Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • BPK Nilai APBD Jember Terakhir Era Bupati Hendy Wajar Tanpa Pengecualian

    BPK Nilai APBD Jember Terakhir Era Bupati Hendy Wajar Tanpa Pengecualian

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2024 yang merupakan tahun anggaran terakhir pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP-LKPD) Kabupaten Jember ini diterima Bupati Muhammad Fawait, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa (27/5/2025) siang.

    Dengan demikian, sejak 2022 hingga 2024, BPK selalu memberikan opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Jember. Sebelumnya BPK pada 2020 memberikan opini Tidak Wajar dan Wajar Dengan Pengecualian pada 2021.

    “Prestasi ini adalah prestasi semua jajaran pemerintah. Bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif yang selalu menjalankan fungsinya, yakni fungsi kontrol terhadap eksekutif,” kata Bupati Fawait.

    Fawait berharap semua catatan BPK bisa dipenuhi Pemkab Jember. “Ujung dari semua ini adalah kesejahteraan masyarakat Jember. Filosofi pembangunan bukan penilaian atau penghargaan, tapi adalah pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Jember,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengapresiasi capaian Pemkab Jember sejak 2022 hingga saat ini. “Ini tentu kita harus mengapresiasi seluruh pihak, yang artinya meskipun harus ditingkatkan dan dipertahankan, kita bersyukur pengadministrasian keuangan daerah mendapatkan hasil WTP,” katanya.

    “Harapannya kepada pemerintahan di bawah Bupati Fawait, selain mempertahankan predikat WTP ini, harus ada upaya-upaya peningkatan. Tidak hanya dari sisi pengadministrasian, tapi juga hasilnya yakni output anggaran berupa program-program yang bermanfaat untuk rakyat,” kata Widarto.

    Sementara itu dari sisi pendapatan, Widarto berharap pendapatan asli daerah Jember semakin meningkat. “Bahkan seharusnya kita nenuju daerah yang mendekati mandiri secara fiskal,” kata Widarto. [wir]

  • Pemkot Mojokerto Genjot PAD di Tengah Penurunan Bagi Hasil Pajak Kendaraan

    Pemkot Mojokerto Genjot PAD di Tengah Penurunan Bagi Hasil Pajak Kendaraan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga kestabilan pendapatan daerah. Proyeksi penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp23 miliar, turun drastis dari realisasi Rp36 miliar pada 2023.

    Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis guna mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya dana transfer. “Situasi ini menuntut kita untuk lebih serius menggali potensi pajak daerah yang selama ini belum tergarap optimal, seperti PKB, BBNKB, pajak reklame, dan pajak papan nama,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).

    Dalam Sosialisasi Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah kepada Ketua RT dan RW se-Kota Mojokerto tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red)nmenegaskan, salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan warga adalah dengan segera melakukan balik nama kendaraan bermotor yang dibeli dari luar daerah. Menurutnya, selama kendaraan tidak berpelat Mojokerto (plat S), maka pajaknya tidak masuk ke kas Pemkot Mojokerto.

    “Ini bukan hanya soal administrasi, tapi berdampak langsung pada pendapatan daerah. Kalau warga mau menikmati pembangunan, maka pajaknya juga harus kembali ke daerah ini dan jika tidak dikelola dengan baik, potensi ini akan hilang begitu saja dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

    Selain kendaraan bermotor, Ning Ita juga mendorong optimalisasi sektor pajak lain yang selama ini kurang tergarap. Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini menilai, sebagai pusat jasa dan perdagangan Mojokerto Raya, Kota Mojokerto menyimpan potensi besar yang bisa dimaksimalkan untuk menopang APBD.

    Pemerintah pun menggandeng elemen masyarakat, termasuk ketua RT dan RW, untuk mengedukasi warga soal pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan. Sosialisasi digelar selama dua hari di tiga kecamatan, yakni mulai tanggal 27–28 Mei 2025. [tin/ian]

  • Pakaian Khas Kediri Diluncurkan, Angkat Warna Ungu dan Motif Lokal Sebagai Identitas Kota

    Pakaian Khas Kediri Diluncurkan, Angkat Warna Ungu dan Motif Lokal Sebagai Identitas Kota

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, resmi meluncurkan pakaian khas Kota Kediri dalam program kerja 100 hari pertamanya.

    Dalam acara tersebut, baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota KH Qowimuddin Thoha tampil mengenakan pakaian khas itu sebagai simbol dimulainya pelestarian budaya lokal dalam bentuk busana resmi daerah.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Kediri, Zachri Ahmad, memaparkan tentang makna mendalam dari pakaian khas ini. Tak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

    “Filosofinya pakaian khas ini adalah kita selaku pemerintah melakukan pengembangan terhadap warisan budaya tak benda. Tenun ikat ini merupakan salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Menristekdikti Tahun 2022. Sehingga kita kembangkan,” kata Zachri.

    Pemkot mengangkat ciri khas atau identitas Kota Kediri dengan warna ungu. Sebab, dalam Kidung Harsawijaya, warna ungu menjadi pilihan raja-raja Kediri pada waktu itu. Sehingga pemilihan warna ungu menjadi upaya pendekatan sejarah tersendiri.

    Disi lain, berdasarkan penelitian bersama akademisi sejarah dan tim pelestari budaya, pakaian adat tersebut mengusung warna ungu sebagai warna utama yang memiliki akar historis kuat.

    Inisiatif ini, imbuhnya, tak berhenti pada pelestarian semata, melainkan juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Produksi pakaian khas ini dilakukan sepenuhnya di Kediri, mulai dari pengadaan bahan baku, hingga proses jahit-menjahit oleh pengrajin lokal.

    “Sisi lain pengembangan warisan budaya ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pengrajin. Penjahit di Kota Kediri, terus para pelaku usaha pengrajin udeng di Kediri,” imbuhnya.

    “Bahan baku ini dicari di Kediri, dikerjakan oleh masyarakat Kediri. Tujuan lainnya adalah untuk memutar ekonomi ini supaya bertumbuh di Kota Kediri,” lanjutnya.

    Ada dua motif tenun ikat yang digunakan dalam pakaian khas ini. Pertama motif tirto dan kedua motif telur ceplok. Hal tersebut menggambarkan unsur air dan kekayaan pola tradisional.

    Zachri juga menjelaskan bentuk udeng sebagai bagian penting dari pakaian khas daerah tersebut. Ikat kepala tradisional tersebut memiliki bentuk unik berupa dua gundukan yang menggambarkan kondisi geografis Kota Kediri yang terletak di antara dua gunung besar, yaitu Kelud dan Wilis, serta dialiri oleh Sungai Brantas yang membelah kota.

    Kota Kediri sendiri telah lama dikenal sebagai pusat kerajinan tenun ikat, khususnya di kawasan Bandar Kidul. Di sana, terdapat belasan perajin aktif yang menghasilkan karya tenun ikat berkualitas tinggi dan telah menembus pasar internasional. [nm/ian]

  • Jelang Iduladha, DKP2P Tuban Gelar Pelatihan Juleha dan Penanganan Daging Kurban

    Jelang Iduladha, DKP2P Tuban Gelar Pelatihan Juleha dan Penanganan Daging Kurban

    Tuban (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Iduladha 1446 H, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban menggelar pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) dan penanganan daging kurban di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Bancar, Selasa (27/5/2025).

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKP2P Tuban, Pipin Diah Larasati, menyampaikan pelatihan ini berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama diadakan praktik penyembelihan hewan ternak dengan diikuti oleh 60 peserta, sementara hari kedua fokus pada bimtek dan pelatihan penanganan daging kurban yang diikuti 40 peserta.

    “Peserta berasal dari juru sembelih dan takmir, terutama dari Kecamatan Bancar, Jatirogo, Tambakboyo, dan Jenu,” ujarnya.

    Pelatihan ini merupakan bagian dari arahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky guna memastikan penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai syariat dan prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Peserta juga mendapat perlengkapan penyembelihan sebagai bekal praktik.

    Pipin menambahkan bahwa peserta yang telah mengikuti pelatihan akan memperoleh sertifikat, diharapkan ilmu yang didapat dapat diimplementasikan dan disebarluaskan agar daging kurban yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya dan kesehatannya.

    Pelatihan ini didukung oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Provinsi Jawa Timur serta Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (PAS) Bumi Peternakan Wahyu Utama untuk memaksimalkan hasil pelatihan.

    Materi yang diberikan meliputi teknik penyembelihan yang mempertahankan kesejahteraan hewan sebelum, saat, dan setelah penyembelihan guna menjamin kehalalan daging kurban.

    Iskandar Muda, pemateri dari BBPP Jawa Timur, mengapresiasi antusiasme peserta yang aktif bertanya dan mengikuti praktik dengan serius. Ia berharap peserta dapat langsung terlibat dalam penyembelihan kurban dan menyebarluaskan ilmu kepada masyarakat agar daging yang beredar benar-benar halal dan thoyiban.

    “Pesan kami, masyarakat diimbau memilih juru sembelih yang telah terlatih agar kualitas daging kurban terjaga,” tutup Iskandar. [dya/beq]

  • Diskominfo Tuban Beri Pelatihan Konten Video Kreatif

    Diskominfo Tuban Beri Pelatihan Konten Video Kreatif

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tuban menggelar Workshop Video Konten Kreatif Batch 1 di Ruang Rapat Dandang Wacono, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. Selasa (27/05/2025).

    Kepala Diskominfo SP Tuban, Arif Handoyo mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang. Termasuk anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

    “Saat ini terdapat 23 KIM yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Tuban dan nantinya kami berharap seluruh kecamatan memiliki KIM yang aktif dan produktif,” ungkap Arif Handoyo.

    Pihaknya juga berkeinginan agar KIM menjadi corong informasi yang tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga mengangkat potensi lokal dan membangun citra positif Kabupaten Tuban. Hal ini sangat penting untuk membuka peluang kolaborasi yang lebih erat dengan KIM, baik dalam pembuatan konten maupun distribusi informasi.

    “Kolaborasi ini mencakup penyampaian layanan publik seperti SP4N-LAPOR hingga upaya penanggulangan hoaks melalui Klinik Hoaks,” imbuhnya.

    Pelatihan pembuatan video konten kreatif oleh Diskominfo SP Tuban.

    Pria yang akrab disapa Arif ini juga menegaskan bahwa dengan melibatkan KIM, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Serta, kedepan KIM dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, serta mengenalkan Kabupaten Tuban dengan cara yang luar biasa.

    “Sebab, dalam era digital saat ini, media sosial menjadi sarana utama dalam menyebarluaskan informasi, baik melalui platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook memiliki daya jangkau dan efek yang lebih tahan lama dibandingkan media konvensional,” bebernya.

    Maka dari itu, KIM didorong untuk aktif menciptakan konten yang positif dan membangun reputasi daerah secara digital. Kemudian, peserta juga mendapatkan materi praktis tentang teknik branding yang tepat di media sosial dan pengambilan gambar untuk fotografi dan videografi.

    Salah seorang peserta Chintya Amelya Putri (24) menyampaikan bahwa workshop ini sangat bermanfaat, khususnya bagi mereka yang tertarik mengembangkan kemampuan di bidang konten digital. “Untuk kegiatan ini saya rasakan seru banget, buat teman-teman yang mau join Batch 2. Wajib banget ikut, karena kalian bakal dapat insight yang sangat luar biasa,” kata Chintya Amelya. [dya/but]

  • Ruas Jalan Tamanan-Karang Melok Bondowoso Bakal Diupgrade

    Ruas Jalan Tamanan-Karang Melok Bondowoso Bakal Diupgrade

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

    Hal itu demi mendukung konektivitas antar wilayah dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

    Salah satu ruas yang telah berhasil di-upgrade adalah jalur Garduatak–Sumbergading Kecamatan Tapen dan Kecamatan Sukosari

    Jalan sepanjang 13 kilometer itu kini berstatus jalan provinsi Jawa Timur, bukan lagi jalan kabupaten Bondowoso.

    “Ruas Garduatak–Sumbergading sudah upgrade ke jalan provinsi sejak 2023. Karena itu, tahun lalu mendapat program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk perbaikan,” ujar Plt Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori pada BeritaJatim.com, Selasa (27/5/2025).

    Pengajuan perubahan status jalan tersebut dilakukan sejak sebelum tahun 2019 dan setiap tahun diusulkan, dan baru terealisasi pada 2023.

    Ansori menyebut, keberhasilan itu menjadi motivasi bagi Pemkab Bondowoso untuk mengusulkan ruas lainnya agar juga naik status menjadi jalan provinsi.

    Salah satunya jalur Tamanan–Karang Melok yang menghubungkan Bondowoso dengan Kabupaten Jember.
    /ted
    “Pengajuan upgrade jalur Tamanan–Karang Melok sudah kami lakukan pada 2023, dan sampai sekarang masih menunggu persetujuan,” ungkapnya.

    Ruas-ruas jalan yang diusulkan naik status diprioritaskan memiliki lebar memadai, agar kendaraan roda empat bisa berpapasan tanpa memakan bahu jalan.

    Harapannya, akses menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi wisata menjadi lebih optimal dan nyaman.

    “Kalau dapat bantuan dari pusat tentu lebih enak dan nyaman. Tapi pemeliharaan jalan tetap kami lakukan dengan pendekatan tematik, tanpa mengabaikan ruas-ruas lainnya,” pungkas Ansori. (awi/ted)

  • 100 Hari Kerja, Mbak Wali Luncurkan 11 Program Strategis untuk Wujudkan Kota Kediri MAPAN

    100 Hari Kerja, Mbak Wali Luncurkan 11 Program Strategis untuk Wujudkan Kota Kediri MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Tepat di momentum 100 hari kerjanya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan wakilnya KH Qowimuddin Thoha meluncurkan 11 program strategis yang menjadi tonggak awal perwujudan Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN).

    Peluncuran ini dimulai dengan Apel 112 Lapor Mbak Wali di depan Balai Kota Kediri, yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah.

    Dari pelayanan masyarakat hingga pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, seluruh program tersebut dirancang agar menyentuh langsung kebutuhan warga. Di antaranya, ada layanan mobil pelayanan masyarakat, ATM beras untuk ketahanan pangan, serta pemberian beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, hingga kader kesehatan.

    “Capaian 100 hari kerja ini tentulah bukan akhir dari segala upaya yang telah kita lakukan, ke depan kita memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik, berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Vinanda Prameswati.

    Melalui visi Sapta Cita, Pemkot Kediri berupaya merealisasikan sejumlah program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga. Di bidang sosial dan kesejahteraan, insentif untuk RT/RW, tenaga pendidikan formal dan nonformal, kader kesehatan, serta Tim Reaksi Cepat (TRC) ditingkatkan. Jaminan kesehatan gratis dan ATM Beras menjadi bagian dari upaya mewujudkan Program Merata.

    Di sektor ekonomi, diluncurkan Dana Bergulir Kredit Usaha Masyarakat Profesional Aman dan Nyaman (KUMAPAN), serta pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih. UMKM dan toko modern juga diberi wadah dalam program Produk Kota Kediri Mapan (PRIMA).

    Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemkot menghadirkan BOSDA MAPAN bagi siswa kurang mampu, serta beasiswa S1, S2, dan S3 bagi warga berprestasi dan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Guru PAUD pun mendapat perhatian dengan program beasiswa khusus.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meluncurkan 11 program strategis

    Identitas budaya juga diangkat melalui peluncuran pakaian khas Busana Panji dan Busana Galuh dalam program Kediri City Tourism (D’CITO). Di bidang digitalisasi dan layanan publik, hadir inovasi seperti “Lapor Mbak Wali 112” dan program All In kecamatan untuk pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan.

    Pelayanan kesehatan diperluas dengan menjalin kerja sama rumah sakit non-JKN, seperti Rumah Sakit Bhayangkara, guna menjangkau layanan yang belum tercover oleh BPJS. Program CSR Green House dari Bank Jatim juga dihadirkan di tiga kelurahan sebagai bagian dari penguatan ketahanan lingkungan dan pangan.

    “Tidak ada kata puas, agar kami terus berbenah untuk mewujudkan Kota Kediri lebih baik dan lebih MAPAN lagi. Kami yakin dengan sinergi dan kekompakan seluruh pihak cita-cita Kota Kediri dapat terwujud,” kata Vinanda menegaskan komitmennya.

    Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan akan terus menjadi prioritas ke depan.

    “Kita lakukan mulai dari peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kami ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Kediri. Kami yakin dukungan masyarakat sangat penting bagi kesuksesan program-program Kota Kediri,” tegasnya. [nm/ted]

  • Tambak Tak Berkontribusi untuk PAD, Jember Butuh Perda Pesisir

    Tambak Tak Berkontribusi untuk PAD, Jember Butuh Perda Pesisir

    Jember (beritajatim.com) – Tidak ada sumbangsih usaha tambak untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur. Parlemen mendorong pembentukan peraturan daerah pengelolaan wilayah pesisir.

    “Kita tidak anti investor. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, kita menginginkan banyak investor yang masuk ke Kabupaten Jember untuk meningkatkan PAD dan menampung tenaga kerja. Namun, hari ini tambak sama sekali tidak memberi pemasukan untuk PAD,” kata Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto, Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu di lain pihak, usaha tambak di Jember memunculkan persoalan di masyarakat. Masalah perizinan selalu muncul. “Semua tambak di Kabupaten Jember pasti bermasalah. Makanya, penting buat kita mendorong munculnya perda seperti di Situbondo maupun di Buleleng, atau di daerah Karimun Jawa,” kata Candra.

    Dengan adanya perda, semua pengusaha tambak punya kewajiban berkontribusi untuk PAD. “Hari ini kan tidak diatur. Nah, itu juga masalah. Mereka mengambil sumber daya alam dari kita, namun sama sekali tidak ada PAD. Masyarakat juga bergolak. Jadi tidak enak,” kata Candra.

    Nilam Noor Fadillah Wulandari, anggota Komisi B dari Golkar, sepakat mendorong hadirnya perda yang mengatur tambak. “Ini agar yang jadi hambatan bisa terselesaikan. Menyederhanakan persoalan perlu aturan,” katanya.

    Nurhuda Candra Hidayat, Sekretaris Komisi B, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki perda pengelolaan wilayah pesisir. “Kalau kalau kita menginisiasi itu kayaknya menarik untuk kita jalan bareng dengan pemerintah provinsi,” katanya.

    Kepala Dinas Perikanan Jember Indra Tri Purnomo membenarkan bahwa sektor tambak tidak bekontribusi untuk PAD. “Belum ada payung hukumnya,” katanya.

    Menurut Indra, sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah yang saat ini tengah dalam proses pengesahan. “Lebih efektif masuk Perda RTRW saja, karena pesisir kita tidak melingkar seperti di Bali,” katanya.

    Namun Indra juga tidak akan mempersoalkan, jika memang Dewan akan mengusulkan Perda Kawasan Pesisir. “Tapi harus dikaji lagi, karena ada Perda RTRW. Tinggal RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),” katanya.

    Pengaturan spesifik soal tambak, menurut Indra, bisa dimasukkan dalam RDTR. “Tapi kelihatannya kan yang diharapkan perda ini juga mengatur pemasukan untuk daerah. Kalau untuk pemasukan memang harus perda,” katanya.

    Indra mengusulkan agar Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah direvisi daripada membuat perda baru. Namun dia meminta agar aturan yang lebih tinggi diperhatikan seksama.

    “Intinya kalau ada aturan di atasnya sudah jelas soal bentuk retribusi, pendapatan, dan sejenisnya, kita bisa melaksanakan,” kata Indra.

    Salah satunya adalah pajak atau retribusi panen budidaya untuk pendapatan daerah. “Harus masuk dalam perda. Kalau peraturan bupati tidak bisa,” kata Indra.

    Indra akan berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan soal pendapatan daerah dari pesisir. “Bukan hanya tambak, dari (budidaya) lobster kamii tidak dapat apa-apa. Kalau diizinkan, mungkin bisa keluar peraturan menteri dan kalau memang diperbolehkan, ya kami jalankan,” katanya. [wir]

  • Lapor Mbak Wali 112 Resmi Diluncurkan, Warga Kediri Kini Bisa Lapor Darurat 24 Jam Nonstop

    Lapor Mbak Wali 112 Resmi Diluncurkan, Warga Kediri Kini Bisa Lapor Darurat 24 Jam Nonstop

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin Apel Siaga Lapor Mbak Wali 112 pada Selasa (27/5/2025), sekaligus menandai peluncuran resmi Program Lapor Mbak Wali 112.

    Dalam apel tersebut, Vinanda yang akrab disapa Mbak Wali menyematkan pin kepada petugas 112 sebagai tanda simbolis pelepasan tugas. Petugas yang hadir antara lain dari Damkar, Satpol PP, Dishub, BPBD, Dinas Kesehatan, dan operator Call Center 112.

    Program ini merupakan wujud nyata komitmen Mbak Wali Vinanda dan Wakil Wali Kota Qowimuddin dalam membangun pelayanan publik yang responsif, cepat, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Selaras dengan visi misi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni) serta mendukung Sapta Cita kelima, yaitu Smart Living.

    “Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk memulai langkah baru dalam perjalanan pelayanan publik di Kota Kediri. Kita resmi meluncurkan program Lapor Mbak Wali 112. Sebuah layanan pengaduan masyarakat yang aktif 24 jam penuh, responsif, dan terintegritas,” ujar Mbak Wali dalam pidatonya.

    Masyarakat dapat menggunakan layanan ini secara gratis, bahkan saat ponsel dalam kondisi terkunci. Selain melalui panggilan telepon ke 112, pengaduan juga dapat disampaikan lewat media sosial Instagram resmi @lapormbakwali112.

    Layanan ini memungkinkan pelaporan beragam masalah, mulai dari kebakaran, kecelakaan, gangguan keamanan, kondisi medis darurat, hingga persoalan non-darurat seperti sampah menumpuk, fasilitas umum rusak, saluran air terganggu, pohon tumbang, dan keluhan sosial lainnya.

    Warga hanya perlu menghubungi 112, dan operator akan segera merespons laporan yang masuk. Layanan ini hadir sebagai bentuk penyederhanaan dan integrasi lintas sektor dalam satu sistem terpadu.

    Wali Kota Vinanda menekankan bahwa call center 112 bukan sekadar nomor darurat, melainkan jembatan harapan antara masyarakat dan pemerintah.

    “Lebih dari itu, Lapor Mbak Wali 112 juga hadir sebagai simbol sinergi lintas sektor. Menyatukan berbagai layanan call center dari berbagai instansi ke dalam satu pintu, satu nomor, dan satu sistem terpadu,” ungkapnya.

    Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan ini secara bijak dan tidak main-main. Efektivitas layanan sangat bergantung pada kerja sama tim, komando, dan koordinasi yang baik antarpersonel lapangan dan petugas call center.

    “Satu laporan bisa menyelamatkan banyak warga. Satu tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Serta satu respon cepat dapat menumbuhkan kepercayaan yang langgeng,” tegasnya.

    Untuk petugas, ia berpesan agar tetap melayani dengan hati, melaporkan dengan transparan, dan menjunjung tinggi kerja sama lintas OPD.

    “Perlu diingat Lapor Mbak Wali 112 bukan hanya sekedar sistem tetapi wajah pelayanan kita kepada masyarakat. Mari kita jalankan amanah ini dengan semangat dan ketulusan,” ujar Mbak Wali.

    Peluncuran ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. [nm/beq]

  • Kasus MERS Meningkat di Arab Saudi, DPR Imbau Jemaah Haji Perketat Prokes

    Kasus MERS Meningkat di Arab Saudi, DPR Imbau Jemaah Haji Perketat Prokes

    Jakarta (beritajatim.com) – Kasus corona di kawasan Timur Tengah (Middle East Respiratory Sindrome Coronavirus (MERS-CoV) meningkat. Tercatat antara 1 Maret hingga 21 April 2025, dilaporkan ada sembilan kasus positif MERS berdasarkan data Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

    “Ada peningkatan jumlah kasus jemaah haji yang terkena penyakit MERS ini,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahdalena, Senin (26/5/2025).

    Dia pun meminta agar jamaah haji meningkatkan protokol kesehatan selama di tanaha suci. “Saya himbau jemaah haji benar-benar waspada dengan penyakit MERS dan menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata Mahdalena.

    Dia pun meminta petugas haji juga secara intens memberikan himbauan agar jemaah haji meningkatkan kewaspadaan serta benar-benar menerapkan protokol kesehatan agar terhindari dari penyakit MERS. Menurut Mahdalena, kewaspadaan ini harus ditingkatkan melalui sosialisasi secara terus menerus sehingga Jemaah haji semakin waspada dan menjaga diri agar tak terpapar penyakit MERS.

    “Saya berharap petugas haji memberikan sosialisasi secara terus menerus kepada jemaah haji untuk menggunakan masker sehingga meminimalisir terpapar penyakit,” ujar Mahdalena.

    Sekitar 80 persen kasus MERS pada manusia dilaporkan berasal dari Arab Saudi. “Penyakit MERS ini ditularkan dari hewan ke manusia melalui kontak langsung atau tak langsung. Jemaah haji diharapkan tidak terlalu berdekatan atau berkontak langsung dengan hewan seperti unta untuk meminimalisir terkena virus MERS,” kata Mahdalena lagi.

    Seperti diketahui, MERS merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapan yang disebabkan oleh subtipe baru dari virus corona yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya.

    Virus ini pertama kali menyerang manusia di Jordan pada April 2012 namun kasus yang pertama kali dilaporkan adalah kasus yang muncul di Arab Saudi pada September 2012. Jemaah haji yang terkena penyakit MERS akan mengalami gejala awal seperti demam, batuk dan sesak napas. Bahkan beberapa mengalami gejala gastrointestinal seperti diare dan mual/muntah. [kun]