Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Situbondo Ngeri Melihat Jalan Sebuah Dusun di Curahtatal

    Bupati Situbondo Ngeri Melihat Jalan Sebuah Dusun di Curahtatal

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo prihatin melihat kondisi infrastruktur jalan di sejumlah lokasi di Kabupaten Situbodo, Jawa Timur. Efisiensi anggaran diarahkan untuk pembenahan infrasturktur selain kesehatan.

    “Misalnya ada satu dusun di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, yang sejak Indonesia merdeka sampai sekarang belum pernah tersentuh aspal. Saya sudah ke sana, dan itu sangat mengerikan. Tidak layak disebut jalan,” kata Rio, Jumat (30/5/2025).

    Pemerintah Kabupaten Situbondo akan membangun jalan di sana sepanjang 9-10 kilometer, termasuk jalan dari Telaga ke Kacep dan Kacep ke Taman Dadar. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3,9 miliar.

    Selain di Curahtatal, Pemkab Situbondo juga membangun infrastruktur jalan di Kecamatan Jati Banteng. “Banyak yang sudah kami masukkan daftar infrastruktur yang harus dibangun, Sumberargo misalnya di Alas Tengah belum pernah tersentuh aspal,” kata Rio.

    Anggaran infrastruktur ini berasal dari pemangkasan sejumlah pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sejumlah anggaran kegiatan seremonial dan sosialisasi dipangkas dan digunakan untuk infrastruktur dan kesehatan.

    Rio memperkirakan dibutuhkan Rp 65 miliar untuk infrastruktur dan Rp 60 miliar untuk Universal Health Coverage (UHC). “Kalau infrastruktur bagus ekonomi bisa berjalan, pelayanan pendidikan, kesehatan juga berjalan,” katanya.

    “Fokus di infrastruktur jalan. Program Berantas (Berobat Gratis Tanpa Batas) sudah dapat anggarannya. Tinggal yang infrastruktur,” kata Rio.

    Rio mengingatkan bahwa kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. “Ujungnya pasti kepada pengurangan kemiskinan,” katanya.

    Rio mencontohkan komoditas jahe di Curahtatal yang dijual dengan harga murah. “Kalai sudah ada jalan, saya yakin mereka akan lebih produktif lagi, dan harapannya jahe itu bisa menopang ekonomi masyarakat di situ,” katanya.

    Pembangunan jalan juga akan mempermudah pasokan air bersih. “Air, di situ kan sulit. Ya mau bagaimana wong tidak ada sumber mata air. Sementara kiriman dari bawah juga terkendala dengan jalan rusak,” kata Rio. [wir]

  • Jalin Kerjasama dengan Provinsi dan Kementerian, 2 Ribu Hektar Tambak di Kalanganyar Akan Dimanfaatkan

    Jalin Kerjasama dengan Provinsi dan Kementerian, 2 Ribu Hektar Tambak di Kalanganyar Akan Dimanfaatkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi berupaya mengembalikan 2 ribu hektar tambak Desa Kalanganyar yang telah tenggelam. Bupati bersama Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo serta Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono meninjau lokasi, Jumat (30/5/2025).

    Para rombongan menuju lokasi dengan menggunakan tiga perahu. Hampir satu jam perjalanan dari sungai Kalitikung hingga muara Curah Ombo untuk melihat lebih langsung kondisi ribuan hektar tambak yang telah hilang tersebut.

    “Kita telah mitigasi, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan tambak ini lagi, tidak menjadi laut seperti ini,”ucap Bupati Sidoarjo H. Subandi usai meninjau lokasi.

    Bupati khawatir jika kondisi tersebut terus dibiarkan. Potensi tergerusnya tanggul-tanggul tambak lainnya akibat gelombang laut akan terjadi. Tanggul-tanggul tambak lainnya akan terkikis sedikit demi sedikit jika kondisi tersebut tidak segera tertangani. Untuk itu ia minta bantuan Gubernur Jawa Timur untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Kita mengharapkan bantuan bersama Gubernur, bupati Sidoarjo bersama-sama menyelesaikan persoalan tambak yang sudah sepuluh tahun belum selesai,” terangnya.

    H. Subandi menjelaskan Pemkab Sidoarjo akan menyiapkan alat berat excavator PC 250 amphibi untuk membuat kembali tanggul-tanggul tambak. Satu alat berat tersebut akan disiapkannya lewat Perubahan Anggaran keuangan/PAK Sidoarjo besok. Ia berharap Provinsi Jawa Timur juga membantu menyediakan alat berat seperti ini. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    “Mudah-mudahan nanti dari provinsi juga membantu kita bahu-membahu menyelesaikan tambak yang seperti ini, kita juga akan berkoordinasi dengan kementerian,” harapnya.

    Seperti diketahui, 10 tahun lalu tanggul-tanggul tambak Kalanganyar itu jebol karena banjir rob. Kondisi alam itu tidak bisa dicegah. Para petani tambak Desa Kalanganyar hanya bisa pasrah melihat tambaknya telah tenggelam. (isa/kun)

  • Taruna yang Dampingi Prabowo Bertemu Presiden Prancis Ternyata Berasal dari Blitar

    Taruna yang Dampingi Prabowo Bertemu Presiden Prancis Ternyata Berasal dari Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Mohammad Trijanto tak pernah membayangkan anaknya Muhammad Bintang Revolusi bisa mendampingi Presiden Prabowo Subianto yang bertemu dengan Presiden Prancis Macron di Akademi Militer Magelang.

    Trijanto tak bisa menyembunyikan rasa bangga sekaligus haru, saat melihat putranya bisa duduk mendampingi dua pemimpin negara.

    Muhammad Bintang Revolusi sendiri merupakan taruna Akmil TK IV tahun 2024. Setelah menjalani pendidikan militer, pemuda kelahiran 7 Juni 2021 itu keluar sebagai taruna terbaik Akmil TK IV tahun 2024, bersama 2 rekannya yakni Muhammad Farhat Firdaus dan Gede Agung Yuda Mahardika.

    Berkat prestasinya tersebut, Muhammad Bintang Revolusi pun ditunjuk untuk duduk disamping Prabowo Subianto yang sedang bertemu dengan Presiden Prancis.

    Momen itu itu pun tak akan dilupakan oleh Mohammad Trijanto yang menjadi orang tua dari Sermatutar Muhammad Bintang Revolusi.

    “Sebagai orang tua, saya hanya bisa mengucap syukur dan rasa haru yang mendalam. Apa yang dicapai oleh Bintang bukan semata-mata hasil dari kepandaiannya sendiri, melainkan buah dari tempaan disiplin, dedikasi, dan doa yang tak pernah putus,” ucap Mohammad Trijanto, Jumat (30/05/2025).

    Bintang Revolusi sendiri sejak kecil memang sudah diberikan pendidikan tentang kepemimpinan oleh sang ayah Mohammad Trijanto. Bintang telah dibekali orang tuanya tentang makna kepemimpinan dan keberanian serta kejujuran.

    Kini ketika Bintang Revolusi telah tumbuh dan menjadi taruna terbaik, Mohammad Trijanto hanya bisa tersenyum bangga sembari terus mendoakan langkahnya. Ia berharap Sermatutar Muhammad Bintang Revoluasi bisa menjadi pemimpin bangsa ini.

    “Kami tanamkan sejak kecil bahwa menjadi pemimpin itu bukan soal duduk di depan, tetapi soal keberanian untuk bertanggung jawab dan kesanggupan untuk melayani. Maka ketika saya melihat anak saya duduk di sisi Presiden Prabowo di momen yang juga dihadiri oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron saya tidak melihat hanya posisi atau prestise, tapi makna tanggung jawab sejarah yang sedang dipikul oleh generasi baru,” tegasnya.

    Sebagai orang tua, Mohammad Trijanto terbilang sukses mendidik anak-anaknya. Selain Bintang Revolusi, anak kedua Muhammad Trijanto yakni Mohammad Galang Satria Dijagad kini juga telah mengikuti jejak sang kakak.

    Mohammad Galang Satria Dijagad kini telah diterima di SMA Taruna Nusantara Magelang (TN 36). Langkah Galang Satria ini juga sama persis dengan sang kakak yakni Bintang Revolusi yang dulunya sebelum masuk Taruna Akmil juga menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang.

    “Sebagai orang tua dari taruna, momen itu adalah simbol bahwa tongkat estafet kepemimpinan bangsa telah mulai berpindah. Bintang, dan para taruna lainnya, adalah cermin harapan Indonesia di masa depan. Duduk di samping pemimpin bangsa bukan hanya sebuah kebanggaan, tapi juga pesan sunyi, bahwa kelak merekalah yang harus menjaga kehormatan, martabat, dan kedaulatan negeri ini,” tandasnya. (Owi/ted)

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Bersambung): Raihan Kursi DPR RI Naik 150 Persen di Pemilu 2024

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Bersambung): Raihan Kursi DPR RI Naik 150 Persen di Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir, tumbuh, dan berkembang pasca-reformasi 1998. Awal berdiri dan masuk ke gelanggang politik nasional, PKS bernama Partai Keadilan (PK) di Pemilu 1999. PK tak lolos parliementary threshold (PT). PK berubah menjadi PKS dan lolos ke parlemen berdasar hasil Pemilu 2004, pemilu kedua setelah Reformasi 1998.

    Hanya sekali PKS tak mendapatkan kursi di DPR RI, yakni hasil Pemilu 1999. Setelah itu, baik di Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024, partai yang memiliki relasi historis, kultural, dan sosial dengan pemilih Islam Modernis ini mampu lolos PT. Bisa menempatkan politikusnya di kursi DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Partai ini sempat selama 10 tahun berada di luar ring kekuasaan, tepatnya era Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode, 2014-2019 dan 2019-2024.

    Bagaimana potret PKS di tlatah politik Jatim? Jatim selama ini dikenal sebagai kawasan politik yang secara historis, kultural, dan sosiologis dekat dengan kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme (PNI dan PDIP). Tak gampang bagi PKS bisa mengais ceruk suara di Jatim. Sejak Pemilu 1955 hingga 2024, wilayah politik ini dikenal sebagai basis tradisional partai yang dekat dengan NU dan partai yang punya jalinan historis kuat serta erat dengan PNI.

    “Kita mesti kerja keras dan terus menjalin silaturahmi dengan berbagai kalangan di Jatim, termasuk dengan komunitas kiai dan pondok pesantren,” kata Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan saat bersilaturahmi ke kantor beritajatim.com, Jalan Kutisari IX No.2 Wonocolo, Kota Surabaya beberapa waktu lalu.

    Di ranah politik Jatim, PKS tak berada di posisi bawah. Tepatnya ranking partai ini di Jatim adalah tengah bawah. Merujuk hasil Pileg 2024, PKS Jatim mampu menempatkan 5 kader terbaiknya duduk di kursi DPRD Jatim.

    PKS mampu merebut 5 kursi DPRD Jatim dari lima daerah pemilihan (Dapil) berbeda: masing-masing satu kursi dari Dapil Kota Surabaya, Dapil Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, Dapil Kabupaten Ngawi,Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Trenggalek, Dapil Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, serta Dapil Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

    “Di Pileg 2024, untuk kursi DPR RI dapat lima kursi dibanding Pileg 2019 dengan dua kursi. Jadi, terjadi kenaikan 150 persen untuk kursi DPR RI,” tegas Irwan, politikus kelahiran Kabupaten Karawang, Jabar dan alumni Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

    Pada Pileg 2024, raihan suara PKS Jatim untuk kursi DPR RI mengalami kenaikan hampir 300 ribu suara. Pada Pileg 2019 untuk DPR RI, PKS merebut 858.316 suara, sedangkan di Pileg 2024 untuk DPR RI dengan 1.129.997 suara. “Lumayan kenaikan suaranya, sehingga logis kursi kita naik dari dua menjadi lima kursi,” ungkapnya.

    Tak hanya suara untuk DPR RI, pada Pileg 2024, PKS Jatim membubuhkan perkembangan capaian positif suara untuk DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi. Untuk suara DPRD kabupaten/kota se-Jatim naik menjadi 1.426.834 suara (Pileg 2024) dari sebelumnya 1.363.197 suara (Pileg 2019). Sedangkan untuk suara DPRD provinsi dari 995.390 suara (Pileg 2019) menjadi 1.307.657 suara (Pileg 2024).

    “Total kursi PKS di DPRD kabupaten/kota di seluruh Jatim sebanyak 104 kursi, sedangkan kursi PKS di DPRD Jatim sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding 2019 dengan 4 kursi. Kendati terjadi banyak kenaikan suara dibanding Pileg 2019, PKS hanya tambah satu kursi di DPRD Jatim. Hal itu terjadi karena perubahan dapil,” tegas Irwan Setiawan. [air/bersambung]

  • Fraksi PDIP Soroti Tingginya Perkawinan Anak dan Kemiskinan Ekstrem di Jatim

    Fraksi PDIP Soroti Tingginya Perkawinan Anak dan Kemiskinan Ekstrem di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Indriani Yulia Mariska, menyoroti dua persoalan serius yang masih membayangi pembangunan sosial di Jawa Timur: tingginya angka perkawinan anak dan kemiskinan ekstrem. Ia menilai kedua isu tersebut menyangkut masa depan generasi muda dan efektivitas kebijakan daerah.

    “Kasus perkawinan anak masih tetap tinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama bahwa angka Dispensasi Kawin Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 15.095, tahun 2023 sebesar 12.334 dan tahun 2024 sebanyak 8.753,” kata Indriani saat dikonfirmasi, Jumat (30/5/2025).

    Meskipun angka dispensasi kawin menunjukkan tren menurun, Indriani menyatakan bahwa jumlah tersebut tetap mengkhawatirkan dan mencerminkan adanya persoalan struktural dalam masyarakat. Ia juga menekankan bahwa data tersebut hanya mencerminkan fenomena yang tercatat secara resmi.

    “Data tersebut merupakan data formal yang tercatat pada Pengadilan Tinggi Agama. Namun perkawinan anak yang tidak melalui dispensasi kawin justru lebih banyak di tengah masyarakat,” tegasnya.

    Indriani menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini memerlukan pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, dan tokoh masyarakat.

    “Hal ini berarti kasus perkawinan anak menjadi permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang harus disinergikan dengan instansi terkait dan masyarakat,” tandasnya.

    Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kemiskinan ekstrem yang dinilai masih menjadi tantangan utama di Jatim. Data menunjukkan, per September 2024 persentase penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 9,56 persen, turun 0,23 persen dibandingkan Maret 2024.

    “Persentase penduduk miskin hingga September 2024 mengalami penurunan menjadi 9,56 persen, turun sebesar 0,23 persen dibandingkan Maret 2024. Ini masih belum maksimal sehingga perlu digenjot lagi penurunannya,” ungkap Indriani.

    Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat strategi intervensi terpadu, terutama di daerah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

    “Upaya ekstra masih dibutuhkan, terutama di wilayah dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan mensinergikan kerja dan anggaran lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/beq]

    Fraksi PDIP DPRD Jatim soroti tingginya angka perkawinan anak dan kemiskinan ekstrem, desak Pemprov lakukan intervensi lintas sektor.

  • Wali Kota Malang Puji Kinerja Perangkat Daerah Usai Raih WTP 14 Kali Beruntun

    Wali Kota Malang Puji Kinerja Perangkat Daerah Usai Raih WTP 14 Kali Beruntun

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menerima langsung penghargaan atas pencapaian dan prestasi penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI di Kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur pada Selasa (27/5/2025) kemarin.

    Direktur pengelolaan pemeriksaan VI sekaligus pelaksana harian Kepala BPK perwakilan propinsi Jawa Timur Ayub Amali menyerahkan LHP LKPD ini kepada Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Timur. Untuk, Kota Malang menjadi salah satu dari 14 kabupaten atau kota yang berhasil membawa pulang predikat WTP. Prestasi ini menjadi catatan mulus karena ke 14 kalinya bagi Pemerintah Kota Malang.

    “Syukur Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengulang prestasi tahun sebelumnya dan ini sudah berturut-turut kita mendapat penilaian WTP, saya berterimakasih dan ini tidak lepas dari kolaborasi semuanya, perangkat daerah dan juga DPRD, ini menjadi kombinasi yang mbois,” ujar Wahyu, Kamis, 29 Mei 2025.

    Wahyu mengatakan raihan ini menjadi semangat dan modal positif dalam mensukseskan program-program yang dicanangkannya selama menahkodai Pemerintah Kota Malang 5 tahun ke depan. Semuanya telah terangkum dalam 5 program unggulan dan 10 dasa Bhakti.

    Wahyu bertekad akan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Malang dan memberikan nilai positif bagi masyarakat Kota Malang. Wahyu juga akan terus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder agar prestasi yang didapat dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

    “Nah, ini menjadi semangat, jadi pelecut untuk terus bekerja, berkarya mensukseskan program yang sudah saya tetapkan bersama mas Wawali. Tentu harapannya kualitas kinerja yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat, jadi saya berpesan mari terus kita tingkatkan, kita pertahankan tentu dengan kolaborasi yang sudah kita bangun bersama,” kata Wahyu.

    Wahyu juga menyampaikan rasa terimakasih nya kepada masyarakat Kota Malang atas dukungan yang diberikan bagi Pemerintah Kota Malang. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar kinerja Pemerintah Kota Malang terus meningkat kedepannya.

    “Saya juga ingin berterimakasih kepada masyarakat Kota Malang, ini (WTP) adalah keberhasilan kita semua, hasil kolaborasi kita semua, terimakasih sekali lagi saya mengajak masyarakat terus berperan aktif mensukseskan program-program agar kita semua lebih mbois lagi,” ujarnya. (luc/kun)

  • Ekonomi Lesu, DPRD Jatim Ajak Mahasiswa Jadi Motor UMKM dan Koperasi

    Ekonomi Lesu, DPRD Jatim Ajak Mahasiswa Jadi Motor UMKM dan Koperasi

    Tuban (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar Sosialisasi UMKM dan Koperasi di kampus Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama (IIKNU) Tuban, Kamis (29/05/2025).

    Anggota DPRD Provinsi Jatim, Ony Setiawan mengatakan bahwa ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu adanya upaya menggugah peran pemuda dalam hal tersebut. “Orientasinya ke UMKM dan Koperasi, sehingga peran pemuda menjadi motor penggeraknya,” ujar Ony Setiawan.

    Pria yang akrab disapa Ony ini juga menjelaskan, bahwa daya beli saat ini menurun. Ia berharap dengan semangat perjuangan anak muda saat ini bisa menjadi motor penggerak dalam perekonomian.
    “Mereka itu kan lebih update, ketimbang kita-kita ini, mereka bisa lebih berinovasi,” imbuhnya.

    Adapun kegiatan seperti ini rutin dilakukan, mengingat ketertarikan pemuda di UMKM dan Koperasi lebih banyak. Pihaknya akan menindak lanjuti dengan membuat pelatihan manajemen wirausaha.

    Sementara itu, Rektor IIKNU Tuban Dr. H. Miftahul Munir memberikan apresiasi terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan kegiatan ini untuk para mahasiswa. “Di kampus kami ada koperasi mahasiswa, tentu ini melatih kemandirian mereka,” tutur Munir sapanya.

    Selain itu, pada hari minggu saat Car Free Day, mahasiswa praktik berwirausaha. Selain menjadi perawat, bidan atau tenaga kesehatan, outputnya mereka nanti bisa berwirausaha dan membuka peluang kerja. [dya/kun]

  • Pemkot Kediri Siapkan BOSDA Rp 15,5 Miliar di 2025, Fokus Pendidikan Gratis dan Tanpa Pungutan

    Pemkot Kediri Siapkan BOSDA Rp 15,5 Miliar di 2025, Fokus Pendidikan Gratis dan Tanpa Pungutan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) sebesar Rp 7.796.280.000 untuk enam bulan pertama tahun 2025. Rincian anggaran tersebut mencakup TK sebesar Rp 395.460.000, KB/SPS/TPA Rp 186.840.000, SD Negeri Rp 2.097.720.000, SD Swasta Rp 856.560.000, SMP Negeri Rp 2.860.500.000, dan SMP Swasta Rp 1.399.200.000.

    Mulai tahun depan, Pemkot Kediri berencana menaikkan alokasi BOSDA menjadi Rp 15.592.560.000 untuk 12 bulan anggaran. Program ini menjadi salah satu prioritas utama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Qowimuddin Thoha dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.

    “Dana BOSDA ini dapat digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana pembelajaran di sekolah, meningkatkan digitalisasi dan literasi sekolah, serta untuk kegiatan minat dan bakat peserta didik,” ujar Vinanda, yang akrab disapa Mbak Wali.

    Dana BOSDA berasal dari Pemerintah Kota Kediri sebagai pelengkap dan penguat atas alokasi dana BOS dari pemerintah pusat. Penggunaan dana ini dapat mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang belum tercakup oleh BOS Reguler.

    Mbak Wali menegaskan bahwa pengelolaan dana BOSDA harus dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. “Dana BOSDA dilarang untuk membiayai kegiatan yang sudah dibiayai oleh BOS Pusat atau sumber dana lainnya (double accounting), serta membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah atau memerlukan biaya besar,” ungkapnya.

    Vinanda berharap BOSDA dapat menjadi solusi nyata untuk meringankan beban masyarakat serta mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas di Kota Kediri. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi pungutan biaya pendidikan kepada siswa, terutama bagi keluarga kurang mampu, serta ijazah yang tertahan di sekolah swasta.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menyatakan bahwa penyaluran BOSDA dilakukan dua kali dalam setahun, yakni tahap I pada Maret–April dan tahap II pada Juli–Agustus. Untuk tahun ini, pencairan direncanakan berlangsung pada Agustus melalui rekening sekolah atas nama institusi, bukan atas nama pribadi atau rekening BOS pusat.

    “Untuk Tahun 2025, rencana dicairkan pada bulan Agustus, melalui rekening sekolah atas nama sekolah, bukan rekening BOS Pusat atau atas nama pribadi,” jelas Anang. [nm/kun]

  • Dispertan Banyuwangi Gencar Periksa Hewan Kurban: Stok Aman, Kualitas Terjamin

    Dispertan Banyuwangi Gencar Periksa Hewan Kurban: Stok Aman, Kualitas Terjamin

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, Dinas Pertanian (Dispertan) Banyuwangi terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang musiman di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

    Plt Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi Ilham Juanda mengatakan, pemeriksaan dilakukan serentak di seluruh kecamatan.

    “Hari ini juga kita lakukan serempak juga se-Kabupaten Banyuwangi. Termasuk yang kita lakukan pemeriksaan di pedagang musiman yang berada di sekitar Kecamatan Kota dan Kecamatan Giri,” kata Ilham.

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dispertan Banyuwangi, drh Nanang Sugiharto mrnambahkan pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan antemortem, yaitu pengecekan kondisi hewan sebelum dipotong. Hal ini dilakukan untuk memastikan hewan dalam keadaan sehat.

    “Artinya ternak yang dijual oleh pedagang sudah diperiksa kesehatannya, sesuai syariat Islam juga. Biar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika membeli,” jelas Nanang.

    Nanang menyebut, saat pemeriksaan di salah satu lapak milik M. Naseh di Jalan Kepiting, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, petugas menemukan 70 ekor kambing dan 20 ekor domba dalam kondisi sehat, tanpa gejala penyakit menular.

    Dispertan juga menyarankan seluruh pedagang untuk menjaga kebersihan kandang dengan penyemprotan disinfektan. Tujuannya agar tidak menimbulkan bau yang mengganggu warga.

    “Kita sarankan juga biar tidak mengganggu lingkungan disemprot pakai antibiotik, pakai desinfektan. Kita berikan desinfektannya. Karena hari ini masih ada penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ya, biar tidak menular ke ternak,” tambah Nanang.

    Dia juga memastikan bahwa ketersediaan stok hewan kurban di Banyuwangi dalam kondisi aman. Untuk sapi, tercatat surplus sekitar 1.200 ekor. Sementara untuk domba, terdapat kelebihan antara 2.000 hingga 5.000 ekor, berdasarkan kebutuhan kurban tahun sebelumnya. [kun]

  • Bekupon di TPU Rangkah Dibongkar, DPRD Surabaya: Jangan Cuma Sekali, Awasi Terus!

    Bekupon di TPU Rangkah Dibongkar, DPRD Surabaya: Jangan Cuma Sekali, Awasi Terus!

    Surabaya (beritajatim.com) – Penertiban bekupon di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rangkah oleh Satpol PP bersama TNI-Polri menuai respons positif dari legislatif.

    Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Mohammad Saifuddin, menyatakan bahwa langkah tersebut perlu diapresiasi karena menyentuh persoalan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.

    Menurutnya, kegiatan di balik keberadaan bekupon yakni indikasi praktik judi merpati telah mencoreng ketertiban sosial, terlebih ketika berlokasi di lahan pemakaman umum yang seharusnya dijaga kesakralannya.

    “Penertiban ini merupakan langkah konkret dan perlu didorong terus secara berkala. DPRD sangat mendukung jika ini dilakukan bukan hanya karena tekanan publik sesaat, tapi menjadi komitmen jangka panjang dalam menjaga marwah kota Surabaya,” ujar Mohammad Saifuddin, Kamis (29/5/2025).

    Politisi Demokrat tersebut menilai bahwa lokasi TPU bukan hanya tempat pemakaman, tapi juga ruang publik yang mesti bersih dari kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan merusak moralitas lingkungan sekitar. Dia mengingatkan bahwa indikasi perjudian dalam bentuk apapun tidak boleh ditoleransi.

    “Kami mendorong aparat gabungan dan pemkot untuk melakukan evaluasi dan pemantauan rutin. Jangan sampai setelah ditertibkan, muncul lagi secara diam-diam. Pengawasan harus berkelanjutan,” tegasnya.

    Dia juga meminta agar pemerintah kota tidak hanya bertindak represif, tapi juga memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak penertiban, terutama jika ada warga yang menggantungkan ekonomi pada aktivitas nonformal di area tersebut.

    “Sosialisasi dan pendekatan humanis penting, tapi tetap tidak boleh ada kompromi terhadap aktivitas ilegal. Ini bagian dari menjaga wibawa hukum di tingkat lokal,” tambah Saifuddin.

    DPRD Surabaya juga mendukung adanya patroli rutin lintas institusi, sebagaimana rencana lanjutan dari Satpol PP, TNI, dan Polri untuk memastikan lokasi tersebut benar-benar steril dari aktivitas melanggar hukum.

    “Kami juga mengingatkan kepada camat dan lurah setempat untuk tidak menutup mata. Ini tanggung jawab moral yang harus diemban bersama, termasuk dalam pelibatan RT/RW dan tokoh masyarakat,” tutupnya. [asg/kun]