Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • DPR Desak Polri Segera Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa MI di Banyuwangi

    DPR Desak Polri Segera Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa MI di Banyuwangi

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat mendesak Polri segera menuntaskan dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap madrasah ibtidaiyah, CAN (7). Pembunuhan tersebut terjadi di sebuah kebun kosong di Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur pada 13 November 2024 silam.

    “Saya meminta pihak kepolisian untuk terus mengusut dan berupaya lebih keras lagi dalam mengungkap kasus pembunuhan CNA, siswi Madrasah Ibtidaiyah di Banyuwangi ini,” kata Surahman.

    Dia mengaku prihatin, kasus pembunuhan siswi MI di Banyuwangi yang tewas diduga akibat pukulan benda tumpul di kepala usai diperkosa, hingga lebij enam bulan belum juga menemukan titik terang dan ditemukan pelakunya.

    “Pengungkapan misteri kasus pembunuhan siswi madrasah ibtidaiyah di Banyuwangi harus terus ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kepolisian, jangan biarkan pelaku bebas berkeliaran dan membahayakan anak-anak lainnya” ujar Surahman.

    Surahman menambahkan, selain memberikan keadilan bagi korban, belum terungkapnya kasus ini juga telah membuat resah dan ketakutan bagi warga desa Kalibarumanis, kecamatan Kalibaru, Banyuwangi Jawa Timur akan keselamatan anak-anaknya ketika berangkat dan pulang sekolah.

    “Pelaku yang diduga telah memperkosa dan membunuh CNA masih bebas berkeliaran, hal tersebut tentunya berbahaya bagi anak-anak lainnya di desa Kalibarumanis. Karena bisa saja pelaku melakukan hal serupa dan berulang kepada anak lainnya,” ujar Surahman. [hen/ian]

  • Gandeng Belanda, Jatim Tawarkan Kawasan Industri Hijau dan Berkelanjutan

    Gandeng Belanda, Jatim Tawarkan Kawasan Industri Hijau dan Berkelanjutan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan investasi asing. Khususnya dengan menggarap peluang kerja sama strategis bersama Kerajaan Belanda.

    Komitmen tersebut tercermin dalam penyelenggaraan webinar internasional bertajuk ‘Investment Opportunity Ready to Offer – Netherlands Series’, yang digelar secara daring dengan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag.

    Hadir dalam kegiatan ini Duta Besar RI untuk Belanda, HE Mayerfas; Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati; Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang juga Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono; serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM, Bapperida Kabupaten Madiun, dan RSUD Kanjuruhan.

    Dalam sambutannya, Dubes Mayerfas menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi seluruh mitra yang hadir, serta menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Indonesia dan Belanda. Ia mengungkapkan kebanggaannya menjadi tuan rumah pertemuan ini, yang menurutnya merupakan wujud konkret dari hubungan panjang dan erat antara kedua negara.

    Mayerfas secara khusus menyoroti peran Provinsi Jawa Timur sebagai motor penggerak perekonomian nasional dengan kawasan industri berbasis keterampilan tinggi yang menjanjikan bagi investor global. “Belanda adalah mitra yang sangat ideal bagi Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian, pengelolaan air, kelautan, dan energi terbarukan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa keselarasan antara prioritas pembangunan di Jawa Timur dan keunggulan sektor-sektor strategis Belanda membuka ruang besar untuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Lebih dari itu, kemitraan ini juga diharapkan menjadi platform untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan iklim.

    “Kami menekankan pentingnya membangun kemitraan yang didasarkan pada pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Tiga hal ini adalah kunci dalam menghadapi tantangan global dan mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Mayerfas.

    Untuk memperkuat kerja sama ini, KBRI Den Haag bersama Pemprov Jatim juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung, seperti penyederhanaan prosedur dan pemberian insentif pada sektor-sektor strategis.

    “Kami mengundang para mitra dari Belanda untuk lebih jauh mengeksplorasi potensi Jawa Timur. Hubungan historis yang telah lama terjalin menjadi fondasi kuat untuk membangun kemitraan masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” tukasnya.

    Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, mengungkapkan, bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, Jawa Timur berhasil menempati peringkat ketiga sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia, dengan nilai mencapai Rp36 triliun atau sekitar 7,7 persen dari total nasional. Posisi ini hanya berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

    “Kontribusi Jatim terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 25,11 persen, menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama 2025 tercatat sebesar 5 persen secara tahunan (year-on-year), mencerminkan iklim usaha yang sehat dan terus berkembang,” ujar Dyah.

    Ia juga mencatat bahwa Belanda merupakan salah satu investor asing terbesar di Jawa Timur. Sejak 2010 hingga kuartal pertama 2025, tercatat sebanyak 84 perusahaan asal Belanda telah berinvestasi di wilayah ini dengan total nilai mencapai USD 5,589 miliar. Investasi tersebut tersebar di berbagai sektor strategis, seperti energi dan infrastruktur, industri makanan dan minuman, serta industri kimia dan farmasi.

    Salah satu investasi terbesar adalah proyek Paiton Energy di Kabupaten Probolinggo senilai lebih dari USD 4,2 miliar di sektor kelistrikan. Di kawasan industri SIER sendiri, beberapa perusahaan Belanda seperti Unilever Indonesia Tbk, Syngenta Seed Indonesia, dan Universal Agri Bisnisindo telah menjadi bagian penting dari ekosistem industri lokal.

    “Pemprov Jatim menawarkan berbagai insentif kepada investor asing, termasuk tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax untuk kegiatan riset dan pelatihan vokasi. Sistem layanan perizinan juga telah didigitalisasi melalui aplikasi JOSS (Jatim Online Single Submission) untuk mempercepat proses investasi,” jelas Dyah.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua HKI Indonesia sekaligus Dirut PT SIER, Didik Prasetiyono menegaskan, bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dan industri ke kawasan timur Indonesia dan Asia Tenggara.

    “Jawa Timur bukan hanya wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, tetapi juga katalisator investasi nasional. Pada kuartal pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat sebesar 4,81% secara year-on-year, dengan kontribusi 25,07 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa,” papar Didik.

    Didik yang kini tengah menyelesaikan pendidikan Program Doktor PSDM Universitas Airlangga (Unair), memaparkan bahwa saat ini Jatim memiliki infrastruktur kawasan industri yang modern, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Kawasan tersebut mencakup JIIPE, PT Maspion Industrial Estate, Safe’n’Lock & Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), Ngoro Industrial Park (NIP), Kawasan Industri Gresik (KIG), Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE), serta PT SIER.

    “SIER sebagai kawasan industri yang dimiliki bersama oleh BUMN Danareksa, Pemprov Jatim, dan Pemkot Surabaya terus berinovasi dengan mengembangkan kawasan industri berkelanjutan di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan (PIER), serta kawasan baru di Kabupaten Ngawi seluas 2.000 hektare. Kami menerapkan prinsip zero liquid discharge, zero waste to landfill, dan integrasi energi terbarukan dalam seluruh aktivitas industri kami,” tegasnya.

    Didik juga menekankan bahwa dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga merupakan salah satu pemegang saham PT SIER, sangat berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif.

    “Kami menyediakan berbagai fasilitas unggulan di kawasan industri kami, mulai dari ketersediaan lahan yang siap pakai, akses logistik melalui pelabuhan dan bandara internasional, hingga sistem perizinan terpadu yang memudahkan investor. Semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Pemkab Banyuwangi Luncurkan Akses Layanan Publik Anti Ribet

    Pemkab Banyuwangi Luncurkan Akses Layanan Publik Anti Ribet

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan Banyuwangi One ID (Banyuwangi One/Single Identity). Sebuah sistem integrasi dimana warga mengakses pelayanan publik hanya cukup dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) lewat aplikasi Smart Kampung. Program ini dimasukan guna memudahkan urusan pelayanan publik bagi warga.

    Banyuwangi One ID memudahkan warga untuk mengurus layanan publik seperti adminduk dan kesehatan dengan sangat mudah. Lewat aplikasi Smart Kampung, warga yang akan mengurus seperti KTP hilang atau surat kematian bisa langsung mengurusnya tanpa mengupload berkas apapun, cukup dengan memasukkan NIK.

    “Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah agar warga menikmati akses pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat,” kata Ipuk saat peluncuran Banyuwangi One IDE di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Jumat (23/5/2025).

    Menurut Ipuk sistem integrasi ini bagian dari penguatan tata kelola berdasarkan data yang tepat. Dengan data yang baik dan presisi akan mewujudkan tata kelola yang tepat dan pelayanan akan semakin cepat.

    “Data adalah masa depan. Data yang semrawut dan tak akurat hanya akan menghasilkan masalah. Bantuan yang tak tepat sasaran, pelayanan yang tak efisien dan beragam problem lainnya. Nah, dengan menggunakan single ID ini secara tidak langsung memacu kami untuk terus melakukan tata kelola data yang baik,” kata Ipuk.

    Dengan Banyuwangi One ID, proses bisnis layanan menjadi lebih pendek. Contohnya penerbitan KTP baru atau KTP hilang yang semula membutuhkan 7 berkas, sekarang cukup 1 berkas; pencatatatan kematian warga dari 9 berkas menjadi 2 berkas saja.

    Banyuwangi One ID tidak hanya melayani masalah adminduk, namun juga layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan kepegawaian untuk ASN.

    “Warga tidak lagi repot-repot dengan urusan berkas yang banyak. Bertahap, kami akan perluas ke layanan lainnya. Ini adalah ikhtiar kami menjadikan semua urusan menjadi mudah,” kata Ipuk.

    Peluncuran tersebut juga dihadiri secara online oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemetrian PAN RB Cahyono Tri Birowo yang mengapresiasi Banyuwangi yang terus melakukan trasnformasi digital dalam pelayanan publik.

    Menurutnya, Banyuwangi tidak hanya melakukan perubahan proses bisnisnya tapi juga telah membangun mindset SDM birokrasinya untuk melakukan pondasi tata kelola yang baik.

    “Banyuwangi tidak hanya sekedar mendigitalisasi layanan, namun juga proses bisnis yang dilakukan ini tujuannya untuk mempermudah pelayanan kepada warga. Perubahan mindset semacam inilah yang bisa kita sebut transformasi digital,” kata Cahyono.

    “Kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Banyuwangi. Ini akan menjadi pola yang akan kita kaji untuk dibawa ke tingkat nasional,” imbuhnya. [alr/but]

     

  • Jombang Lantik 2.480 Pengurus Koperasi Merah Putih, Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

    Jombang Lantik 2.480 Pengurus Koperasi Merah Putih, Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

    Jombang (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten Jombang secara resmi melantik pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari 306 desa/kelurahan se-Kabupaten Jombang, Jumat (23/5/2025).

    Bertempat di UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjardowo, Kecamatan Jombang, kegiatan monumental ini dihadiri sekitar 2.500 orang dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.

    Pelantikan massal ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi desa. Hadirnya tokoh-tokoh strategis seperti Bupati Jombang H. Warsubi, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, serta jajaran pejabat dari Kementerian Koperasi dan UKM hingga Kementerian Hukum dan HAM, mempertegas komitmen bersama dalam membangun perekonomian berbasis koperasi.

    Acara diawali sambutan virtual dari Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, yang menegaskan bahwa koperasi desa memiliki peran sentral dalam mendorong pemerataan kesejahteraan. Sekitar 2.480 pengurus resmi dilantik untuk menjadi motor penggerak program-program ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

    “Koperasi Merah Putih hadir untuk menopang kebutuhan masyarakat desa, mulai dari sektor pertanian, perikanan, industri kecil, hingga kesehatan. Ini adalah koperasi multiusaha yang dirancang untuk mengakselerasi perputaran ekonomi desa,” ujar Adi Sulistyowati, Staf Khusus Menteri Koperasi sekaligus Komisaris Utama Independen Bank Jatim, dalam paparannya.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, menggarisbawahi makna simbolik dari pemilihan lokasi pelantikan di TPA Banjardowo. “Kami ingin pelantikan ini menjadi momentum kesadaran terhadap lingkungan, sekaligus mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam. Ini adalah amanah dan tantangan,” tegasnya.

    Dalam sambutannya, Bupati juga menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi. “Ini bukan sekadar organisasi, tapi wadah amanah masyarakat. Pengurus harus menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya,” ujarnya di hadapan ribuan peserta yang memadati area pelantikan.

    Pengurus koperasi desa merah putih dari 306 desa/kelururahan se-Kabupaten Jombang

    Sebagai simbol dimulainya tugas besar koperasi desa, acara dirangkai dengan penyerahan akta koperasi secara simbolis dari Bupati kepada perwakilan pengurus. Dalam implementasinya nanti, Koperasi Merah Putih ditargetkan menjadi kanal resmi distribusi berbagai program strategis pemerintah, seperti penyaluran pupuk bersubsidi, pendampingan UMKM, hingga pembiayaan mikro.

    Langkah ini menunjukkan komitmen Jombang sebagai pelopor penguatan ekonomi desa berbasis koperasi. Dengan landasan gotong royong, transparansi, dan keberlanjutan, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus wahana distribusi keadilan sosial di tingkat akar rumput. [suf]

  • Pemkab Lamongan Komitmen Perkuat Pembangunan Kesehatan Secara Kolaboratif

    Pemkab Lamongan Komitmen Perkuat Pembangunan Kesehatan Secara Kolaboratif

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mendorong pembangunan sektor kesehatan secara kolaboratif untuk mewujudkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah.

    Salah satu keberhasilan nyata adalah penanganan stunting di Kabupaten Lamongan. Melalui kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lamongan, TP PKK, dan stakeholder lainnya, angka stunting berhasil ditekan dari 27,5 persen pada tahun sebelumnya menjadi 9,4 persen pada 2024.

    “Pemkab Lamongan selalu merealisasikan program pemerintah pusat dan memiliki program prioritas untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Semua realisasi digarap secara kolaborasi agar berlangsung cepat dan tepat,” ujar Yuhronur dalam Sarasehan Kesehatan Hari Bakti IDI Cabang Lamongan di Aula Pemkab Lamongan, Jumat (23/5/2025).

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menambahkan, indeks kesehatan Lamongan mencapai angka 0,843 pada 2024, dari skala 0 sampai 1. Sementara angka harapan hidup masyarakat Lamongan juga mengalami peningkatan menjadi 73,22 tahun.

    Komitmen pembangunan kesehatan di Lamongan diwujudkan melalui program unggulan Lamongan Sehat. Salah satu inovasinya adalah Lamongan Sehat Sejahtera dengan Kunjungan Rumah (Laserku), yang telah memberikan layanan kepada 5.131 keluarga.

    “Capaian yang sudah berhasil kita wujudkan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, salah satunya dengan menambah kapasitas tenaga kesehatan. Mindset yang baik dari tenaga kesehatan akan berdampak positif pada kualitas layanan,” jelasnya.

    Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya sinergi antara IDI dan Pemkab Lamongan. Ia mendorong penyusunan peta penugasan dokter untuk menjangkau seluruh wilayah Lamongan secara merata.

    “Sehingga di seluruh wilayah Lamongan terdapat dokter. Hal tersebut akan mendekatkan pelayanan kesehatan,” tegas Adib. [fak/beq]

  • Wali Kota Mojokerto Dorong Peningkatan SDM Lewat Sosialisasi Menu B2SA

    Wali Kota Mojokerto Dorong Peningkatan SDM Lewat Sosialisasi Menu B2SA

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai program edukatif. Salah satunya dilakukan melalui sosialisasi Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) untuk Bekal Anak Sekolah.

    Kegiatan yang digelar di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat merupakan kolaborasi antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) bersama Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Mojokerto.

    “Ini bagian dari upaya untuk mewujudkan cita pertama Panca Cita Kota Mojokerto, yaitu peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan gizi seimbang sejak dini sangat penting dalam membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas,” ungkapnya, Jumat (23/5/2025).

    Sosialisasi menu B2SA, lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red), menjadi langkah konkret dalam memastikan anak-anak mengonsumsi makanan yang bergizi dan aman. Ning Ita juga menyoroti pentingnya peran ibu dalam memastikan asupan gizi anak dan mendorong TP PKK untuk aktif mengajak para ibu agar lebih peduli terhadap keamanan dan kualitas pangan keluarga.

    “TP PKK punya tanggung jawab besar untuk menyebarluaskan pengetahuan ini hingga ke tingkat dasawisma. Ini juga mendukung program nasional Makanan Bergizi (MBG). Harapannya, kegiatan ini bisa memberikan pemahaman menyeluruh tidak hanya soal menu bergizi, tapi juga pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan,” pungkasnya. [tin/but]

  • Bupati Fawait Minta Emak-Emak Jember Doakan Prabowo

    Bupati Fawait Minta Emak-Emak Jember Doakan Prabowo

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait meminta ratusan orang emak-emak yang menghadiri Apel Sholawat Kebangsaan di Stadion Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (23/5/2025) untuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak prabowo mau bikin sekolah rakyat mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas,” kata Fawait di hadapan hadirin yang mayoritas anggota Srikandi Laskar Sholawat Nusantara, ormas yang dibentuknya.

    Pemerintah juga sedang membangun sejumlah dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis. “Ibu-ibu kalau mau dapat MBG bisa juga. Tapi ke sekolah pakai seragam siswa putih-merah,” kata Fawait disambut tawa.

    Fawait meminta warga Jember mendukung program pemerintah. “Doakan Pak Prabowo agar sehat selalu,” katanya.

    Melengkapi program pemerintah pusat, Pemkab Jember juga memiliki sekian program unggulan. “Hari ini kita punya program memberikan 20 ribu beasiswa kepada anak-anak, bisa kuliah di seluruh indonesia. Doakan tahun depan kami bisa memberikan bea siswa untuk belajar ke Timur Tengah dan China,” kata Fawait.

    Tak hanya sektor pendidikan. Pemkab Jember juga memprioritaskan sektor kesehatan. Warga bisa memeriksakan diri ke puskrdmas. “Kalau ditolak, lapor ke saluran Wadul Gus e,” kata Fawait.

    Pemkab Jember telah mengalokasikan anggaran Rp300-400 miliar untuk program berobat gratis di seluruh Indonesia sejak 1 April 2025 melalui Universal Health Coverage.

    Selain itu, Pemkab Jember juga akan memperbaiki infrastruktur jalan. Fawait meminta masyarakat tetap memberi masukan. [wir/beq]

  • Peringatan Keras DPRD Surabaya ke Camat-Lurah soal Koperasi Merah Putih: Jangan Ada Titipan!

    Peringatan Keras DPRD Surabaya ke Camat-Lurah soal Koperasi Merah Putih: Jangan Ada Titipan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak YeBe, melontarkan peringatan keras kepada para lurah dan camat terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (Kopkel MP). Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik “titipan” atau intervensi kepentingan dalam proses ini.

    Cak YeBe mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan kelompok tertentu dalam proses pembentukan pengurus Kopkel MP yang tidak transparan. Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi yang menjadi syarat wajib justru hanya diberikan kepada kalangan terbatas seperti lurah, camat, LPMK, serta RT dan RW, sehingga membuka ruang eksklusif.

    “Kami mengingatkan lurah dan camat supaya tidak ceroboh dan abai terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya,” ujarnya, Jumat (24/5/2025).

    Legislator dari Partai Gerindra ini menilai pengelolaan dana publik yang bersumber dari APBN dan APBD harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok.

    “Jangan sampai Kopkel MP di Surabaya dikelola dengan mengabaikan asas profesionalisme, asal-asalan dan syarat kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

    Cak YeBe juga menekankan bahwa selain kompetensi teknis, integritas calon pengurus koperasi harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut bahwa integritas adalah kunci dalam menjaga kredibilitas dan tata kelola dana publik di tubuh koperasi.

    “Proses rekrutmen atau pembentukan pengurus selain kompetensi yang mumpuni, juga tak kalah penting menjadi prioritas adalah faktor integritas yang baik,” ujarnya.

    Sebagai mitra kerja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Pemkot Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya berkomitmen mengawasi langsung pembentukan koperasi yang difasilitasi lurah dan camat.

    “Kami akan memonitor langsung proses pembentukan Kopkel MP di Surabaya yang difasilitasi oleh lurah maupun camat,” ujar Cak YeBe.

    Ia juga mendorong Pemkot Surabaya untuk menyediakan saluran pengaduan masyarakat seperti hotline, email, atau posko pengawasan di tiap kecamatan agar warga bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

    “Pemkot harus aktif membentuk saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.

    Tak hanya itu, Cak YeBe juga mendorong evaluasi berkala dan publikasi laporan audit terhadap proses pembentukan Kopkel MP. Audit ini diperlukan guna memastikan kepatuhan dan transparansi dalam setiap tahap program.

    “Peran pemerintah kota sangat penting sebagai penjaga integritas program KMP. Pemkot tidak boleh bersikap pasif atau hanya menyerahkan ke kelurahan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar meminta agar Wali Kota Syauqul Muhibbin turun tangan menyelamatkan keuangan RSUD Mardi Waluyo yang sedang mengalami kolaps. Pasalnya, saat ini RSUD Mardi Waluyo masih memiliki utang sebesar Rp12 miliar.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin lebih konsen untuk mengurus RSUD Mardi Waluyo yang kondisinya kini tengah kritis secara keuangan.

    “Saran saya, Wali Kota turun kepada tingkat bawah mulai dari tukang parkir karena hak-haknya pegawai itu masih terutang Rp12 miliar,” ungkap Agus Junaidi, Jumat (23/5/2025).

    Utang sebesar Rp12 miliar itu merupakan tunggakan terhadap hak-hak pegawai selama ini. Semakin berkurangnya pendapatan RSUD Mardi Waluyo membuat tunggakan tersebut terus membengkak setiap tahunnya.

    “Hak-haknya pegawai itu terutang Rp12 miliar, Wali Kota kami minta untuk turun dan konsen ke ini, karena ini satu-satunya pendapatan tertinggi itu dari sini,” imbuhnya.

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar saat ini dalam kondisi kolaps dari segi keuangan. Hal itu terjadi lantaran pengeluaran serta utang RSUD Mardi Waluyo Blitar lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diterima.

    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar, dr. Muhammad Muchlis mengungkapkan pengeluaran RSUD untuk pelayanan terus meningkat. Sementara, kata Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar itu, setiap tahun pendapatan yang diterima oleh RSUD Mardi Waluyo Blitar terus berkurang sehingga terjadi defisit anggaran.

    “Sejak 2 tahun ini rumah sakit mulai ada tanda-tanda defisit, pendapatan itu kalah dengan pengeluaran, akhirnya kalah dengan pengeluaran artinya kita kalah bisnis,” ucap Muchlis, Jumat (23/5/2025).

    Berkurangnya pendapatan ini disebabkan oleh turunnya tingkat kunjungan pasien ke RSUD Mardi Waluyo Blitar. Sehingga pendapatan RSUD Mardi Waluyo Blitar terus mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya bangkrut.

    “Kalah bisnis, sehingga lama-lama utangnya semakin banyak ya namanya hidup rumah tangga kalau hutangnya semakin banyak dan pendapatannya tetap atau semakin sedikit ya lama-lama tekor dan kolaps,” bebernya.

    Rata-rata pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sendiri hanya mencapai Rp90-98 miliar per tahun. Angkat itu jauh lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Imbasnya RSUD Mardi Waluyo Blitar pun mengalami kolaps.

    “Salah satu penyebabnya adalah, pendapatannya itu kan dari pasien yang datang kemudian klaim BPJS, BPJS bayar. Kalau yang datang sedikit berarti pembayaran nya sedikit,” ungkapnya. [owi/beq]

  • Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Magetan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya pelantikan Nanik Endang Rusminiarti sebagai Bupati Magetan dan Suyatni Priasmoro sebagai Wakil Bupati Magetan hasil Pilkada Serentak 2024.

    Khofifah lantas mengingatkan, selain program yang sesuai dengan janji kampanye, program pemerintah pusat juga harus dilaksanakan dengan baik.

    Dia menegaskan bahwa seluruh proses demokrasi telah dilalui sesuai prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan.

    “Seluruh proses demokrasi telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur. Setelah melalui proses di Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan penantian terbitnya SK dari Kementerian Dalam Negeri, hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan secara resmi,” ujar Khofifah saat memberi sambutan dalam acara pelantikan, Jumat (23/5/2025).

    Khofifah mengakui bahwa proses menjelang pelantikan berlangsung dinamis. SK pengangkatan baru diterima jelang waktu Magrib sehari sebelumnya, sehingga gladi bersih pelantikan harus dilakukan di malam hari. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan seluruh pihak membuat proses dapat berjalan lancar.

    Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan di Magetan, mengingat masa jabatan yang telah berjalan dan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sedang dalam pembahasan.

    “Kita harus mulai berlari, karena RPJMD sudah berjalan. Saya harap Bupati dan Wakil Bupati segera mengintegrasikan program-program yang dijanjikan saat kampanye ke dalam RPJMD dan RKPD, lalu ke RAPBD. Sinkronisasi dengan DPRD juga penting agar pembangunan dapat segera bergerak,” jelasnya.

    Khofifah juga menekankan pentingnya keterlibatan Magetan dalam tiga program prioritas nasional yang tengah dikawal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur: MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP (Koperasi Merah Putih), dan SR (Sekolah Rakyat). Ia berharap Magetan bisa menjadi salah satu daerah peluncuran Koperasi Merah Putih pada Hari Koperasi 12 Juli mendatang.

    “Segera kawal Musdes, sosialisasi, dan sertifikasi koperasi-koperasi Merah Putih. Pemetaan unit-unit usaha harus dilakukan secara detail oleh Bupati dan Wakil Bupati. Ini akan sinergi dengan program PKK, Posyandu, serta Dekranasda,” tambah Khofifah.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi kader Posyandu yang telah membantu menurunkan angka stunting di Jawa Timur, menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua secara nasional setelah Bali.

    Mengakhiri sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pejabat sebelumnya, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Magetan, atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di Magetan.

    “Insya Allah, dedikasi dan kerja keras panjenengan menjadi amal jariyah yang memperkuat pembangunan Magetan,” pungkas Khofifah. [fiq/ted]