Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Jelang Puncak HJL ke-456, Warga Lamongan Gelar Tasyakuran

    Jelang Puncak HJL ke-456, Warga Lamongan Gelar Tasyakuran

    Lamongan (beritajatim.com) – Malam menjelang puncak Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-456 tahun 2025 yang jatuh pada 26 Mei, Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama jajaran Forkopimda serta masyarakat Lamongan menunaikan ibadah sujud syukur, sholat hajat, dan tasyakuran, di Masjid Agung Lamongan, Minggu (25/5/2025) malam.

    Sujud syukur dan sholat hajat dilaksanakan seusai sholat Isya. Berlangsung penuh khidmat dan khusyuk masyarakat memohon keberkahan, keselamatan, dan kesejahteraan.

    Tasyakuran menyambut HJL ke-456, di Masjid Agung Lamongan, Minggu (25/5/2025).

    “Hajat kita masyarakat Lamongan, semoga Lamongan bisa diberikan keselamatan, kesejahteraan, seluruh warganya dijauhkan bala bencana, dan tentu kedepan yang kita harapakan Lamongam semakin berjaya dan sukses,” ucap orang nomor satu di Lamongan.

    Tidak hanya berlangsung di Masjid Agung Lamongan, ibadah ini serempak ditunaikan di masjid-masjid desa se-Kabupaten Lamongan.

    Tasyakuran menyambut HJL ke-456, di Masjid Agung Lamongan, Minggu (25/5/2025).

    “Alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan sholat hajat, sujud syukur diikuti seluruh masyarakat Lamongan. Karena insyallah dibeberapa tempat, di desa-desa juga melaksanakan kegiatan tirakat tasyakuran memperingati hari jadi Lamongan ke-456,” ucapnya.

    Pak Yes berharap, melalui doa-doa yang dipanjatkan mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Nya dalam membawa kejayaan Lamongan.

    “Selain kita bersyukur, kita berdoa masyarakat Lamongan semua bisa sejahtera, bahagia, khususnya dalam merayakan hari jadi Lamongan ke 456. Terima kasih untuk semua. Semoga kita terus diberikan bimbangan dan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta’ala,” pungkasnya. (fak/but)

  • Trotoar Jalan A Yani Caruban Madiun Bakal Dilengkapi Fasilitas Khusus

    Trotoar Jalan A Yani Caruban Madiun Bakal Dilengkapi Fasilitas Khusus

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Madiun resmi mencanangkan pembangunan Fasilitas Umum Ramah Disabilitas di ruas Jalan A. Yani, Caruban, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebagai bagian dari Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kota yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Proyek rehabilitasi trotoar ini direncanakan sepanjang 990 meter dan akan dilengkapi dengan jalur khusus tunanetra.

    “Terkait infrastruktur pembangunan trotoar yang ramah lingkungan bagi disabilitas, kami berharap untuk teman-teman disabilitas betul-betul memanfaatkan ini dengan baik. Kalau untuk program-program bagi disabilitas jelas ada, baik dari dinas sosial maupun dinas terkait,” ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Madiun Bersahaja, khususnya melalui program unggulan HADI (Handal Dalam Infrastruktur). Menurutnya, keberadaan trotoar yang ramah disabilitas tidak hanya menjadi wujud pelayanan publik, tetapi juga bertujuan memperindah wajah Kota Caruban sebagai pusat keramaian dan ibu kota pemerintahan daerah, serta meningkatkan aktivitas ekonomi warga setempat.

    “Kami berharap supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas,” tambahnya.

    Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan bahwa pembangunan ini akan terus berlanjut di kawasan strategis lainnya demi menciptakan ruang publik yang nyaman dan setara bagi seluruh warga.

  • Bupati Ajak Masyarakat Bojonegoro Kawal Pelaksanaan SE Soal Eco Living

    Bupati Ajak Masyarakat Bojonegoro Kawal Pelaksanaan SE Soal Eco Living

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati bernomor: 100.3.4.2/721/412.302/2025 tentang Implementasi Kebijakan Berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

    SE ini berisi himbauan penerapan budaya dan perilaku ramah lingkungan (Eco Living) di lingkup instansi pemerintah maupun di ruang publik di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

    Pegiat lingkungan dari Bojonegoro Institute (BI), Arif J Setiawan mengapresiasi langkah Pemkab Bojonegoro dengan membuat surat edaran tersebut. Menurutnya, inisiatif ini sebagai bentuk nyata guna membangun kesadaran dan membentuk budaya-perilaku hidup ramah lingkungan (Eco Living) dalam lingkup pemerintahan daerah.

    Surat Edaran Bupati memuat 12 poin imbauan praktis yang sejalan dengan prinsip Eco Living, antara lain: (1) melarang penggunaan botol minum plastik di seluruh kegiatan; (2) mewajibkan penggunaan dokumen digital untuk surat menyurat; (3) mematikan lampu dan alat dengan sumber listrik lainnya ketika tidak digunakan.

    (4) menerapkan kebijakan zero-tolerance terhadap kekerasan seksual di tempat kerja; (5) menyediakan akses gratis konsultasi kesehatan mental bagi pegawai; (6) menyediakan fasilitas pemilahan sampah organik di setiap kantor pemerintahan (7) menyediakan ruang laktasi yang layak bagi ibu menyusui (8) menyediakan sudut baca di kantor.

    (9) menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di setiap kantor pemerintahan dan ruang publik (10) membangun vertical garden di sejumlah sudut gedung pemerintahan untuk menanam tanaman (11) menyediakan pojok komposting untuk mengolah sisa makanan, dan (12) menyediakan ruang terpisah yang layak untuk perokok di tempat kerja.

    “Inisiatif ini bukan hanya simbolik, tapi konkret. Misalnya pembatasan botol plastik, langkah sederhana namun berdampak besar dalam mengatasi masalah sampah plastik yang merusak lingkungan,” ujar Arif.

    Ia juga menyarankan agar kebijakan ini didukung dengan infrastruktur, seperti penyediaan keran air siap minum di ruang publik dan sekolah, guna mendorong kebiasaan membawa tumbler di kalangan masyarakat, terutama pelajar.

    Lebih jauh, Arif mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang mencakup pengembangan transisi energi baru dan terbarukan, adaptasi perubahan iklim, pengelolaan sampah berkelanjutan, sosial inklusi dan lainnya.

    “Langkah ini bisa menjadi tonggak penting bagi Bojonegoro dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan pembangunan sosial-ekonomi dengan lingkungan secara seimbang,” pungkas Arif. [lus/aje]

  • Legislator Malang Usul Satlinmas Diberi Peran Awasi Anak di Media Sosial

    Legislator Malang Usul Satlinmas Diberi Peran Awasi Anak di Media Sosial

    Malang (beritajatim.com) – Dalam era digitalisasi yang terus berkembang tanpa sekat, kekhawatiran terhadap dampak buruk media sosial semakin meningkat. Banyak pihak merasa perlu segera mengambil langkah antisipatif agar media sosial tidak menjadi ancaman, khususnya bagi generasi muda.

    Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Malang, Fakih Pilihan, menggagas peran baru bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai garda depan dalam pengawasan penggunaan media sosial oleh anak-anak.

    Fakih, legislator muda yang juga menjabat sebagai Ketua Santri Embongan, menilai bahwa media sosial telah menggerus peran orang tua dalam membentuk karakter dan membimbing anak. Menurut data yang ia terima, hampir 70 persen kasus kekerasan dan perundungan pada anak usia dini disebabkan oleh dampak negatif dari media sosial.

    “Oleh sebab itu saya meminta untuk Linmas juga ikut serta mengawasi anak-anak. Karena bangsa ini sudah terjajah oleh budaya luar yang masuk dari sosmed,” ujar Fakih Pilihan, Minggu (25/5/2025).

    Ia menyoroti lemahnya filterisasi penggunaan ponsel pintar di lingkungan keluarga, yang berdampak pada meningkatnya kasus anak-anak meniru adegan berbahaya atau konten dewasa yang mereka akses secara bebas di media sosial.

    Dalam pandangannya, Satlinmas bisa diberdayakan untuk membantu melakukan pengawasan di tingkat desa atau kelurahan, sekaligus menjadi mitra edukasi digital bagi masyarakat.

    Fakih juga mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk memberikan pelatihan dan insentif bagi anggota Satlinmas agar lebih siap menghadapi tantangan zaman digital. Ia mencatat bahwa rata-rata anggota Satlinmas saat ini sudah berusia kepala lima, dan minim regenerasi dari kalangan muda.

    “Rata-rata anggota Linmas sudah berumur, kepala lima. Kalau tidak sekarang kapan lagi. Linmas jangan kalah saing dengan Ormas. Karena Linmas termasuk ujung tombak keamanan lingkungan di negara ini,” tegasnya.

    Ia mengingatkan bahwa keberadaan dan peran anggota Satlinmas telah diatur dan dijamin dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

    “Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri, red) yang mengatur Linmas, seperti Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas,” pungkas Fakih.

    Usulan ini menjadi langkah awal diskursus baru mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus membuka peluang bagi Satlinmas untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat di era digital. [yog/suf]

  • Rekrutmen Sejak September 2024, Anggota KPID Jatim Belum Juga Dilantik

    Rekrutmen Sejak September 2024, Anggota KPID Jatim Belum Juga Dilantik

    Surabaya (beritajatim.com) – Hingga akhir Mei 2025, kejelasan proses rekrutmen Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur periode 2024–2027 masih belum juga ada titik terang.

    Padahal, proses seleksi yang dimulai sejak September 2024 lalu telah melewati berbagai tahapan, termasuk uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPRD Jawa Timur pada 30–31 Januari 2025.

    Ketidakpastian ini menuai keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh penyiaran nasional asal Jawa Timur, Imawan Mashuri. Pendiri JTV yang juga dikenal sebagai salah satu inisiator lahirnya KPI ini menilai bahwa keterlambatan ini berpotensi melemahkan peran penting KPID sebagai penjaga kearifan lokal dalam dunia penyiaran daerah.

    “KPI dan KPID itu tugasnya jelas. Mereka adalah guard di dunia penyiaran yang menjaga kearifan lokal. Mereka juga bertugas menegakkan diverciry of content dan divercity of ownership serta menjaga rambu-rambu aturan untuk penguatan, pelestarian dan pencerahan budaya, yaitu akar moral bangsa. Untuk itu saya minta Gubernur Khofifah harus segera melantik Anggota KPID Jawa Timur terpilih agar bisa segera bekerja,” papar Imawan, Minggu (25/5/2025).

    Imawan juga mengingatkan pentingnya peran KPID sebagai institusi daerah yang menjamin kedaulatan informasi dan kebudayaan lokal. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya, KPI hanya disetujui untuk tingkat pusat oleh DPR RI. Namun, upaya untuk mendirikan KPID di daerah terus diperjuangkan demi menjaga keberagaman isi dan kepemilikan media.

    “Orang daerah harus berdaulat atas daerahnya sendiri. Kearifannya harus dijaga dan dipelihara. Salah satunya dengan adanya KPID,” ujarnya.

    Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jatim, Putut Darmawan, menyatakan bahwa proses rekrutmen KPID telah rampung. Ia memastikan bahwa nama-nama Komisioner KPID Jawa Timur akan diumumkan usai pelantikan resmi oleh Gubernur.

    “Gubernur telah menetapkan Komisioner KPID Jawa Timur melalui SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/218/013/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pengangkatan Anggota KPID Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2025–2028,” ungkap Putut.

    Menurut Putut, perubahan masa jabatan menjadi 2025–2028 mengikuti mundurnya jadwal pelantikan. Selama masa tunggu tersebut, Pemprov Jatim memperpanjang masa jabatan Anggota KPID periode 2021–2024 untuk menjalankan operasional lembaga tersebut.

    Namun, Putut enggan menjawab saat ditanya kapan jadwal pasti pelantikan tersebut akan dilaksanakan.

    Pernyataan senada juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa seluruh proses seleksi sudah selesai dan hanya tinggal menunggu pelantikan oleh Gubernur Khofifah.

    “Soal KPID (Jawa Timur) sudah selesai semuanya. Tinggal menunggu jadwal pelantikan. Sepertinya Gubernur masih sangat sibuk, sehingga pelantikannya agak molor lama,” ujar Dedi.

    Keterlambatan ini menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan fungsi lembaga penyiaran yang independen dan representatif, khususnya di tingkat daerah, guna menjaga keberagaman budaya dan informasi publik yang sehat. [tok/suf]

  • Jelang Iduladha 2025, Jatim Surplus Hewan Kurban dan Siap Suplai ke Provinsi Lain

    Jelang Iduladha 2025, Jatim Surplus Hewan Kurban dan Siap Suplai ke Provinsi Lain

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa ketersediaan hewan kurban di wilayahnya aman, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Selain dalam kondisi bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), jumlah hewan kurban di Jatim juga surplus dan siap memenuhi kebutuhan daerah lain di Indonesia menjelang Iduladha 2025.

    “Ketersediaan hewan kurban di Jatim dalam kondisi sangat cukup. Bahkan proyeksi kebutuhan hewan kurban di Jatim tahun 2025 surplus signifikan dibandingkan dengan ketersediaannya,” kata Gubernur Khofifah usai meninjau Peternakan Sapi Sawojajar Farm milik Syaiful Hidayat di Jalan Raya Ngawi Caruban, Prandon, Karang Tengah, Kabupaten Ngawi, Sabtu (24/5/2025).

    Berdasarkan data, kebutuhan sapi kurban di Jatim tahun ini sebanyak 98.388 ekor, sedangkan ketersediaannya mencapai 526.987 ekor. Hal ini menunjukkan surplus sebesar 428.599 ekor.

    Sementara itu, untuk kambing, proyeksi kebutuhannya 346.924 ekor, sedangkan stok mencapai 872.195 ekor, atau surplus 525.271 ekor. Untuk domba, kebutuhan 66.352 ekor dengan ketersediaan 292.251 ekor, sehingga surplus 225.899 ekor. Adapun kerbau, proyeksi kebutuhan hanya 13 ekor, sementara ketersediaannya sebanyak 1.730 ekor atau surplus 1.717 ekor.

    “Bagi masyarakat di luar Jatim bisa mengakses hewan kurban karena ketersediaan hewan kurban di Jatim cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tegas Khofifah.

    Dalam kunjungannya ke Sawojajar Farm, Khofifah juga meninjau langsung kondisi kesehatan hewan ternak serta berdialog dengan pemilik peternakan dan tim petugas kesehatan hewan. Di kandang tersebut, terdapat sekitar 158 ekor sapi potong yang terdiri dari sapi lokal dan sapi hasil persilangan.

    “Jelang Idul Kurban, kami telah mengerahkan tim pemeriksa kesehatan hewan dari dinas terkait untuk memantau, memeriksa, dan memastikan semua hewan kurban bebas dari penyakit, terutama PMK. Kami memastikan bahwa hewan ternak kami sehat dan dagingnya layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

    Guna menjamin keamanan hewan ternak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan (Disnak) menyiapkan total 2.598 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban. Mereka terdiri atas Dokter Hewan Medik Veteriner sebanyak 950 orang, Paramedik Veteriner 1.500 orang, pengawas bibit ternak 94 orang, serta pengawas mutu pakan sebanyak 58 orang.

    Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiagakan 3.254 orang Juru Sembelih Halal (Juleha) untuk membantu proses penyembelihan hewan kurban di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    Secara rutin, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan di titik-titik strategis seperti lokasi penjualan hewan kurban, rumah potong hewan, serta di peternakan-peternakan.

    Khofifah turut menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Ia memastikan bahwa kasus PMK dan LSD terus menurun dan terkendali hingga Mei 2025.

    Proses pengendalian dilakukan dengan pemberian vaksin, obat-obatan, vitamin, dan disinfektan, yang didukung oleh anggaran dari Pemerintah Provinsi Jatim dan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    “Allhamdulillah PMK dan LSD pada hewan kurban baik kambing, domba dan sapi bisa dilaksanakan dengan menerapkan SOP lalu lintas ternak antar wilayah,” sebutnya.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga meninjau Sapi Bantuan Masyarakat (Banmas) milik Presiden Prabowo yang berjenis Peranakan Onggole (PO). Sapi jantan berusia 7-8 tahun itu memiliki tinggi 170 cm dan bobot 1.011 kg.

    Gubernur turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Ngawi yang telah mendorong hilirisasi peternakan di wilayahnya. Menurutnya, inisiatif tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kualitas peternakan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di sektor peternakan. [tok/suf]

  • Viral! Tutup Gorong-Gorong Hilang di Merr Surabaya, Wali Kota Eri Murka

    Viral! Tutup Gorong-Gorong Hilang di Merr Surabaya, Wali Kota Eri Murka

    Surabaya (beritajatim.com) – Unggahan video viral yang memperlihatkan banyaknya penutup gorong-gorong besi hilang di kawasan Merr Gunung Anyar, Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi meminta masyarakat untuk turut serta menjaga fasilitas umum tersebut, Sabtu, 24 Mei 2025.

    Eri mengungkapkan bahwa, tutup gorong-gorong di trotoar yang hilang itu membahayakan pejalan kaki. Oleh karena itu, masyarakat diimbau jangan abai.

    “Orang Surabaya ayo menjaga bersama, gorong – gorong ini buat orang Surabaya. Kalau sampean (warga) cuek gak dijaga, terus diambil orang. Ya bisa jatuh (saat lewat) gorong-gorong,” terang Eri Cahyadi, Sabtu (24/5).

    Eri juga menjelaskan, disela-sela warga menjaga fasilitas gorong-gorong tersebut. Apabila pelaku pencurian ini ditangkap, wali kota dua periode itu mendukung untuk menjebloskan pelaku ke dalam penjara. “Kalau pelakunya ketemu ya dituntut, dimasukkan (ke penjara),” tegas dia.

    Diketahui, video viral penutup gorong-gorong besi hilang di kawasan Merr Gunung Anyar, Surabaya ini diunggah oleh akun Instagram @surabaya.terkini, dari total penampakan dalam video tersebut ada tiga tutup besi gorong-gorong yang hilang. Dan langsung tembus ke lubang air.

    “Warga mengeluhkan kondisi trotoar yang berlubang akibat hilangnya penutup gorong-gorong di Jalan Merr Gunung Anyar, Surabaya, tepatnya di depan Apartemen Puri City. Pengirim video @shovillah,” tulis akun instagram @surabaya.terkini, dilihat beritajatim.com hari ini. [kun]

  • Mas Dhito Beri Beasiswa Puluhan Atlet, Salah Satunya Sudah Tembus Asia

    Mas Dhito Beri Beasiswa Puluhan Atlet, Salah Satunya Sudah Tembus Asia

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memberikan beasiswa bagi 50 atlet berprestasi. Diantara mereka terdapat atlet berprestasi Internasional.

    Mas Dhito, sapaan akrabnya, melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa mengatakan beasiswa tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mendukung prestasi para atlet. Diharapkan selain berprestasi dalam olahraga, mereka mampu mengimbangi dengan prestasi akademik.

    “Beasiswa ini adalah bentuk dukungan kami agar kalian tidak hanya cemerlang di lapangan, tetapi juga berprestasi di bangku sekolah,” katanya, usai menyerahkan beasiswa kepada atlet di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jumat (23/5/2025)

    Lebih lanjut Ketua Koni Kabupaten Kediri, Hakim Rahmadsyah Parnata menyampaikan beasiswa tersebut dialokasikan untuk menunjang latihan dan pendidikan. Dimana besaran beasiswa yang diterima dikategorikan sesuai dengan prestasi masing-masing. “Pemberian (beasiswa) berdasarkan prestasi yang diperoleh tahun 2024 dan 2025,” kata Hakim.

    Lebih rinci, 50 penerima beasiswa ini berasal dari 43 atlet KONI dan 7 atlet dari National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI). Menurut Hakim, potensi atlet-atlet di Kabupaten Kediri cukup gemilang.

    “Salah satunya dari NPCI yang mengikuti kejuaraan asia di timnas sepakbola penyandang difabel,” terangnya.

    Tak hanya itu, Ahmad Zulfan Dwi Sadewa, Juara 1 Turnamen Davis Junior Internasional juga mendapatkan beasiswa. Hal ini diungkapkan oleh sang ayah Suyanto.

    Suyanto yang juga pelatih Zulfan ini mengungkapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah memberikan perhatian kepada anaknya yang pernah menjuarai turnamen tenis junior di tingkat Asia tersebut.

    Menurutnya, pemberian beasiswa ini bisa memotivasi Zulfan untuk terus berprestasi hingga nantinya menjadi atlet senior dan membawa nama Kabupaten Kediri. “Terimakasih untuk Mas Bupati (Mas Dhito), Mbak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya,” kata Suyanto. [ADV PKP/nm]

  • Atasi Banjir Pamekasan, Normalisasi Sungai on Progres

    Atasi Banjir Pamekasan, Normalisasi Sungai on Progres

    Pamekasan (beritajatim.com) – Normalisasi berupa pengerukan dan pelebaran aliran sungai menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka mengantisipasi sekaligus mencegah bencana musiman di kabupaten Pamekasan, yakni banjir.

    Proses normalisasi tersebut dimotori Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, melalui Dinas Pengerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) Jatim, dipusatkan di tiga aliran sungai berbeda di aliran sungai Pamekasan, yakni Kali Jombang, Kali Klowang, dan Kali Semajid.

    Progres normalisasi mulai dilakukan sejak Jum’at (23/5/2025) kemarin, ditinjau langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran, serta Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

    “Normalisasi sungai ini adalah bentuk komitmen Ibu Gubernur Jawa Timur, untuk menyelesaikan masalah banjir yang setiap tahun menghantui warga Pamekasan, terutama di kawasan rawan seperti Gladak Anyar dan Gurem,” kata Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, Jum’at (23/5/2025) lalu.

    Senada juga disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang menilai proses normalisasi sebagai bagian dari komitmen kami menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. “Hal ini sekaligus menjadi salah satu langkah strategis mengantisipasi persoalan banjir, khususnya di kabupaten Pamekasan,” ungkapnya.

    “Selain itu, normalisasi ini juga kita lakukan sebagai upaya mendukung ketahanan infrastruktur lingkungan sekaligus ingin memastikan bahwa tidak ada lagi banjir yang merugikan warga di kabupaten Pamekasan,” tegasnya.

    Sementara Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman sempat menyampaikan jika mengatasi banjir tidak cukup hanya dengan sekedar pengerukan permukaan sungai dari hulu menuju hilir. Tetapi juga harus dibarengi dengan penertiban Galian C.

    “Pertama kami akan melakukan peninjauan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak cukup dengan hanya melakukan pengerukan permukaan sungai, karena kita punya keyakinan bahwa pengerukan sungai itu tidak terlalu berdampak terhadap pengurangan banjir. Tapi kami harap perluasan anak sungai dapat membantu mengurangi dampak banjir dengan mengalihkan banjir ke beberapa titik anak sungai,” kata KH Kholilurrahman, Senin (12/5/2025) lalu.

    Selain itu, penertiban terhadap proses penambangan yang tersebar di berbagai titik di wilayah setempat, juga tidak lepas dari perhatiannya “Nanti juga kita tertibkan kegiatan penambangan galian C yang tidak berizin, sekaligus memeriksa volume penambangan yang berizin untuk memastikan kegiatan tersebut tidak menghambat aliran air sungai,” jelasnya.

    “Artinya berbagai kegiatan masyarakat termasuk pembangunan yang sekiranya menghambat terhadap jalannya kelancaran air, termasuk tambang galian C dalam waktu dekat kita tertibkan, dan yang tidak berizin kita akan tutup,” tegasnya.

    Dengan langkah tersebut, nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. “Jadi dengan peninjauan (hulu hilir) dengan menyeluruh dan penertiban Galian C, kami berharap dapat mengurangi dampak banjir, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. [pin/ian]

  • PDIP Kediri Bantu Korban Banjir dan Longsor di Mojo, Warga Diminta Tetap Waspada

    PDIP Kediri Bantu Korban Banjir dan Longsor di Mojo, Warga Diminta Tetap Waspada

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Mojo. Bantuan berupa paket sembako tersebut diserahkan kepada masyarakat di empat desa terdampak, yakni Blimbing, Pamongan, Petungroto, dan Ngetrep, pada Sabtu (24/5/2025).

    Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga, khususnya di Desa Petungroto.

    “Kami atas nama partai PDI Perjuangan ikut prihatin dengan terjadinya bencana di Kecamatan Mojo, khususnya di Desa Petungroto ini sehingga mengakibatkan warga mengalami kerugian material dan moral. Kami dari PDIP ikut berduka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Kita harus waspada karena bencana tidak terlepas dari ulah kita karena kurang hati-hati menjaga lingkungan,” ujarnya.

    Murdi juga mendesak pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan kawasan rawan bencana yang setiap tahun dilanda banjir dan longsor. Ia menegaskan perlunya solusi konkret untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. “Paling tidak ada solusi,” tegasnya.

    Seperti di Desa Pamongan, sebut Anggota DPRD Kabupaten Kediri ini, ada 10 rumah warga yang berada di daerah rawan bencana. Pihaknya akan memberikan saran dan masukan kepada Pemda untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan.

    Dalam aksi kemanusiaan ini, selain jajaran pengurus DPC PDIP Kediri, turut hadir anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi PDIP, pengurus PAC, serta ranting PDIP Kecamatan Mojo. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di masing-masing desa, termasuk di Kantor Desa Petungroto.

    “Jangan dilihat besarnya tetapi ini salah satu bentuk kepedulian kami. Semoga semua yang mendapat cobaan, segera dapat rejeki yang banyak, dan tidak terjadi bencana ini lagi,” lanjut Murdi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap siaga, terutama di daerah rawan.

    “Kami mohon masyarakat betul-betul waspada. Kalau daerahnya rawan supaya sering dilihat. Mudah-mudahan ini yang terakhir,” pungkasnya.

    Kepala Desa Petungroto, Dariyono, menyambut baik kehadiran dan dukungan dari PDI Perjuangan. Ia menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai pihak pertama yang turun langsung membantu warga.

    “Ini merupakan partai politik pertama yang datang untuk membantu. Atas nama warga, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir membantu kita. Yang jelas bantuan tersebut sangat berarti karena warga selama terdampak bencana belum bisa bekerja karena masih mengurus rumahnya,” tutur Dariyono.

    Ia juga terus mengingatkan warga agar terus meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun.

    “Waspada kalau turun hujan. Sering ditengok rumah dan pekarangan, kalau ada retakan segera melapor,” imbaunya. [nm/ian]