Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • DPRD Jatim Ingatkan Lemahnya Pengawasan Hewan Kurban Jelang Iduladha

    DPRD Jatim Ingatkan Lemahnya Pengawasan Hewan Kurban Jelang Iduladha

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan potensi lemahnya pengawasan terhadap peredaran hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 2025. Kondisi ini, menurutnya, dapat berisiko terhadap kesehatan ternak dan kestabilan ekonomi peternak lokal, khususnya dalam menghadapi ancaman penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Tapi tentunya seperti biasa, setiap Iduladha selalu ada pengawasan-pengawasan terkait penyakit tertentu,” ujar Erma, Jumat (23/5/2025).

    Erma menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah, terutama Dinas Peternakan, untuk mengawal distribusi dan kesehatan hewan kurban secara ketat. Dia menekankan bahwa pergerakan hewan dari satu wilayah ke wilayah lain harus dilengkapi dokumen kesehatan resmi yang dikeluarkan oleh tenaga medis hewan.

    “Pasti nanti ada perpindahan, dan perpindahan ini ada standar secara administrasi, seperti surat pengantar dari dokter hewan,” jelas legislator dapil Blitar-Tulungagung ini.

    Menurutnya, pasar hewan dan kandang penampungan merupakan titik rawan penyebaran penyakit zoonosis. Oleh sebab itu, penempatan tenaga pengawas dan petugas medis harus dipastikan sejak jauh hari.

    “Meminimalisir penyebaran penyakit harus mulai dari sekarang. Antisipasi itu penting. Jangan sampai nanti tidak ada tenaga atau fasilitas untuk memantau kondisi hewan,” tegasnya.

    Erma juga mendorong Dinas Peternakan Jatim segera menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke titik-titik distribusi dan penampungan hewan kurban. Hal ini dinilai penting agar jual-beli hewan kurban benar-benar memenuhi standar kesehatan.

    Dengan populasi sapi potong lebih dari 5 juta ekor per 2023, Jawa Timur menjadi provinsi dengan populasi sapi terbesar di Indonesia. Namun, beberapa wilayah seperti Kabupaten Tuban mencatat penurunan akibat wabah PMK tahun lalu.

    “Kami melihat ada transaksi ekonomi yang berputar di para peternak di Jawa Timur, nah itu patut untuk tetap dijaga di momen Iduladha 2025 ini,” ujar Erma.

    Ia menekankan, Iduladha bukan hanya soal ibadah kurban, tapi juga momentum strategis dalam menjaga roda ekonomi desa. Untuk itu, Pemprov Jatim diminta tidak hanya fokus pada kelancaran distribusi hewan, tapi juga menjamin aspek kesehatan dan kesejahteraan peternak. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Niam, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu sekolah negeri di Surabaya menyusul laporan perundungan antar siswa. Sidak ini dilakukan untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi peserta didik.

    “Sidak ini merupakan bentuk perhatian serius terhadap pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh,” ujar Ghoni, Jumat (23/5/2025).

    Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga memperkuat karakter dan empati siswa. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan perundungan harus menjadi prioritas bersama antara guru, siswa, dan orang tua.

    “Selain memastikan penanganan kasus berjalan dengan tepat, kami juga mendorong penguatan program edukasi anti-perundungan yang melibatkan seluruh elemen sekolah,” lanjutnya.

    Menurut Ghoni, nilai-nilai karakter seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama harus ditanamkan sejak dini agar menjadi fondasi dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya pergeseran fokus kinerja guru dari semata akademik menjadi pembimbing karakter dan mitra pendidikan masyarakat.

    “Guru diharapkan menjadi mitra utama dalam memperkuat pendidikan karakter, aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan terlibat langsung dalam berbagai program di satuan pendidikan,” kata Ghoni.

    Sebagai anggota legislatif, Ghoni berkomitmen mendorong kebijakan yang mendukung perlindungan peserta didik serta menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan holistik di Surabaya. [asg/beq]

  • Sekda Blitar Pensiun Bulan Depan, Rijanto dan Beky Kompak Tentukan Pengganti

    Sekda Blitar Pensiun Bulan Depan, Rijanto dan Beky Kompak Tentukan Pengganti

    Blitar (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom bakal segera pensiun. Pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur itu akan meninggalkan kursi Sekda Kabupaten Blitar pada akhir bulan Juni mendatang.

    Terkait hal itu Bupati Blitar, Rijanto menjelaskan bahwa pergantian Sekda akan dilakukan secara prosedural dan melalui tahapan seleksi. Namun demikian Rijanto dan wakilnya Beky Herdihansah menyatakan akan kompak memilih satu calon sebagai pengganti dari Izul Marom yang pensiun.

    “Calonku, ya calonnya Pak Wabup (wakil bupati Blitar), gitu aja lho,” ungkap Bupati Blitar, Rijanto, Jumat (23/5/2025).

    Rijanto pun belum mau membuka nama dan sosok yang akan menggantikan Izul Marom. Bupati Blitar tersebut juga masih merahasiakan kriteria dari calon pengganti Sekda Blitar, Izul Marom.

    “Nanti diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, calon itu kan rahasia,” imbuhnya.

    Rijanto pun tidak mau menjawab apakah calon Sekda Kabupaten Blitar yang baru nanti berasal dari internal Pemerintahan Kabupaten Blitar atau bukan. “Ora usah takon (tidak usah bertanya),” jawab Rijanto

    Sementara Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah memberikan bocoran bahwa calon Sekda Blitar yang baru berasal dari Indonesia. Namun demikian Beky belum mau memberikan bocoran lebih lanjut siapa sosok tersebut.

    “Pokoknya orang Indonesia,” ucap Beky. [owi/beq]

  • Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemprov agar segera memaksimalkan realisasi setiap program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

    Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/5/2025) malam.

    “Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa ,” ujar Khofifah.

    “Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan, yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan,” tegasnya.

    Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Khofifah menekankan, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh OPD. Bantuan akses permodalan KURsus petani tebu, katanya, merupakan salah satu contoh sinergi dalam mensejahterakan masyarakat desa. Maka Kadisbun harus bangun sinergi agar petani tebu dapat mengakses.

    Setidaknya banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.

    Tak hanya itu, pertanian dan desa wisata yang dikembangkan Pemprov Jatim menurutnya tak akan bisa diakses oleh masyarakat jika jalan di desa masih rusak. Sehingga perlu sinergi bersama dalam mengatasi persoalan tersebut. Disini PU Bina Marga harus sinergi.

    Hal serupa juga berlaku pada penanganan stunting. Menurutnya Dinas Kesehatan baik kota/kabupaten, harus bersama berkoordinasi dengan PKK dan posyandu dalam mengatasi persoalan tersebut. Alhamdulillah capaian penurunan stunting kita sudah bagus dan harus kita genjot turun lebih signifikan lagi.

    “Kalau sinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga, tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa,” katanya.

    Khofifah juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program yang ada dengan program strategis dari pemerintah pusat. Khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.

    Menurut dia, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi desa Merah Putih dapat dipercepat implemantasi dan targetnya.

    Sejauh ini, pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim hingga 21 Mei 2025 telah mencapai 5.597 dari target 8.501. Jumlah ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.

    Khusus untuk MBG, Pemprov Jatim saat ini tengah mengupayakan pembangunan Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang menjadi pusat control pengawasan dan pelaksanaan program tersebut.

    Saat ini, telah ada sekitar 79 lokasi SPPG yang telah tersedia dan tersebar di 38 kota/kabupaten. Dari jumlah tersebut, telah berhasil melayani MBG untuk 240.277 siswa.

    Sementara untuk SR, terdapat 12 Lokasi SR tahap 1 yang telah dibangun di Jatim. Pemprov Jatim juga mengusulkan 3 Lokasi Sekolah Rakyat yang disetujui masuk Sekolah Rakyat Tahap 1 yaitu UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang dan SMK Maritim Lamongan

    “Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat,” katanya

    “Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, juga dibahas terkait realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp 9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp 3,547 triliun (30,58%) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 5,256 triliun (18,81%).

    Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka 22,86 persen atau sekitar Rp 6,87 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 5,22 triliun (23,49%), belanja modal Rp90 miliar (3,6%), belanja tidak terduga Rp 27,6 miliar (8,04%), dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84%). [tok/aje]

  • Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Setelah sukses di Kecamatan Muncar dan Songgon, Pemkab Banyuwangi memperluas program pengelolaan sampah sirkular ke seluruh wilayah kabupaten. Fasilitas pengolahan sampah baru ini merupakan bagian dari program Banyuwangi Hijau yang berkolaborasi dengan Borealis Austria dan Clean Rivers Uni Emirat Arab (UEA).

    Program tersebut resmi diluncurkan di Pendopo Banyuwangi, Kamis (22/5/2025), oleh Bupati Ipuk Fiestiandani bersama Anthony Berthold dari Borealis dan Deborah Baccus dari Clean Rivers UEA. Acara juga dihadiri oleh Deputi Kemenko Pangan Nani Hendiarti dan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra.

    “Penanganan sampah ramah lingkungan ini bagian dari Banyuwangi Hijau Fase 2 dan Fase 3,” ujar Bupati Ipuk. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat, mitra internasional, Project Stop, serta Perhutani Selatan yang telah menyediakan lahan.

    Peluncuran ini sekaligus menjadi momen peletakan batu pertama pembangunan TPS 3R di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo. Fasilitas ini akan menjangkau 37 desa di delapan kecamatan dan mampu mengolah hingga 160 ton sampah per hari.

    Program pengelolaan sampah sirkular Banyuwangi telah dimulai sejak 2018 melalui kerja sama dengan Project Stop. Dua TPS 3R awal di Muncar telah melayani 90.000 jiwa dan mengelola lebih dari 116.000 ton sampah. Pada 2022, program diperluas ke Songgon melalui Banyuwangi Hijau Fase 1, melayani 60.000 jiwa di enam kecamatan.

    Selain TPS di Purwoharjo, dua terminal sampah Stasiun Peralihan Antara (SPA) juga akan dibangun di bawah Banyuwangi Hijau Fase 3, masing-masing berkapasitas 50 ton per hari. Total kapasitas pengolahan akan mencapai 260 ton per hari.

    Deborah Baccus dari UEA menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. “Banyuwangi menjadi contoh baik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berdampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” katanya.

    Sementara Anthony Berthold dari Borealis Austria menambahkan, “Kami bangga kembali mendukung Banyuwangi yang memiliki visi transformasi lingkungan yang kuat.” [alr/beq]

  • DPRD Probolinggo Sidak Tambang Legal di Tongas, Temukan Potensi Kurang Setor Pajak Daerah

    DPRD Probolinggo Sidak Tambang Legal di Tongas, Temukan Potensi Kurang Setor Pajak Daerah

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang galian C legal seluas 29 hektar di Desa Panatan, Kecamatan Tongas, menyusul sejumlah aduan masyarakat terkait dampak lingkungan dan kerusakan jalan akibat aktivitas tambang.

    Ketua Komisi III DPRD, Mochammad Al-Fatih, menjelaskan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan regulasi, sekaligus mengevaluasi kerusakan jalan yang diduga akibat kendaraan tambang.

    “Kami ingin melihat langsung proses penambangannya, serta menilai dampak lingkungannya karena ada indikasi kerusakan jalan kabupaten yang disebabkan kendaraan tambang,” kata Al-Fatih.

    Dalam kunjungan tersebut, DPRD juga mengungkap potensi kekurangan setoran pajak dari pihak pengelola tambang. Berdasarkan perhitungan teknis, potensi pajak daerah yang seharusnya disetor diperkirakan mencapai Rp500 juta, namun hingga kini baru sekitar Rp4 juta yang dibayarkan.

    “Kalau melihat luasan tambang 29 hektar dan hasil produksinya, pajak daerah yang masuk masih terlalu kecil. Kami apresiasi ada itikad baik dari penambang untuk memperbaiki itu,” ujarnya.

    DPRD Probolinggo berencana merekomendasikan skema perbaikan jalan di sekitar area tambang serta mempertimbangkan langkah penutupan sementara jika kewajiban pajak tidak segera dipenuhi.

    “Kalau tidak mengikuti aturan, bisa saja dipertimbangkan untuk ditutup atau dipasang portal. Ini demi keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah,” tegas Al-Fatih. [ada/beq]

  • Bupati Bondowoso Penentu Akhir, 3 Besar Calon Sekda Bakal Diumumkan 29 Mei 2025

    Bupati Bondowoso Penentu Akhir, 3 Besar Calon Sekda Bakal Diumumkan 29 Mei 2025

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso terus berjalan sesuai jadwal.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menyampaikan bahwa tahapan seleksi selanjutnya digelar pada 23 Mei 2025.

    “Yaitu pembuatan makalah dan wawancara,” ucap Mahfud Junaidi pada BeritaJatim.com, Kamis (22/5/2025).

    Ia menjelaskan bahwa metode pelaksanaan wawancara sepenuhnya akan ditentukan oleh tim panitia seleksi (pansel).

    Pada hari yang sama, pansel juga dijadwalkan langsung melakukan rapat untuk menyampaikan hasil akhir seleksi.

    “Jadi tanggal 26 itu paralel, wawancara dan rapat penyampaian hasil akhir. Lalu, pada 29 Mei 2025, sesuai jadwal, akan diumumkan tiga besar hasil akhir seleksi,” jelasnya.

    Setelah tiga nama terpilih diumumkan, tahapan seleksi dianggap selesai dan dilanjutkan dengan pengajuan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Bondowoso.

    “Nanti dari tiga nama itu, Bupati akan memilih satu orang yang dikehendaki untuk menduduki jabatan tersebut. Itu sudah di luar tahapan pansel,” terang Mahfud.

    Terkait adanya isu salah satu dari delapan kandidat yang masih berada pada golongan IV/B, Mahfud menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan secara administratif.

    “Secara prinsip tidak masalah. Persyaratan minimalnya adalah IV/B, dan jika sudah lolos administrasi, berarti syarat itu sudah terpenuhi,” dalihnya.

    Tapi memang, kata Mahfud, tim pansel punya kewenangan untuk mencermati perbedaan-perbedaan. “Seperti antara golongan IV/B dan IV/C, sebagai bagian dari penilaian terukur,” tandasnya. [awi/aje]

  • Top! Warga Bantu Pemkab Bangkalan Perbaiki Jalan Rusak

    Top! Warga Bantu Pemkab Bangkalan Perbaiki Jalan Rusak

    Bangkalan (beritajatim.com) – Akses jalan di Kecamatan Blega – Kedungdung Bangkalan, dilakukan berkat kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat yang melibatkan pengusaha tambang galian C serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

    Dalam perbaikan itu Pemkab Bangkalan juga turut menyumbang material berupa aspal dan wales guna memperlancar dan mempercepat proses perbaikan jalan.

    Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menjelaskan bahwa perbaikan ruas jalan Blega-Kedundung ini merupakan tahap kedua dengan panjang sekitar 3 kilometer. Sebelumnya, pada tahap pertama, juga telah dilakukan perbaikan sepanjang 3 kilometer.

    “Perbaikan ini kami fokuskan pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan parah saja,” terangnya, Kamis (22/5/2025)

    Dengan adanya peningkatan infrastruktur tersebut, Bupati berharap akan memberikan akses mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus mendorong kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.

    “Dengan jalan yang lebih layak, kegiatan ekonomi masyarakat serta akses ke layanan publik diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien,” pungkasnya.[sar/aje]

  • Bukan Sekadar Bantuan! Program PPSE Dorong KPM Kediri Jadi Pengusaha Mandiri

    Bukan Sekadar Bantuan! Program PPSE Dorong KPM Kediri Jadi Pengusaha Mandiri

    Kediri (beritajatim.com) – Dukung Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar lebih berdikari, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan usaha dalam kerangka Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, Kamis (22/5/2025) di Kantor Pos Kediri. Pemkot Kediri melalui Dinas Sosial melakukan monitoring. Dikonfirmasi secara terpisah, Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menjelaskan PPSE dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepemilikan aset, dan fasilitasi akses bagi KPM yang mengelola usaha dan/atau bekerja.

    Adapun tujuan dicanangkannya program tersebut ialah untuk mengurangi ketergantungan KPM dari bantuan sosial, serta meningkatkan kemandirian sosial ekonomi KPM. “PPSE ini menyasar KPM yang menerima program ATENSI, PKH dan/atau Sembako. Melalui penyerahan bantuan ini tujuannya bisa memotivasi KPM yang lain agar nantinya juga ikut program ini dan hasilnya maksimal,” ucap Paulus.

    Dalam penyaluran PPSE hari ini terdapat dua KPM yang menerima bantuan sebesar Rp.5 juta secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Setiap KK dapat menerima satu kali bantuan PPSE, baik untuk usaha maupun akses kerja. Ia juga menyebut, program ini diawali dengan adanya pengusulan data yang diperoleh melalui usulan dari pendamping sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial setempat.

    “Bantuan yang diberikan, pemanfaatannya harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Jadi setelah mereka menerima bantuan, pendamping sosial tetap memantau perkembangannya apakah tepat sasaran, kalau sudah clear bisa dilepas bansos lainnya,” terangnya. Guna mencetak KPM lebih mandiri dan maju sesuai dengan Visi Kota Kediri.

    “Harapannya kami menginginkan para KPM ke depan mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri, bisa mendapatkan penghasilan dan seterusnya agar para penerima yang sudah dapat bantuan tadi menginspirasi KPM lainnya. Semoga ke depan tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah,” tandasnya.

    Salah satu penerima manfaat, Ulwiyatul asal Kelurahan Pojok mengaku dengan kesadaran penuh Ia mengajukan diri pada PPSE ini. Wanita yang tengah menekuni usaha jual ayam potong itu berpendapat bantuan sebesar apapun pasti akan terasa kurang. “Kalau kita terus-terusan mengharap bantuan pemerintah jadinya kita tidak bisa maju karena tidak termotivasi untuk usaha,” kata dia. Dia berharap melalui bantuan ini usaha yang ditekuninya dapat semakin berkembang dan maju. [nm/kun]

  • Pemkot Kediri Gencarkan Sosialisasi Layanan Adminduk All-in-One di Tingkat RT/RW

    Pemkot Kediri Gencarkan Sosialisasi Layanan Adminduk All-in-One di Tingkat RT/RW

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan sosialisasi Pelayanan Adminduk di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Kamis (22/5) bertempat di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

    Mengundang perwakilan RT dan RW se-Kota Kediri dan Pengurus Forum Komunikasi RT dan RW, kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono. Dalam sambutannya Mandung menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat program Sapta Cita Walikota dan Wakil Walikota Kediri ke-6 yakni Pemerintah cepat tepat. Salah satunya pelayanan administrasi Warga All in kelurahan.

    “Menindaklanjuti program tersebut di kesempatan ini kami mengajak bapak/ibu semua perwakilan RT/RW dari 46 kelurahan agar kompak dan memiliki pemahaman yang sama terkait hal ini,” ungkapnya.

    Perwali Nomor 32 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menyebut RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas yang dimaksud ialah melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

    Untuk itu dikatakan Mandung, Kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi, memberi kemudahan, kecepatan dan kevalidan data dalam memberikan layanan kependudukan kepada masyarakat.

    “Semua program yang ada di OPD Pemerintah Kota Kediri melibatkan peran dari RT/RW. Untuk itu saya mohon informasi tentang pelayanan adminduk All in kelurahan ini bisa disebarluaskan ke lingkungan bapak/ibu semuanya,” ujarnya.

    Sementara itu dikesempatan yang sama, Marsudi Nugroho Kepala Dispendukcapil Kota Kediri mengatakan selama dua pekan pihaknya telah melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada jajaran kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya agenda hari ini ialah sosialisasi dan koordinasi untuk membangun sinergi dengan RT/RW selaku pemangku wilayah masing-masing.

    “Dokumen kependudukan bisa diproses apabila ada identitas RT/RW. Sehingga kita mengajak panjenengan apabila ada pendataan kependudukan, kami berharap semua ketua RT/RW memahami bahwa ini adalah tugas bersama dalam rangka pendataan penduduk yang valid untuk Kota Kediri,” ajaknya.

    Dijelaskan Marsudi selama ini pelayanan kependudukan menggunakan Siak (Sistem informasi administrasi kependudukan) yang pelaksanaannya secara daring. Sistem ini selama ini sudah terbangun dan tidak diubah, hanya nanti kecamatan dan kelurahan bisa entry data. Adapun dokumen yang wajib dimiliki masyarakat dan bisa diakses di kelurahan yakni penerbitan Kartu Keluarga, KTP El, akta kematian, akta kelahiran, pindah datang dan pindah penduduk.

    “Semua pelayanan kependudukan gratis dan kami mohon diurus sendiri karena menjaga kerahasiaan data penduduk. Tetapi bagi yang lanjut usia, sakit atau disabilitas boleh dikuasakan,” Ujar Marsudi.

    Marsudi menambahkan, pelayanan administrasi Warga All in kelurahan akan dilaunching Pemerintah Kota Kediri tanggal 27 Mei 2025. Untuk mendukung kelancaran program tersebut, segala persiapan telah dilakukan. Antara lain menyiapkan sarana prasarana yang akan digunakan untuk pelayanan kependudukan di kelurahan dan kecamatan. Menyiapkan sumber daya manusia yang sudah terlatih untuk entry data di Siak. “Selain itu, kita juga adakan rapat daring sehingga kita pastikan sebelum di launching, semuanya sudah siap,” tuturnya.

    Dengan terlaksananya kegiatan ini, Marsudi berharap program Mapan bisa terwujud dan Kota Kediri lebih tertib administrasi kependudukan. [nm]