut, dari sekitar 400 ASN yang ikut ujian dinas, tidak semuanya langsung bisa diajukan karena masa kerja mereka berbeda-beda. Beberapa ASN masih dalam tahun pertama golongan saat ini sehingga belum memenuhi syarat untuk naik.

    Namun demikian, Mahfud memastikan bahwa proses pengajuan SK kenaikan pangkat akan mulai dilakukan pada bulan depan setelah proses telaah administrasi dan evaluasi anggaran rampung.

    “Kami sudah buat nota dinas, tinggal melihat apakah pengajuannya bisa dipenuhi sesuai APBD yang ada,” pungkas Mahfud. [awi/beq]

  • DBHCHT Buka Kran 13 Irigasi Tembakau di Blitar

    DBHCHT Buka Kran 13 Irigasi Tembakau di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Air adalah nadi kehidupan bagi pertanian. Di lahan-lahan tembakau Kabupaten Blitar, keberadaan air mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah lewat pembangunan jaringan irigasi tersier (JIT) yang dibiayai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

    Tahun anggaran 2025 ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar mengalokasikan dana DBHCHT untuk membangun tujuh titik JIT dan enam titik jalan usaha tani (JUT). Totalnya ada 13 titik pembangunan yang tersebar di berbagai kecamatan penghasil tembakau.

    Kepala Bidang Prasarana Pertanian Matsafii menjelaskan bahwa dana untuk masing-masing titik berkisar antara Rp150 juta hingga Rp200 juta. Ia menambahkan bahwa pembangunan ini menyasar desa-desa atau kelompok tani yang memiliki komoditas tembakau sebagai syarat penggunaan anggaran DBHCHT.

    “Lokasinya tersebar cukup merata. Tapi kalau ditanya daerah tembakau terbesar, ya tentu Selopuro. Kecamatan lain seperti Talun, Kademangan, Panggungrejo juga punya, meski skalanya lebih kecil,” ujar Matsafii, Kamis (22/05/2025).

    Langkah pembangunan JIT ini bukan tanpa alasan. Menurut Matsafii, produktivitas tanaman tembakau sangat bergantung pada kecukupan air, terutama pada fase pertumbuhan. Sering para petani harus mengandalkan curah hujan yang tak menentu. JIT menjadi solusi untuk memastikan tanaman tidak kekurangan air.

    Namun JIT tak hanya berguna untuk tembakau. Dalam praktiknya, lahan-lahan ini juga ditanami komoditas lain seperti padi atau jagung saat musim tembakau usai. Karena itu, keberadaan jaringan pengairan kecil yang langsung masuk ke sawah menjadi kebutuhan mendesak.

    Matsafii menjelaskan bahwa JIT merupakan bagian dari sistem irigasi berjenjang. Di atasnya, ada jaringan sekunder dan primer yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum. Sementara yang kecil-kecil ini, yang langsung mengairi petak sawah, menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

    Selain JIT, enam titik JUT dibangun untuk memperlancar akses petani dari dan ke lahan. Jalan ini dibutuhkan agar pengangkutan pupuk dan hasil panen berjalan lancar. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa jalan usaha tani bukan untuk kendaraan berat.

    “Spesifikasi JUT tidak seperti jalan umum. Ketebalannya hanya 15 cm. Jadi hanya bisa dilewati kendaraan roda tiga atau maksimal pick-up ringan. Kalau dipaksa dilewati truk, ya cepat rusak,” ujarnya.

    Menariknya, seluruh kegiatan fisik ini dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani penerima bantuan. Dana akan ditransfer ke rekening kelompok dan mereka yang bertanggung jawab atas pengerjaannya.

    “Karena tidak semua kelompok paham mekanisme swakelola, maka kami sebagai dinas akan melakukan pendampingan. Tugas kami adalah mengawal agar dana bisa dicairkan dan digunakan dengan tepat,” kata Matsafii.

    Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menggelar sosialisasi. Tidak hanya terkait program DBHCHT, tetapi juga menyangkut kegiatan lain seperti dana alokasi umum (DAU).

    Langkah ini diambil agar para petani tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaksana yang andal. Mereka didorong untuk memahami mekanisme perencanaan, penggunaan dana, dan tanggung jawab teknis kegiatan di lapangan.

    Dengan program ini, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian, khususnya tembakau, terus meningkat. DBHCHT yang selama ini dianggap hanya menjadi angka dalam laporan APBD, kini menjelma menjadi infrastruktur nyata di tingkat akar rumput.

    Matsafii optimistis jika JIT dan JUT ini dimanfaatkan dengan baik, kesejahteraan petani Blitar akan ikut terdongkrak. “Pekerjaan kami memang di infrastruktur, tapi tujuan akhirnya adalah peningkatan hasil panen dan ekonomi petani,” katanya.

    Melalui pembangunan JIT dan JUT yang dibiayai dari hasil cukai tembakau, Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan fiskal bisa menyentuh langsung kebutuhan dasar petani: air, akses, dan kemandirian.(Owi)

  • Anggaran Seragam Rp313 Juta, DPRD: Kewenangan Ada di Pelaksana Anggaran

    Anggaran Seragam Rp313 Juta, DPRD: Kewenangan Ada di Pelaksana Anggaran

    Magetan (beritajatim.com) – Anggaran pengadaan seragam dinas untuk anggota DPRD Magetan yang mencapai Rp313 juta mendapat sorotan. Banyak yang menilai anggaran tersebut sebagai pemborosan.

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menjelaskan bahwa pengadaan seragam tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan. Dia pun mengaku baru mengetahui hal tersebut.

    “Saya juga baru tahu karena saya anggota DPRD baru. Ternyata setiap tahun memang ada anggaran pakaian. Enggak tahu apakah tahun-tahun berikutnya tetap ada atau tidak,” ujar Didik saat dikonfirmasi.

    Didik menegaskan bahwa keberadaan anggaran tersebut memang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, menurutnya, pelaksanaan anggaran tersebut bergantung pada kebijakan kuasa pengguna anggaran, yaitu Sekretaris DPRD.

    “Kalau anggaran itu dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan tidak berkorelasi dengan kinerja DPRD, ya monggo saja (tidak dijalankan). Apalagi sekretaris DPRD berada di bawah bupati, jadi kalau dianggap perlu diefisiensikan dan tidak direalisasikan, bagi saya pribadi tidak masalah,” jelasnya.

    Ia pun menyatakan bahwa seragam yang dimilikinya sebelumnya masih layak digunakan. “Baju saya yang kemarin itu masih bisa dipakai juga, gitu loh,” tambahnya.

    Didik menekankan bahwa pernyataannya merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili Badan Anggaran (Banggar) maupun alat kelengkapan dewan lainnya. Menurutnya, selama sudah tercantum dalam APBD, pelaksanaan anggaran tetap bisa dipertimbangkan kembali berdasarkan urgensi dan efisiensi penggunaannya.

    “Silakan kuasa anggaran mempelajari. Kalau memang dianggap itu pemborosan dan tidak memiliki kaitan dengan kinerja DPRD, dihilangkan juga enggak apa-apa,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • DPRD Sumenep Desak Pemkab Lakukan Riset Penyebab Banjir

    DPRD Sumenep Desak Pemkab Lakukan Riset Penyebab Banjir

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Khairul Anwar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melakukan riset untuk mengetahui penyebab banjir parah yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia menilai, pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan mengoptimalkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

    “Kan ada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). OPD ini cukup strategis untuk melakukan riset mendalam, kemudian hasil risetnya untuk masukan ke Bupati,” katanya, Kamis (22/5/2025).

    Menurutnya, Pemkab sudah seharusnya punya ‘road map’ penanganan banjir, agar banjir tidak semakin meluas di Sumenep. “Silahkan lakukan penelitian yang komprehensif terkait banjir di Sumenep, agar bisa antisipasi sejak dini,” ujar Khairul.

    Menanggapi itu, Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo mengaku mendukung penuh usulan itu, dan akan membicarakan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    “Di Brida ada Pak Kahir Plt Kadisnya. Tapi tidak hanya Brida kalau soal riset itu. Nanti kita akan koordinasi juga dengan berbagai pihak terkait,” katanya.

    Hanya saja, lanjut Bupati, yang perlu diingat adalah khusus untuk banjir pekan lalu yang cukup parah, terjadi akibat jebolnya tanggul yang menyebabkan air sungai meluap.

    “Nah kalau bicara sungai ini kan kewenangan Provinsi. Bukan Kabupaten. Artinya apa? Kita memang harus bersama-sama membicaraka penanganan banjir di Sumenep ini,” tandasnya.

    Pada Selasa (13/5/2025), sejumlah wilayah di Sumenep terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Kebunagung. Air pun meluap hingga ke Desa Patean Kecamatan Batuan, dan Desa Muangan Kecamatan Saronggi. Jalur utama Sumenep – Pamekasan di Nambakor Saronggi pun sempat ditutup dan dialihkan ke Kecamatan Lenteng, mengingat ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. [tem/beq]

  • Blitar Andalkan DBHCHT dan Swakelola Dongkrak Produktivitas Tani

    Blitar Andalkan DBHCHT dan Swakelola Dongkrak Produktivitas Tani

    Blitar (beritajatim.com) – Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar tampak penuh. Suasana akrab namun serius menyelimuti ruangan yang dipenuhi perwakilan kelompok tani dari 15 kecamatan.

    Hari itu, mereka tidak hanya mendengar pemaparan program, tetapi juga memegang kunci peran penting dalam pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang dibiayai dari beragam sumber anggaran, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Sosialisasi ini bukan kegiatan seremonial belaka. Bagi Matsafii, Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, momen ini merupakan pengantar bagi petani untuk memahami mekanisme pelaksanaan program infrastruktur berbasis swakelola yang akan mereka jalankan sendiri.

    Ia menjelaskan, kegiatan tahun ini mencakup pembangunan jalan usaha tani (JUT), jaringan irigasi tersier (JIT), sumur dangkal, serta irigasi perpompaan. Semuanya tersebar di 15 kecamatan dan dikerjakan langsung oleh kelompok tani penerima manfaat.

    “Semua kegiatan berbasis swakelola. Dana masuk ke rekening kelompok, mereka yang laksanakan dengan didampingi dua fasilitator, baik untuk teknis maupun administrasi,” ujar Matsafii dalam pemaparannya.

    Tak hanya anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II, kegiatan ini juga didukung oleh dana tugas pembantuan dari APBN Provinsi. Menurut Matsafii, dari APBN Provinsi misalnya, ada program irigasi perpompaan yang mengambil sumber air tanah melalui sumur, berbeda dengan irigasi permukaan yang mengambil dari sungai.

    Namun, sorotan utama dalam pertemuan ini adalah penggunaan DBHCHT. Untuk tahun anggaran 2025, dana dari hasil cukai ini dialokasikan untuk membangun 7 titik JIT dan 6 titik JUT.

    “Masing-masing titik dianggarkan sekitar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta,” ungkap Matsafii. Ia menekankan, lokasi program tersebar merata di wilayah Kabupaten Blitar, terutama di kecamatan-kecamatan penghasil tembakau seperti Selopuro, Talun, Kademangan, dan Panggungrejo.

    Matsafii menambahkan, kriteria penerima DBHCHT memang mensyaratkan keberadaan tanaman tembakau di wilayah kelompok tani. Hal ini selaras dengan tujuan penggunaan DBHCHT yang harus tepat sasaran sesuai komoditas penyumbang cukai. “Di Selopuro, luas lahan tembakaunya paling dominan, tapi di kecamatan lain juga ada spot-spot,” jelasnya.

    Lebih jauh, ia menekankan urgensi pembangunan JIT untuk mendukung produktivitas pertanian. Pasokan air menjadi penentu utama keberhasilan budidaya tembakau maupun tanaman pangan lainnya seperti padi dan jagung. Jaringan irigasi tersier, kata dia, akan mengalirkan air langsung ke lahan pertanian, berbeda dengan jaringan primer dan sekunder yang berfungsi di level distribusi besar.

    “Kalau irigasi sekunder dan primer itu ranahnya PUPR. Kita di ketahanan pangan mengurus yang kecil, tapi langsung menyentuh sawah,” tuturnya.

    Sementara itu, pembangunan JUT diprioritaskan untuk memperlancar distribusi hasil panen dan kebutuhan pertanian lainnya. Namun, ia mengingatkan bahwa spesifikasi JUT berbeda dengan jalan umum. “Ketebalan jalan hanya sekitar 15 cm, cukup untuk roda tiga atau pick up kecil. Tidak bisa dilewati truk besar,” tegasnya.

    Sosialisasi ini tak sekadar berbicara teknis. Ada pula pesan penting yang ditegaskan Matsafii: kelompok tani harus benar-benar memahami peran dan tanggung jawab mereka. Sebab, dalam skema swakelola, kelompok memegang kendali penuh atas pelaksanaan fisik maupun pelaporan administrasi keuangan.

    “Kalau tidak dipahami dari awal, bisa muncul masalah di tengah jalan. Kami hanya mendampingi, bukan pelaksana,” katanya. Rencananya, minggu depan akan digelar pertemuan lanjutan khusus untuk kelompok penerima DBHCHT guna memperdalam pemahaman mereka.

    Di balik detail teknis dan angka-angka anggaran, ada harapan besar yang digantungkan pada program ini. Matsafii menyebut, pembangunan JIT dan JUT bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai swasembada pangan di Kabupaten Blitar. Ia berharap seluruh infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal demi mendongkrak produksi dan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan.

    Sosialisasi seperti ini menjadi napas segar di tengah tantangan regenerasi petani dan perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam. Dengan melibatkan petani sebagai pelaku utama pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencoba menjembatani kebutuhan lapangan dengan perencanaan anggaran pemerintah.

    Di akhir acara, para peserta terlihat serius mencatat, sesekali berdiskusi dengan pendamping yang turut hadir. Di mata mereka, kegiatan ini bukan sekadar rapat atau rutinitas tahunan. Ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan mengubah wajah pertanian Blitar dalam jangka panjang.

    Dan seperti yang disampaikan Matsafii, perbaikan sarana pertanian bukan sekadar beton dan air. Ini tentang meletakkan pondasi kemandirian pangan yang sesungguhnya. Sebuah cita-cita besar yang kini mulai dikerjakan, pelan tapi pasti, oleh tangan-tangan petani sendiri. [owi/beq]

  • Khofifah Akan Kirim Tim Ahli ke Lokasi Longsor Trenggalek

    Khofifah Akan Kirim Tim Ahli ke Lokasi Longsor Trenggalek

    Trenggalek (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung lokasi longsor di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bedungan, Kabupaten Trenggalek. Usai mendengar langsung paparan terkait bencana ini, Khofifah berencana mendatangkan tim ahli. Tim tersebut akan membantu melakukan identifikasi lahan di sekitar lokasi longsor tersebut.

    Khofifah mengatakan tim ahli ini dari Universitas Brawijaya Malang, Keberadaan tim ini diperuntukkan untuk melakukan identifikasi lahan di sekitar dilokasi longsor, sejauh mana kerawanannya. Ditakutkan terdapat aliran air di bawah tanah sehingga membahayakan warga di sekitar. Dengan menurunkan tim ini diharapkan titik-titik rawan bisa teridentifikasi dengan baik sehingga warga lain di sekitar lokasi yang masuk zona rawan bisa ikut direlokasi.

    “Kita akan menurunkan tim dari Brawijaya yang punya alat cukup canggih untuk bisa mendeteksi titik-titik mana yang diindikasikan di bawahnya masih ada aliran-aliran air,” ujarnya, Kamis (22/05/2025).

    Khofifah juga menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat dalam menentukan lokasi relokasi yang aman dan nyaman. Pihaknya akan membantu untuk membangun rumah korban bencana longsor ini. Sedangkan pihak Pemkab diminta menentukan dimana lokasi aman untuk dilakukan relokasi. Tentunya mereka juga harus melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar.

    “Tanah itu riwayat, jadi apa yang akan diputuskan untuk menjadi tempat relokasi, tentu harus dilakukan berdialog dengan masyarakat yang akan direlokasi dan masyarakat yang berdekatan dengan masyarakat di tempat relokasi,” tuturnya.

    Mantan Menteri Sosial ini juga berharap proses pencarian berjalan lancar dan seluruh korban yang dinyatakan hilang dapat ditemukan secepatnya. Anjing pelacak yang dikerahkan guna membantu proses pencarian tersebut juga sudah mendeteksi beberapa titik yang diduga didalamnya terdapat korban.

    “Mohon doa semuanya, semoga diberikan kemudahan untuk identifikasi warga yang hari ini sedang diupayakan oleh Pak Kapolres untuk dilakukan identifikasi oleh anjing pelacak. Dan Tim Inavis sudah datang untuk melakukan identifikasi melakukan pencarian,” pungkasnya. [nm/but]