Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Tangkal Penyelundupan dan Izin Tinggal Ilegal, Imigrasi Surabaya Gandeng Kecamatan Ngoro Bentuk TIMPORA

    Tangkal Penyelundupan dan Izin Tinggal Ilegal, Imigrasi Surabaya Gandeng Kecamatan Ngoro Bentuk TIMPORA

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya menggandeng Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto bersinergi pengawasan orang asing di tingkat kecamatan. Salah satunya melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    “TIMPORA ini merupakan hasil diskusi bersama pak Camat dan lintas sektor, untuk menjawab isu strategis. Seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia yang melibatkan perangkat kecamatan, desa, TNI, Polri, serta unsur kewilayahan lainnya,” ungkap Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Dodi Gunawan Ciptadi, Kamis (29/5/2025).

    Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya edukasi dan pencegahan terhadap praktik penipuan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Imigrasi berkomitmen membangun desa binaan sebagai basis penyadaran masyarakat mengenai prosedur legal bekerja ke luar negeri.

    “Selama ini, banyak CPMI menjadi korban iming-iming kerja di luar negeri tanpa tahu detail gaji, jenis pekerjaan, hingga legalitas dokumen. Kami ingin memberikan edukasi langsung melalui forum desa, agar masyarakat tidak menjadi korban,” tambahnya.

    Dodi juga mengungkapkan bahwa sistem pelaporan orang asing berbasis digital tengah dikembangkan. Pihaknya sedang siapkan Sistem Pelaporan Orang Asing (APOA), dimana pemilik tempat tinggal, perangkat desa, hingga kecamatan bisa melaporkan keberadaan WNA. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 72 Undang-undang Keimigrasian.

    “Dalam periode Januari hingga Mei 2025, Kantor Imigrasi Surabaya telah menangani 64 kasus pelanggaran keimigrasian, termasuk penyelundupan manusia yang telah memasuki tahap P21 di Kejaksaan Negeri Surabaya. Pelanggaran terbanyak berupa penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA yang beraktivitas tidak sesuai izin, termasuk oknum yang mengaku sebagai investor,” jelasnya.

    Sekedar diketahui wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada dalam pengawasan administratif dan operasional keimigrasian. Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

    Keempat wilayah ini menjadi cakupan utama bagi pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, baik dalam hal pelayanan keimigrasian (paspor, izin tinggal WNA, visa, dsb.) maupun pengawasan terhadap orang asing, termasuk operasi TIMPORA dan penegakan hukum keimigrasian seperti deportasi dan tindakan administratif.

    Di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto terdapat kawasan industri yakni Ngoro Industrial Park (NIP) yang terletak di kaki Gunung Penanggungan. Kawasan ini dikembangkan dengan total area 480 hektar yang pembangunan tahap pertama dimulai pada Januari 1991 dan tahap kedua dimulai pada Agustus 2010. [tin/ian]

  • HLUN 2025, Khofifah Potong Tumpeng Bareng Lansia di Panti Werda

    HLUN 2025, Khofifah Potong Tumpeng Bareng Lansia di Panti Werda

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-29, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berbaur dengan para lansia dalam suasana penuh kekeluargaan di Panti Werda Usia Anugerah Surabaya, Kamis (29/5/2025).

    Khofifah memotong tumpeng dan memberikan kepada lansia sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Tak lupa pula ia menyapa satu per satu lansia yang hadir sembari berswafoto bersama.

    Kemudian, Khofifah juga menyalurkan berbagai bantuan seperti bantuan sosial permakanan lansia dalam panti sebesar Rp155.125.000 untuk Panti Werda Usia Anugerah Surabaya, bantuan bedah kamar BUMD Jatim untuk 32 kamar sebesar masing-masing Rp2 juta, dan zakat produktif untuk 60 lansia produktif masing-masing Rp500 ribu.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak semua pihak untuk peduli terhadap kelompok rentan, dan ikut serta menciptakan ruang nyaman bagi lanjut usia (Lansia) di Jawa Timur.

    “Tanggal 29 Mei itu hari lansia. Tema hari ini adalah bahagiakan lansia, Indonesia sejahtera. Intinya, ayo lindungi dan bahagiakan lansia,” kata Khofifah.

    “Ada banyak lansia yang bisa tenang di masa tuanya, tetapi ada pula yang mengalami kesulitan karena kekurangan atau hidup sendiri. Untuk itulah, Pemprov Jatim hadir untuk menyentuh, merangkul dan menyapa melalui program PKH Plus bagi lansia yang merupakan kelompok rentan. Sekaligus menciptakan ruang nyaman untuk Lansia di Jatim,” imbuhnya.

    Selain bantuan panti, Khofifah juga membagikan bantuan bedah kamar dari BUMD Provinsi Jawa Timur kepada lansia lanjut usia senilai Rp2 juta per kamar, dengan total bantuan untuk 32 kamar.

    Fokus utama bantuan ini adalah memperbaiki kamar mandi, khususnya lantai yang rawan licin dan membahayakan keselamatan lansia.

    “Kamar mandi adalah area paling berisiko bagi lansia. Lantai licin bisa menyebabkan jatuh dan berujung cedera serius. Karena itu, perbaikan kamar mandi menjadi prioritas agar para lansia merasa lebih aman dan nyaman di panti,” ujar Khofifah.

    Penyerahan Bantuan Modal Usaha dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur kepada lansia produktif senilai Rp500 ribu per orang juga dibagikan dengan total bantuan untuk 60 orang.

    Bantuan kepada para lansia di hari lansia sebelumya telah dilakukan oleh Pemprov Jatim. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan berbagai rangkaian program kado lansia, yang digelar mulai 26-29 Mei 2025.

    Rangkaian kegiatan itu mulai dari sambang lansia, bedah kamar lansia, bantuan sosial, screening katarak, pijat refleksi, berbagi ratusan souvenir, bantuan modal usaha bagi pedagang lansia, hingga tiket gratis wisata pemandian air panas.

    “Untuk bedah kamar Lansia, kita siapkan 33 kamar di 14 kabupaten/kota, juga ada berbagi paket sembako. Jadi semuanya dirancang agar para lansia merasa dihargai, diperhatikan, dan tetap menjadi bagian penting dalam masyarakat,” kata Khofifah.

    Bahkan, bantuan bedah kamar lansia juga mendapat dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim senilai Rp32.000.000. Anggaran tersebut nantinya bakal diberikan kepada 16 lansia, masing-masing mendapat Rp2.000.000 untuk program bedah kamar lansia.

    “Kita ingin menyampaikan pesan kepada kita semua, bahwa menciptakan ruang nyaman untuk lansia tidak selalu memerlukan renovasi seluruh rumah dengan biaya besar. Cukup dengan memperbaiki kamar tidurnya, kita bisa memberikan ruang untuk mendukung pola hidup yang layak bagi lansia,” ungkap Khofifah.

    Perhatian Pemprov Jatim kepada Lansia juga dapat terlihat dari berbagai variasi Program Peduli Lansia di Jawa Timur. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, yang ditujukan bagi 50 ribu lansia tersebar di seluruh Jatim.

    Selain itu, terdapat pula program permakanan bagi lansia yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU), serta bantuan alat bantu mobilitas untuk mendukung aktivitas harian para lansia.

    Secara rinci, untuk tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan untuk menjamin perlindungan sosial bagi para lansia di Jatim mencapai Rp128.798.025.664. Jumlah itu dibagi menjadi tiga, Rp100.000.000.000 untuk program PKH Plus, Rp27.940.275.664 untuk tujuh UPT PSTW dan Rp857.750.000 untuk LKSLU.

    “Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah UPT lansia terbanyak di Indonesia. Ada tujuh UPT yang aktif memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi hampir 1.000 lansia terlantar,” beber Khofifah.

    Tidak hanya dengan Dinsos Jatim, Khofifah juga menggandeng elemen lainnya untuk memberikan pelayanan khusus kepada lansia. Salah satunya dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Para lansia akan mendapatkan tarif gratis berlaku untuk semua trayek Bus Trans Jatim pada Kamis (29/5/2025) melalui kegiatan Trans Jatim untuk Lansia Unggul dan Sejahtera (Tulus).

    “Selain Dinsos, kita juga ada program bersama Dishub Jatim, RSMM, BUMD Jatim, Baznas Jatim hingga stakeholder lainnya. Kita ingin mengajak seluruh pihak untuk bersama peduli dan menyayangi lansia-lansia kita,” jelasnya.

    “Bukan hanya yang bersifat CSR, kita bahkan bisa memberikan bantuan pemberdayaan bagi lansia yang ternyata masih berdaya dan semangat berkarya,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan, bahwa semua kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian tulus dan komitmen untuk terus melibatkan lansia dalam pembangunan sosial.

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi pengingat bahwa para lansia tetap memiliki tempat terhormat dan peran penting dalam masyarakat kita,” katanya.

    Menambah kemeriahan, Jawa Timur tahun ini juga dipercaya sebagai tuan rumah HLUN 2025 tingkat nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Puncak acara nasional digelar di Kabupaten Jember pada Sabtu (31/5/2025), dengan berbagai kegiatan seru dan bermanfaat.

    “Hari Lansia bukan soal usia, tapi soal penghargaan. Jawa Timur telah membuktikan bahwa menjadi tua bukan berarti dilupakan, justru semakin dihargai,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Bupati Sidoarjo Lepas Kloter Terakhir Jemaah Haji 2025

    Bupati Sidoarjo Lepas Kloter Terakhir Jemaah Haji 2025

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji Kabupaten Sidoarjo kloter 93 di Pendopo Sidoarjo. Kloter ini menjadi kloter terakhir dari total 97 kloter yang diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk musim haji tahun 2025.

    Sebanyak 308 jemaah tergabung dalam kloter 93, terdiri dari 132 laki-laki dan 176 perempuan. Jemaah termuda adalah Zaidah Maimunah berusia 19 tahun, sementara jemaah tertua adalah Qurani berusia 89 tahun.

    Dalam sambutannya, Bupati Subandi mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Ia berharap mereka bisa kembali ke tanah air dengan membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat.

    “Semoga para jemaah haji diberikan berkah kesehatan selama melaksanakan ibadah haji dan sehat kembali di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.

    H. Subandi juga menekankan pentingnya menjaga stamina dan pola makan selama menjalankan ibadah, mengingat suhu panas di Mekah membutuhkan kondisi fisik yang prima.

    “Jemaah haji saat ini adalah jemaah haji yang fisik. Sehingga menjaga kesehatan adalah faktor utama dalam menjalankan ibadah di tanah suci Mekah mengingat kondisi cuaca di Mekah saat ini panas. Konsumsi vitamin dan pola makan harus dijaga selama menjalankan ibadah,” terangnya.

    Ia pun menitipkan pesan moral kepada para jemaah untuk menjaga nama baik Kabupaten Sidoarjo dan Indonesia selama di Tanah Suci, serta memanjatkan doa bagi kemajuan dan keberkahan daerah.

    “Saya nitip kepada penjenengan untuk menjaga nama baik Sidoarjo maupun Indonesia. Dan saya juga nitip doa kepada panjenengan untuk Kabupaten Sidoarjo Thoyibatun Warobun Ghofur,” imbuhnya. [isa/beq]

  • 1 Hektare Lahan Pertanian di Kota Blitar Hilang dalam Setengah Tahun

    1 Hektare Lahan Pertanian di Kota Blitar Hilang dalam Setengah Tahun

    Blitar (beritajatim.com) – Luas lahan pertanian di Kota Blitar terus menyusut setiap tahunnya. Bahkan dalam setengah tahun ini saja, Kota Blitar telah kehilangan 1 hektare lahan pertanian.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Kabid Tanaman Pangan Hortikultura & Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian (DKPP) Kota Blitar, Dian Lukita Sari. Menurut Dian, sejak awal tahun hingga Mei ini, sudah ada 1 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi.

    “Dengan luas lahan yang berkurang ini tentu berpotensi pada turunnya produksi pertanian yang berisiko berkurangnya pasokan pangan di Kota Blitar,” ungkap Dian, Kamis (29/5/2025).

    Berdasarkan data DKPP Kota Blitar luas lahan pertanian di Bumi Bung Karno pada awal 2025 ini sebenarnya masih mencapai 980 hectare. Namun hanya berselang 5 bulan, lahan pertanian itu menyusut 1 hektare dan tinggal 979 hektare.

    Sebenarnya berkurangnya luas lahan pertanian ini terjadi setiap tahunnya. Bahkan tercatat pada tahun 2024 kemarin, luas lahan pertanian di Kota Blitar hilang seluas 4 hektare. Lahan seluas 4 hektare tersebut beralih fungsi menjadi bangunan dan infrastruktur.

    “Namun pada pertengahan tahun ini, tersisa sekitar 979 hektare atau berkurang 1 hektare,” tegasnya.

    Berkurangnya lahan pertanian ini tentu mengancam ketahanan pangan di Kota Blitar. Jika lahan pertanian terus menyusut bukan tidak mungkin Kota Blitar akan mengalami krisis pangan.

    “Berkurangnya luas lahan pertanian ini dikarenakan lahan yang alih fungsi, seperti adanya pembangunan infrastruktur baru maupun pemukiman,” ungkapnya.

    Kini DKPP Kota Blitar hanya bisa memberikan sosialisasi dan motivasi kepada para petani di Bumi Bung Karno agar tidak mudah menjual atau melepaskan lahan mereka. Para petani ini pun diminta untuk sebisa mungkin mempertahankan lahan sawah mereka.

    “Harapannya tidak ada lagi alih fungsi lahan dari persawahan menjadi sebuah pembangunan infrastruktur,” tandasnya. [owi/beq]

  • Seleksi Sekda Bondowoso Masuki Tahap Akhir, 3 Nama Sudah Diserahkan ke Bupati

    Seleksi Sekda Bondowoso Masuki Tahap Akhir, 3 Nama Sudah Diserahkan ke Bupati

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso kini memasuki tahap akhir. Panitia seleksi resmi menyerahkan tiga nama ASN terbaik kepada Bupati Abdul Hamid Wahid untuk dipilih sebagai Sekda definitif.

    Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. Ach. Halim Soebahar, MA., dalam pengumuman bernomor 11/PANSEL-JPTP-SEKDA/V/2025 tanggal 29 Mei 2025, menjelaskan bahwa tahapan seleksi makalah dan wawancara telah selesai dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

    Saat ini, proses tengah menunggu penerbitan persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Masih proses di Wasdal BKN, begitu alur perteknya,” ungkap Prof Halim saat dikonfirmasi BeritaJatim.com, Kamis (29/5/2025).

    Seleksi ini diikuti delapan peserta ASN yang sebelumnya lolos tahap administrasi, CAT, penulisan makalah, dan wawancara. Dari jumlah tersebut, tiga nama terbaik akhirnya direkomendasikan kepada Bupati Abdul Hamid Wahid.

    Peserta yang memenuhi syarat antara lain:

    Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bondowoso
    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo
    Dr. Hari Cahyono, S.T., M.M. – Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso
    Hendri Widotono, S.Pt., M.P. – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso
    Dr. Mohammad Imron, M.M.Kes. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Bondowoso
    Sholikin, S.Pd., S.H., M.Si. – Sekretaris DPRD Bondowoso
    Drs. Sigit Purnomo, M.M. – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso
    Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si. – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Setda Bondowoso

    Identitas tiga nama yang direkomendasikan masih dirahasiakan hingga proses pertek selesai. Setelah pertek diterbitkan, Bupati Abdul Hamid Wahid akan menentukan satu nama untuk diangkat sebagai Sekda definitif Kabupaten Bondowoso. [awi/beq]

  • Wali Kota Mojokerto Dukung Kreativitas Anak Usia Dini Lewat Gelar Kreativitas PAUD se-Jatim

    Wali Kota Mojokerto Dukung Kreativitas Anak Usia Dini Lewat Gelar Kreativitas PAUD se-Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan pentingnya menumbuhkan kreativitas anak sejak usia dini sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Hal itu ia sampaikan saat melepas kontingen Kota Mojokerto untuk mengikuti ajang Gelar Kreativitas PAUD se-Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Kamis (29/5/2025).

    Dalam apel pemberangkatan yang berlangsung di halaman Rumah Rakyat, Ning Ita—sapaan akrabnya—mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat membersamai anak-anak dalam kegiatan positif tersebut. Ia menyebut ajang ini sebagai wadah ekspresi sekaligus pengembangan potensi anak-anak Kota Mojokerto.

    “Kita bersyukur bisa bersama-sama menghadiri apel pemberangkatan siswa-siswi TK Muslimat se-Kota Mojokerto untuk mengikuti Gelar Kreativitas PAUD se-Jawa Timur di Surabaya. Kita berharap kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dan perlindungan Allah SWT,” ungkapnya.

    Ning Ita menambahkan bahwa tantangan masa depan tidak hanya menuntut kecerdasan akademik, tetapi juga kemampuan dalam hal kreativitas dan keterampilan non-akademik.

    “Melalui Gelar Kreativitas PAUD tahun 2025 ini, anak-anak kita mendapatkan ruang untuk menampilkan potensi dan bakat yang mereka miliki. Karena tuntutan zaman hari ini bukan hanya sekadar kecerdasan akademis, tetapi juga kreativitas, inovasi, dan keterampilan lainnya,” jelasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya peran tenaga pendidik dan organisasi seperti Muslimat NU dalam mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Pemerintah Kota Mojokerto, menurutnya, berkomitmen mendukung penuh berbagai inisiatif demi mencetak generasi emas 2045.

    “Kami sangat bangga apabila anak-anak kita dapat melahirkan prestasi-prestasi yang mengharumkan nama Muslimat NU. Lebih dari itu, kami berharap mereka tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang siap menggapai Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Menutup sambutannya, Ning Ita menyampaikan apresiasi kepada para guru, kepala sekolah, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendampingi perkembangan anak usia dini.

    “Selamat dan sukses untuk anak-anak semua. Semoga perjalanannya lancar, membawa kebanggaan, dan kembali ke rumah dengan selamat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kontingen dari Kota Mojokerto akan berlaga dalam berbagai kategori lomba seperti Pildacil, menari, menyanyi, dan tahfidz. [tin/beq]

  • Wakil Ketua DPRD Nilai 100 Hari Kerja Bupati Jombang Sudah Tepat, Tapi Perlu Penguatan Program

    Wakil Ketua DPRD Nilai 100 Hari Kerja Bupati Jombang Sudah Tepat, Tapi Perlu Penguatan Program

    Jombang (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja 100 hari pertama Bupati H Warsubi dan Wakil Bupati H Salmanudin Yazid.

    Politisi yang akrab disapa Della itu menilai bahwa langkah-langkah awal pemerintahan baru ini sudah menunjukkan arah yang konkret dalam menjawab berbagai tantangan strategis di Kabupaten Jombang.

    “Abah Bupati dan Gus Wabup ke depan dalam menjalankan kebijakan atau program kerja, implementasinya harus tetap terintegrasi dengan visi misi yang diusung ketika masa kampanye,” ungkap Della, Kamis (29/5/2025).

    Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Jombang ini, masa 100 hari kerja adalah fase penting untuk menunjukkan arah pemerintahan. Ia menilai bahwa masyarakat berhak melihat dan merasakan secara langsung hasil dari janji-janji politik yang dulu disampaikan saat kampanye.

    “Abah Bupati dan Gus Wabup harus melakukan yang terbaik dalam merealisasikan janji politiknya. 100 hari pertama adalah momen penting untuk menunjukkan arah dan komitmen pemerintahan baru. Sehingga masyarakat harus bisa merasakan langsung kebijakan-kebijakan yang dijalankan,” lanutnya.

    Della juga menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya kebijakan pemerintah daerah. Ia menyebutkan beberapa program yang menjadi perhatian, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur desa, serta program beasiswa gratis.

    “Kami tentu saja akan melakukan cek ricek terkait implementasi program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur desa, atau beasiswa gratis yang merupakan program unggulan Abah Bupati bisa benar-benar menyentuh masyarakat,” tambahnya.

    Ia menyoroti pula pentingnya desain yang matang dalam pelaksanaan pelatihan kerja. Menurutnya, program tersebut harus berbasis pada kebutuhan industri agar efektif mencetak wirausaha baru sesuai dengan visi misi pemerintah.

    “Jika sinergi berjalan, baik dari program Bapak Asuh-Anak Asuh ataupun dinas terkait hingga sasaran pelatihan, maka harapannya akan muncul wirausaha-wirausaha baru dan terwujudnya program 1 dusun, 1 wirausaha seperti janji politik Abah Bupati dan Gus Wabup selama masa kampanye,” terangnya.

    Della mengapresiasi keterbukaan pemerintahan Warsubi-Salman terhadap kritik dan masukan publik. Ia berharap sikap tersebut terus dijaga selama lima tahun masa jabatan mereka.

    “Akan bagus jika pemerintah mendengar kritik yang membangun. Itu membuat kita lebih aware, lebih waspada. Sejauh ini pemerintahan abah dan gus Wabup cukup kooperatif. Semoga hingga 5 tahun ke depan sikap terhadap kritik ini dipertahankan,” pungkasnya. [suf]

  • Pemerintah Wajib Jalankan Putusan MK soal Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta

    Pemerintah Wajib Jalankan Putusan MK soal Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta

    Jakarta (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan.

    “Pemerintah pusat maupun daerah wajib melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, Kamis (29/5/2025).

    Lalu Ari, sapaan akrabnya, menilai putusan tersebut merupakan langkah progresif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dasar di Indonesia. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mendukung implementasi kebijakan ini guna menjamin hak pendidikan bagi semua anak tanpa memandang kondisi ekonomi.

    “Putusan MK ini merupakan langkah progresif dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi,” ujarnya.

    Putusan MK ini mengubah Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang sebelumnya hanya mewajibkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri. Kini, kewajiban itu diperluas hingga sekolah swasta yang melayani masyarakat kurang mampu.

    Gugatan uji materi ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama tiga ibu rumah tangga: Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Mereka menyoroti ketimpangan akses akibat daya tampung terbatas di sekolah negeri yang membuat sebagian siswa harus masuk sekolah swasta dengan biaya tinggi.

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan UUD 1945. MK menegaskan, negara wajib menjamin tidak ada peserta didik yang terhambat mengakses pendidikan dasar karena alasan ekonomi atau keterbatasan fasilitas pendidikan. [hen/beq]

  • Jangan Sedih Tak Lolos SMA/SMK Negeri, Pemprov Jatim Kucurkan Beasiswa

    Jangan Sedih Tak Lolos SMA/SMK Negeri, Pemprov Jatim Kucurkan Beasiswa

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim berkolaborasi dengan SMA dan SMK Swasta di Jawa Timur dalam pemberian kuota beasiswa penuh dan biaya terjangkau terus meningkat.

    Dari semula 56.647 siswa, kini berdasarkan data terakhir UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Jatim, meningkat menjadi 72.841 beasiswa penuh dan pendidikan terjangkau untuk calon siswa siswi SMA/SMK Swasta di Jawa Timur.

    Rinciannya, beasiswa penuh disediakan dengan kuota sebanyak 12.650 siswa dari SMA swasta dan kuota sebanyak 19.912 siswa dari SMK swasta.

    Selanjutnya, untuk pendidikan terjangkau disediakan dengan kuota 11.486 siswa untuk SMA swasta dan kuota 28.793 siswa SMK swasta. Jumlah ini tersebar di 1.156 lembaga dari total 2.936 lembaga swasta di 38 kab/kota di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah kerja sama yang kami jalin dengan sekolah swasta berjalan lancar dan terus meningkat. Ini melampaui target kami. Dari yang semula kami targetkan kuota sebesar 30 ribu. Meningkat menjadi 56.647 dan sekarang bertambah 28,59 persen menjadi 72.841,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis (29/5/2025).

    Dia mengatakan, pemberian beasiswa pendidikan ini tidak akan terealisasi tanpa kolaborasi dan dukungan satuan pendidikan swasta yang telah mendukung dan mewujudkan kerja sama ini.

    Dengan kolaborasi ini, lulusan SMP yang tidak lolos dalam SPMB SMA/SMK negeri di Jawa Timur bisa tetap sekolah tanpa beban biaya yang besar. Hal ini dilakukan sebagai komitmen mewujudkan Jatim Cerdas untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak, serta menekan angka putus sekolah.

    “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada lembaga swasta yang telah berkolaborasi dengan kami untuk memberikan pelayanan pendidikan dan bersama mencerdaskan anak-anak kita,” terang Khofifah.

    Dalam program ini, Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp 1 juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA/SMK Negeri. Syaratnya, mereka melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Itu termasuk tidak menerima PIP.

    “Pada Hardiknas lalu, kami sudah sampaikan bahwa setiap kabupaten/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh/pekerja dengan total anggaran Rp 5,7 miliar,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga memberikan apresiasi untuk wilayah Bangkalan, Pacitan, dan Sampang. Di mana seluruh sekolah swasta di wilayah ini menyediakan beasiswa penuh dan potongan beasiswa.

    Disebutkan Khofifah, tahun ini banyak terobosan yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Dindik Jatim dalam SPMB 2025. Di antaranya penggunaan AI (Artificial Intellegence) dalam sistem SPMB 2025. Di mana sistem tersebut akan membantu informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait SPMB SMA/SMK negeri selama 24 jam nonstop.

    “Terima kasih kepada seluruh jajaran Dindik Jatim atas kerja kerasnya dalam mewujudkan SPMB 2025 Jawa Timur yang berlangsung dengan baik, lancar, adil dan transparan,” ucap Khofifah.

    “Berbagai kolaborasi dengan seluruh SMA/SMK Swasta ini merupakan upaya kita bersama untuk mengakomodir anak-anak yang tidak lolos dalam SPMB. Saya pesankan jangan sampai ada anak Jawa Timur yang putus sekolah,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Dirut PJT I Ingin Predikat Badan Publik Informatif Dipertahankan

    Dirut PJT I Ingin Predikat Badan Publik Informatif Dipertahankan

    Malang (beritajatim.com) – Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) I Fahmi Hidayat ingin lembaga yang dia pimpin terus menjaga Keterbukaan Informasi Publik (KIP). BUMN pengelola sumber daya air tersebut pada tahun 2024 telah mendapat predikat badan publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Fahmi ingin catatan itu dipertahankan.

    “Pada monev KIP 2024, PJT I meraih Predikat Informatif dengan nilai 97,67. Capaian itu bukanlah akhir dari perjalanan perusahaan atas pemenuhan atas KIP. Ke depan, PJT I sebagai badan publik dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan informasi publik,” ujar Fahmi Hidayat.

    Alasan mempertahankan KIP karena masyarakat menuntut adanya keterbukaan, serta akurasi informasi di era digital. Bahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka menggelar Sosialisai KIP dengan menghadirkan Komisioner Informasi Pusat, Samrohtun Najah Ismail.

    “Kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk menyegarkan kembali pemahaman seluruh insan PJT I baik di Kantor Pusat hingga Divisi atas regulasi, prosedur, serta standar pelayanan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Fahmi.

    Fahmi menuturkan, sosialisasi KIP juga menjadi komitmen perusahaan untuk dapat memberikan layanan informasi terbaik baik bagi publik yang mudah, cepat, serta efisien.

    “Sosialisasi ini menjadi komitmen berkelanjutan PJT I dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang profesional,” ujar Fahmi.

    Sementara itu, Komisioner Informasi Pusat, Samrohtun Najah Ismail mengatakan bahwa KIP telah diatur dalam Undang-Undang untuk itu perlu dibentuk struktur PPID dari Pusat hingga ke Divisi. Selain itu, ia meminta PJT I sebagai Badan Publik untuk terus partisipasi, berperan aktif, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan pelayanan informasi.

    “Informasi adalah hak semua pihak. Namun juga perlu adanya untuk tetap membuat SOP implementasi hal dimaksud di perusahaan. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat semakin meningkatkan layanan informasi sebagai Badan Publik utamanya PJT I,” ujar Samrohtun. (luc/ian)