Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Mbak Wali Minta Kelurahan Segera Laksanakan Muskelsus Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

    Mbak Wali Minta Kelurahan Segera Laksanakan Muskelsus Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) Pembentukan Koperasi Merah Putih. Kegiatan diikuti oleh Camat dan Lurah se-Kota Kediri, Kamis (22/05/2025). Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    “Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk berdiskusi mengenai pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Apa saja yang belum dipahami silahkan ditanyakan kepada OPD terkait agar koperasi ini berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

    Pembentukan Koperasi Merah Putih ini sebagai salah satu upaya peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Ditargetkan pasa tanggal 12 Juli 2025 telah terbentuk 80 ribu Koperasi Merah Putih. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

    Untuk itu, Wali Kota Kediri meminta seluruh camat dan lurah segera mengagendakan pelaksanaan musyawarah kelurahan. Tentu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Harapannya musyawarah ini dapat menampung aspirasi masyarakat terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Serta menjadikan program ini berjalan inklusif.

    “Setelah musyawarah nanti langsung dibentuk kepengurusannya. Saya minta untuk segera memetakan potensi yang ada di kelurahan dan memilih sumber daya manusia yang paham mengenai koperasi. Harapannya yang ditunjuk ini punya pengetahuan dan kemampuan sehingga program ini berjalan baik,” ungkap wali kota termuda ini.

    Mbak Wali menjelaskan langkah ini sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan, serta menjadi bagian dari implementasi nyata Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis gotong-royong dan kekeluargaan.

    Sekaligus selaras dengan Sapta Cita, yakni Produktif, Kreatif, dan Inovatif. Pembentukan koperasi ini mampu menjadi pilar utama dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat terwujudkanya Kota Kediri yang MAPAN.

    “Saya harap Bapak Ibu Camat dan Lurah punya semangat yang sama agar program ini berhasil. Tujuannya sama-sama ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

    Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Penyerahan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK, Mas Dhito: Jangan Terjebak di Zona Nyaman

    Penyerahan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK, Mas Dhito: Jangan Terjebak di Zona Nyaman

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat bekerja dengan hati dan integritas untuk melayani masyarakat.

    Pesan itu disampaikan Mas Dhito dalam sambutannya secara virtual di acara penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 di Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Jumat (23/5/2025).

    Mas Dhito menyampaikan CPNS maupun PPPK yang telah menerima SK pengangkatan diharapkan tidak lama dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Pasalnya masih banyak pekerjaan yang telah menanti, seperti penuntasan angka kemiskinan ekstrem, stunting, maupun peningkatan pelayanan kesehatan.

    “Jangan merasa nyaman, jangan merasa bermalas-malasan. Karena begitu sudah diangkat dan mulai bekerja pasti nanti akan terbentuk yang namanya zona nyaman dan terjebak di zona nyaman itu.” kata Mas Dhito.

    Mas Dhito menekankan menjadi tugas pegawai di pemerintah Kabupaten Kediri untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Pihaknya tak menginginkan ada pegawai yang bermalas-malasan karena sudah merasa tidak bekerja pun tetap mendapatkan gaji.

    “Jangan sampai mindsetnya seperti itu, karena apa yang telah didapatkan itu adalah uang yang dibayarkan oleh masyarakat dan mereka berharap ada timbal baliknya,” tambahnya.

    CPNS di Kabupaten Kediri senang terima SK Pengangkatan

    Mas Dhito sendiri dalam sambutannya meminta maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut secara langsung karena tengah cuti untuk menjalankan ibadah haji. Bupati muda ini berharap 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatan dapat bekerja dengan nyaman dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

    Secara detail, 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatannya siang itu untuk formasi CPNS sebanyak 139 orang. Rinciannya tenaga kesehatan 28 orang dan tenaga teknis 111 orang. Sementara untuk formasi PPPK ada 629 orang, dengan rincian guru 95 orang, tenaga kesehatan 21 orang dan tenaga teknis 513 orang.

    Mereka akan mulai melaksanakan tugas terhitung 2 Juni 2025. Khusus bagi CPNS mereka akan menjalani orientasi selama empat hari di Balai Pengambangan Kompetensi ASN di Kecamatan Tarokan dan dilanjutkan kegiatan magang selama dua minggu di kecamatan.

    Tujuan kegiatan magang di kecamatan ini supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu prioritas daerah dan tidak hanya terpaku pada tugas pokok. Setelah orientasi bagi CPNS selesai akan dilanjutkan PPPK.

    Sejalan dengan Mas Dhito, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa yang hadir langsung di lokasi berpesan kepada seluruh pegawai untuk tidak menjadi pribadi yang berbeda setelah menerima SK pengangkatan CPNS dan PPPK.

    “Jangan sampai panjenengan yang telah mendapatkan amanah dan dapat sedikit tambahan rezeki menjadi berbeda dari yang dulu dikenal baik keluarga maupun lingkungan,” pesan Mbak Dewi. [ADV PKP/nm]

  • Pimpinan DPRD Sumenep Proses PAW Anggota Dewan Terjerat Narkoba

    Pimpinan DPRD Sumenep Proses PAW Anggota Dewan Terjerat Narkoba

    Sumenep (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD segera memproses penggantian antar waktu (PAW) Bambang Eko Iswanto, pasca hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba.

    “Kami tinggal menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Sumenep terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, kami akan sampaikan salinan putusan itu sebagai lampiran surat ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan SK pemberhentian sebagai anggota dewan,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, Jumat (23/05/2025).

    Ia menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan seluruh mekanisme PAW sesuai aturan yang berlaku, tahapan demi tahapan. “Jangan khawatir, pimpinan DPRD tetap melaksanakan tahapan-tahapan PAW sesuai regulasi,” ujarnya.

    Proses PAW Anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah Pimpinan DPRD menyampaikan surat permintaan nama calon pengganti terhadap pemberhentian anggota DPRD kab/kota atas dasar surat dari partai politik. Kemudian KPU kabupaten/kota mencatat surat permintaan nama calon pengganti. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi  dokumen calon PAW.

    Bambang Eko Iswanto merupakan anggota DPRD Sumenep dari PPP. Bambang terjerat kasus narkoba, dan majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap yang bersangkutan.

    Sesuai aturan, apabila anggota DPR/DPRD tersandung kasus hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, maka akan diberhentikan. Pemberhentian itu diajukan dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (tem/ian)

  • Gubernur Jatim Pastikan Proses Normalisasi Sungai di Pamekasan Lancar

    Gubernur Jatim Pastikan Proses Normalisasi Sungai di Pamekasan Lancar

    Pamekasan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau proyek normalisasi sungai di Pamekasan, guna memastikan progres pengerjaan berjalan sesuai rencana, serta berdampak positif bagi masyarakat di wilayah setempat, Jum’at (23/5/2025).

    Proyek normalisasi sungai yang dikerjakan berdasar pengajuan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah kota (Pemkot), seperti pengajuan pengerukan hingga normalisasi dari beberapa pintu air di Jatim, termasuk di Pamekasan.

    “Kalau yang kami lihat catatan yang diajukan Pemkab Pamekasan, ada 14 titik untuk proses normalisasi. Seperti kita dilihat kondisi badan sungai di sepanjang Kali Jombang, jika intensitas hujan tinggi sudah pasti meluber dan tidak tertampung,” kata Khofifah Indar Parawansa.

    Saat ini pihaknya juga intens menjalin koordinasi bersama Dinas Pengerjaan Umum (PU) Pemprov Jatim, serta Pemkab Pamekasan, untuk proses pengerukan sungai. “Berdasar laporan dari Kadis PU Pemprov Jatim, untuk pengerukan 14 titik yang diajukan butuh waktu beberapa bulan,” ungkapnya.

    “Normalisasi sungai ini merupakan bagian dari komitmen kami menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu langkah strategis mengantisipasi persoalan banjir, khususnya di kabupaten Pamekasan,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya mendukung ketahanan infrastruktur lingkungan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi banjir yang merugikan warga Pamekasan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meninjau proses normalisasi sungai ditemani sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, ditemani langsung Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta sejumlah jajaran.

    Selain itu, Khofifah juga menyempatkan diri berdialog bersama sejumlah warga di sekitar kawasan Kali Jombang, serta meninjau langsung beberapa alat berat yang tengah beroperasi melakukan proses pelebaran dan pengerukan. [pin/ian]

  • Malang Deklarasi Anti Premanisme: Jaga Kota Adem, Ayem, dan Mbois Berkelas

    Malang Deklarasi Anti Premanisme: Jaga Kota Adem, Ayem, dan Mbois Berkelas

    Malang (beritajatim.com) – Deklarasi Anti Premanisme dan Ormas bermasalah di Kota Malang dilakukan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat di Balai Kota Malang pada Jumat (23/5/2025). Deklarasi ini merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan Polresta Malang Kota dan jajaran Forkopimda sebagai komitmen menjaga stabilitas keamanan daerah.

    Wahyu mengatakan lingkungan yang kondusif akan mendukung tumbuhnya iklim investasi di Kota Malang. Deklarasi ini sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri.

    “Hari ini bersama Kapolresta, Ketua DPRD, Forkopimda, dan jajaran ormas melaksanakan deklarasi Anti Premanisme dan Ormas Bermasalah. Kami berharap dengan kita lakukan deklarasi ini ada kesejukan, kenyamanan di masyarakat untuk menjadikan Kota Malang yang adem, ayem, dan Mbois Berkelas,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengatakan deklarasi menjadi upaya untuk memperkuat pengawasan dan menangkal potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan besarnya mendukung iklim investasi.

    “Deklarasi ini juga akan menjaga iklim investasi. Karena dengan adanya premanisme, ada kejadian minim investasi yang masuk. Tapi dengan kondusifitas yang dijaga oleh Forkopimda dan organisasi masyarakat, investasi akan masuk dan aman. Juga akan bertambah, sehingga berdampak pada masyarakat Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengajak seluruh elemen masyarakat, Pemkot Malang, TNI-POLRI, maupun Forkopimda untuk saling berkolaborasi guna menjaga kondusifitas Kota Malang. “Mari kita bersama menjaga agar kondisi Kota Malang agar menjadi aman, nyaman, dan investasi bisa masuk dan tumbuh,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga mengapresiasi jajaran Polresta Malang Kota yang telah menggelar operasi dengan sasaran anti premanisme dan penyakit masyarakat pada 1 hingga 14 Mei 2025 kemarin. Dimana hasilnya 24 kasus terungkap dan 32 tersangka berhasil diproses hukum. “Ini merupakan bukti nyata bahwa aparat keamanan kita bekerja secara profesional, responsif, dan berkomitmen menjaga ketertiban di tengah masyarkat,” ujar Wahyu. (luc/kun)

  • Terima SK dari Bupati Blitar, 865 ASN Langsung Terima Gaji Bulan Juni

    Terima SK dari Bupati Blitar, 865 ASN Langsung Terima Gaji Bulan Juni

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto menyerahkan surat keputusan (SK) 865 aparatur sipil negara (ASN) di Pendopo Ronggo Hadinegoro. Ratusan ASN yang menerima SK ini terdiri dari 29 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 836 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Bupati Blitar, Rijanto berpesan kepada ratusan CPNS dan PPPK yang menerima SK pengangkatan agar langsung bekerja dan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu berharap SK ini bisa menjadi cambuk bagi para ASN untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

    “Sebagai pegawai, tugasnya melayani masyarakat. Kami meminta kepada ratusan CPNS dan PPPK, agar bisa melayani masyarakat dengan maksimal,” kata Rijanto, Jumat (23/05/2025)

    Semantara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan menjelaskan bahwa setiap CPNS dan PPPK yang sudah menerima SK pengangkatan bisa menghadap ke perangkat daerah atau unit penempatan masing-masing.

    Ratusan ASN ini pun akan segera dibuatkan surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas. Para ASN tersebut juga akan mulai mendapat perhitungan gaji pada bulan Juni mendatang.

    “Saya minta teman-teman segera menghadap ke perangkat daerah atau unit penempatan masing-masing. Supaya bisa menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dan bulan Juni dapat diperhitungkan gajinya,” ujar Budi.

    Budi pun menjelaskan secara rinci tentang formasi pengangkatan ASN pada tahun 2024 kemarin. Pada seleksi CASN tahun 2024, jumlah formasi CPNS yang disediakan sebanyak 46. Namun yang terisi hanya 29 formasi.

    Kemudian jumlah formasi PPPK yang disediakan sebanyak 1.128. Namun yang terisi hanya 836 formasi. Terdiri dari 7 tenaga guru, 22 tenaga kesehatan, dan 807 tenaga kesehatan. Dengan demikian, maka pada seleksi CASN di Kabupaten Blitar tahun 2024 masih menyisakan 17 formasi CPNS dan 292 formasi PPPK yang kosong dan belum terisi.

    “Sejumlah formasi yang tidak terisi karena ada formasi yang memang tidak ada pendaftar. Lalu ada juga formasi yang ada pendaftar, tapi tidak lolos passing grade,” bebernya. (owi/ian)

  • Silaturahmi ke Khofifah, Presiden PKS Bahas Kolaborasi untuk Gerbang Baru Nusantara

    Silaturahmi ke Khofifah, Presiden PKS Bahas Kolaborasi untuk Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu melakukan kunjungan silaturahim ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

    Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu membahas berbagai potensi kerja sama dalam rangka mewujudkan pembangunan kawasan timur Indonesia sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Syaikhu menyampaikan komitmen PKS untuk terus mendukung pembangunan daerah, khususnya Jawa Timur, sebagai provinsi strategis yang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya kawasan timur Indonesia.

    “Jawa Timur memiliki posisi yang sangat penting sebagai pintu gerbang kawasan timur. Kami ingin mendorong sinergi antara kekuatan politik dan pemerintahan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, yang merata dan berpihak kepada rakyat,” ujar Syaikhu, Jumat (23/5/2025).

    Khofifah menyambut baik kedatangan Syaikhu dan menyampaikan bahwa kolaborasi lintas elemen sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan progresif di era pasca-pandemi ini.

    “Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk PKS. Visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara butuh dukungan dari berbagai elemen, termasuk partai politik yang memiliki basis kuat di masyarakat,” ungkap Khofifah.

    Pertemuan juga menyinggung peluang sinergi dalam penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah tapal kuda, Madura, dan kawasan selatan Jawa Timur.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari safari kebangsaan PKS dalam rangka mempererat komunikasi politik serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir membersamai Syaikhu di antaranya, Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetiyani, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS BPW Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua DPP PKS BPW Jatijaya Amin Ak, Kepala KSP PKS BS Wibowo, Anggota DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti yang juga Ketua Bidang Humas DPW PKS Jatim.

    Dari pengurus DPW PKS Jawa Timur, hadir mendampingi Ketua dan Sekretaris, Irwan Setiawan dan Ahmadi, juga hadir Ketua BPKK, Lina Ariani dan Bagian Protokoler Joni Kusuma Trinawan

    Tak hanya itu hadir juga seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati sebagai Ketua yang juga Bendahara DPW PKS Jatim, Puguh Wiji Pamungkas dan Harisandi Savari sebagai Sekretaris dan Bendahara, serta Agus Cahyono dan Khusnul Khuluk sebagai anggota.

    Hadir juga Anggota Dewan Pakar DPP PKS serta Anggota Dewan Pakar DPW PKS Jawa Timur. [tok/suf]

  • 625 ASN Baru Terima SK Pengangkatan, Bupati Banyuwangi Dorong Optimalisasi Teknologi untuk Akselerasi Kinerja

    625 ASN Baru Terima SK Pengangkatan, Bupati Banyuwangi Dorong Optimalisasi Teknologi untuk Akselerasi Kinerja

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 625 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Penyerahan SK dilakukan pada Jumat (23/5/2025) untuk memperkuat jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

    Dalam arahannya, Bupati Ipuk menekankan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung peningkatan kinerja ASN di era digital. Ia menginginkan ASN yang mampu bekerja keras dan tidak mudah mengeluh dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah.

    “Banyuwangi butuh ASN yang pekerja keras dan tidak banyak mengeluh untuk membantu menuntaskan masalah pembangunan. Saya minta ASN tidak hanya bekerja biasa-biasa saja. Semuanya harus bekerja sesuai prioritas. Manfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tegas Ipuk di hadapan ratusan ASN baru.

    Ipuk juga mengajak para ASN untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang telah berjalan di Pemkab Banyuwangi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kunci percepatan pelayanan publik.

    “Jadilah ASN yang adaptif dan inovatif, bisa cepat menyesuaikan budaya kerja yang sudah berjalan di Pemkab Banyuwangi. ASN juga harus bisa bekerja lintas batas. Semua harus bisa berkolaborasi tanpa sekat-sekat antar OPD,” tambahnya.

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa dari total 625 ASN baru tersebut, 544 orang merupakan tenaga PPPK dan 81 orang adalah CPNS. Mereka adalah peserta yang berhasil lolos pada seleksi CPNS dan PPPK periode pertama formasi tahun 2024.

    “Untuk CPNS terdiri atas tenaga teknis dan kesehatan. Sementara PPPK terdiri atas tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis,” jelas Ilzam.

    Ilzam menyebutkan, kekurangan tenaga ASN di Banyuwangi masih cukup tinggi, mencapai sekitar 6.000 orang. Setiap tahun, rata-rata 700 ASN pensiun, dengan sekitar 70 persen berasal dari tenaga pendidik. Oleh sebab itu, Pemkab Banyuwangi akan terus membuka formasi baru, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan.

    “Jumlah pensiun kita rata-rata 700-an orang per tahun, dimana 70 persennya dari tenaga guru. Maka, untuk pengadaan CPNS ke depan kita akan prioritaskan untuk formasi guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

    Guna menyiasati kekurangan ASN, Ilzam menjelaskan bahwa saat ini Pemkab menerapkan sistem squad, di mana antar OPD saling mendukung dan berbagi tugas dalam menjalankan program prioritas pemerintah daerah.

    “Sementara ini, untuk menutup kekurangan tenaga, kita sikapi dengan sistem squad. Yakni antar OPD saling mensupport, sehingga semua program kita keroyok bareng-bareng,” pungkasnya. [alr/suf]

  • Gubernur Khofifah Salurkan Ratusan Bantuan Sosial di Bangkalan untuk Tekan Angka Kemiskinan

    Gubernur Khofifah Salurkan Ratusan Bantuan Sosial di Bangkalan untuk Tekan Angka Kemiskinan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Madura, saat ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 18,66 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program bantuan sosial.

    Salah satu langkah nyata dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dengan membagikan ratusan bantuan kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan, Jumat (23/5/2025).

    “Berbagai program perlindungan sosial dibagikan ke seluruh wilayah. Hari ini saya ke Bangkalan dan setelah ini ke Pamekasan,” ujar Khofifah.

    Bantuan sosial yang disalurkan meliputi empat kelompok penerima. Masing-masing, bantuan untuk penyandang disabilitas sebanyak 250 orang, Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 836 orang, bantuan anak terlantar untuk 180 anak, serta bantuan bagi lansia terlantar juga sebanyak 180 orang.

    Penyaluran ini menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama menjelang pertengahan tahun.

    Dari sisi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bupati Lukman Hakim menyampaikan bahwa upaya pengurangan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil. Tercatat penurunan sebesar 3,24 persen. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan secara umum masih berada di angka 0,69 persen.

    “Berbagai upaya stimulasi bantuan terus diberikan. Selain itu juga dari provinsi ada bantuan untuk pemberdayaan agar yang sudah lepas dari status miskin, kondisi ekonominya bisa membaik,” pungkas Lukman Hakim.

    Langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan provinsi ini diharapkan bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangkalan, terutama kelompok rentan dan berisiko tinggi terhadap kemiskinan. [sar/suf]

  • DPR Desak Polri Segera Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa MI di Banyuwangi

    DPR Desak Polri Segera Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa MI di Banyuwangi

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat mendesak Polri segera menuntaskan dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap madrasah ibtidaiyah, CAN (7). Pembunuhan tersebut terjadi di sebuah kebun kosong di Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur pada 13 November 2024 silam.

    “Saya meminta pihak kepolisian untuk terus mengusut dan berupaya lebih keras lagi dalam mengungkap kasus pembunuhan CNA, siswi Madrasah Ibtidaiyah di Banyuwangi ini,” kata Surahman.

    Dia mengaku prihatin, kasus pembunuhan siswi MI di Banyuwangi yang tewas diduga akibat pukulan benda tumpul di kepala usai diperkosa, hingga lebij enam bulan belum juga menemukan titik terang dan ditemukan pelakunya.

    “Pengungkapan misteri kasus pembunuhan siswi madrasah ibtidaiyah di Banyuwangi harus terus ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kepolisian, jangan biarkan pelaku bebas berkeliaran dan membahayakan anak-anak lainnya” ujar Surahman.

    Surahman menambahkan, selain memberikan keadilan bagi korban, belum terungkapnya kasus ini juga telah membuat resah dan ketakutan bagi warga desa Kalibarumanis, kecamatan Kalibaru, Banyuwangi Jawa Timur akan keselamatan anak-anaknya ketika berangkat dan pulang sekolah.

    “Pelaku yang diduga telah memperkosa dan membunuh CNA masih bebas berkeliaran, hal tersebut tentunya berbahaya bagi anak-anak lainnya di desa Kalibarumanis. Karena bisa saja pelaku melakukan hal serupa dan berulang kepada anak lainnya,” ujar Surahman. [hen/ian]