Category: Beritajatim.com Politik

Makam Wali Kota Pertama Surabaya Terlupakan, DPRD: Miris di Tengah HUT ke-732!

Surabaya (beritajatim.com) — Momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin, justru mengungkap kondisi memprihatinkan makam Wali Kota pertama Surabaya, dr. Radjamin Nasution.

Menurut Saifuddin, di tengah gelar Surabaya sebagai kota pahlawan dan rujukan nasional, perhatian terhadap tokoh pendirinya masih jauh dari layak.

Dia mengaku sedih ketika mengunjungi makam dr. Radjamin Nasution yang tampak tak terurus dan seolah dilupakan sejarah kota Surabaya.

“Di ultah yang ke-732 Surabaya, saya sedih melihat makam Wali Kota pertama Surabaya ini yang sangat miris, yaitu makam dr. Radjamin Nasution. Di sana seperti tak terurus dan minimnya prasasti yang menyebutkan bahwa beliau adalah Wali Kota pertama di Surabaya ini,” ujar Saifuddin, Sabtu (31/5/2025).

Saifuddin menegaskan bahwa penghargaan terhadap tokoh sejarah tidak boleh berhenti pada seremoni atau narasi kosong. Dia menilai, bentuk penghormatan nyata harus diwujudkan melalui perawatan makam, penyematan nama pada gedung atau jalan, serta pengenalan lebih luas terhadap sosok Radjamin Nasution kepada masyarakat.

“Apalagi Surabaya terkenal sebagai Kota Pahlawan. Jadi saya berharap kepada Pemkot untuk tidak melupakan dr. Radjamin Nasution yang memiliki banyak jasa bagi Surabaya ini,” kata politisi Demokrat ini,

Sebagai langkah konkret, dia menyarankan agar nama dr. Radjamin Nasution diabadikan sebagai nama jalan atau gedung pemerintahan di Surabaya. Hal ini, menurutnya, adalah cara terbaik untuk menanamkan nilai historis kepada generasi muda sekaligus menjaga identitas kota.

“Saya berharap harus ada gedung-gedung Pemkot dan jalan di Surabaya dengan nama dr. Radjamin Nasution. Ini bentuk penghormatan kepada para pendahulu kita dan sebuah bentuk penghormatan kepada beliau,” tegasnya.

Komisi A DPRD Surabaya juga berkomitmen untuk mendorong Pemkot agar lebih serius dalam merawat situs-situs bersejarah dan tokoh-tokoh penting kota. “Jangan sampai sejarah kota ini hanya menjadi arsip, tanpa sentuhan dalam ruang publik,” pungkas Saifuddin.[asg/kun]

31/05/2025 20:30
CKG di Kabupaten Kediri, Selain Masyarakat Umum Mas Dhito Terjunkan Tim Sasar Kalangan Pelajar

Kediri (beritajatim.com) – Hingga minggu terakhir Mei 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada belasan ribu penduduk. Di usia sekolah, program ini di awali dari SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib mengatakan, berdasarkan instruksi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana CKG juga menyasar kalangan pelajar dengan usia 5 hingga 18 tahun. Khusus bagi kalangan pelajar ini, CKG rencananya akan dilakukan setelah memasuki tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.

“Diawali dari SMA Dharma Wanita Boarding School, nanti (akan menyasar) sekolah-sekolah di tahun ajaran baru,” terang Khotib pada Selasa, 27 Maret 2025.

Menurutnya CKG ini ditujukan untuk mendeteksi dini berbagai resiko penyakit. Mulai dari diabetes, jantung, kanker, hipertensi, sampai potensi stroke. Jika ditemukan risiko tersebut, petugas CKG akan memberikan rekomendasi kepada warga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan jaminan kesehatan yang dimiliki.

“Pentingnya masyarakat mempunyai jaminan kesehatan, kalau ada indikasi penyakit tertentu. Masyarakat bisa menggunakan jaminan kesehatan ke faskes sehingga ada tindakan lebih lanjut,” ujar Khotib.

Per 27 Mei 2025, program CKG di Kabupaten Kediri berhasil menyasar sejumlah 12.189 warga. Lebih lanjut Khotib menyebut, sebagaimana harapan Mas Dhito, sapaan bupati Kediri, kegiatan deteksi dini ini diharapkan bisa meningkatkan umur harapan hidup masyarakat. Melalui CKG pula, petugas sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat pentingnya meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat dan produktif.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Kediri tahun 2024 diangka 75,07 tahun atau meningkat 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, CKG di SMA Dharma Wanita 1 Pare dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan seleksi penerimaan siswa baru. Dimana menjadi salah satu persyaratan bagi siswa didik yakni lolos kesehatan baik fisik maupun mental.

Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, menambahkan, pemeriksaan kepada pada calon siswa SMA Boarding School ini meliputi screening penyakit tidak menular.

Hasil pemeriksaan kemudian akan dilaporkan kepada pihak sekolah sebagai rekapitulasi sekaligus data rujukan jika ditemukan resiko penyakit yang dialami calon siswa. Hal ini dinilai sangat penting mengingat para siswa nantinya akan menjalani kehidupan asrama.

“Nantinya hasil pemeriksaan ini kalau ditemukan faktor resiko (tensi tinggi, gula darah tinggi) nanti akan kita rujuk ke Puskesmas, dan kalau memang harus ada penanganan lanjutan akan dilanjutkan ke rumah sakit,” bebernya. [ADV PKP/nm]

31/05/2025 20:00
Gratis! Warga Kediri Kini Bisa Pinjam Mobil Layanan dari Kelurahan, Ini Caranya

Kediri (beritajatim.com) – Sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan operasional warga yang membutuhkan transportasi roda empat, Pemerintah Kota Kediri baru saja menyerahkan Mobil Pelayanan Masyarakat (Mobmas) kepada dua belas kelurahan di Kota Kediri.

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolik kepada tiga perwakilan kelurahan, yakni: Ngronggo, Bawang, serta Bandar Kidul. Tak berhenti di sini, ke depan Pemkot Kediri akan menyerahkan kembali Mobmas kepada 34 kelurahan lainnya.

Heru Sugiarto, Lurah Ngronggo mengutarakan kendaraan berjenis minibus itu dapat dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional untuk melayani kebutuhan sosial masyarakat serta pelayanan non gawat darurat.

Pihaknya menyambut baik salah satu program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Kediri itu penuh syukur. “Alhamdulillah itu program baik dan bagus nanti bisa digunakam untuk kepentingan masyarakat terutama hal-hal yang terkait dengan kesehatan, kebutuhan yang sifatnya membutuhkan armada mobil,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, Mobmas tidak hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, seperti: kegiatan karang taruna, Linmas, dan kepentingan warga lain yang membutuhkan Mobmas. Heru mengatakan, untuk keperluan medis, Pemerintah Kota Kediri telah menyiapkan mobil ambulance yang tersedia di masing-masing Puskesmas, sehingga pemanfaatan Mobmas ini digunakan untuk keperluan non gawat darurat.

Adapun syarat peminjaman, warga cukup mendatangi kelurahan setempat dan mengisi buku daftar peminjaman yang berisi informasi: identitas diri, jenis kebutuhan, alamat yang dituju, kemudian Mobmas siap dimanfaatkan warga secara gratis didampingi sopir dari pihak kelurahan.

“Terkait yang mengoperasikan kami masih menunggu SOP Pemkot, kalau biasanya perangkat kelurahan sendiri yang merawatnya,” terangnya. Tak lupa Heru mengimbau kepada warga agar dapat memanfaatkan Mobmas dengan penuh tanggung jawab. Dengan bantuan armada mobil ini Heru berharap agar kebutuhan operasional masyarakat, terutama saat kondisi mendesak dapat teratasi. [nm/kun]

31/05/2025 19:47
ATM Beras Mapan di Kediri: Inovasi Digital untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menghadirkan terobosan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dengan meluncurkan program ATM Beras Mapan yang digagas oleh Dinas Sosial Kota Kediri.

Program ini menyasar 1.211 kepala keluarga yang tercatat dalam kategori miskin ekstrem berdasarkan data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kota Kediri.

“Program ini sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sasaran utama penerima adalah keluarga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk mereka yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem,” terang Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri melalui sambungan telepon.

Setiap keluarga penerima akan memperoleh bantuan beras sebanyak 5 liter. Untuk sementara, data penerima masih mengacu pada basis data P3KE, namun menurut Paulus, ke depannya data akan diperbarui mengikuti DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) setelah diumumkan oleh pemerintah pusat.

Program ini tak hanya soal distribusi pangan, tetapi juga modernisasi dalam layanan sosial. Paulus menyebut, ATM Beras Mapan menjadi langkah konkret pemerintah untuk memberikan pelayanan bantuan sosial yang transparan, tepat sasaran, dan menggunakan pendekatan teknologi.

“Untuk saat ini mesin ATM Beras masih tersedia di depan rumah dinas Walikota Kediri yang bisa digunakan untuk masyarakat di 2 kelurahan yakni Kelurahan Balowerti dan Kelurahan Pocanan. Rencananya mesin ATM Beras juga akan ditempatkan di masing-masing kelurahan secara bertahap,” terangnya.

Hingga akhir tahun ini, Dinas Sosial menargetkan seluruh kelurahan di Kota Kediri, sebanyak 44 kelurahan, akan dilengkapi mesin ATM Beras. Penempatannya direncanakan di kantor kelurahan dengan mempertimbangkan aspek keamanan. Tak hanya itu, Dinas Sosial juga tengah menyiapkan pelatihan bagi sumber daya manusia yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan perawatan mesin.

“Jika nanti semua mesin ATM Beras di kelurahan sudah siap, kita juga siapkan SDM dan akan melakukan sosialisasi ke masyarakat secara bertahap,” terangnya.

Sembari menunggu kesiapan semua mesin, Dinas Sosial tetap menjalankan penyaluran beras secara manual melalui pengemasan 5 liter dan distribusi langsung ke kantor-kantor kelurahan. Paulus menambahkan, skema ini bersifat sementara dan akan diganti dengan sistem mesin saat infrastruktur siap. Penyaluran bantuan ditargetkan berlangsung secara rutin setiap bulan.

“Karena kemiskinan ekstrem pengeluaran terbanyak ialah untuk pangan. Sehingga dengan kita berikan subsidi pangan dalam bentuk beras maka ada kemampuan daya beli untuk membeli barang yang lain terutama untuk kebutuhan selain pangan,” pungkasnya.

Salah satu warga penerima bantuan, Samini dari Kelurahan Setonopande, mengaku terbantu dengan program ini. Ia menyambut baik langkah pemerintah yang kini lebih tertib dan praktis dalam penyaluran bantuan.

“Bantuan ini sangat membantu mencukupi kebutuhan kami, apalagi harga beras juga cenderung naik turun,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa terus dilakukan dan bisa tepat sasaran. [nm/kun]

31/05/2025 19:30
Lapas Mojokerto Hadirkan Perpustakaan Keliling Setiap Akhir Pekan

Mojokerto (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto terus berinovasi dalam memberikan layanan pembinaan kepada warga binaan. Salah satu program unggulan yang kini rutin berjalan adalah Perpustakaan Keliling, yang hadir setiap hari Sabtu dan Minggu.

Inisiatif ini menjadi upaya nyata untuk mendekatkan akses literasi sekaligus memperluas wawasan para warga binaan selama menjalani masa pidana. Berbagai koleksi buku mulai dari buku keagamaan, keterampilan, motivasi, hingga novel dan ensiklopedia dihadirkan.

Tim perpustakaan keliling menyusuri blok hunian dan memberikan layanan baca langsung di tempat. Suasana blok hunian pun berubah menjadi ruang belajar berjalan, disambut antusias oleh warga binaan yang merasa semakin semangat untuk belajar dan memperbaiki diri.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk komitmen Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam mendukung program Asta Cita dan akselerasi pembinaan yang digagas oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bidang Pemasyarakatan.

“Kami ingin literasi menjadi budaya, dan membaca menjadi bagian dari kegiatan pembinaan yang menyenangkan bagi warga binaan. Melalui program ini, warga binaan diharapkan dapat terus mengasah kemampuan berpikir, memperkaya wawasan,” ungkapnya, Sabtu (31/5/2025).

Dengan program tersebut diharapkan warga binaan menyiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu yang bermanfaat. Selain itu, dengan program tersebut, Lapas Kelas IIB Mojokerto tidak hanya memberikan akses pada buku, tetapi juga membuka pintu harapan bagi perubahan dan masa depan yang lebih baik bagi para penghuni lapas. [tin/ian]

31/05/2025 18:25
Dinas Pariwisata Targetkan 1,7 Juta Wisatawan Kunjungi Sumenep pada 2025

Sumenep (beritajatim.com) – Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumenep selama tahun 2025 ditargetkan sebanyak 1,7 juta, naik dibanding kunjungan tahun lalu 1,5 wisatawan.

“Target kami untuk jumlah kunjungan wisatawan ke Sumenep tahun 2025 ini memang naik dibanding tahun lalu. Tahun ini kami targetkan 1,7 wisatawan. Syukur-syukur bisa mencapai 2 juta wisatawan,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Moh. Iksan, Sabtu (31/05/2025).

Ia optimis target itu bisa terpenuhi. Ada beberapa objek wisata di Sumenep yang menjadi andalan dan diharapkan bisa menarik wisatawan. Diantaranya Pantai Lombang, Pantai Slopeng, dan Museum Keraton.

“Selain itu, kami juga menyiapkan 110 even dalam ‘Sumenep Calendar of Event 2025’. Beberapa diantaranya, lokasi pelaksanaannya di tempat-tempat wisata. Ini untuk menarik kunjungan wisatawan,” terang Iksan.

Selain itu, lanjutnya, Pemkab Sumenep juga telah melakukan peningkatan tata kelola terhadap objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah. Mulai dari sarana dan prasarana secara bertahap mulai diperbaiki.

“Termasuk infrastruktur, kami juga melakukan perbaikan dan peningkatan, agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung ke tempat wisata di Sumenep,” ujarnya.

Iksan menambahkan, pihaknya juga akan memfasilitasi pendampingan kepada pengelola wisata agar punya kualitas mumpuni dalam mengelola objek wisata. Dengan begitu diharapkan pengelola mengerti apa yang menjadi kebutuhan wisatawan, termasuk strategi mempromosikan wisata yang menarik.

“Pengelola tempat wisata ini harus selalu ‘up date’ informasi. Apa sih kebutuhan wisatawan sekarang ini? Jadi wisatawan akan merasa betah dan nyaman datang ke Sumenep,” ujarnya. (tem/ian)

31/05/2025 18:10
Pemkab Sidoarjo Bantu Perbaikan Rumah hingga Layak Huni

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan kepedulian terhadap warganya yang kurang mampu, melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bersama dengan jajaran Dinas Sosial dan Baznas Sidoarjo melakukan sidak langsung ke dua lokasi RTLH di Kecamatan Krian, Sabtu (31/5/2025).

Kedua lokasi tersebut adalah rumah milik Khoirul Anam (57) di Desa Tropodo dan kediaman Urifah (78) di Desa Krian. Kedua warga ini diketahui hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.

Urifah (78) tinggal bersama anak perempuan dan cucunya. Ia sehari-hari menggantungkan hidup dari hasil berjualan gorengan. Namun, setelah mengalami kecelakaan di rumah hingga tidak bisa bekerja lagi, semua tanggung jawab ekonomi keluarga kini hanya bergantung pada anak dan cucunya. Kondisi rumah mereka pun semakin menyedihkan dengan atap yang sudah rusak parah.

Sementara itu, Khoirul Anam harus hidup sendiri setelah ditinggal oleh keluarganya. Pria berusia 57 tahun ini dulunya bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, setelah terserang penyakit stroke, ia tidak lagi mampu bekerja. Rumah yang ditempatinya saat ini dalam kondisi tidak layak huni, dengan atap yang mulai keropos, tembok retak-retak, serta tidak adanya fasilitas kamar mandi.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Baznas Sidoarjo untuk memperbaiki kedua rumah tersebut. Ia menegaskan bahwa program RTLH merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya akan segera lakukan koordinasi dengan Baznas Sidoarjo agar dilakukan perbaikan pada rumah Khoirul Anam dan Urifah. Diharapkan setelah dilakukan pembenahan, keluarga bisa hidup tenang, nyaman, dan aman untuk ditinggali,” ujar Bupati saat berada di kediaman Khoirul Anam.

H. Subandi menegaskan bahwa bantuan ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo, khususnya yang kurang mampu. Ia juga meminta kepada seluruh kepala desa agar proaktif mendata warga yang membutuhkan bantuan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Sidoarjo.

“Program RTLH ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkab Sidoarjo dengan stakeholder untuk tujuan utama yaitu membantu masyarakat Sidoarjo yang kurang mampu. Jadi saya titip kepada kepala desa untuk mendata warganya yang kurang mampu agar segera dilaporkan di kecamatan agar segera mendapatkan tindak lanjut dari Pemkab Sidoarjo,” tegasnya.

Langkah cepat dan responsif dari Pemkab Sidoarjo ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Semoga langkah ini menjadi awal perbaikan kualitas hidup warga yang kurang mampu dan menjadi inspirasi dalam menjalankan program kesejahteraan sosial. (isa/ian)

31/05/2025 17:13
Bhabinkamtibmas Gedangan Sidoarjo Dampingi Warga Bangah Kembangkan Hidroponik

Sidoarjo (beritajatim.com) – Demi mendukung ketahanan pangan nasional hingga ke tingkat desa, jajaran Polresta Sidoarjo turut ambil bagian dalam mendampingi warga mengembangkan pertanian modern. Pada Sabtu (31/5/2025), Bhabinkamtibmas Desa Bangah, Polsek Gedangan, Brigpol Rio F, bersama warga penggerak ketahanan pangan Asta Cita, melakukan pengecekan terhadap tanaman sayur hidroponik yang dikelola warga setempat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polisi Cinta Petani yang sejalan dengan arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing. Program tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan lokal.

Tanaman hidroponik yang dikembangkan warga menunjukkan pertumbuhan signifikan berkat perawatan intensif dan kolaborasi yang erat antara petani dan aparat. Inisiatif ini juga sejalan dengan program binaan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Program seperti ini sangat positif karena mampu memberdayakan warga sekaligus menjaga ketahanan pangan, terutama saat musim panen nanti,” ujar Brigpol Rio.

Dengan pendekatan teknologi pertanian modern, masyarakat diharapkan tidak hanya mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga mampu menciptakan sumber penghasilan baru dari sektor pertanian ramah lingkungan. [isa/beq]

31/05/2025 14:42
Wali dan Wawali Kota Kediri Wujudkan Pelayanan Cepat Tepat Lewat Adminduk All In Kelurahan

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Wakil Wali Kota Qowimuddin terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah. Komitmen tersebut menjadi bagian dari Sapta Cita keenam, yakni Pemerintahan Cepat Tepat, yang kini diwujudkan melalui program Layanan Adminduk All In Kelurahan.

Lewat program ini, masyarakat Kota Kediri kini dapat mengurus administrasi kependudukan langsung di kantor kelurahan tanpa harus mengantri di Kantor Dispendukcapil. Layanan ini mencakup pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen adminduk lainnya.

“Program ini semakin memudahkan masyarakat yang akan melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Mulai dari KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya. Saya dan Gus Qowim berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Vinanda Prameswati, Jumat (30/5/2025).

Vinanda menjelaskan bahwa pelayanan ini semakin dekat dengan masyarakat. Namun untuk kebutuhan pencetakan KTP, masyarakat tetap diarahkan ke kantor kecamatan.

“Kita pangkas rantai birokrasi yang berbelit-belit, kita sederhanakan proses, dan kita dekatkan layanan pada masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan layanan pada masyarakat. Sehingga lebih efisien dan efektif,” tegasnya.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelayanan publik berbasis kedekatan wilayah, sekaligus mempercepat akses layanan administrasi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri. [nm/beq]

31/05/2025 13:42
Kemensos dan Kemen PU Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat Banyuwangi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) meninjau langsung kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Banyuwangi, Sabtu (31/5/2025). Sekolah berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ini dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026, Juli mendatang.

Lokasi Sekolah Rakyat berada di gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, yang kini tengah direnovasi. Tim dari dua kementerian tersebut mengecek kondisi sarana dan prasarana, mulai dari infrastruktur bangunan, ruang kelas, penginapan, jaringan internet, hingga fasilitas pendukung lainnya.

“Banyuwangi merupakan salah satu daerah siap memulai pelaksanaan tahun ajaran baru 2025/2026. Kami sudah meninjau proses renovasinya,” ujar Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur Kementerian PU, I Gusti Agung Ari Wibawa.

Tim Kemensos juga turut memantau kesiapan gedung serta sarana penunjang proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Banyuwangi. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap inisiatif daerah dalam menghadirkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, secara fungsi dan fasilitas, Balai Diklat sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan berasrama. Renovasi dilakukan agar bangunan bisa mendukung kegiatan belajar-mengajar dengan optimal.

“Tim dari Kemensos dan Kemen PU telah datang langsung dan meninjau sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat. Alhamdulilah, Banyuwangi dinyatakan siap untuk menggelar Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru ini,” kata Ipuk.

Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan tenaga pengajar terbaik dari kalangan PNS dan PPPK daerah. Para guru tersebut sudah diusulkan ke pemerintah pusat sesuai arahan dari kementerian.

“Kami siapkan SDM terbaik, baik guru maupun tenaga kependidikan. Semua berasal dari aparatur daerah dan sudah berpengalaman,” jelas Ipuk.

Kuota siswa untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Sedangkan pendaftaran untuk jenjang SD masih dibuka.

Kunjungan Kemensos dan Kemen PU ini menjadi bagian dari tahapan finalisasi peluncuran Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Banyuwangi. [alr/beq]

31/05/2025 12:57