Category: Beritajatim.com Politik

  • UPTD PPA Dibentuk, Pemkab Bangkalan Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

    UPTD PPA Dibentuk, Pemkab Bangkalan Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

    Bangkalan (beritajatim.com) – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan tergolong tinggi. Sebagai bentuk perlindungan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang akan menjadi pusat pelayanan terpadu.

    Gedung pelayanan PPA tersebut kini dalam tahap pembersihan dan penataan, serta dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. “Saat ini sedang dalam tahap persiapan dan pemenuhan fasilitas penunjang lainnya,” ujar Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, Rabu (28/5/2025).

    Lukman menjelaskan, pembentukan pusat pelayanan PPA merupakan inisiatif strategis sebagai bentuk komitmen nyata Pemkab Bangkalan dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

    “Kami telah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat, alhamdulillah mereka sangat mendukung pendirian UPTD PPA di Bangkalan,” tuturnya.

    Lukman juga berharap, dengan hadirnya UPTD PPA, Bangkalan memiliki sarana yang komprehensif untuk menangani berbagai permasalahan yang menimpa perempuan dan anak. Layanan yang disiapkan mencakup konseling psikologis, dukungan psikososial, hingga penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan.

    “Kehadiran UPTD PPA diharapkan dapat memberikan akses layanan yang cepat, responsif, dan terpadu dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut perempuan dan anak,” pungkasnya. [sar/beq]

  • Dokter Hewan: Jangan Asal Beli! Ini Tanda Hewan Kurban Layak Disembelih

    Dokter Hewan: Jangan Asal Beli! Ini Tanda Hewan Kurban Layak Disembelih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dokter hewan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro berbagi tips untuk memilih hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha 2025. Sehingga hasil kurban aman dan sehat saat dikonsumsi.

    Dokter Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro Rizky Pamwidya mengungkapkan, tips bagi muslim yang akan berkurban harus memilih hewan kurban yang sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kedua, hewan kurban cenderung aktif dan tidak lesu. “Ketiga, mengecek setiap lubang di organ hewan memastikan tidak ada cairan asing yang keluar,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).

    Hal ini dilakukan salah satunya untuk menghindari virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang sempat merebak di beberapa wilayah dan menyerang hewan berkuku belah seperti sapi dan kambing. Pemeriksaan fisik sederhana ini penting untuk memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak disembelih.

    Drh Rizky juga mengingatkan agar masyarakat tidak ragu bertanya kepada penjual terkait riwayat kesehatan hewan, serta lebih baik membeli hewan dari tempat yang sudah diawasi oleh petugas kesehatan hewan.

    “Sebaiknya tidak khawatir akan adanya PMK, karena dari Dinas Peternakan dan Perikanan telah melakukan vaksinasi rutin setiap 6 bulan sekali. Insya Allah di Bojonegoro sudah aman karena di 28 Kecamatan sudah dilaksanakan,” imbaunya. [lus/kun]

  • Fraksi Gerindra DPRD Jombang Apresiasi Keberhasilan Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wabup

    Fraksi Gerindra DPRD Jombang Apresiasi Keberhasilan Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wabup

    Jombang (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Jombang menyampaikan apresiasi tinggi terhadap capaian program 100 hari kerja Bupati H. Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid yang dinilai telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Pujian tersebut disampaikan dalam Pandangan Akhir Fraksi Gerindra terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Rabu (28/5/2025).

    Anggota Fraksi Gerindra, Machin, menyebut bahwa keberhasilan program 100 hari menjadi bukti nyata komitmen pimpinan daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan dengan cepat serta efektif.

    “Tercapainya program 100 hari yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, menunjukkan komitmen Abah Bupati dan Gus Wabub dalam melayani dan menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Jombang,” ujarnya.

    Pencapaian tersebut, lanjut Fraksi Gerindra, menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi-misi pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan. Fraksi pun menyampaikan harapan agar program-program prioritas yang telah dirintis dapat dilanjutkan secara konsisten dan berkesinambungan.

    Lebih jauh, Machin menyatakan bahwa Fraksi Gerindra akan terus berperan aktif sebagai bagian dari pemerintahan, sekaligus menjalankan fungsi kontrol yang melekat pada lembaga legislatif.
    “Kami siap mendukung, tapi juga akan tetap kritis demi kepentingan masyarakat Jombang,” tambahnya.

    Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal positif atas terbangunnya hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif di Jombang. Sinergi ini diharapkan menjadi modal kuat dalam menciptakan pemerintahan yang berakhlak, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

    Dalam rapat paripurna itu, turut dibahas pula penyampaian jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD serta pengambilan sikap terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Perda. [suf]

  • Pasuruan Ukir Sejarah: 12 Kali Berturut-Turut Raih Opini WTP dari BPK

    Pasuruan Ukir Sejarah: 12 Kali Berturut-Turut Raih Opini WTP dari BPK

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini menjadi pencapaian ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013.

    Penghargaan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali, kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo.

    Usai penyerahan, Bupati Rusdi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP. Ia menyebut prestasi ini tak lepas dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Pasuruan kembali meraih Opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Saya dan Gus Shobih mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras,” ujar Bupati Rusdi.

    Menurutnya, opini WTP merupakan bukti nyata bahwa Pemkab Pasuruan serius dalam mempertanggungjawabkan setiap aspek pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dilakukan secara akuntabel.

    “Opini WTP ini bukan hanya simbol, tetapi hasil kerja keras dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya. Ia berharap capaian ini menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    Bupati Rusdi juga mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas komitmennya menjaga integritas laporan keuangan. Ia mengajak seluruh kepala OPD untuk terus meningkatkan kualitas LKPD ke depannya.

    “Maturnuwun kepada Forkopimda, DPRD, Pak Sekda, Pak Inspektur, Kepala OPD dan seluruh ASN yang telah bahu membahu. Mari kita jadikan prestasi ini pemicu untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

    Acara penyerahan Opini WTP ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Turut hadir pula Kepala BPKPD Digdo Sutjahjo bersama jajarannya yang berperan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Dengan capaian ini, Kabupaten Pasuruan semakin mengukuhkan diri sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang terpercaya dan profesional. Pemerintah berharap sinergi lintas sektor tetap terjaga untuk mempertahankan prestasi ini di tahun-tahun mendatang. (ada/kun)

  • Mohammad Wahyudi Dukung Caretaker GMNI Malang Perkuat Kaderisasi

    Mohammad Wahyudi Dukung Caretaker GMNI Malang Perkuat Kaderisasi

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Mohammad Wahyudi, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan DPC Caretaker GMNI Kabupaten Malang dalam sebuah audiensi yang digelar pada Rabu (28/5/2025). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris DPC Caretaker GMNI, Muhammad Ulil Albab, S.H., sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat konsolidasi dan kaderisasi organisasi mahasiswa nasionalis di wilayah tersebut.

    Dalam audiensi tersebut, Wahyudi menegaskan pentingnya peran GMNI sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki rekam jejak ideologis kuat dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan.

    “Saya siap mendukung DPC Caretaker GMNI Kabupaten Malang untuk berdiri sebagai bentuk persatuan dan memperkuat kaderisasi di Kabupaten Malang,” ujarnya.

    Ia juga mendorong GMNI agar hadir sebagai ruang pendidikan politik progresif bagi generasi muda serta menjadi jembatan antara isu-isu kerakyatan dan pendekatan ideologi Marhaenisme. Menurutnya, konsolidasi organisasi harus sejalan dengan penguatan visi dan agenda perjuangan yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat.

    Wahyudi menyebutkan bahwa dukungannya mencakup dorongan moral, kolaborasi lintas sektor, serta kesiapan membuka ruang komunikasi bersama berbagai elemen pemuda di Kabupaten Malang.

    Sementara itu, Muhammad Ulil Albab menyambut baik dukungan yang diberikan dan menegaskan bahwa audiensi seperti ini akan terus digalakkan demi membangun fondasi organisasi yang kuat dan inklusif.

    Ulil berharap, GMNI Kabupaten Malang segera memiliki struktur definitif yang sah dan mampu menjalankan peran strategisnya sebagai lokomotif gerakan mahasiswa nasionalis yang berpihak kepada rakyat. [yog/beq]

  • Disnak Pasuruan Latih Takmir Masjid: Potong Hewan Qurban Harus Sesuai Syariat dan ASUH

    Disnak Pasuruan Latih Takmir Masjid: Potong Hewan Qurban Harus Sesuai Syariat dan ASUH

    Pasuruan (beritajatim.com) – Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kabupaten Pasuruan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tata cara pemotongan hewan qurban.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Disnak Keswan drh Ainur Alfiah, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sejumlah undangan lainnya. Peserta Bimtek merupakan para takmir masjid di wilayah setempat.

    Menurut drh Ainur Alfiah, tujuan utama Bimtek adalah memastikan proses penyembelihan qurban sesuai syariat Islam dan memperhatikan kesejahteraan hewan. “Supaya siapapun yang menyembelih hewan qurban paham tata cara pemotongan yang benar menurut syariat Islam serta memperhatikan kesejahteraan hewan dan keamanan daging konsumsi,” jelasnya.

    Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan sebanyak 13 kali pertemuan di berbagai lokasi. Setiap pertemuan menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya.

    Narasumber pertama berasal dari MUI, Lembaga Takmir Masjid (LTM), atau Rumah Dakwah. Mereka membahas tentang pemotongan hewan qurban sesuai syariat Islam.

    Sedangkan narasumber kedua dari Disnak Keswan menjelaskan aspek teknis pemotongan yang memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. “Kita datangkan narasumber yang ahli dan kompeten di bidang penyembelihan qurban,” ujar Alfiah singkat.

    Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan pemotongan yang tepat dapat memastikan daging qurban yang dihasilkan benar-benar layak dikonsumsi. Ini termasuk dalam kategori ASUH, yaitu Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

    Dengan Bimtek ini, Alfiah berharap pelaksanaan qurban di Kabupaten Pasuruan berjalan lancar tanpa kendala. “Lancar itu tidak ada hambatan, dan aman artinya hewan qurban sehat sehingga daging yang dibagikan ke masyarakat terjamin kualitasnya,” ungkapnya.

    Tak hanya soal teknis pemotongan, Bimtek juga menekankan pentingnya niat dan pemahaman ibadah qurban secara utuh. Disnak Keswan akan terus memantau proses penyembelihan di lapangan agar sesuai dengan materi Bimtek.

    “Kami ingin seluruh masyarakat paham pentingnya ibadah qurban, baik secara spiritual maupun teknis. Dengan begitu, pelaksanaan Idul Adha di Pasuruan bisa menjadi contoh yang baik,” tutup Alfiah. (ada/kun)

  • Dishub Bondowoso Tegaskan Jalur Sepeda Bukan Tempat Parkir atau Turunkan Penumpang

    Dishub Bondowoso Tegaskan Jalur Sepeda Bukan Tempat Parkir atau Turunkan Penumpang

    Bondowoso (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Bondowoso mengingatkan pengendara kendaraan bermotor untuk tidak menggunakan jalur sepeda sebagai tempat parkir maupun menurunkan penumpang. Penyalahgunaan jalur khusus tersebut dinilai membahayakan keselamatan pesepeda dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

    “Jalur sepeda adalah hak pengguna sepeda, jangan gunakan jalur sepeda untuk parkir kendaraan,” tegas Plt Kepala Dishub Bondowoso, Slamet Yantoko, Rabu (28/5/2025).

    Menurut Slamet, meskipun pemerintah telah menyediakan area parkir yang memadai, masih banyak pengendara yang melanggar aturan dengan memarkirkan kendaraan di jalur sepeda. Tindakan tersebut, kata dia, tidak hanya menghalangi ruang gerak pesepeda, tetapi juga menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas.

    Selain parkir sembarangan, kebiasaan menurunkan penumpang di jalur sepeda juga menjadi sorotan. “Jangan ngedrop penumpang di jalur sepeda, karena itu bisa menyebabkan gangguan dan potensi kecelakaan. Pilihlah lokasi yang aman dan tidak mengganggu,” ujarnya.

    Slamet menekankan, berhenti di jalur sepeda meskipun hanya sebentar tetap tidak diperbolehkan, terlebih pada jam-jam sibuk. Ia mengingatkan bahwa jalur sepeda dirancang khusus untuk kendaraan tidak bermotor. Menggunakannya dengan kendaraan bermotor, apalagi dalam kecepatan tinggi, sangat membahayakan keselamatan pengguna sepeda.

    Dishub Bondowoso akan terus meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi jalur sepeda. Slamet berharap kesadaran dan kepatuhan warga terhadap aturan ini semakin meningkat demi kenyamanan dan keselamatan bersama di jalan raya. [awi/beq]

  • Bupati Pamekasan Serahkan SK ke 58 ASN Baru, Tegaskan Pentingnya Disiplin dan Integritas

    Bupati Pamekasan Serahkan SK ke 58 ASN Baru, Tegaskan Pentingnya Disiplin dan Integritas

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) baru agar melaksanakan tugas sebagai abdi negara dengan penuh tanggung jawab, disiplin tinggi, dan integritas. Pesan ini disampaikan saat penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi 58 PNS baru hasil seleksi Calon PNS Formasi Tahun 2024 di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Selasa (27/5/2025).

    “Penyerahan petikan SK pengangkatan CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan Pemkab Pamekasan yang cukup lama ditunggu-tunggu akhirnya terwujud. Dan Alhamdulillah pada hari ini, sebanyak 58 CPNS untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis telah menerima petikan SK,” kata KH Kholilurrahman, yang akrab disapa Kiai Kholil.

    Menurutnya, profesi di bidang pemerintahan masih menjadi pilihan menarik bagi generasi muda. “Ternyata profesi di bidang pemerintahan tetap menarik digeluti oleh generasi muda, apalagi ke depan kita komitmen dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi,” ungkapnya.

    Pengangkatan kali ini mencakup tujuh dokter ahli pertama dan tujuh pranata komputer ahli pertama. “Hal ini mencerminkan arah pembangunan layanan publik ke depan yang akan mengutamakan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan teknologi informasi,” imbuhnya.

    “Kolaborasi antara dua bidang ini akan menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan masyarakat dan menjadi support system dalam rangka mewujudkan Pamekasan yang bangkit,” tambah Kiai Kholil.

    Ia juga menekankan bahwa menjadi PNS merupakan bentuk tanggung jawab besar dan kebanggaan tersendiri. “Menjadi PNS adalah kebanggaan, dan bapak ibu sekalian adalah insan terpilih dari ribuan pendaftar,” ujarnya.

    “Maka dari itu, mari tunjukkan rasa syukur ini dengan menjadi PNS yang disiplin, amanah, berintegritas, dan bertanggung jawab sebagai abdi negara,” pungkasnya.

    Diketahui, 58 ASN baru tersebut terdiri dari 24 tenaga kesehatan dan 34 tenaga teknis, berdasarkan SK Bupati Pamekasan Nomor 813/254.1/432.403/2025. Mereka dijadwalkan mulai aktif bertugas sebagai ASN pada 2 Juni 2025. [pin/beq]

  • Magetan Targetkan PAD Wisata 2025 Rp23,3 M, Disbudpar Upaya Benahi Ini

    Magetan Targetkan PAD Wisata 2025 Rp23,3 M, Disbudpar Upaya Benahi Ini

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata pada tahun 2025. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), target PAD tahun depan ditetapkan sebesar Rp23.304.600.000, naik dibanding target PAD tahun 2024 sebesar Rp21.686.000.000.

    Kabid Pengelolaan Pariwisata Disbudpar Magetan, Eka Radityo, menyampaikan kenaikan target ini tentu membutuhkan strategi dan upaya khusus. “Dibanding tahun 2024, targetnya sudah mengalami kenaikan. Jadi memang harus ada langkah-langkah khusus untuk mencapainya,” ujar Eka.

    Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung, patroli rutin juga dilakukan oleh tim Disparbud bersama Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup. Patroli ini bertujuan untuk mengingatkan para pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Telaga Sarangan agar tetap tertib dan menjaga kebersihan lingkungan.

    Disbudpar Magetan dan petugas gabungan yang berkeliling Telaga Sarangan untuk memberikan imbauan ketertiban para para pedagang kaki lima (PKL).

    “Utamanya agar jalan untuk wisatawan ini tidak menyempit. Apalagi saat libur panjang, saat kunjungan wisata ramai. Tidak hanya jalan ya, kami juga ingatkan agar tidak menutup pandangan wisatawan ke arah Telaga,” katanya.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah penambahan jam operasional pelayanan retribusi wisata. Jika sebelumnya pelayanan berlangsung dalam waktu terbatas, kini diperluas menjadi mulai pukul 06.30 WIB hingga 22.00 WIB setiap hari.

    Tak hanya itu, Disbudpar juga menurunkan personel tambahan dari kantor induk setiap hari libur untuk memperkuat pengelolaan retribusi langsung di lapangan. Selain optimalisasi pelayanan fisik, sistem pembayaran non tunai juga terus didorong melalui penggunaan QRIS di berbagai titik wisata.

    Eka menambahkan, peningkatan kunjungan wisatawan juga akan diupayakan melalui penyelenggaraan berbagai event di destinasi unggulan, terutama di kawasan Telaga Sarangan.

    “Kami mendorong agar event-event di Sarangan terus digalakkan. Bisa diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” jelasnya. [fiq]

  • Pemkab Sidoarjo Gandeng Polisi dan DPRD Gelar Pelatihan Budidaya Jagung

    Pemkab Sidoarjo Gandeng Polisi dan DPRD Gelar Pelatihan Budidaya Jagung

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) menggelar pelatihan budidaya jagung dan pengawasan sarana pertanian pada Rabu (28/5/2025), di ruang rapat Dispaperta. Kegiatan ini melibatkan jajaran Polresta Sidoarjo serta Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo.

    Pelatihan menghadirkan narasumber dari berbagai pihak, antara lain Ali Ari Widodo dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar dan Wahyu Lumaksono, serta Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kompol Madya Wiraaji Kusuma yang mewakili Kapolresta Kombes Pol Christian Tobing.

    Peserta pelatihan terdiri dari jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi kolaboratif untuk memperkuat pengawasan penggunaan sarana pertanian dan mendorong ketahanan pangan di tingkat desa.

    “Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian seperti hand traktor secara tepat guna, pemilihan bibit jagung yang bermutu, pola pemberian pupuk dan efektivitas program Polisi Cinta Petani dalam memberikan pendampingan langsung ke warga penggerak ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim,” jelas Kompol Madya Wiraaji Kusuma.

    Ali Ari Widodo dalam materinya menegaskan pentingnya peran aktif aparat keamanan dalam mendukung ketahanan pangan. “Budidaya jagung bukan sekadar soal tanam dan panen, tapi juga tentang bagaimana menjaga keberlanjutan produksi di desa. Peran Bhabinkamtibmas sangat strategis dalam memberikan pengawasan sekaligus pendampingan di lapangan,” ujarnya.

    Kegiatan ini juga dinilai sebagai upaya mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan desa tangguh pangan dan mendorong keterlibatan langsung Bhabinkamtibmas dalam pembangunan sektor pertanian.

    Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar turut menyampaikan harapannya. “Kami berharap kegiatan ini menjadi titik awal keterlibatan aktif kepolisian dalam pengawasan distribusi dan penggunaan bantuan pertanian agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” katanya.

    Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan teknis budidaya jagung, mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemupukan, hingga panen. Selain itu, juga ditekankan pentingnya pengawasan distribusi dan penggunaan sarana pertanian secara optimal. [isa/beq]