Category: Beritajatim.com Politik

  • Jalan Rusak di Menganti Gresik Kini Mulus, Begini Komentar Warga

    Jalan Rusak di Menganti Gresik Kini Mulus, Begini Komentar Warga

    Gresik (beritajatim.com) – Jalan Menganti Tunjungan, tepatnya dari kawasan pasar menuju ke Driyorejo, Gresik, yang sebelumnya mengalami kerusakan parah, kini telah diperbaiki dan diaspal ulang.

    Perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan sekaligus menjawab keluhan masyarakat yang telah lama merasa was-was saat melintas di jalur tersebut.

    Kerusakan jalan sempat menjadi perhatian serius warga sekitar. Mereka melaporkan kondisi jalan kabupaten yang ambles dan berlubang tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik. Laporan itu ditindaklanjuti oleh Unit Reaksi Cepat (URC) DPUTR.

    “Kami langsung turun ke lokasi setelah mendapat laporan. Ternyata benar, kondisi jalannya cukup memprihatinkan,” kata Koordinator URC DPUTR Gresik, Samsul Bakri, Senin (26/5/2025).

    Proses perbaikan jalan dilakukan menyeluruh, meliputi pembenahan pondasi dan pengaspalan ulang. Total jalan yang diperbaiki sepanjang lebih dari 30 meter dengan lebar 3 meter.

    Perbaikan dimulai dengan penggantian lapisan pondasi menggunakan CTB (Cement Treated Base), yaitu material pondasi berbasis semen yang biasa digunakan untuk perkerasan jalan lentur. Langkah ini bertujuan agar konstruksi jalan lebih kokoh dan tahan lama sebelum dilapisi aspal.

    “Sebelum diaspal, terlebih dulu dipondasi. Setelah itu diaspal supaya tidak mudah rusak lagi,” ungkap Samsul.

    Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di jalan tersebut meskipun telah diperbaiki. Tak lupa, ia mengajak warga untuk turut menjaga infrastruktur yang telah dibenahi.

    “Masyarakat bisa memanfaatkan jalan ini dengan baik, tidak ngebut saat berkendara, dan bersama-sama menjaga fasilitas umum yang sudah diperbaiki,” paparnya.

    Warga setempat menyambut baik perbaikan jalan ini. Misram (55), warga Menganti, mengungkapkan rasa syukurnya karena pemerintah daerah telah menanggapi keluhan masyarakat.

    “Kuatirnya kalau malam pas belum diperbaiki karena kondisi gelap, pengendara motor bisa terjatuh karena lubang jalan cukup besar,” tandasnya.

    Kini, warga dan pengguna jalan di kawasan Menganti Tunjungan dapat melintas dengan lebih aman dan nyaman. Pemerintah daerah pun berharap agar perbaikan ini memberi manfaat jangka panjang dan meningkatkan keselamatan serta kelancaran mobilitas masyarakat. [dny/suf]

  • Gus Fawait, Bupati dengan Kepuasan Tertinggi Versi The Republic Institute

    Gus Fawait, Bupati dengan Kepuasan Tertinggi Versi The Republic Institute

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga Survei The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan warga Jember atas kinerja Muhammad Fawait didampingi Djoko Susanto memimpin Jember. Hasilnya, mayoritas warga Jember puas kinerja Gus Fawait.

    “Kepuasan warga di Jember sangat tinggi kepada Gus Fawait selama 100 hari pertama memimpin Jember,” kata Peneliti Utama The Republic Institute Dr Sufyanto saat paparan, Senin (26/5/2025).

    Sufyanto menyebut secara umum, 82,8% warga Jember puas kinerja Gus Fawait-Djoko. Warga bahkan sangat puas atas kinerja Gus Fawait dalam membangun desa dan memberantas kemiskinan.

    “Sebanyak 83,1 persen responden di Jember menyatakan sangat puas atas kinerja Gus Fawait dalam pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan,” jelas Sufyanto.

    “Dalam sektor pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan, angka kepuasan warga untuk Gus Fawait ini tertinggi dibanding dengan kepala daerah lainnya di Jawa Timur,” tambahnya.

    Lebih lanjut Sufyanto mengatakan warga Jember juga puas kinerja Gus Fawait-Djoko dalam hal pembangunan infrastruktur dalam 100 hari pertama menjabat sejak Februari 2025 lalu.

    “Sebanyak 81,8 persen responden warga Jember menyatakan sangat puas kinerja Gus Fawait dalam mengatasi masalah infrastruktur di Jember,” ungkapnya.

    “Di sektor swasembada pangan, 79,4 persen warga juga sangat puas atas kinerja Gus Fawait-Djoko selama 100 hari pertama,” tambahnya.

    Secara umum, kata Sufyanto, Gus Fawait menjadi salah satu bupati dengan kinerja sangat memuaskan di Jatim selama 100 hari pertama memimpin.

    Survei The Republic Institute dilakukan pada 15-22 Mei 2025. Survei ini melibatkan 2.200 responden yang tersebar di Jember. Survei ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error sebesar 2,1%. (tok/but)

  • Menko PM Luncurkan Program 1000 SPPG untuk Tingkatkan Gizi Santri dan Ekonomi Pesantren

    Menko PM Luncurkan Program 1000 SPPG untuk Tingkatkan Gizi Santri dan Ekonomi Pesantren

    Bangkalan (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, secara resmi meluncurkan program Pembangunan 1000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Kabupaten Bangkalan, Senin (26/5/2025).

    Program nasional ini dirancang sebagai solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas gizi para santri sekaligus membangun ekosistem ekonomi berbasis pesantren.

    “Hari ini kita mulai membangun seribu dapur atau seribu SPPG untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten,” ujar Gus Muhaimin dalam sambutannya.

    Program SPPG ini mengusung pendekatan menyeluruh dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN), mulai dari kualitas makanan hingga keberlanjutan rantai pasok. Tidak hanya fokus pada penyediaan makan bergizi gratis, program ini juga mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak dalam sistem produksi dan distribusi bahan pangan.

    “Kita melibatkan petani, pengusaha, pesantren, santri, ulama dan semuanya menjadi satu ekosistem,” tambah Gus Muhaimin.

    Pada tahap awal, pembangunan SPPG akan menjangkau 1000 unit yang ditargetkan mampu melayani sekitar 3 juta santri di seluruh Indonesia. Khusus untuk wilayah Madura, akan dibangun 100 unit SPPG yang tersebar di berbagai pesantren, termasuk di pesantren bersejarah seperti Syaichona Cholil yang menjadi pusat keilmuan dan spiritual bagi kalangan Nahdliyin.

    Program ini digagas oleh Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat di bawah kepemimpinan Badrut Tamam, dan dilaksanakan melalui sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), serta koperasi sebagai penghubung kebutuhan pembiayaan dan distribusi di tingkat akar rumput.

    “Program ini bukan hanya memberi makan bergizi gratis, tetapi dampak ekonominya akan luar biasa,” pungkas Gus Muhaimin. [sar/suf]

  • Pemkab Lamongan Jadikan HJL ke-456 sebagai Titik Tolak Pembangunan

    Pemkab Lamongan Jadikan HJL ke-456 sebagai Titik Tolak Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadikan hari jadi ke-456 tahun, sebagai titik tolak perencanaan pembangunan Lamongan lima tahun ke depan.

    Pembangunan itu direalisasikan dalam 15 program prioritas yang diusung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara.

    “Hari ini Kabupaten Lamongan genap berusia 456 tahun, pada usia ini kami berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Lamongan melalui lima belas program prioritas,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, usai menyemayamkan lambang daerah saat Pasamuan Agung, di Pendopo Lokatantra, Minggu (26/5/2026).

    Bupati Lamongan, saat prosesi Pasamuan Agung, dalam rangka memperingati Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-456, di Pendopo Lokatantra, Minggu (26/5/2026)

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, 15 program itu tersebar di berbagai sektor, antara lain sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

    Kemudian berbagai program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya program UMKM naik kelas, lalu Program Ramasinta untuk sekror pariwisata. Serta program prioritas Desa Pintar yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh desa di Lamongan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis teknologi dan potensi unggulan.

    “Ada tiga pilar utama dalam visi kepemimpinan saya dan Mas Dirham adalah pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang merata, dan masyarakat yang harmonis. Visi ini sejalan dengan harapan bahwa Lamongan dapat menjadi daerah yang maju dan berkelanjutan, dengan masyarakat yang hidup rukun dan sejahtera,” tuturnya.

    Bupati Lamongan, saat prosesi Pasamuan Agung, dalam rangka memperingati Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-456, di Pendopo Lokatantra, Minggu (26/5/2026)

    Program-program lain di antaranya ada Jamula (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) dan pembangunan penerangan jalan umum. Kemudian berbagai program untuk memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanna publik.

    “Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan, dan semua warga dapat merasakan manfaatnya. sehingga, merasa aman dan nyaman,” tambah Pak Yes.

    Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga tak luput dari perhatian Pak Yes, dengan menyalurkan beasiswa pendidikan (Perintis) dan memberikan fasilitasi kepada pemuda untuk lebih inovatif dan kreatif serta produktif. Tidak hanya fokus pada aspek pendidikan, tetapi juga pengembangan karakter, ketrampilan dan potensi individu.

    “Sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan Lamongan di masa mendatang, komitmen kami dibuktikan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 75,9,” pungkasnya. (fak/but)

  • DLHP Tuban Serahkan Penghargaan Kampung Idaman Berseri

    DLHP Tuban Serahkan Penghargaan Kampung Idaman Berseri

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban telah menyerahkan penghargaan Kampung Idaman Berseri (KIB) 2024 untuk tingkat RT/RW serta penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tuban.

    Kepala DLHP Tuban, Bambang Irawan mengatakan bahwa penghargaan KIB dan Adiwiyata ini merupakan upaya nyata dalam membentuk kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan hidup.

    “Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga merupakan embrio untuk mendorong RT/RW dan sekolah menuju penghargaan yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional,” ujar Bambang Irawan, Senin (26/05/2025).

    Ia menjelaskan, Kampung Idaman Berseri ini bertujuan menciptakan lingkungan perkampungan yang bersih, sehat, nyaman, dan lestari. Serta, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

    “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari warga hingga pelajar di sekolah, untuk terus menjaga semangat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup,” kata Bambang sapanya.

    Pihaknya berharap Adiwiyata tidak berhenti di tingkat kabupaten. Namun, sekolah-sekolah nantinya diharapkan naik ke jenjang yang lebih tinggi seperti Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Mandiri, hingga Eco Green School tingkat internasional.

    “Harapan kami program ini dapat menjadi pintu masuk menuju program Desa/Kelurahan Berseri dan Kampung Iklim Nasional, yang menitik beratkan pada keselarasan antara pembangunan permukiman dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya. [dya/ted]

  • Disparbud Jember Siap Berdialog Soal Pemandian Patemon yang Tak Bersertifikat

    Disparbud Jember Siap Berdialog Soal Pemandian Patemon yang Tak Bersertifikat

    Jember (beritajatim.com) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Jawa Timur, siap berdialog dengan ahli waris yang mempersoalkan hak kepemilikan pemerintah daerah atas obyek wisata pemandian Patemon, Kecamatan Tanggul.

    Ahli waris Mbah Suhak, warga setenpat, menyatakan, ada dua bidang tanah di pemandian Patemon yang ,menjadi hak keluarga almarhum Mbak Suhak yang saat ini dikuasai Pemkab Jember, masing-masing seluas 1.740 meter persegi dan 1,2 hektare.

    Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Jember hanya bisa menunjukkan data KIB (Kartu Inventaris Barang) A tanah seluas 4,8 hektare di pemandian itu tanpa sertfikat. Sementara para ahli waris menunjukkan data-data lengkap, antara lain berupa petok desa dan surat keterangan riwayat tanah.

    Komisi C DPRD Jember memastikan pemandian Patemon bukan aset pemerintah daerah setempat. “Milik Pemkab Jember sebatas di kolam air saja,” kata Wakil Ketua Komisi C Ikbal Wilda Fardana.

    Kepala Disparbud Jember Bambang Rudianto berharap ada solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. “Kita ini kan adat ketimurannya lebih mendahulukan kekeluargaan, persaudaraan, bagaimana kita bermusyawarah di situ,” katanya, Senin (26/5/2025).

    Rudianto siap menyewa atau membeli lahan pemandian tersebut kepada ahli waris, “Saya kira bisa dialokasikan melalui APBD,” katanya.

    Namun sebelum melangkah ke sana, Rudianto memandang perlu penelusuran bukti kepemilikan Pemkab Jember lebih komprehensif dan mendalam. “Konon waktu itu belum tuntas inventarisasinya, Makanya ini kan perlu ditelusuri. Sejauh mana karena itu mulai tahun 1980-an sudah dikelola pemda,” katanya.

    Selama dikelola Pemkab Jember, pemandian Patemon tak hanya menjadi ruang publik sebagai destinasi wisata yang memberikan pemasukan pada kas daerah. Warga sekitar juga memanfaatkan sebagai mata pencarian. “Bahkan juga ada anggota dari ahli waris yang juga bekerja di situ. Nah, ini perlu nanti dimusyawarahkan secara komprehensif,” kata Rudianto.

    Saat ini Pemkab Jember memiliki empat aset destinasi wisata yakni pemandian Patemon, hotel dan kolan renang Kebonagung, Hotel Rembangan, dan pantai Watu UIo. Tahun ini Pemkab Jember menargetkan pemasukan Rp 3,5 miliar.

    “Tahun lalu Rp 3 miliar, terpenuhi 85 persen ke atas. Khusus Patemon, pemasukannya ratusan juta rupiah,” kata Rudianto. Pemasukan terbesar masih dari Rembangan.

    Dengan adanya persoalan ini, pengembangan infrastruktur fisik akan lebih diprioritaskan pada tiga destinasi wisata di luar Patemon. “Kami lebih berhati-hatilah,” kata Rudianto. [wir]

  • Survei The Republic Institute Ungkap Mayoritas Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Khofifah-Emil

    Survei The Republic Institute Ungkap Mayoritas Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei The Republic Institute mengungkap mayoritas warga Jawa Timur merasa puas terhadap kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam 100 hari pertama masa jabatan periode kedua mereka.

    “Mayoritas responden puas terhadap kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur selama 100 hari kerja ini,” kata Peneliti Utama The Republic Institute, Dr Sufyanto, dalam paparannya, Senin (26/5/2025).

    Survei tersebut mencatat 71,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Khofifah-Emil, sementara 23,5 persen menyatakan kurang puas, dan 5,1 persen tidak menjawab. Tingginya tingkat kepuasan publik ini dipengaruhi oleh berbagai program yang dinilai efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

    Sufyanto menjelaskan, kepuasan warga dilatarbelakangi oleh sejumlah indikator, di antaranya komitmen pasangan Khofifah-Emil dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan, konsistensi terhadap janji kampanye, serta keselarasan dengan program nasional Asta Cita. Mereka juga dianggap responsif terhadap persoalan sosial di masyarakat.

    “Beberapa indikator yang dijadikan pertimbangan utama oleh responden yang menjawab puas yakni komitmen pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pangan. Kemudian konsisten pada janji dan program yang dibawa saat kampanye,” jelasnya.

    Program Bus Trans Jatim menjadi salah satu yang paling diapresiasi publik. Sebanyak 92,9 persen responden menginginkan program ini dilanjutkan dan diperluas. Pembangunan rumah subsidi juga mendapat dukungan luas, dengan 84,7 persen responden berharap program ini terus berjalan. Dalam hal stabilisasi harga pangan, sebanyak 77,6 persen warga Jatim menyatakan puas atas kebijakan Khofifah-Emil.

    Survei ini juga mencatat tingkat kepuasan terhadap program quick win di 100 hari pertama, meliputi pembiayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, mudik gratis, digitalisasi layanan publik, peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan kompetensi kecerdasan buatan (AI), pemeliharaan infrastruktur, hingga mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya air.

    Meskipun hasilnya positif, Sufyanto menekankan bahwa ekspektasi warga Jatim terhadap kepemimpinan Khofifah-Emil tetap tinggi dan menuntut peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

    “Karena ekspektasi warga Jatim sangat tinggi terhadap sosok Khofifah-Emil,” tegasnya.

    Survei The Republic Institute dilakukan pada 15–22 Mei 2025 dengan melibatkan 2.200 responden dari seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah stratified random sampling dengan wawancara tatap muka. Margin of error survei ini sebesar 2,1 persen. [tok/beq]

  • DPRD Surabaya Tekankan Pentingnya Integritas Calon Pengurus Koperasi Merah Putih

    DPRD Surabaya Tekankan Pentingnya Integritas Calon Pengurus Koperasi Merah Putih

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa integritas calon pengurus menjadi kunci utama dalam keberhasilan program Koperasi Kelurahan Merah Putih (Kopkel MP). Menurutnya, proses seleksi pengurus tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat besarnya tanggung jawab serta nilai dana yang dikelola oleh koperasi tersebut.

    “Yang paling penting itu integritas. Wong iki nek wis dicekeli duit, cekeli anggaran, sok-sok akhire mbelarah (orang itu kalau sudah dipegangi uang, dipegangi anggaran, biasanya suka sembarangan). Maka kami ingin memastikan bahwa yang mengelola ini benar-benar punya kompetensi dan karakter,” tegas Cak YeBe, sapaan akrabnya, di Gedung DPRD Surabaya, Senin (26/5/2025).

    Cak YeBe juga meminta agar proses seleksi dilakukan secara ketat dan terbuka, serta melibatkan unsur masyarakat mulai dari RT, RW, hingga tokoh kelurahan. Ia menegaskan bahwa jika dari 25 calon pengurus ada yang tidak memenuhi syarat, maka harus segera dicoret.

    Kopkel Merah Putih merupakan program nasional berbasis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Di Surabaya, program ini berpotensi melibatkan 153 kelurahan dengan total 3.825 orang pengurus. Setiap koperasi akan mendapatkan dana sebesar Rp3 miliar yang bersumber dari pinjaman bank anggota Himbara dengan tenor pembayaran enam tahun.

    “Ini bukan dana hibah dari APBN, tapi pinjaman. Jadi pengelolaannya harus profesional. Jangan sampai setelah diluncurkan Presiden 12 Juli nanti, justru Kopkel di Surabaya tidak bisa berjalan profesional,” tegas politisi Gerindra tersebut.

    Cak YeBe juga menyoroti pentingnya pemanfaatan tujuh unit usaha koperasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Ia mencontohkan cold storage untuk nelayan di Surabaya Utara dan usaha pertanian di wilayah seperti Kampung Semanggi, Surabaya Barat.

    Ia mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mengawal pelaksanaan program ini dan tidak ragu melapor jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan di lapangan.

    “Kalau tidak sesuai dengan juklak dan juknisnya, masyarakat silakan lapor ke kami. Kami akan respons cepat. Karena ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. [asg/beq]

  • RSUD Gambiran Kediri Resmikan Faskes Modern, dari Jantung hingga TBC

    RSUD Gambiran Kediri Resmikan Faskes Modern, dari Jantung hingga TBC

    Kediri (beritajatim.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran Kediri menandai babak baru dalam transformasi layanan kesehatan. Pada Senin, 26 Mei 2025, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn., meresmikan sejumlah fasilitas vital yang menjadi bagian dari pengembangan sistem pelayanan di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

    Tiga unit utama yang diresmikan antara lain instalasi gizi, instalasi diagnostik intervensi kardiovaskular, dan klinik tuberkulosis resistan obat.

    “Hari ini menjadi langkah penting dalam perjalanan pelayanan kesehatan di Kota Kediri. Kita menyaksikan bersama bahwa RSUD Gambiran Kediri ini terus berinovasi, bertransformasi dan juga meneguhkan diri sebagai pusat layanan kesehatan rujukan yang tidak hanya modern, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Vinanda dalam sambutan.

    Instalasi gizi terbaru dibangun di atas lahan seluas lebih dari 620 meter persegi. Gedung dua lantai ini dilengkapi peralatan semi modern dan dirancang untuk menunjang efisiensi pelayanan gizi rumah sakit berstandar akreditasi.

    “Instansi ini tidak hanya mengedepankan efisiensi dan standar pelayanan rumah sakit terakreditasi, tetapi juga mengedepankan prinsip higienis sanitasi,” tambah Vinanda.

    Lebih jauh, hadirnya instalasi diagnostik intervensi kardiovaskular disebut sebagai langkah besar dalam penguatan layanan jantung dan pembuluh darah di Kota Kediri. Fasilitas ini menawarkan layanan angiografi, angioplasti, pemasangan ring, hingga katerisasi jantung.

    “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyakit jantung ini pembunuh nomor satu di dunia. Maka dari itu, dengan adanya instansi tersebut, bentuk komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, sehingga ke depan harapannya ke depan tidak ada masyarakat Kota Kediri yang terkena penyakit penyakit jantung,” tegasnya.

    Sementara itu, perhatian terhadap penyakit menular juga ditunjukkan melalui peresmian klinik tuberkulosis resistan obat. Fasilitas ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Kediri dalam menanggulangi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks.

    “Tak kalah pentingnya di RSUD Gambiran juga sudah ada klinik tuberkulosis resistan obat, ini juga komitmen RSUD Gambiran dalam menanggulangi tantangan kesehatan yang serius. Karena kita ketahui saat ini banyak masyarakat yang terkena TBC. Ini merupakan upaya pemkot Kediri dan RSUD Gambiran agar supaya ke depan tidak ada lagi yang kena TBC,” tutur kepala daerah termuda ini.

    Dengan klinik tersebut, pasien diharapkan mendapatkan layanan yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga efektif dan mudah dijangkau. “Dengan hadirnya klinik ini, kita berharap pasien dapat pelayanan yang komprehensif, efektif dan mudah dijangkau, sehingga proses penyembuhan bisa berjalan optimal,” lanjutnya.

    Selain peresmian tiga fasilitas utama, pembangunan Gedung I RSUD Gambiran juga resmi dimulai. Gedung ini dirancang sebagai investasi jangka panjang yang akan memperkuat pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

    “Saya ingin menekankan bahwa peresmian hari ini bukanlah garis finis, melainkan merupakan titik awal kita semua untuk optimalisasi fungsi gedung dengan SDM yang kompeten, serta alat kesehatan yang memadai,” kata Mbak Wali.

    Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan inovasi dan perluasan akses sebagai pilar RSUD Gambiran dalam menjadi rumah sakit rujukan yang bisa diandalkan.

    “Sektor kesehatan merupakan pilar utama dari pembangunan SDM yang unggul. Apalah artinya ketika pendidikannya tinggi, ekonominya maju, tetapi masyarakatnya tidak sehat. Oleh karena itu dalam visi kota Kediri MAPAN, pembangunan kesehatan bukan hanya prioritas, melainkan ini fondasi utama,” tambahnya.

    Direktur RSUD Gambiran Kediri, dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes., menilai momentum ini sebagai lompatan strategis rumah sakit untuk melayani masyarakat secara lebih optimal.

    “Hari ini RSUD Gambiran punya gawe sebagai salah satu batu loncatan kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sebuah rumah sakit menang harus berkembang, semata mata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Sebuah rumah sakit yang statis sudah puas dengan pelayanan yang ada, tidak akan mampu untuk memenuhi pelayanan kesehatan yang dari hari ke hari semakin Komplek dan semakin canggih,” katanya.

    Acara ini dihadiri Forkopimda Plus Kota Kediri, Kepala RS Bhayangkara Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Kepala OPD Pemkot Kediri, Direktur PT Jaya Etika Beton, Konsultan Perencana Kuasa Pembangunan Gedung I Kuasa PSO, serta sejumlah tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • PKL Masih Berjualan di Zona Terlarang, FRMJ Desak Pemkab Jombang Bertindak Tegas

    PKL Masih Berjualan di Zona Terlarang, FRMJ Desak Pemkab Jombang Bertindak Tegas

    Jombang (beritajatim.com) – Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim, mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera mengambil langkah tegas terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang masih nekat berjualan di zona terlarang. Pasalnya, keberadaan mereka dinilai kembali menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas di kawasan pusat kota.

    Menurut Fattah, meskipun pemerintah telah menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Jalan KH Ahmad Dahlan, beberapa PKL justru memilih tetap berjualan di sekitar Alun-alun Jombang dan wilayah terlarang lainnya.

    “Setelah teman-teman direlokasi di sentra kuliner Ahmad Dahlan, teman-teman PKL ini justru sangat senang. Karena sudah naik kelas menjadi pelaku usaha. Tapi kami menyayangkan ada yang berjualan liar di zona terlarang sehingga menyebabkan kemacetan jalan,” jelas Fattah, Senin (26/5/2025).

    Relokasi ini sebetulnya menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kota dan memberikan ruang yang lebih layak bagi pelaku usaha kecil. Sentra Kuliner Jombang di Jalan KH Ahmad Dahlan disebut telah mampu menaikkan kelas para PKL dan meningkatkan kualitas usaha mereka.

    Menyikapi kondisi ini, Bupati Jombang H Warsubi menegaskan bahwa seluruh PKL yang masih berjualan di zona terlarang akan segera ditertibkan. Dalam rembug bersama PKL di Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin (26/05/2025), Warsubi menyampaikan pentingnya membangun kebersamaan untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan bebas dari kemacetan.

    “Insyaallah nanti malam mulai ditata nggih. Semua PKL yang berada di zona terlarang harus masuk ke sentra Jombang Kuliner tanpa terkecuali. Supaya tidak lagi semrawut dan menambah potensi kemacetan. Kita bersama membangun Jombang yang aman dan nyaman,” tegas Warsubi.

    Bupati Warsubi juga menyoroti menjamurnya angkringan di berbagai sudut kota. Ia memastikan akan melakukan patroli khusus untuk menertibkan angkringan yang menyalahgunakan fungsi usahanya, termasuk yang kedapatan menjual minuman keras secara ilegal.

    “Sebelumnya, kami sudah melakukan patroli besar. Salah satunya ketika momentum Ramadhan. Kami menertibkan angkringan yang berjualan hal-hal negatif. Malam itu juga kami berhasil menyita minuman keras yang diedarkan secara ilegal. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujar Bupati Warsubi.

    Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban di Jombang tanpa kekerasan, begal, maupun tindakan kriminal lainnya.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jombang, Aditya Dimas Pradana, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan relokasi PKL yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, program tersebut terbukti membawa dampak positif bagi pelaku usaha.

    “Kalau Sentra PKL di Ahmad Dahlan sudah sangat bagus. Tidak ada respons negatif dari PKL. Alhamdulillah para PKL happy saja dipindahkan di sentra. Saya turut senang para pedagang bisa turut mendukung tata kelola Kabupaten Jombang,” pungkas Aditya.

    Namun demikian, Aditya juga menyoroti perlunya perbaikan pada penataan kawasan PKL di Kebon Rojo agar lebih nyaman dan efisien. Ia menilai desain saat ini membuat area terasa sempit dan kurang mendukung interaksi antara pedagang dan pembeli.

    “Kalau saya pribadi masuk ke situ terasa sumpek. Perlu ada renovasi sehingga para pedagang berinteraksi dengan pembeli bisa lebih mudah,” ujarnya.

    Dengan semangat membangun bersama, pemerintah Kabupaten Jombang berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban dan kemajuan ekonomi lokal, termasuk melalui penataan PKL yang berkelanjutan. [suf]