Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Mojokerto Salurkan Beasiswa Rp390 Juta untuk Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi

    Bupati Mojokerto Salurkan Beasiswa Rp390 Juta untuk Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyalurkan beasiswa sebesar Rp390 juta kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berprestasi. Penyerahan dilakukan secara simbolis dalam acara Penyerahan Bantuan Sosial Beasiswa dan Hibah Lembaga Keagamaan Tahun 2025 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT).

    Gus Barra, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa penyaluran beasiswa ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mendorong keadilan sosial dan kesetaraan di bidang pendidikan. Ia berharap tak ada lagi anak-anak berprestasi yang harus putus sekolah karena alasan ekonomi.

    “Tidak boleh ada anak Mojokerto yang terhambat pendidikannya hanya karena keterbatasan ekonomi, sebab kecerdasan dan tekad tidak mengenal latar belakang. Cara terbaik mewujudkan visi tersebut adalah melalui pendidikan. Karena itu, Pemkab Mojokerto terus berupaya meringankan beban para pelajar berprestasi agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” ujar Gus Barra, Jumat (23/5/2025).

    Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal dengan Catur Abhipraya Mubarok, khususnya pada poin peningkatan kualitas SDM yang tangguh, cerdas, produktif, terampil, dan berkarakter.

    Beasiswa disalurkan kepada 13 mahasiswa dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Surabaya (Ubaya), Universitas Islam Majapahit (Unim), dan Institut Agama Islam (IAI) Uluwiyah. Masing-masing mahasiswa menerima Rp30 juta.

    Selain beasiswa, Pemkab Mojokerto juga menyalurkan dana hibah senilai Rp28 miliar kepada 51 lembaga keagamaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dana hibah ini berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2025.

    “Untuk para penerima hibah lembaga keagamaan, saya minta agar menggunakan dana tersebut secara maksimal dan proporsional sesuai peruntukannya, demi menunjang kelancaran dan kekhusyukan kegiatan ibadah,” tegas Gus Barra. [tin/beq]

  • Celetukan Bupati Fawait untuk Dua Calon Ketua PWI Jember Pecahkan Tawa Hadirin HPN

    Celetukan Bupati Fawait untuk Dua Calon Ketua PWI Jember Pecahkan Tawa Hadirin HPN

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait melontarkan celetukan yang membuat tertawa seluruh hadirin peringatan Hari Pers Nasional yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Hotel Luminor, Jumat (23/5/2025) malam.

    Tawa pecah saat celetukan itu dilontarkan dalam sambutan Fawait yang menerima penghargaan PWI Jember untuk Kategori Pemimpin Muda dari Sugeng Prayitno dan Sutrisno, dua pengurus PWI yang sama-sama menjadi kandidat ketua periode 2025-2028 dalam Konferensi Cabang 28 Mei 2025.

    “Yang saya hormati Ketua PWI Jember, Mas Sutris…eh, belum, belum,” kata Fawait, tertawa, sambil mencegah Sugeng yang menunjukkan gestur berpura-pura ngambek dan akan turun dari panggung.

    Fawait kemudian berpesan kepada Sugeng dan Sutrisno agar tetap rukun. “Mas Supra dan Mas Sutris yang akan mencalonkan, yang rukun, yang damai,” katanya.

    Sugeng Prayitno, wartawan Berandabaca.com adalah Ketua PWI Jember 2022-2025 dan Sutrisno, wartawan Kliktimes.com adalah penasihat PWI Jember 2022-2025. “Saya pilih yang mana ini?” kata Fawait tersenyum.

    Fawait berterima kasih atas penghargaan yang diberikan PWI Jember. “Ini vitamin bagi kami untuk membawa Jember baru, Jember maju,” katanya.

    “Kami tidak bisa membangun Jember menjadi Jember yang hebat tanpa menggandeng kawan-kawan media sebagai pilar demokrasi,” kata Fawait. [wir]

  • DLH Blitar Terbitkan SE Pengurangan Kantong Plastik, Emak-Emak Diminta Bawa Tas Belanja

    DLH Blitar Terbitkan SE Pengurangan Kantong Plastik, Emak-Emak Diminta Bawa Tas Belanja

    Blitar (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar baru saja mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan sedotan plastik. Toko retail hingga restoran yang ada di Kabupaten Blitar pun kini diminta untuk mengurangi penggunaan kantong sampah plastik serta sedotan plastik.

    Disebutkan SE pengurangan penggunaan kantong plastik tersebut, ditujukan untuk toko retail/modern, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, rumah makan/restoran, serta seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. DLH Kabupaten Blitar pun mengimbau kepada masyarakat khususnya emak-emak untuk membiasakan membawa tas saat berbelanja.

    “Untuk mengingatkan kembali ke seluruh produsen sampah, unit-unit usaha yang tersebut dalam SE tersebut untuk mengurangi sampah, dalam hal ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk membawa tas belanja,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Achmad Cholik, Sabtu (24/5/2025).

    Jumlah sampah di Kabupaten Blitar sendiri setiap tahunnya terus meningkat. Bahkan saat ini Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tegalsari, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sudah overload. Rata-rata jumlah sampah yang masuk ke TPA Tegalasri mencapai 500 ton per hari.

    Kondisi itu tentu cukup mengkhawatirkan, sehingga DLH Kabupaten Blitar mengeluarkan SE pengurangan penggunaan kantong plastik dan sedotan plastik. Harapannya tentu agar jumlah sampah di Kabupaten Blitar bisa berkurang.

    “Kami berharap dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama mensosialisasikan gerakan membawa tas belanja sendiri, terus kemudian pusat-pusat perbelanjaan mulai mengurangi tas plastik sebagai bawaaan untuk pembeli,” tegasnya.

    Selain mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan sampah, DLH Kabupaten Blitar kini juga tengah menyusun aturan dan sanksi bagi pusat pusat perbelanjaan yang tidak mau peduli soal pengurangan sampah. Nantinya jika Peraturan Daerah (Perda) ini sudah terbit maka akan ada sanksi yang tegas kepada pusat-pusat perbelanjaan dan toko retail modern yang tidak mau ambil bagian untuk pengurangan sampah.

    “Kalau sudah ada Perda itu sudah ada aturannya,” tegasnya. [owi/beq]

  • Dua Wartawan Media Daring Perebutkan Posisi Ketua PWI Jember

    Dua Wartawan Media Daring Perebutkan Posisi Ketua PWI Jember

    Jember (beritajatim.com) – Dua wartawan media dalam jaringan (online) resmi menjadi kandidat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2028.

    Mereka adalah Sugeng Prayitno, wartawan Berandabaca.com yang juga Ketua PWI Jember 2022-2025 dan Sutrisno, wartawan Kliktimes.com yang juga penasihat PWI Jember 2022-2025.

    Kepastian pencalonan ini diumumkan sendiri oleh Sugeng saat membacakan penghargaan untuk Kategori Pemimpin Muda, dalam acara peringatan Hari Pers Nasional, di Hotel Luminor, Jember, Jumat (23/5/2025) malam.

    “Jabatan saya tinggal beberapa hari lagi. Kebetulan pada 28 Mei 2025 kami akan mengadakan konferensi cabang. Sampai penetapan kemarin malam, calonnya adalah saya incumbent dan Mas Sutrisno,” kata Sugeng.

    Dalam beberapa kali kesempatan terpisah, Sutrisno memyampaikan keinginannya untuk menyalakan kembali semangat dan tujuan kolektif dalam berorganisasi di PWI.

    “Menang atau kalah itu takdir Ilahi. Saya tidak berani memastikan mendahului ketentuan-Nya. Niat saya adalah merespons kegelisahan teman-teman,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Konfercab Arif Sugiartani menyatakan, semua proses administratif dan konsultasi dengan PWI Jawa Timur sudah dilakukan. “Semua tahapan dalam proses ini dilakukan dengan proses administratif yang benar. Jadi tidak ada upaya menguntungkan salah satu kandidat,” katanya. [wir]

  • Heru Tjahjono dan BGN Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Heru Tjahjono dan BGN Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di Kediri untuk melakukan edukasi warga mengenai asupan gizi yang tepat bagi masyarakat. Program MBG merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mensejahterakan masyarakat.

    Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pare’s Resto, Kediri. Acara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

    Acara sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono, Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerjasama BGN
    Imam Bachtiar, dan Kepala Instalasi Gizi RSUD Iskak Tulungagung
    Ratih Puspitaningtyas.

    Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyampaikan, mengenai mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan harus segera ditangani. Salah satunya yakni dengan membuat program MBG untuk memberikan asupan gizi kepada masyarakat.

    “Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dan tantangan di berbagai bidang termasuk dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tutur Heru Tjahjono.

    “Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kita dituntut untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi,” lanjut mantan Sekdaprov Jatim ini.

    Di sisi lain, Heru yang juga mantan Bupati Tulungagung dua periode mengungkapkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan gizi khususnya pada anak-anak usia sekolah. Stunting, gizi buruk, dan anemia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama. Kondisi ini tentu akan berdampak pada kualitas SDM kita di masa mendatang jika tidak segera ditangani dengan tepat.

    Menyikapi tantangan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah.

    “Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan generasi emas Indonesia yang unggul dan berkarakter,’ ungkap Heru.

    Melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ia yakin dapat mewujudkan cita-cita ini Dukungan dan peran aktif pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci sukses implementasi program MBG di lapangan.

    Heru juga menyampaikan mengenai proyeksi bonus demografi di tahun 2030, sudah menjadi tugas bersama untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan produktif. Program Makan Bergızı Gratis menjadi langkah awal yang strategis untuk mewujudkan hal tersebut dan jadikan program ini sebagai momentum untuk bergerak maju, menyongsong masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

    Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN) Imam BachtiarImam Bachtiar menegaskan bahwa program MBG merupakan upaya pemerintah dalam memberikan peranan ekstra kepada masyarakat.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan,” imbuh Imam.

    Sosialisasi program MBG bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI ini dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dan implementasi program MBG.

    Tujuan dari diadakannya sosialisasi program MBG adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Makan Bergizi Gratis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan program tersebut.

    Sementara itu, Kepala Instalasi Gizi RSUD Iskak Tulungagung Ratih Puspitaningtyas juga menyampaikan mengenai langkah nyata pemerintah untuk menekan kasus stunting yang saat ini terjadi di Tanah Air.

    “Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi Prenatal –Kelahiran-Postnatal,” ucap Ratih.

    Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. [tok/beq]

  • Gubernur Jatim Berharap Normalisasi Kali Jombang Bisa Meminimalisir Banjir di Pamekasan

    Gubernur Jatim Berharap Normalisasi Kali Jombang Bisa Meminimalisir Banjir di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan harapan besar agar proyek normalisasi Kali Jombang di Kabupaten Pamekasan dapat meminimalisir banjir yang selama ini kerap mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak infrastruktur.

    Hal itu disampaikan saat Khofifah meninjau langsung proses pengerukan dan pelebaran aliran sungai di sepanjang Kali Jombang, Jalan Trunojoyo, Jumat (23/5/2025). Ia memastikan pekerjaan lapangan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

    “Kondisi sungai Kali Jombang yang sudah dangkal menjadi alasan utama pengerukan dilakukan, dan kita harapkan pengerukan ini dapat meminimalisir terjadinya banjir di wilayah Pamekasan, terutama karena sedimentasi sungai yang semakin parah,” ujar Khofifah.

    Ia menjelaskan, normalisasi ini dilakukan atas pengajuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan melibatkan sejumlah pekerjaan teknis.

    “Selain pengerukan juga dilakukan maksimalisasi beberapa pintu air, penguatan prapat sungai, perbaikan afur hingga memfungsikan saluran ke saluran irigasi atau saluran lainnya,” ungkapnya.

    Menurut gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut, normalisasi merupakan langkah strategis untuk mencegah kerusakan akibat derasnya arus saat musim hujan dan memastikan efektivitas jalur air.

    Proyek ini tidak hanya dilakukan di Kali Jombang, namun juga akan menyasar Kali Klowang dan Kali Semajid. Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh pengerjaan rampung dalam waktu 2,5 bulan ke depan.

    “Karena itu kami berharap setelah proses normalisasi rampung, genangan air atau banjir yang selama ini mengganggu aktivitas warga dan merusak infrastruktur di wilayah kota bisa diminimalisir secara signifikan,” tegas Khofifah. [pin/beq]

  • Ratusan ASN Bondowoso Masih Menanti SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BPKAD dan BKPSDM

    Ratusan ASN Bondowoso Masih Menanti SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BPKAD dan BKPSDM

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 457 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso masih menunggu kepastian penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, meskipun telah mengikuti ujian dinas pada akhir 2024 lalu.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso, Teguh Setyo Wijanarko, menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima nota dinas resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai dasar perhitungan anggaran.

    “Sudah kami lacak, tidak ditemukan surat nota dinas dari BKPSDM. Yang ada hanya surat tembusan. Jadi kami belum bisa melakukan simulasi penghitungan anggaran,” kata Teguh saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa BPKAD tidak memiliki wewenang dalam memutuskan kenaikan pangkat ASN, melainkan hanya bertugas menghitung hak pembayaran seperti gaji pokok dan tunjangan setelah data resmi diterima.

    “Jangan disimpulkan kami yang memutuskan. Segala hal menyangkut APBD dibahas bersama tim anggaran. Kami hanya menghitung hak ASN seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras,” jelasnya.

    Teguh menyebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) idealnya sudah mengantisipasi potensi kenaikan pangkat dalam perencanaan anggaran. Namun, jika terjadi kekurangan, solusi alternatif tetap tersedia.

    “Kalau satu dinas kekurangan anggaran karena banyak ASN yang lulus ujian dinas, bisa dilakukan perpindahan alokasi dari dinas lain,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Kepala BKPSDM Bondowoso, Mahfud Junaidi, membenarkan adanya keterlambatan proses administrasi. Ia menyatakan bahwa SK baru bisa diajukan setelah proses telaah dan kesiapan anggaran rampung.

    “Pengajuan SK kemungkinan mulai bulan depan setelah telaah selesai,” ujar Mahfud saat dikonfirmasi pada Kamis (22/5/2025).

    Ia juga mengklaim bahwa nota dinas sebenarnya telah dibuat. Namun, penerbitan SK masih menunggu kepastian dari sisi pembiayaan.

    “Kami sudah buat nota dinas. Tinggal melihat apakah bisa dipenuhi sesuai kemampuan APBD,” ungkapnya.

    Mahfud menambahkan bahwa kenaikan pangkat ke golongan lebih tinggi, seperti dari II ke III atau dari III ke IV, mensyaratkan masa kerja minimal empat tahun dan kelulusan ujian dinas. Tidak semua peserta ujian dinas otomatis naik pangkat tahun ini.

    “Tidak semua peserta ujian otomatis memenuhi syarat. Ada yang masa kerjanya belum cukup. Tapi setidaknya mereka sudah punya tiket ke jenjang berikutnya,” tandasnya. [awi/beq]

  • Bupati dan Wabup Pasuruan Pimpin Gerakan Pramuka, Siap Cetak Generasi Emas 2045

    Bupati dan Wabup Pasuruan Pimpin Gerakan Pramuka, Siap Cetak Generasi Emas 2045

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Shobih Asrori resmi memimpin Gerakan Pramuka Cabang Pasuruan. Mas Rusdi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), sementara Gus Shobih menjabat Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pasuruan.

    Pelantikan berlangsung di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Daerah Jawa Timur, Kak Arum Sabil. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan amanat Undang-undang Gerakan Pramuka sebagai bentuk dukungan kepala daerah terhadap pengembangan pendidikan karakter generasi muda.

    “Pelantikan ini wajib karena sesuai UU, dan menjadi landasan bagi dukungan kepala daerah terhadap perkembangan Pramuka,” ujar Kak Arum.

    Ia juga menekankan peran strategis Gerakan Pramuka dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. “Pemimpin masa depan adalah generasi muda yang hari ini harus kita bina secara fisik, mental, dan moral melalui wadah Pramuka,” katanya.

    Menurut Kak Arum, tantangan ke depan bukan lagi pandemi, melainkan krisis pangan dan energi. Karena itu, Pramuka harus menjadi pelopor regenerasi pertanian dan inovasi energi sejak usia dini. “Lahan makin sempit, penduduk makin banyak, ini tantangan nyata,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kak Rusdi mengungkapkan kedekatannya secara emosional dengan Gerakan Pramuka sejak masa kecil. “Saya dulu ikut jambore internasional di Thailand, dilepas langsung oleh Presiden Megawati,” kenangnya.

    Ia mengajak seluruh orang tua di Pasuruan agar mendukung anak-anaknya aktif dalam Gerakan Pramuka. Menurutnya, organisasi ini membentuk karakter generasi muda melalui nilai-nilai luhur seperti kepedulian, kerja sama, keberanian, dan cinta tanah air.

    “Pramuka itu tentang kepedulian, kerja sama, keberanian, dan cinta tanah air. Semua nilai luhur itu harus ditanamkan sejak dini,” tutup Kak Rusdi. [ada/beq]

  • Janji Pemkab Pasuruan, Beasiswa dan Bonus Rp40 Juta Menanti Peraih Emas Porprov IX Jatim 2025

    Janji Pemkab Pasuruan, Beasiswa dan Bonus Rp40 Juta Menanti Peraih Emas Porprov IX Jatim 2025

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen memberikan beasiswa kuliah kepada atlet yang berhasil meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025. Langkah ini diungkapkan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet dalam mengharumkan nama daerah.

    “Karena ini menyangkut nama harum daerah, maka reward ini sangat pantas untuk mereka,” ujar Mas Rusdi, sapaan akrabnya.

    Menurutnya, teknis pemberian beasiswa akan dibahas lebih lanjut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perhitungannya akan menyesuaikan jumlah peraih medali emas dan anggaran yang tersedia.

    “Untuk teknis pemberiannya bagaimana nanti menyusul, harus dihitung sesuai dengan jumlah atlet dan besaran anggarannya,” imbuhnya.

    Selain beasiswa, Pemkab Pasuruan juga meningkatkan nilai bonus untuk para atlet. Peraih medali emas tahun ini akan menerima bonus sebesar Rp40 juta, naik dari sebelumnya Rp35 juta.

    “Tahun ini kita tambah nilai reward bagi para atlet penyumbang medali, khususnya emas,” jelas Mas Rusdi.

    Ia menambahkan bahwa peraih medali perak dan perunggu juga akan mendapatkan peningkatan bonus, meskipun nominal pastinya belum disebutkan. Diharapkan kebijakan ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk tampil maksimal.

    Mas Rusdi optimistis Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan peringkat pada Porprov IX, dari posisi keenam menjadi posisi kelima. “Insya Allah tahun ini jadi peringkat kelima dan dapat 40 emas,” tegasnya.

    Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Ketua KONI Jawa Timur, Muhammad Nabil. Ia memuji langkah inovatif Pemkab Pasuruan dalam memberikan perhatian lebih kepada atlet berprestasi.

    “Semoga bisa ditiru oleh daerah-daerah lain di Jawa Timur, karena apa yang disampaikan Bupati Pasuruan ini keren sekali,” tutup Nabil. [ada/beq]

  • Mutasi Jabatan di Pemkab Blitar Segera Dilakukan, Tunggu Izin BKN Jatim

    Mutasi Jabatan di Pemkab Blitar Segera Dilakukan, Tunggu Izin BKN Jatim

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto mengaku sudah siap untuk melakukan mutasi jabatan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Secara teknis penyusunan mutasi jabatan ini sudah beres dan tinggal menunggu izin dari Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Timur.

    Sebelumnya Rijanto juga sudah mengajukan izin untuk melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Izin itu pun telah disetujui dan kini tinggal menunggu dari Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Timur.

    “Kita sudah siap sebetulnya hanya aturan-aturan yang harus kita penuhi,” ucap Bupati Blitar, Rijanto, Sabtu (24/05/2025).

    Jika mengacu pada aturan yang tertuang dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Pilkada (UU Pilkada), kepala daerah baru bisa melakukan mutasi jabatan setelah 6 bulan pasca pelantikan.

    Namun, kepala daerah tetap bisa melakukan mutasi jabatan sebelum 6 bulan asalkan mendapat izin secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    “Ini masih komunikasi terus dengan pemerintah pusat, Mendagri sudah tidak, ini tadi BKN sudah kita sampaikan ke regional BKN Jawa Timur,” imbuhnya.

    Meski telah siap, namun menurut Rijanto masih ada beberapa kendala teknis soal mutasi jabatan. Kini kendala teknis tersebut sudah dilakukan perbaikan dan tengah dikomunikasikan dengan BKN Jawa Timur.

    “Masih ada masalah-masalah teknis yang harus kita benahi,” tegasnya.

    Mutasi jabatan sendiri sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Rotasi jabatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran dan agar roda pemerintahan bisa berjalan lebih maksimal. (owi/ted)