Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Buka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, Mbak Wali Ungkap Pentingnya untuk Pelaku Usaha

    Buka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, Mbak Wali Ungkap Pentingnya untuk Pelaku Usaha

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, Rabu (28/05/2025) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Sertifikasi halal ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk memastikan produknya halal dikonsumsi oleh konsumen. Begitu pun para konsumen juga merasa aman dan nyaman untuk membeli produk tersebut.

    “Tadi saya sudah melihat bagaimana proses para pelaku usaha ini diberikan wadah memperoleh sertifikasi halal. Mulai pengurusan NIB lalu pengurusan syarat-syarat untuk memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini penting sekali untuk menjamin produk kita ini aman, nyaman, dan sesuai syariat,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan sebagai kota dengan ekosistem perdagangan yang bertumbuh baik, sering dikunjungi oleh wisatawan, dan dihuni oleh mayoritas warga muslim, tentu kawasan wisata halal, produk halal di Kota Kediri harus dihadirkan.

    Pemkot Kediri pun berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha untuk tetap bisa bertahan dan eksis dengan fasilitasi halal. Dukungan dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal ini sudah digelar secara gratis sejak 2017. Menurut data dari Disperdagin pada tahun 2017 sampai 2024 Pemkot Kediri sudah memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 197 pelaku usaha.

    Terdiri dari 30 halal self declare dan 167 halal reguler. Secara keseluruhan data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan sampai 30 April 2025 terdapat 6.728 pelaku usaha Kota Kediri yang sudah bersertifikat halal. Terdiri dari 6.520 halal self declare dan 208 halal regular.

    “Alhamdulillah ini sudah menunjukkan kepedulian pelaku usaha Kota Kediri terhadap pentingnya sertifikasi halal. Saya harap selanjutnya pelaku usaha lain juga terinspirasi dan termotivasi untuk melengkapi dokumen-dokumen penunjang produk. Salah satunya sertifikasi halal,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini menambahkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4 sudah diamanatkan bahwa paling lambat 17 Oktober 2026 semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kesempatan ini, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin apalagi nanti sudah ada pendampingan untuk mempermudah pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikat halal.

    Dengan semakin banyak pelaku usaha yang bersertifikat halal, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mewujudkan Sapta Cita produktif, kreatif, dan inovatif. Terutama mendorong pengembangan UMKM hingga pasar halal global.

    “Saya berharap semoga fasilitasi sertifikasi halal ini bermanfaat dalam pengembangan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Kediri. Sehingga roda perekonomian Kota Kediri makin baik dan meningkat. Serta Kota Kediri MAPAN bisa terwujud,” imbuhnya.

    Dalam kegiatan ini diserahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha secara simbolis. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Moh. Taufiq dan Nurun Nayiroh. Turut hadir, Ketua Dekranasda Kota Kediri Faiqoh Azizah Mohammad Qowimuddin, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma Wardani, Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Sigap Terima Aduan Warga 24 Jam, Pemkot Kediri Luncurkan Program Lapor Mbak Wali 112

    Sigap Terima Aduan Warga 24 Jam, Pemkot Kediri Luncurkan Program Lapor Mbak Wali 112

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai bentuk nyata menghadirkan pelayanan publik yang tanggap, cepat dan mudah diakses masyarakat, Pemerintah Kota Kediri resmi meluncurkan layanan aduan Lapor Mbak Wali 112. Digawangi Dinas Komunikasi dan Informatika, program ini telah menerima banyak aduan dari masyarakat.

    “Sebelum dilaunching, kita sudah melakukan ujicoba dan membuka layanan aduan pada awal bulan Mei lalu. Ternyata respon masyarakat sangat luar biasa sehingga sejak dibuka sampai hari ini rata-rata kita bisa menerima 406 aduan per hari,” ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Chevy Ning Suyudi, Rabu (28/5).

    Selain melalui kanal Lapor Mbak Wali 112, Chevy mengatakan masyarakat Kota Kediri juga bisa memanfaatkan kanal aduan lain yang sudah disiapkan. Diantaranya chatbot WA di nomor 085142281103 Atau melalui media sosial di akun Instagram @LaporMbakWali 112.

    Layanan ini menerima berbagai jenis laporan seperti pelayanan publik, kondisi darurat hingga non-darurat. Untuk kondisi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, gangguan keamanan, hingga kondisi medis yang membutuhkan pertolongan segera. Sementara untuk non-darurat, seperti permasalahan sampah menumpuk, fasilitas umum rusak, saluran air terganggu, pohon tumbang, maupun keluhan sosial lainnya.

    “Panggilan ini gratis bahkan bisa dilakukan meskipun ponsel dalam kondisi terkunci. Masyarakat bisa juga melalui chatbot WA, kemudian dari operator akan meneruskan ke OPD terkait. Tidak usah khawatir karena walaupun melalui WA data pribadi dan nomor pengadu aman,” ujarnya.

    Untuk menindaklanjuti aduan yang masuk, Chevy mengungkapkan sinergitas antar OPD selama ini sudah terjalin dengan baik. Dimana masing- masing OPD telah memiliki tim penanganan aduan yang siaga 24 jam.

    “Kita juga sudah membuat grup WA sehingga segala sesuatu bisa dibahas dan diselesaikan di sana. Setiap aduan yang masuk terus kita pantau agar segera diproses OPD terkait. Bahkan hingga selesai diproses pun tetap kita pantau dan harus disertai dengan bukti dukung,” terangnya.

    Dari total aduan masuk, masih banyak aduan yang bersifat ghost dan prank. Untuk itu, Chevy juga menghimbau kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan layanan aduan ini. “Untuk masyarakat, mari gunakan layanan ini dengan bijak. Jangan hanya karena ingin coba-coba kemudian melakukan panggilan karena ini bisa mengganggu warga lain yang benar-benar ingin melapor,” pungkasnya. [nm/ian]

  • RPJMD Gresik 2025-2029 Diusulkan Fokus Pengembangan SDM dan Kesra

    RPJMD Gresik 2025-2029 Diusulkan Fokus Pengembangan SDM dan Kesra

    Gresik (beritajatim.com)- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 difokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra. Penegasan ini disampaikan oleh F-PDIP dan Fraksi Golkar.

    Salah satu yang didorong F-PDIP adalah adanya perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, perusahaan perseroan daerah seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Gresik didorong lebih pro masyarakat khususnya pelaku UMKM.

    “Kami menekankan pembangunan daerah harus memperhatikan aspek keadilan ekologis. Serta berkelanjutan dan berkeadilan sosial bagi generasi mendatang,” ujar Noto Utomo dari F-PDIP, Rabu (28/5/2025).

    RPJMD ke depan, lanjut dia, juga harus mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta keagamaan (Religi) sebagai prioritas pembangunan.

    “Saya minta tolong kepada Pemkab Gresik lebih komprehensif menempatkan SDM menjadi prioritas RPJMD selama lima tahun kedepan,” ungkapnya.

    Meski ada pembangunan berkelanjutan kata Noto, tidak lupa tetap memperhatikan soal isu lingkungan. Ini karena masih banyak pencemaran lingkungan serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH).

    Usulan RPJMD yang diusulkan F-PDIP berbeda dengan Fraksi Golkar. Melalui perwakilannya Atek Ridwan. Partai ini mengusulkan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis data, dan efisiensi anggaran.

    “Kami menekankan pentingnya strategi baru untuk meningkatkan PAD. Sebab, kenaikan PAD selama lima tahun terakhir cenderung melambat. Mendorong agar RPJMD 2025–2029 mencakup gebrakan untuk mendongkrak PAD sebagai salah satu instrumen kemandirian keuangan daerah,” paparnya.

    Fraksi Partai Golkar juga menekankan agar RPJMD 2025-2029 menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “Program-program dalam RPJMD didasarkan pada data valid dengan target yang jelas dan terukur. Fokus utamanya pengembangan ekonomi daerah melalui sektor lokal seperti pertanian, perikanan, jasa, perdagangan, industri kreatif, dan pengembangan UMKM,” pungkas Atek. [dny/but]

  • Kota Mojokerto Targetkan STBM Paripurna Nasional 2025

    Kota Mojokerto Targetkan STBM Paripurna Nasional 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memaparkan capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Mojokerto. Kota Mojoketyp menargetkan STBM Paripurna Nasional 2025 dengan implementasi lima pilar STBM di Kota Mojokerto menunjukkan hasil signifikan.

    Hal tersebut disampaikan Ning Ita (sapaan akrab, red) kepada tim verifikator secara daring dalam agenda Verifikasi Dokumen STBM Award Tingkat Nasional 2025, Rabu (28/5/2025). “Pilar pertama, Stop Buang Air Besar Sembarangan, sudah 100 persen. Pilar kedua, Cuci Tangan Pakai Sabun, 93 persen,” ungkapnya.

    Pilar ketiga, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, 81,9 persen. Pilar keempat, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, 78 persen dan pilar kelima, Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga, sudah mencapai 93,1 persen. Menurutnya, seluruh capaian tersebut merupakan hasil dari intervensi berkelanjutan.

    “Yakni melalui pendekatan promotif, preventif, serta dukungan kebijakan anggaran dalam pengelolaan lingkungan sehat. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mewariskan Kota Mojokerto yang tetap layak huni bagi generasi selanjutnya. Harapannya, kali ini kami bisa menjadi yang terbaik secara nasional,” tegasnya.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto sendiri telah menunjukkan konsistensinya sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2020, Kota Mojokerto meraih STBM Award untuk kategori Percepatan ODF, Lurah Terbaik, Sanitarian, dan Natural Leader STBM. Tahun 2021, penghargaan STBM Berkelanjutan sebagai Kota Terbaik Nasional peringkat dua.

    Yakni dalam kategori Enabling Environment. Kemudian pada 2024, Kota Mojokerto menerima STBM Award kategori Madya Terbaik 2. Selanjutnya, pada April 2025, Kota Mojokerto dinyatakan lolos verifikasi lima pilar STBM oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai syarat mengikuti STBM Award Paripurna.

    Untuk mendukung implementasi STBM, Pemkot Mojokerto juga terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi STBM, baik melalui edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur sanitasi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan. [tin/but]

  • Mbak Wali Vinanda dan Gus Qowim Jamin Kesehatan Masyarakat Kota Kediri

    Mbak Wali Vinanda dan Gus Qowim Jamin Kesehatan Masyarakat Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Peningkatan kualitas kesehatan menjadi salah satu fokus Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin dalam memimpin Kota Kediri. Salah satunya melalui penandatangan perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Kediri yaitu pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang tidak dicakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk yang pertama bekerjasama dengan RS Bhayangkara Kediri.

    Wali Kota Kediri mengungkapkan kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas yang menjadi bagian dari Nawa Cita Persiden Prabowo. Oleh karena itu, pemerintah sangat concern memberikan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Baik melalui berbagai program kebijakan dan juga melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Namun ada beberapa layanan Kesehatan yang tidak bisa diklaim dengan JKN.

    Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri hadir memberikan jaminan pelayanan kesehatan di luar cakupan JKN pada seluruh warganya. Pelayanan yang diberikan antara lain, IGD di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, rawat inap kelas 3 di RSUD, kecelakaan tunggal yang bukan kategori kecelakaan kerja yang tidak terlaporkan di kepolisian.

    Lalu gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat. Serta pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang.

    “Ini adalah komitmen saya dan Gus Qowim untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat Kota Kediri ini sudah terjamin. Kesehatan ini salah satu pondasi untuk mewujudkan Kota Kediri yang lebih baik dan MAPAN,” ujar wali kota termuda ini, Rabu (28/05/2025).

    Mbak Wali menambahkan apabila tidak masuk dalam kriteria kegawatdaruratan, pihak rumah sakit tetap wajib memberikan pelayanan kesehatan. Seperti, untuk pelayanan di IGD dilakukan penanganan, observasi dan pelayanan penunjang untuk kepentingan penegakan diagnosa. Selanjutnya, apabila menurut dokter penanggung jawab (DPJP) tidak termasuk dalam kasus gawat darurat maka pasien tersebut dilakukan penanganan kegawatdaruratan disertai dengan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa, dan pasien dipulangkan dengan terapi maksimal untuk tiga hari dan dianjurkan untuk berkunjung ke FKTP tempat pasien tersebut terdaftar.

    Terakhir, apabila menurut DPJP termasuk gawat darurat dan memerlukan rawat inap, tetapi pelayanannya tidak bisa ditanggung oleh BPJS, maka pasien tersebut dilakukan penanganan kegawatdaruratan disertai dengan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa dan apabila keadaan pasien aman dalam transportasi selama proses rujukan, segera dirujuk di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yaitu RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci untuk pelayanan rawat inap.

    Rumah Sakit yang bekerjasama bisa memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan kepada pasien, dengan persyaratan memiliki Dokumen Kependudukan sebagai warga Kota Kediri selambatnya dalam waktu 1 x 24 jam kerja sejak pasien masuk.

    “Saat ini kita telah bekerjasama dengan RS Bhayangkara Kota Kediri untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar tanggunggan JKN. Pembiayaannya dapat diklaim pada Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan. Ke depan secara bertahap kita juga akan bekerjasama dengan rumah sakit dan klinik kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang sama,” jelas Mbak Wali Vinanda. [nm/ian]

  • DPRD Bangkalan Minta BPS Lakukan Perbaikan Data

    DPRD Bangkalan Minta BPS Lakukan Perbaikan Data

    Bangkalan (beritajatim.com) – Perbaikan data di sejumlah instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan perlu dilakukan. Sebab, data tersebut nantinya digunakan sebagai tolak ukur pembangunan daerah.

    Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurutnya perlu adanya penyediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 381.

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menjalin kerja sama dengan BPS untuk melakukan perbaikan data. Ini sesuai dengan amanah undang-undang, di mana setiap pemerintah daerah wajib menyediakan data yang valid dan terus diperbarui,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa saat ini merupakan momentum penting bagi Bangkalan untuk melakukan perbaikan data secara menyeluruh, bahkan ekstrem, baik pada data primer yang bersumber dari lapangan maupun data sekunder yang berasal dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Kami mendorong agar semua OPD benar-benar serius memperbaiki data yang ada. Jangan sampai data yang seharusnya menjadi tolak ukur pembangunan malah diabaikan. Selama ini banyak OPD yang tidak pernah melakukan update data, padahal itu adalah fondasi bagi arah kebijakan daerah,” tambahnya.

    Ia berharap langkah ini menjadi titik awal dari pembenahan sistem data sektoral di Bangkalan agar perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. [sar/but]

  • Ngoro Mojokerto Jadi Pilot Project Pengawasan Orang Asing Berbasis Kecamatan

    Ngoro Mojokerto Jadi Pilot Project Pengawasan Orang Asing Berbasis Kecamatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kecamatan Ngoro di Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project pengawasan orang asing berbasis komunitas. Program ini menjadi yang pertama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya yang melibatkan langsung elemen desa dalam sistem pelaporan dan pengawasan terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA).

    Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, Dodi Gunawan Ciptadi menyebutkan, bahwa semangat kolaborasi lintas sektor di Kecamatan Ngoro menjadi alasan utama wilayah ini dipilih sebagai percontohan. “Dari camat, perangkat desa, hingga aparat TNI-Polri sangat responsif terhadap isu pengawasan WNA,” ungkapnya, Rabu (28/5/2025).

    Melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kecamatan, program tersebut melibatkan unsur Imigrasi, Kecamatan, Koramil, Polsek, dan Kepala Desa binaan untuk bersinergi dalam mendeteksi, melaporkan, hingga menindak pelanggaran oleh orang asing. Termasuk potensi penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

    Sementara itu, Camat Ngoro, Satrio Wahyu Utomo menegaskan pentingnya keharmonisan antara regulasi desa dan aturan nasional. Ia menyebut pengawasan WNA tidak cukup hanya dari pusat, tetapi harus ditopang partisipasi aktif masyarakat di tingkat bawah. “Kami pastikan produk administrasi desa tidak bertentangan dengan ketentuan izin tinggal,” ujarnya.

    Mengingatkan pentingnya keselarasan antara produk administrasi desa/kecamatan dengan ketentuan perundang-undangan nasional. Sehingga, lanjutnya, diharapkan surat izin desa jangan sampai berlaku melebihi masa berlaku izin tinggal WNA, karena akan menjadi kontraproduktif.

    “Jangan sampai surat desa justru memperkuat keberadaan WNA ilegal. Ada 9 desa di Kecamatan Ngoro tang menjadi desa binaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya yakni Desa Wonosari, Candiharjo, Lolawang, Sedati, Purwojati, Kutogirang, Watesnegoro, Ngoro dan Manduro MG,” jelasnya usai Rapat Koordinasi dan Penguatan TIMPORA Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    Sekedar diketahui wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada dalam pengawasan administratif dan operasional keimigrasian. Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

    Keempat wilayah ini menjadi cakupan utama bagi pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, baik dalam hal pelayanan keimigrasian (paspor, izin tinggal WNA, visa, dsb.) maupun pengawasan terhadap orang asing, termasuk operasi TIMPORA dan penegakan hukum keimigrasian seperti deportasi dan tindakan administratif. [tin/but]

  • PKK Jombang Didorong Jadi Garda Terdepan Pembangunan Keluarga Sejahtera

    PKK Jombang Didorong Jadi Garda Terdepan Pembangunan Keluarga Sejahtera

    Jombang (beritajatm.com) – Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK menjadi momentum penting bagi Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Jombang untuk memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan.

    Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (28/5/2025), Ketua TP PKK Jombang Yuliati Nugrahani menegaskan bahwa PKK telah membuka ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat.

    “Seperti yang disampaikan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam peringatan HKG Jawa Timur di Grahadi Surabaya tempo lalu, PKK bukan lagi mitra pemerintah tetapi merupakan bagian dari pemerintah yang senantiasa berusaha membuat energi baru atas peran sertanya dalam Pembangunan melalui Pemberdayaan Keluarga,” jelas Yuliati.

    Ia menambahkan bahwa melalui pertemuan rutin dan program pemberdayaan, para ibu yang tergabung dalam PKK mampu menyuarakan aspirasinya dan berperan aktif dalam kemajuan pembangunan, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

    “Di Hari Kesatuan Gerak PKK ini, mari kita bergerak bersama PKK, mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia emas,” lanjutnya.

    Bupati Jombang, H Warsubi, turut menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis PKK yang kini menjadi bagian integral dari pemerintahan daerah. Menurutnya, Asta Cita bukan sekadar visi, namun panduan untuk aksi nyata yang harus diimplementasikan dalam setiap gerak pembangunan.

    “Asta Cita ini bukan sekedar visi melainkan panduan untuk melakukan aksi nyata yang harus selalu diimplementasikan dalam gerak dan langkah kita,” ujarnya.

    Warsubi berharap PKK Jombang terus menjadi garda terdepan dalam membentuk keluarga yang berkualitas, sebagai pondasi utama dalam mewujudkan perubahan sosial.

    “Berkat peran aktif kader PKK dalam mendukung program-program pemerintah kabupaten Jombang yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Maka pembangunan di kabupaten Jombang dapat berjalan baik,” tegasnya.

    Sebagai bentuk apresiasi, TP PKK Kabupaten Jombang memberikan penghargaan kepada sejumlah desa berprestasi. Kelurahan Kaliwungu dinobatkan sebagai kelurahan terbaik dalam mewujudkan Kampung Iklim, Desa Pandanwangi sebagai desa dengan kinerja terbaik dalam penurunan stunting, serta Desa Carangrejo, Kesamben sebagai Desa Peduli Sampah.

    “Saya melihat kerja keras kader-kader semua dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat demi lingkungan yang lebih sehat dan sumber daya manusia yang lebih unggul,” ujar Yuliati.

    Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh kader PKK untuk terus bergerak dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. “Demi Jombang Maju dan Sejahtera untuk semua,” pungkasnya. [suf]

  • Tahun Ajaran Baru, Sekolah Gratis Inisiasi Mas Dhito Cari 100 Calon Siswa Terbaik

    Tahun Ajaran Baru, Sekolah Gratis Inisiasi Mas Dhito Cari 100 Calon Siswa Terbaik

    Kediri (beritajatim.com) – Seleksi penerimaan murid baru SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School telah memasuki tahapan bootcamp. Dari 186 calon siswa yang mengikuti bootcamp nantinya bakal diambil 100 siswa untuk bersekolah gratis di sekolah yang didirikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana sejak 2023 itu.

    Kepala Sekolah SMA Dharma Wanita 1 Pare Nanang Sukarsono menyampaikan, tahapan penerimaan murid baru tahun akademik 2025/2026 dimulai seleksi administrasi pada Februari-April 2025 lalu. Calon siswa yang masuk seleksi administrasi keseluruhan berjumlah 258 anak.

    Untuk memastikan anak yang mendaftar berasal dari keluarga miskin, dilakukan seleksi home visit hingga didapatkan 220 anak untuk melanjutkan tahapan bootcamp. Hanya saja saat hari pertama ada 34 anak tidak hadir diantaranya mengundurkan diri.

    “Tahapan bootcamp ini berisi tes-tes yang kita perlukan, dan ini tahapan terakhir sebelum nantinya diputuskan calon siswa yang diterima maupun tidak, pengumuman inyasalloh nanti di tanggal 2 Juni,” katanya di hari pertama bootcamp pada Selasa (27/5/2025).

    Tahapan bootcamp diselenggarakan hingga Rabu (28/5). Calon siswa selama dua hari menginap di sekolah dan menjalani berbagai kegiatan seperti ujian psikotes, tes Kesehatan, kemudian diadakan Focus Group Discussian (FGD), sharing session, termasuk tes literasi dan numerasi.

    Dalam rangkaian kegiatan itu, lanjut Nanang, akan dilihat anak yang memiliki keinginan kuat untuk mengejar pendidikan dan mewujudkan cita-citanya. Hal ini sebagaimana harapan Mas Dhito mendirikan sekolah gratis itu untuk memberikan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang memiliki keinginan bersekolah dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga.

    “Mas Bupati (Dhito) memiliki kepedulian terhadap anak-anak miskin yang tidak sekolah. Sekolah ini didirikan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin,” ungkapnya.

    Selama menunggu proses pengolahan data hasil tes terhadap siswa, pihak sekolah sekaligus akan melakukan konfirmasi termasuk kepada orang tua. Pasalnya, 100 anak yang diterima menjadi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare, nantinya akan menjalani kehidupan berasrama selama 3 tahun.

    “Setelah hasil seleksi diumumkan, untuk 86 anak yang tidak lolos seleksi mereka tetap bisa mendaftarkan sekolah SMA/SMK negeri (yang dikelola Pemprov Jawa Timur) lewat jalur afirmasi atau siswa miskin. Bukti anak ini diterima di sekolah bisa diajukan ke GNOTA untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan,” pungkasnya. [ADV PKP/nm]

  • Pemkab Kediri Raih Opini WTP ke-9 Secara Berturut-turut

    Pemkab Kediri Raih Opini WTP ke-9 Secara Berturut-turut

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun ini kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Capaian ini sejalan dengan komitmen Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang terus mendorong jajarannya untuk dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Opini WTP ini menjadi yang kesembilan kalinya diterima Pemerintah Kabupaten Kediri secara berturut-turut. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 ini diserahkan Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali kepada Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang diwakili Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa pada Selasa (27/5/2025).

    Dari hasil pemeriksaan yang diterima, Kabupaten Kediri diketahui mencatatkan prestasi membanggakan dalam hal capaian tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK. Dimana hasil prosentase yang didapat melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 92,37 persen dan menempatkan Kabupaten Kediri masuk 9 besar di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Kediri kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur dengan nilai diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur”, ungkap Mbak Dewi usai menerima hasil LKPD Tahun Anggaran 2024 bersama DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro digedung Auditorium BPKP Provinsi Jawa Timur.

    Mbak Dewi mengungkapkan, capaian yang diterima tersebut menjadi bukti dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjalankan keuangan daerah dengan baik dan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Dengan capaian WTP ini tentu harapannya semakin hari integritas kita semakin meningkat dan semakin dipercaya oleh masyarakat”, ungkap Mbak Dewi.

    Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali dalam acara itu memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, termasuk Kabupaten Kediri atas komitmen dan kerja keras dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

    “Karena opini Wajar Tanpa Pengecualian itu merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Ayub Amali dalam sambutannya.

    Ia menambahkan bahwa opini WTP pada dasarnya adalah kondisi yang normal jika laporan keuangan dikelola sesuai prinsip dan aturan yang berlaku. Untuk itu, BPK berharap komitmen transparansi dan akuntabilitas terus dijaga.

    “Sebenarnya opini WTP itu suatu keadaan yang normal bagi pengelolaan laporan keuangan, jadi semoga tetap dijaga,” pesannya. [ADV PKP/nm]