Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • PDIP Surabaya Peringati Hari Lahir Pancasila, Yordan: Jangan Jadikan Partai Sekadar Guyonan

    PDIP Surabaya Peringati Hari Lahir Pancasila, Yordan: Jangan Jadikan Partai Sekadar Guyonan

     

    Surabaya (beritajatim.com) — Dalam suasana khidmat dan penuh semangat nasionalisme, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni dengan menggelar upacara bendera.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka Bulan Bung Karno yang diperingati sepanjang Juni 2025 oleh jajaran partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Upacara dilaksanakan di halaman Kantor DPC PDIP Surabaya dan diikuti oleh pengurus DPC, anggota Fraksi DPRD Kota Surabaya dari PDIP, ketua PAC, ketua ranting, serta kader dari berbagai wilayah kota.

    Mereka hadir bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai ideologis partai dan negara.

    Bertindak sebagai inspektur upacara, Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Yordan M. Batara Goa menyampaikan amanat yang sarat pesan ideologis dan kritik internal.

    Dia menegaskan pentingnya menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai hari refleksi atas keutuhan bangsa yang terus diuji oleh zaman.

    “Hanya ada dua hari libur nasional yang benar-benar sakral dalam sejarah bangsa kita, yaitu 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan dan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila,” ujar Yordan, Minggu (1/6/2025).

    Yordan menegaskan bahwa kemerdekaan tanpa Pancasila hanya akan menjadi kemerdekaan fisik semata, tanpa arah dan tujuan yang menyatukan. Dalam konteks ini, Pancasila diposisikan sebagai fondasi kebangsaan yang tak bisa ditawar.

    “Bung Karno berkata, hanya Pancasila lah yang bisa mempersatukan bangsa ini. Oleh karena itu, 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur agar kita berhenti sejenak dari kesibukan dan kembali mengingat nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.

    Yordan juga menyentil arah perjuangan politik partai. Dia menegaskan bahwa menjadi kader PDIP tidak boleh berhenti pada rutinitas seremonial, tapi harus menjiwai semangat perjuangan Bung Karno, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.

    “Kita ingin agar tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang miskin, yang tidak sekolah, yang tidak sejahtera. Itu tujuan utama kita berpartai, bukan sekadar kegiatan rutinitas,” tandasnya.

    Dia bahkan mengingatkan dengan keras agar para kader tidak menjadikan partai sebagai ajang personal atau sebatas aktivitas sosial biasa.

    “Kalau hari ini kita pakai pin Bung Karno di dada kita, maka semangat Bung Karno juga harus ada dalam jiwa kita. Berpartai bukan untuk guyonan, bukan sekadar hobi, tapi karena kita sudah selesai dengan kepentingan pribadi,” tegasnya.

    Rangkaian Bulan Bung Karno akan terus bergulir hingga akhir Juni dengan berbagai kegiatan ideologis, edukatif, dan sosial.

    “Ini dimaksudkan sebagai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat, sekaligus menguatkan akar ideologis partai di Kota Pahlawan,” tandas Yordan.[asg/ted]

  • Grebeg Pancasila, Wali Kota Blitar: Pancasila Adalah Kompas Masa Depan

    Grebeg Pancasila, Wali Kota Blitar: Pancasila Adalah Kompas Masa Depan

    Blitar (beritajatim.com) – Peringatan hari lahir Pancasila selalu terasa spesial di Kota Blitar, daerah dimana sang Proklamator, Ir. Soekarno dimakamkan. Setiap tanggal 1 Juni, di Bumi Bung Karno ini selalu diadakan tradisi Grebeg Pancasila.

    Upacara yang digelar dalam nuansa budaya tersebut menjadi panggung ekspresi nilai-nilai Pancasila dalam format yang membumi.

    Peserta dari seluruh kelurahan dan kecamatan membawa tumpeng gunungan, simbol kesejahteraan dan gotong royong. Elemen adat dan kekayaan lokal sengaja dihadirkan agar Pancasila tidak hanya hadir sebagai ideologi, tetapi sebagai nilai yang hidup dalam denyut masyarakat.

    Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin memimpin langsung upacara Grebeg Pancasila ini. Dalam sambutannya pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut ingin Pancasila menjadi kompas masa depan.

    “Pancasila bukan warisan masa lalu, melainkan kompas masa depan,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Minggu (1/06/2025).

    Mas Ibin menyampaikan bahwa tantangan bangsa saat ini tidak hanya bersifat fisik dan struktural, tetapi juga ideologis.

    Menurutnya, di era globalisasi dan digitalisasi, berbagai nilai asing dan paham ekstrem semakin mudah menyusup. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperkuat pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

    “Pancasila bukan dokumen normatif semata. Ia adalah bintang penuntun yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa,” ujar Mas Ibin saat membacakan pidato tersebut.

    Wasekjen PP GP Ansor itu mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa.

    Pemerintah pusat melalui Asta Cita delapan agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045 telah menempatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai prioritas utama.

    Dalam konteks lokal, Wali Kota Blitar menegaskan bahwa revitalisasi nilai-nilai kebangsaan dilakukan tidak hanya melalui seremoni, tetapi juga lewat praktik kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Ia menyebutkan pentingnya pelayanan publik yang transparan, pendidikan karakter sejak usia dini, serta dukungan nyata kepada pelaku ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan koperasi.

    “Kalau semangat keadilan sosial benar-benar dihidupkan, maka pembangunan bukan hanya milik kota besar, tetapi sampai ke pinggiran,” ujar Mas Ibin usai upacara.

    Mas Ibin menekankan bahwa seluruh aparatur sipil negara di Blitar harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam birokrasi. Nilai nilai Pancasila harus menjadi dasar ASN dalam memberikan pelayanan terbaik masyarakat.

    Rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Blitar tahun ini juga memperkuat ruang kebudayaan sebagai medium pemasyarakatan nilai. Kehadiran elemen budaya seperti tumpeng gunungan, busana Djadoel, dan partisipasi lintas usia menjadi pengingat bahwa Pancasila hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

    Menutup amanatnya, Mas Ibin mengajak masyarakat untuk tidak berhenti pada peringatan semata. Ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah bagaimana Pancasila dijadikan panduan dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya dihafal dalam teks.

    “Hari ini kita memperingati Pancasila dengan budaya, tapi esok dan seterusnya, kita harus menjadikannya sebagai laku hidup,” pungkasnya. (owi/ted)

  • Kirab Tumpeng Raksasa Warnai Hari Lahir Pancasila di Ponorogo

    Kirab Tumpeng Raksasa Warnai Hari Lahir Pancasila di Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana dan perayaan berbeda terasa di pusat kota Ponorogo, dalam perayaan Hari Lahir Pancasila.

    Kegiatan perayaan itu dimulai pada Sabtu (30/5/2025) kemarin di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Mangkujayan Ponorogo.

    Ribuan warga pun tumpah ruah di jalan tersebut. Mereka bukan sekadar menonton kirab peringatan hari lahir Pancasila, tapi juga ikut berebut hasil bumi dari tumpeng raksasa yang diarak keliling tersebut.

    Ya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengemas peringatan Hari Lahir Pancasila dengan cara unik. Tak lagi sekadar upacara seremonial. Kali ini, tumpeng besar berisi aneka hasil tani diarak dan diperebutkan warga dalam suasana penuh kegembiraan.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak sekadar meriahkan Hari Lahir Pancasila. Kirab tumpeng juga menjadi wadah menumbuhkan kebanggaan terhadap hasil tani lokal dan bentuk kearifan budaya masyarakat.

    “Ini bentuk gotong royong yang nyata. Kita rayakan Pancasila dengan cara rakyat, sederhana tapi bermakna. Dan ini akan jadi agenda tahunan,” kata Bupati Sugiri, ditulis Minggu (1/6/2025).

    Kirab tumpeng diikuti oleh perwakilan dari 21 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. Setiap rombongan membawa hasil bumi dari wilayah masing-masing. Tak sedikit peserta yang berdandan ala petani atau mengenakan busana adat, memperkuat nuansa kultural dalam peringatan tersebut.

    Tumpeng hasil bumi berukuran besar kemudian diletakkan di tengah jalan. Ribuan pasang mata sudah menunggu saat aba-aba dimulai. Dalam hitungan detik, sayuran seperti jagung, terong, cabai, dan singkong langsung ludes diserbu warga. Tak sedikit yang rela berdesakan demi seikat sawi atau labu.

    “Rebutan sayur ini tradisi yang dipercaya membawa berkah. Saya sampai ikut lari-larian dan rebutan beserta warga lainnya,” kata Sony Dwi, salah satu warga yang ikut rebutan tumpeng raksasa.

    Usai kirab tumpeng, semarak Hari Lahir Pancasila berlanjut pada malam harinya. Jalan Urip Sumoharjo kembali disulap menjadi arena budaya. Pemerintah memberlakukan car free night (CFN) untuk menyambut gelaran yang dinamai Pancasila Night.

    Acara malam itu diisi pertunjukan seni, pameran budaya, dan stan UMKM dari berbagai desa. Warga dan wisatawan lokal memadati lokasi, menikmati hiburan sambil mencicipi produk kuliner khas Ponorogo.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila di Ponorogo tahun ini bukan hanya simbolik, tetapi menjadi ruang pertemuan budaya, ekonomi, dan kebersamaan warga. Sebuah pesta rakyat yang tidak melupakan nilai-nilai dasar, yakni gotong royong, persatuan, dan cinta tanah air. (end/ted)

  • ASN di Tulungagung Bakal Terima Gaji ke-13, Total Anggaran Capai Rp60 Miliar

    ASN di Tulungagung Bakal Terima Gaji ke-13, Total Anggaran Capai Rp60 Miliar

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji ke 13 buat ASN. Besaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 60 miliar.

    Tak hanya ASN, para anggota DPRD juga akan mendapat gaji ke-13 ini. Saat ini mereka masih menunggu petujuk teknis dari pemerintah pusat terkait pencairan gaji tersebut. Nantinya jika regulasi sudah turun, mereka akan segera mencairkannya.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro mengatakan pencairan gaji 13 ini rencananya akan dilakukan pertengahan bulan ini. Namun, pencairannya masih menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat berupa regulasi resmi.

    “Anggaran sudah kami siapkan. Saat ini, tinggal menunggu peraturan pemerintah atau instruksi presiden sebagai dasar teknis penyaluran,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

    Dari total anggaran Rp 60 miliar tersebut, sekitar Rp50 miliar akan dialokasikan untuk pembayaran gaji 13 para PNS dan PPPK yang merupakan ASN, sementara sisanya digunakan untuk berbagai tunjangan yang menyertai, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

    Menariknya, anggota DPRD juga tak ketinggalan mendapat jatah gaji ke-13. Untuk 50 anggota dewan, Pemkab Tulungagung menyiapkan anggaran sebesar Rp 207 juta. ” Kita juga mengalokasikan gaji 13 untuk anggota DPRD Tulungagung,” tuturnya.

    Tidak semua ASN mendapatkan gaji 13. Galih mejelaskan bahwa gaji 13 ini hanya diberikan kepada ASN dan PPPK yang telah memiliki masa kerja minimal dua tahun. Sedangkan bagi ASN dan PPPK yang masa kerjanya masih dibawah 2 tahun tidak mendapatkannya.

    “PPPK dan CPNS yang baru saja menerima SK pengangkatan pada tanggal 28 Mei 2025 belum memenuhi syarat. Jadi, mereka belum bisa menerima gaji ke-13 tahun ini,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Kinerja 100 Hari Mas Dhito dan Mbak Dewi: Tingkat Kepuasan Warga Kediri 79,4 Persen

    Kinerja 100 Hari Mas Dhito dan Mbak Dewi: Tingkat Kepuasan Warga Kediri 79,4 Persen

    Kediri (beritajatim.com) – Kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menuai apresiasi publik dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Republic Institute (TRI), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pasangan kepala daerah ini mencapai 79,4 persen dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka.

    Survei tersebut digelar pada 15–22 Mei 2025 dengan melibatkan 2.200 responden dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri. Metodologi yang digunakan adalah stratified random sampling dengan tingkat margin of error sebesar ±2,1 persen.

    Mas Dhito dan Mbak Dewi tercatat menempati posisi keempat secara regional dalam kategori pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan, dengan tingkat kepuasan publik mencapai 79,4 persen. Angka ini mencerminkan penerimaan positif masyarakat atas kinerja nyata yang telah ditunjukkan keduanya, terutama dalam kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

    Keberanian pasangan pemimpin muda ini dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat kecil disebut sebagai salah satu faktor utama yang mengangkat kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah konkret yang diambil selama 100 hari pemerintahan dinilai mampu membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh warga.

    Dalam pernyataan terpisah, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mengungkapkan bahwa Bupati Hanindhito tetap konsisten mengawal agenda besar pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Komitmen ini telah menjadi prioritas utama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    “Beliau ingin agar tidak ada lagi warga Kabupaten Kediri yang masuk kategori miskin ekstrem pada tahun 2028 atau 2029,” jelas Mbak Dewi.

    Ia juga menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan hasil signifikan. Selama periode lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Kediri berhasil ditekan dari 11,40 persen menjadi 9,95 persen.

    “Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri, dengan target agar tidak ada lagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem pada tahun 2028 atau 2029,” pungkasnya. [ADV PKP/nm]

  • Empati dari Bupati Jombang: Respons Cepat Bantu Warga Mayangan yang Tinggal di Rumah Hampir Roboh

    Empati dari Bupati Jombang: Respons Cepat Bantu Warga Mayangan yang Tinggal di Rumah Hampir Roboh

    Jombang (beritajatim.com) – Di sudut sunyi Dusun Murong Santren, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, berdiri rumah tua yang nyaris roboh. Retakan memenuhi dindingnya, atapnya menganga, dan hanya satu kamar dari lima yang masih bisa ditinggali.

    Rumah itu adalah milik Ainur Rofiq dan Hana Kartika Dewi, pasangan suami istri yang tengah bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas.

    Potret rumah tersebut sempat viral di media sosial. Foto-foto yang beredar menunjukkan kayu penyangga yang lapuk, atap rapuh, dan kondisi ruangan yang tak lagi bisa melindungi penghuninya dari panas maupun hujan. Disebutkan, kerusakan itu diperparah oleh terjangan angin, namun keterbatasan ekonomi membuat keluarga ini tak sanggup melakukan perbaikan.

    Kisah memilukan itu pun sampai ke telinga Bupati Jombang Warsubi. Tak menunggu lama, sang bupati yang akrab disapa “Abah Bupati” langsung memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat memberikan bantuan.

    Sabtu, 31 Mei 2025, rombongan dari Pemerintah Kabupaten Jombang turun ke lokasi. Sekretaris Daerah Agus Purnomo, didampingi Plt Kalaksa BPBD Wiku Bhirawa, perwakilan Dinas Sosial, hingga unsur Forkopimcam menyerahkan bantuan kepada Ainur Rofiq dan keluarga. Tindakan ini merupakan respons nyata atas laporan yang diterima langsung oleh Bupati Jombang.

    “Ini tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima langsung oleh Abah Bupati. Kami bergerak cepat karena memang kondisi rumah sangat tidak layak huni dan pemilik rumah tidak mampu memperbaikinya,” kata Agus Purnomo pada Minggu (1/6/2025).

    Bantuan yang diberikan sangat komprehensif. Dari BPBD, diserahkan 50 lembar seng, 15 batang kayu blandar, empat terpal, serta kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, alat kebersihan, dan perlengkapan sekolah. Dari Dinas Sosial, ada tambahan 6 paket sembako, 5 buah kasur lipat, 4 selimut, dan pakaian untuk keluarga.

    Proses perbaikan rumah, menurut Sekda Agus, akan segera dimulai secara gotong royong oleh warga sekitar, pemerintah desa, serta RT setempat. Tujuannya jelas: agar rumah itu kembali layak huni dan bisa memberi kenyamanan serta rasa aman bagi keluarga kecil ini.

    Tak hanya pemerintah kabupaten, Pemdes Mayangan sebelumnya juga telah memberikan bantuan. Ferry, Sekretaris Desa Mayangan, menjelaskan, “Kami sudah mengucurkan bantuan uang tunai sebesar Rp2.400.000 dua kali, ditambah sembako serta pengajuan ke Dinsos dan BPBD.”

    Kisah ini menjadi potret nyata tentang empati dan solidaritas sosial. Di tengah keterbatasan dan penderitaan, masih ada tangan-tangan yang rela terulur. Ketika atap rumah terbuka, hati-hati pun ikut terbuka. Dan dari situlah harapan mulai dibangun kembali, setapak demi setapak, bata demi bata. [suf]

  • Pemkot Surabaya Lantik 223 Pejabat Baru, Posisi Sekda Masih Kosong

    Pemkot Surabaya Lantik 223 Pejabat Baru, Posisi Sekda Masih Kosong

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 223 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi dilantik hari ini, namun posisi strategis jabatan Sekertaris Daerah (Sekda) belum terisi alias kosong, Sabtu (31/5/2025).

    Pelantikan besar-besaran kali ini meliputi pejabat eselon II dan III. Termasuk sejumlah kepala bidang, kepala bagian serta pejabat kepala dinas.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa rotasi ini bukan lah formalitas, melainkan bagian dari evaluasi kinerja untuk arah yang lebih baik. “Dari 223 pejabat ini, 55 naik jabatan berdasarkan proposal dan hasil asesmen. Sisanya ini bergeser dan ber- putar, supaya tidak ada yang terlalu lama berada di zona nyaman,” ujar Eri, Sabtu (31/5/25).

    Eri juga menjelaskan, rotasi pegawai negeri lebih dari dua tahun akan digeser. Langkah ini diambil untuk memberi pengalaman baru lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengasah kemampuan analisis, serta manajerial di bidang berbeda.

    “Kalau seorang pejabat terlalu lama bertahan di satu tempat, kemampuan manajerialnya ini akan stagnan. Sehingga dia juga harus bisa merasakan beban kerja di tempat lain,” terangnya.

    Namun, meskipun ratusan pejabat telah dilantik, posisi Sekda Kota Surabaya masih kosong. Oleh karena itu, pemkot berencana segera membentuk panitia seleksi (pansel) guna membuka pendaftaran secara terbuka; dan siapa pun boleh mendaftar.

    “Siapa pun boleh mendaftar, baik dari dalam maupun luar Surabaya. Tapi harus paham visi misi kota ini dan benar-benar siap mengemban tanggung jawab,” kata Eri.

    Ia juga mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal prestise, tapi juga soal kesiapan menghadapi risiko dan tanggung jawab besar.

    “Birokrasi ini adalah mesin kota. Wali kota hanya dirijen. Maka siapapun kepala daerahnya nanti, birokrasi harus tetap kuat dan berjalan dengan baik,” imbuhnya.

    Wali Kota dua periode itu mengingatkan agar penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan latar belakang keilmuan yang relevan. Terutama bagi jabatan teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Dan selain posisi sekda, ada lima jabatan kepala dinas yang juga akan segera dibuka melalui seleksi terbuka. Eri berharap proses ini bisa berjalan cepat agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.

    “Kita kejar cepat. Setelah sekda terisi, baru kita isi kepala dinas yang kosong. Mekanisme seleksinya tetap terbuka dan profesional,” ucap Eri.

    Adapun Kepala PD di lingkungan Pemkot Surabaya yang baru dilantik di antaranya adalah; Ikhsan sebagai Inspektorat yang sebelumnya menjabat Sekda, Dewi Soeriyawati sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, M Fikser sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Anna Fajriatin sebagai Asisten Administrasi Umum.

    Selain itu, Kepala PD lain yang dilantik adalah R Rachmad Basari sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Febrina Kusumawati sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), Achmad Zaini sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP), Mia Santi Dewi sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Agus Hebi Djuniantoro sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Irvan Widyanto sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Tundjung Iswandaru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). [kun]

  • Revitalisasi Sungai Jadi Destinasi Wisata, DPRD Jombang Angkat Sumber Biru sebagai Role Model BUMDes

    Revitalisasi Sungai Jadi Destinasi Wisata, DPRD Jombang Angkat Sumber Biru sebagai Role Model BUMDes

    Jombang (beritajatim.com) – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut disampaikan oleh Octadella Bilyta Permatasari, Wakil Ketua DPRD Jombang, yang mendorong pemerintah setempat untuk lebih memberdayakan BUMDes agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

    “Saya kemarin berkesempatan untuk keliling di beberapa tempat wisata di Wonosalam. Salah satunya Sumber Biru, Desa Wonomerto. Saya melihat Sumber Biru bisa dijadikan contoh pengelolaan BUMDes yang bagus di Jombang karena melibatkan warga sekitar dalam penjalanan usahanya,” jelas Della, panggilan akrab Octadella, Sabtu (31/5/2025).

    Menurut Della, Sumber Biru merupakan contoh konkret pengelolaan potensi desa yang berhasil dioptimalkan menjadi sumber pendapatan. Tempat wisata tersebut bukan hanya menjadi daya tarik wisatawan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

    Destinasi ini dikelola secara partisipatif, di mana warga sekitar terlibat langsung sebagai pelaku usaha seperti berjualan makanan dan minuman. Hal ini dinilainya sebagai praktik pemberdayaan ekonomi lokal yang patut ditiru oleh desa-desa lain di Jombang.

    Yang menarik, lanjutnya, kawasan wisata ini sebelumnya adalah sungai yang tercemar sampah. Namun berkat inisiatif dan kerja keras para pemuda karang taruna Desa Wonomerto, sungai tersebut dibersihkan hingga kini menjadi destinasi yang asri dan berair jernih.

    “Kerja keras pemuda karang taruna tersebut juga patut diapresiasi dan cukup inspiratif karena mereka dengan sukarela membersihkan sungai setiap hari selama hampir 6 bulan. Untuk menjadikan sungai benar-benar terbebas dari limbah dan bisa kembali dialiri air yang bersumber dari kaki gunung Anjasmoro,” imbuhnya.

    Dengan contoh inspiratif tersebut, Della menegaskan perlunya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan BUMDes.

    “Pemerintah Kabupaten Jombang harus mendorong sinergi lintas OPD dalam pemberdayaan BUMDes. Sehingga, perekonomian masyarakat bisa meningkat. Selain itu, BUMDes ke depan bisa sekaligus berjalan sinergis dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam mengidentifikasi potensi desa demi mengoptimalkan potensi tersebut agar dapat menjadi pendapatan asli desa,” pungkasnya. [suf]

  • Makam Wali Kota Pertama Surabaya Terlupakan, DPRD: Miris di Tengah HUT ke-732!

    Makam Wali Kota Pertama Surabaya Terlupakan, DPRD: Miris di Tengah HUT ke-732!

    Surabaya (beritajatim.com) — Momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin, justru mengungkap kondisi memprihatinkan makam Wali Kota pertama Surabaya, dr. Radjamin Nasution.

    Menurut Saifuddin, di tengah gelar Surabaya sebagai kota pahlawan dan rujukan nasional, perhatian terhadap tokoh pendirinya masih jauh dari layak.

    Dia mengaku sedih ketika mengunjungi makam dr. Radjamin Nasution yang tampak tak terurus dan seolah dilupakan sejarah kota Surabaya.

    “Di ultah yang ke-732 Surabaya, saya sedih melihat makam Wali Kota pertama Surabaya ini yang sangat miris, yaitu makam dr. Radjamin Nasution. Di sana seperti tak terurus dan minimnya prasasti yang menyebutkan bahwa beliau adalah Wali Kota pertama di Surabaya ini,” ujar Saifuddin, Sabtu (31/5/2025).

    Saifuddin menegaskan bahwa penghargaan terhadap tokoh sejarah tidak boleh berhenti pada seremoni atau narasi kosong. Dia menilai, bentuk penghormatan nyata harus diwujudkan melalui perawatan makam, penyematan nama pada gedung atau jalan, serta pengenalan lebih luas terhadap sosok Radjamin Nasution kepada masyarakat.

    “Apalagi Surabaya terkenal sebagai Kota Pahlawan. Jadi saya berharap kepada Pemkot untuk tidak melupakan dr. Radjamin Nasution yang memiliki banyak jasa bagi Surabaya ini,” kata politisi Demokrat ini,

    Sebagai langkah konkret, dia menyarankan agar nama dr. Radjamin Nasution diabadikan sebagai nama jalan atau gedung pemerintahan di Surabaya. Hal ini, menurutnya, adalah cara terbaik untuk menanamkan nilai historis kepada generasi muda sekaligus menjaga identitas kota.

    “Saya berharap harus ada gedung-gedung Pemkot dan jalan di Surabaya dengan nama dr. Radjamin Nasution. Ini bentuk penghormatan kepada para pendahulu kita dan sebuah bentuk penghormatan kepada beliau,” tegasnya.

    Komisi A DPRD Surabaya juga berkomitmen untuk mendorong Pemkot agar lebih serius dalam merawat situs-situs bersejarah dan tokoh-tokoh penting kota. “Jangan sampai sejarah kota ini hanya menjadi arsip, tanpa sentuhan dalam ruang publik,” pungkas Saifuddin.[asg/kun]

  • CKG di Kabupaten Kediri, Selain Masyarakat Umum Mas Dhito Terjunkan Tim Sasar Kalangan Pelajar

    CKG di Kabupaten Kediri, Selain Masyarakat Umum Mas Dhito Terjunkan Tim Sasar Kalangan Pelajar

    Kediri (beritajatim.com) – Hingga minggu terakhir Mei 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada belasan ribu penduduk. Di usia sekolah, program ini di awali dari SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib mengatakan, berdasarkan instruksi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana CKG juga menyasar kalangan pelajar dengan usia 5 hingga 18 tahun. Khusus bagi kalangan pelajar ini, CKG rencananya akan dilakukan setelah memasuki tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.

    “Diawali dari SMA Dharma Wanita Boarding School, nanti (akan menyasar) sekolah-sekolah di tahun ajaran baru,” terang Khotib pada Selasa, 27 Maret 2025.

    Menurutnya CKG ini ditujukan untuk mendeteksi dini berbagai resiko penyakit. Mulai dari diabetes, jantung, kanker, hipertensi, sampai potensi stroke. Jika ditemukan risiko tersebut, petugas CKG akan memberikan rekomendasi kepada warga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan jaminan kesehatan yang dimiliki.

    “Pentingnya masyarakat mempunyai jaminan kesehatan, kalau ada indikasi penyakit tertentu. Masyarakat bisa menggunakan jaminan kesehatan ke faskes sehingga ada tindakan lebih lanjut,” ujar Khotib.

    Per 27 Mei 2025, program CKG di Kabupaten Kediri berhasil menyasar sejumlah 12.189 warga. Lebih lanjut Khotib menyebut, sebagaimana harapan Mas Dhito, sapaan bupati Kediri, kegiatan deteksi dini ini diharapkan bisa meningkatkan umur harapan hidup masyarakat. Melalui CKG pula, petugas sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat pentingnya meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat dan produktif.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Kediri tahun 2024 diangka 75,07 tahun atau meningkat 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara itu, CKG di SMA Dharma Wanita 1 Pare dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan seleksi penerimaan siswa baru. Dimana menjadi salah satu persyaratan bagi siswa didik yakni lolos kesehatan baik fisik maupun mental.

    Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, menambahkan, pemeriksaan kepada pada calon siswa SMA Boarding School ini meliputi screening penyakit tidak menular.

    Hasil pemeriksaan kemudian akan dilaporkan kepada pihak sekolah sebagai rekapitulasi sekaligus data rujukan jika ditemukan resiko penyakit yang dialami calon siswa. Hal ini dinilai sangat penting mengingat para siswa nantinya akan menjalani kehidupan asrama.

    “Nantinya hasil pemeriksaan ini kalau ditemukan faktor resiko (tensi tinggi, gula darah tinggi) nanti akan kita rujuk ke Puskesmas, dan kalau memang harus ada penanganan lanjutan akan dilanjutkan ke rumah sakit,” bebernya. [ADV PKP/nm]