Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Banyuwangi Sambangi Jemaah Haji Kelompok Terbang 42-44 di Mekkah

    Bupati Banyuwangi Sambangi Jemaah Haji Kelompok Terbang 42-44 di Mekkah

    Mekkah (beritajatim.com) – Di tengah rangkaian ibadah haji, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyempatkan diri menyapa jemaah haji asal Banyuwangi yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 42, 43, dan 44. Pertemuan berlangsung di Alzaayir Blaza Hotel, kawasan Misfalah, Mekkah, Minggu (1/6).

    Acara tersebut dihadiri jajaran Petugas Haji Daerah (PHD), tim kesehatan, pembimbing ibadah haji, serta para ketua rombongan (Karom), ketua regu (Karu), dan kyai pendamping. Kehadiran Bupati Ipuk disambut hangat oleh seluruh jemaah.

    Dalam kesempatan itu, Ipuk mengingatkan agar para jemaah selalu menjaga stamina dan fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk. “Jaga kesehatan, karena haji adalah ibadah yang memerlukan kesiapan fisik dan mental. Mohon doanya juga untuk Banyuwangi agar terus diberi keberkahan dan kedamaian,” ujarnya.

    Bupati juga memastikan bahwa seluruh jemaah merasa nyaman dan terlayani dengan baik selama menjalankan ibadah. Ia mengimbau jika ada kendala agar segera melapor kepada petugas haji. “Saya sampaikan terima kasih kepada petugas haji yang telah sabar melayani jemaah. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi bapak dan ibu semua,” kata Ipuk.

    Di antara jemaah, hadir pula para pengasuh pesantren dari Banyuwangi. KH. Hasyim Syafaat, Pengasuh Ponpes Darussalam Blokagung, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Pemkab Banyuwangi yang terus memantau kondisi jemaah haji.

    “Tentu jemaah merasa bahagia ketika didatangi pemimpinnya,” ujarnya.

    Sementara itu, KH. Masruchin Aba Hidayat, Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalabah, Setail, Genteng, mengapresiasi dukungan Pemkab sejak tahap keberangkatan, termasuk penyediaan transportasi dan pendampingan.

    “Sebelum berangkat ke Tanah Suci, pemkab memfasilitasi bus dan kendaraan pengangkut barang. Ini sangat membantu dan memberi rasa aman bagi jemaah,” jelasnya.

    Ketua Kloter 42, Fakhurrozi, menilai kunjungan Bupati Ipuk sebagai sinergi positif antara Pemkab Banyuwangi dan Kementerian Agama. “Kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Memberikan semangat dan moril yang luar biasa bagi jemaah,” tutupnya. [alr/beq]

  • Libur Panjang, Pemkab Banyuwangi Tambah Fasilitas Pendukung di Gunung Ijen

    Libur Panjang, Pemkab Banyuwangi Tambah Fasilitas Pendukung di Gunung Ijen

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Ijen, yang menjadi bagian dari Unesco Global Geopark (UGG), terus menjadi magnet wisatawan saat libur panjang. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, Pemkab Banyuwangi menambah fasilitas pendukung di kawasan favorit tersebut.

    “Gunung Ijen menjadi salah satu destinasi favorit baik wisatawan mancanegara maupun domestik, terutama saat libur panjang seperti saat ini. Karena itu untuk menambah kenyamanan wisatawan, fasilitas pendukung terus kita lengkapi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (31/5).

    Pemkab menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder di kawasan Paltuding, Kecamatan Licin, untuk membahas peningkatan sarana dan prasarana. Rapat ini dihadiri Pj Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo, Legal Head Perhutani Banyuwangi Barat Eko Hadi, Kepala Seksi V BKSDA Banyuwangi Dwi Sugiarto, serta jajaran OPD terkait.

    Salah satu fokus utama adalah perluasan area parkir, mengingat saat libur panjang kendaraan sering meluber hingga kawasan Gunung Ranti yang berdekatan dengan Paltuding. Selain itu, penyediaan air bersih juga menjadi prioritas menyusul lonjakan pengunjung.

    “Tahun ini pemkab akan membangun dua fasilitas penunjang, yakni fasilitas air bersih dan perluasan lahan parkir yang terletak di kawasan Gunung Ranti. Pembangunannya tetap memperhatikan kawasan ini sebagai lahan konservasi,” jelas Guntur.

    Untuk air bersih, pemkab akan membangun tandon dan memperbesar saluran air agar dapat mencukupi kebutuhan wisatawan dan pelaku UMKM sekitar.

    “Saluran air yang eksisting saat ini masih menggunakan pipa kecil. Maka, kita akan bangun saluran yang baru yang lebih besar, dan kita sediakan tandon agar suplai air bersih di Paltuding terus terjaga,” imbuhnya.

    Kepala Seksi V BKSDA Banyuwangi, Dwi Sugiarto, melaporkan peningkatan drastis jumlah pengunjung selama libur panjang. Dalam tiga hari, 29–30 Mei 2025, tercatat 3.166 wisatawan telah mengunjungi Gunung Ijen.

    “Pada hari Sabtu saja, tercatat 1.314 orang yang naik ke kawah Ijen, 35 persennya adalah turis mancanegara. Namun kami tetap melakukan pembatasan pengunjung setiap harinya sesuai dengan kapasitas maksimal yakni 2.000 orang per hari,” tandas Dwi. [alr/beq]

  • Wali Kota Pasuruan Tekankan Peran Penting Relawan SIBAT Hadapi Ancaman Banjir

    Wali Kota Pasuruan Tekankan Peran Penting Relawan SIBAT Hadapi Ancaman Banjir

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menegaskan peran vital relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) dalam menghadapi ancaman banjir yang rawan terjadi di wilayahnya. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Orientasi Relawan SIBAT Kota Pasuruan Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor PMI Kota Pasuruan.

    Sebanyak 25 relawan dari berbagai kelurahan mengikuti pelatihan yang mencakup materi teori dan simulasi lapangan. Para pemateri berasal dari PMI Kabupaten Malang.

    Mas Adi, sapaan akrab Wali Kota sekaligus Ketua PMI Kota Pasuruan, menyebut karakteristik geografis kota yang dikelilingi pantai dan tiga sungai besar membuat banjir menjadi bencana yang kerap mengintai, terutama saat musim hujan.

    “Struktur Kota Pasuruan ini dikelilingi oleh pantai dan tiga sungai besar yang sering meluap saat musim penghujan,” ujarnya dalam sambutan.

    Menurutnya, kehadiran relawan SIBAT menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan bencana berbasis komunitas. Ia mendorong peserta untuk serius mengikuti pelatihan agar mampu memahami konsep penyelamatan air (Water Rescue) dan pemetaan potensi bencana secara menyeluruh.

    “PMI harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi persoalan bencana,” tegasnya.

    Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti simulasi nyata terkait penanganan darurat seperti banjir, gempa, dan kebakaran. Hal ini bertujuan meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons relawan di lapangan.

    Mas Adi mengingatkan bahwa potensi bencana terus berkembang, sehingga peningkatan kapasitas relawan tidak boleh berhenti.

    “Penguatan kapasitas harus tetap dilakukan karena kebencanaan juga mengalami dinamika,” tambahnya.

    Ia menutup sambutannya dengan menekankan bahwa relawan SIBAT bukan sekadar pelengkap, melainkan ujung tombak dalam sistem mitigasi dan penanggulangan bencana di lingkungan masing-masing.

    “Kita ingin setiap lingkungan punya ujung tombak yang siap turun tangan saat bencana datang,” tandasnya. [ada/beq]

  • Perayaan Dharmasanti Waisak, Wabup Banyuwangi Ajak Jaga Kerukunan

    Perayaan Dharmasanti Waisak, Wabup Banyuwangi Ajak Jaga Kerukunan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ribuan umat Buddha di Banyuwangi merayakan Dharmasanti Waisak 2569 BE dengan penuh sukacita di Vihara Dharma Santi, Desa Kandangan, Pesanggaran, pada Sabtu (31/5/2025). Perayaan ini menjadi momentum silaturahmi dan refleksi umat Buddha usai Tri Suci Waisak.

    Suasana khidmat menyelimuti vihara. Umat dari berbagai usia larut dalam puja bakti, meditasi, dan prosesi pradaksina. Hadir pula para Bhikkhu, perwakilan majelis, ormas keagamaan Buddha, serta perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menandai kuatnya toleransi di Bumi Blambangan.

    Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, yang turut hadir, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama. Ia menilai perayaan keagamaan seperti Waisak bukan hanya ritual, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan dan nilai kemanusiaan.

    “Waisak adalah hari suci yang penuh makna, mengajarkan kita tentang kasih sayang, kedamaian, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai luhur ini sangat relevan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi,” ujar Mujiono.

    Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung semua kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya merawat kebhinekaan.

    “Banyuwangi adalah rumah bagi berbagai keyakinan yang hidup berdampingan secara damai. Keberagaman adalah kekuatan kita, dan perayaan seperti Waisak ini adalah wujud nyata indahnya toleransi yang selama ini kita jaga bersama,” tegasnya.

    Ketua PC Magabudhi Banyuwangi, Sumardiyanto, menjelaskan Tri Suci Waisak memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama: kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya sebagai Buddha. Menurutnya, momen Dharmasanti menjadi ruang memperkuat semangat Dharma dan membangun harmoni sosial di tengah masyarakat. [alr/beq]

  • Bulan Bung Karno, Kaum Perempuan Surabaya Deklarasikan Komunitas Sarinah

    Bulan Bung Karno, Kaum Perempuan Surabaya Deklarasikan Komunitas Sarinah

    Surabaya (beritajatim.com) – Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila dan dimulainya Bulan Bung Karno, ratusan perempuan dari berbagai wilayah di Surabaya mendeklarasikan pendirian komunitas “Sarinah” pada Minggu, 1 Juni 2025. Komunitas ini digagas sebagai wadah perjuangan kaum perempuan berjiwa nasionalis dan kerakyatan.

    “Hari ini, 1 Juni 2025, kita menandai terbentuknya komunitas ‘Sarinah’, yang mewadahi aktivitas kaum perempuan nasionalis, berjiwa kerakyatan dan memperjuangkan kemajuan nasib kaum perempuan di Surabaya,” kata Norma Yunita, koordinator komunitas “Sarinah”.

    Deklarasi ditandai pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, yang kemudian diserahkan kepada Norma Yunita didampingi Warti. Nama “Sarinah” diambil dari sosok pengasuh Bung Karno yang dikenal mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih terhadap wong cilik.

    Adi Sutarwijono mengapresiasi lahirnya komunitas tersebut dan menyebut momen deklarasi sangat tepat karena bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila dan pembukaan Bulan Bung Karno.

    “Bulan Juni menjadi istimewa untuk meresapi perjalanan hidup Bung Karno sekaligus ajaran-ajarannya. Pertama, 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila, yang merujuk pada pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945,” kata Adi.

    Ia juga menyinggung tanggal 6 Juni sebagai hari lahir Bung Karno di Pandean, Surabaya, yang menjadi tempat awal Bung Karno menuntut ilmu dan digembleng semangat pergerakan saat tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto, Peneleh.

    “Surabaya juga disebut Bung Karno sebagai dapurnya nasionalisme,” lanjut Adi.

    Selain itu, Adi mengenang momen penting dalam sejarah PDI Perjuangan yang terjadi di Surabaya, saat Megawati Soekarnoputri menyatakan secara de facto terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada KLB Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo.

    “Sebentar lagi, PDI Perjuangan akan menggelar Kongres VI. Kita doakan Ibu Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDI Perjuangan,” ujar Adi di hadapan para kader “Sarinah”.

    Adi menyebut PDI Perjuangan telah melahirkan banyak pemimpin perempuan berpengaruh seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Tri Rismaharini. Mereka disebut sebagai tokoh-tokoh yang berjuang bukan hanya untuk perempuan, tapi juga demi kesejahteraan rakyat kecil. [beq]

  • U-Ditch Betonisasi Tinggi, Warga Protes: Sama Saja Mematikan Pedagang Kecil

    U-Ditch Betonisasi Tinggi, Warga Protes: Sama Saja Mematikan Pedagang Kecil

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Keluhan warga di sepanjang proyek betonisasi wilayah Jalan Raya Betro – Gedangan yang dinilai mematikan usaha kecil, langsung mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana.

    Keluhan warga pemasangan U-Ditch atau (saluran drainase) dari beton yang sedang dikerjakan sekarang ini dirasa terlalu tinggi sehingga warga kesulitan keluar maupun masuk rumah mereka.

    Namun, rencana Pemkab Sidoarjo melalui pihak pelaksana proyek akan menambahkan opritan atau urukan di sisi U-Ditch untuk mempermudah akses warga melintas.

    “Insya Allah sudah ditemukan solusi atas keluhan itu. Masyarakat mau menerimanya dengan penambahan urukan. Kita kasih jalan untuk sepeda motor agar bisa keluar-masuk rumah,” ucap Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana Senin (2/6/2025).

    Wabup Hj. Mimik Idayana yang mendatangi lokasi proyek ini selain menanggapi keluhan warga terhadap pemasangan saluran air itu, juga ingin mengetahui progres proyek betonisasi tersebut. “Untuk saat ini, akan diberikan akses bagi kendaraan agar warga dapat keluar masuk rumah dengan mudah,” jelasnya.

    Hj. Mimik juga menilai Pemkab Sidoarjo selalu mempertimbangkan dampak proyek pembangunan yang sedang dikerjakan. Salah satunya, proyek betonisasi seperti ini. Karena itu, perencanaan pembangunannya harus dilakukan secara tepat.

    Dirinya tidak ingin proyek pembangunan yang dikerjakan menjadi boomerang di kemudian hari. Misalnya, ada warga yang dirugikan usai pembangunan selesai dikerjakan. “Jangan sampai kita meninggikan jalan dengan betonisasi, tetapi dampaknya itu banjir. Karena tidak ada saluran air yang dapat mengalir sesuai fungsinya ke rumah warga di sepanjang betonisasi,” pintanya.

    Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengakui betonisasi jalan Betro – Gedangan tingginya mencapai 60 sentimeter. Sepanjang jalur tepi sungai akan dipasang sheetpile beton penahan tanah. Sedangkan jalur di sebelah selatannya akan dipasang saluran drainase beton. Dimensi ukurannya antara 90 sampai 110 sentimeter.

    “Untuk pemasangnya disesuaikan dengan tinggi beton. Karena di sini muka air banjirnya tinggi, kalau hujan sungai Mangetan ini over top. Inilah yang menjadi pertimbangan teknis kami untuk meninggikan jalan,” urai Dwi Eko Saptono.

    Selain itu, Dwi Eko juga menyebutkan urukan tanah disamping U-Ditch akan segera dikerjakan. Warga tidak perlu menguruk sendiri untuk jalan masuk rumah. Semua akan dikerjakan pelaksana jalan. Hanya, saat ini sedang menunggu urugan sekaligus pemadatan jalan yang akan dibeton.

    “Sekarang tahapan betonisasi akan dikerjakan. Pintu masuk setiap rumah akan kita beri opritan. Jadi tidak dibiarkan U-Ditch ini terbangun tanpa akses bagi warga,” janjinya. [isa/aje]

  • Jombang Satukan Langkah Cegah Bullying di Pesantren: Legislator, Polisi, dan Kiai Turun Tangan

    Jombang Satukan Langkah Cegah Bullying di Pesantren: Legislator, Polisi, dan Kiai Turun Tangan

    Jombang Satukan Langkah Cegah Bullying di Pesantren: Legislator, Polisi, dan Kiai Turun Tangan

  • PPPK Pemkab Jember Tanyakan Gaji ke-13 kepada Bupati Fawait

    PPPK Pemkab Jember Tanyakan Gaji ke-13 kepada Bupati Fawait

    Jember (beritajatim.com) – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menanyakan gaji ke-13 kepada Bupatu Muhammad Fawait, dalam acara penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai, di Pantai Watu Ulo, Minggu (1/6/2025).

    Pertanyaan itu dilontarkan Ari Susi Nurhidayati, seorang PPPK guru. “Ini kan per 1 Juni 2025 kami semua sudah dilantik menjadi PPPK. Apa kami dapat gaji ke-13?” katanya saat diberikan kesempatan bertanya oleh Fawait.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Suko Winarno yang ditugaskan menjawab, mengatakan, gaji ke-13 diberikan berdasarkan awal pemberian gaji pada Mei 2025. “Panjenengan semua insyaallah gajinya per 1 Juli 2025, yang berarti sudah lewat. Belum dapat. Itu aturannya,” katanya.

    Jawaban Suko mendapat sambutan suara kecewa dari para PPPK. Namun Fawait meminta para pegawai itu tetap tenang.

    “Kalau perlu ke Jakarta untuk memastikan. Kalau memang di kabupaten lain bisa, di Jember juga harus bisa. Kalau di kabupaten lain memang tidak bisa, ya sama-sama tidak bisa. Begitu saja gampangnya,. Nanti dikonsultasikan. Pokok tidak boleh kabupaten sebelah dapat, sini (Jember) tidak dapat,” katanya.

    Masih soal gaji, Ari juga menanyakan pembayaran gaji Juni 2025. “Kemarin kami diminta untuk mengumpulkan draft gaji untuk Mei, pemberkasan Mei. Lalu kami digaji PPPK di bulan Juli. Gaji Juninya ke mana?” tanyanya.

    Fawait berjanji akan menggelar rapat untuk membicarakan masalah gaji tersebut besok. “Kalau memang ada, sekali lagi karena ini terkait kepegawaian yang harus sama di seluruh Indonesia, tidak bisa Jember beda sendiri. Harus sama sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kabupaten-kabupaten lainnya,” katanya.

    Tak hanya soal gaji, Ratih Diah Palupi, seorang PPPK tenaga kesehatan, menanyakan soal pemakaian seragam dinas. “Apakah tetap pakaian putih hitam atau sama dengan PNS memakai pakaian khaki?” katanya.

    Kepala Dinas Keseharan Jember Hendro Soelistijono mengatakan, aturan terbaru masih menetapkan seragam PPPK berwarna putih dan hitam. Namun Fawait berjanji akan menggelar rapat untuk membahas seragam ini.

    “Kalau bisa harus sama seperti PNS. Kalau tidak bisa sekarang karena tidak ada anggarannya, berarti dialokasikan dalam Perubahan APBD 2025. Biar walaupun PPPK, rasanya kayak PNS,” kata Fawait.

    Bupati Muhammad Fawait menyerahkan surat keputusan untuk 1.847 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember.

    Ini pertama kalinya penyerahan SK pegawai dilakukan di Watu Ulo, sebuah pantai destinasi wisata di Kecamatan Ambulu, yang berjarak kurang lebih 40 kilometer dari alun-alun ke selatan Jember. Selain menyerahkan SK, Fawait juga melaporkan program seratus hari kerjanya yang telah berakhir. [wir]

  • Bupati Fawait Serahkan SK Ribuan PPPK Pemkab Jember di Pantai Watu Ulo

    Bupati Fawait Serahkan SK Ribuan PPPK Pemkab Jember di Pantai Watu Ulo

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menyerahkan surat keputusan untuk 1.847 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Pantai Watu Ulo, Minggu (1/6/2025).

    Ini pertama kalinya penyerahan SK pegawai dilakukan di Watu Ulo, sebuah pantai destinasi wisata di Kecamatan Ambulu, yang berjarak kurang lebih 40 kilometer dari alun-alun ke selatan Jember. Selain menyerahkan SK, Fawait juga melaporkan program seratus hari kerjanya yang telah berakhir.

    “Saya ingin menunjukkan bahwa Watu Ulo salah satu destinasi wisata yang indah di Kabupaten Jember. Kalau sepuluh tahun terakhir ini Jember tidur wisatanya, hari ini waktunya bangkit kembali,” kata Fawait di hadapan ribuan orang PPPK dan pejabat.

    Ribuan PPPK itu adalah hasil seleksi tahap pertama pada akhir 2024. Mayoritas adalah guru dan tenaga kesehatan. “Kita akan selalu berusaha yang terbaik, termasuk dalam urusan kepegawaian. Kemarin kita tahu bahwa proses pengangkatan PPPK, kami tidak bisa membuat keputusan tanpa harus melihat aturan dari pemerintah pusat,” kata Fawait.

    Masa kontrak PPPK kali ini hanya berlaku dua tahun, bukan lima tahun sebagaimana PPPK yang diangkat sebelumnya. “Sebelum Anda ramaikan di medsos, saya jawab dulu kenapa SK-nya cuma dua tahun. Tadi waktu salaman sudah ada yang tanya ke saya, kenapa dua tahun,” kata Fawait.

    “Tenang saja, Saudara, kalaupun dua tahun, saya pastikan setelah dua tahun kita perpanjang lima tahun. Tidak usah khawatir panjenengan semua nanti habis dua tahun tidak dapat SK. Pokok enggak melanggar apa-apa, saya pastikan SK-nya diperpanjang berikutnya. Insyaallah setelah dua tahun nanti kita perpanjang lima tahun,” kata Fawait.

    Fawait meminta seluruh PPPK untuk membantu program pemerintah, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. “Kami akan berfokus untuk pengentasan masalah, khususnya kemiskinan. Tapi saya tidak bisa sendirian. Jember tidak butuh superman tapi Jember butuh super team, dan Panjenengan adalah orang-orang terpilih untuk menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya.

    Seragam dan Gaji ke-13
    Dalam kesempatan itu, Ratih Diah Palupi, seorang PPPK tenaga kesehatan, sempat menanyakan pemakaian seragam dinas. “Apakah tetap pakaian putih hitam atau sama dengan PNS memakai pakaian khaki?” katanya.

    Kepala Dinas Keseharan Jember Hendro Soelistijono mengatakan, aturan terbaru masih menetapkan seragam PPPK berwarna putih dan hitam. Namun Fawait berjanji akan menggelar rapat untuk membahas seragam ini.

    “Kalau bisa harus sama seperti PNS. Kalau tidak bisa sekarang karena tidak ada anggarannya, berarti dialokasikan dalam Perubahan APBD 2025. Biar walaupun PPPK, rasanya kayak PNS,” kata Fawait.

    Ari Susi Nurhidayati, seorang PPPK guru, menanyakan soal gaji ketiga belas. “Ini kan per 1 Juni 2025 kami semua sudah dilantik menjadi PPPK. Apa kami dapat gaji ke-13?” katanya.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Suko Winarno mengatakan, gaji ke-13 diberikan berdasarkan awal pemberian gaji pada Mei 2025. “Panjenengan semua insyaallah gajinya per 1 Juli 2025, yang berarti sudah lewat. Belum dapat. Itu aturannya,” katanya.

    Jawaban Suko mendapat sambutan suara kecewa dari para PPPK. Namun Fawait meminta para pegawai itu tetap tenang.

    “Kalau perlu ke Jakarta untuk memastikan. Kalau memang di kabupaten lain bisa, di Jember juga harus bisa. Kalau di kabupaten lain memang tidak bisa, ya sama-sama tidak bisa. Begitu saja gampangnya,. Nanti dikonsultasikan. Pokok tidak boleh kabupaten sebelah dapat, sini (Jember) tidak dapat,” katanya.

    Ari juga menanyakan soal gaji untuk Juni 2025. “Kemarin kami diminta untuk mengumpulkan draft gaji untuk Mei, pemberkasan Mei. Lalu kami digaji PPPK di bulan Juli. Gaji Juninya ke mana?” tanyanya.

    Fawait berjanji akan menggelar rapat untuk membicarakan masalah gaji tersebut besok. “Kalau memang ada, sekali lagi karena ini terkait kepegawaian yang harus sama di seluruh Indonesia, tidak bisa Jember beda sendiri. Harus sama sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kabupaten-kabupaten lainnya,” katanya. [wir]

  • Wabup Sidoarjo: Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo untuk Masyarakat

    Wabup Sidoarjo: Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo untuk Masyarakat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana didampingi inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto serta pejabat DLHK Kabupaten Sidoarjo, melakukan sidak progress revitalisasi Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Minggu (1/6/2025).

    Project Manager Mahdi Hasan, ST sebagai Kontraktor Pelaksana PT Samudra Anugrah Indah Permai memberikan penjelasan terkait pengerjaan revitalisasi. Di antaranya akan ada pengerjaan taman, pengerjaan ampitheater, taman bermain, taman Gym, taman balita, taman lansia entrace barat, area paseban, trotoar, dan akses drainase, map elektronik juga toilet umum, bangunan penjaga serta halte bus dengan waktu pelaksanaan 210 hari kerja.

    “Selain itu juga akan disediakan tempat khusus bagi lansia jika akan melakukan aktivitas olah raga ataupun sekadar jalan-jalan santai,” kata Mahdi Hasan di depan Hj. Mimik Idayana.

    Setelah mendengarkan beberapa penjelasan Wabup Hj. Mimik menyampaikan harapannya agar dalam revitalisasi alun-alun ini benar-benar berjalan dengan baik serta dengan hasil yang memuaskan. Sehingga benar-benar bisa menciptakan tempat yang nyaman bagi masyarakat Sidoarjo.

    Ia meminta, pada monumen yang ada logo Pemkab Sidoarjo untuk lebih dipertegas lagi untuk warna dan garisnya agar lebih terlihat dan lebih kokoh. Ditegaskan pula untuk disediakan area khusus bagi UMKM yang menyajikan makanan khas Sidoarjo ataupun makanan ringan bagi pengunjung Alun-alun.

    “Ayo ciptakan alun-alun dengan konsep yang lebih bagus lagi agar masyarakat bisa menjadikan alun-alun sebagai destinasi wisata yang nyaman dan meriah bagi masyarakat,” harapnya.

    Selain menyampaikan harapannya, Mimik juga memberikan beberapa masukan. Di antaranya, sebagai jujukan masyarakat nanti, simbol pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ditonjolkan dengan warna yang lebih menarik untuk dilihat.

    Serta ada area khusus bagi UMKM sehingga para pedagang tidak berceceran seputaran alun-alun. “Karena pastinya masyarakat yang berkunjung selain menikmati fasilitas yang ada pastinya juga akan menikmati jajanan,” katanya

    Masih menurut Hj. Mimik bahwa alun-alun milik masyarakat, untuk itu buat senyaman mungkin bagi masyarakat, spot-spot yang ada harus benar-benar bisa digunakan bagi seluruh kalangan agar masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan alun-alun sebagai sarana rekreasi yang nyaman.

    “Saya minta kerjasamanya, mari kita bekerja bersama untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo, membuat nyaman masyarakat Sidoarjo karena alun-alun merupakan salah satu persembahan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagi masyarakat,” pinta wabup.

    Revitalisasi alun -alun ini merupakan proyek pertama H. Subandi-Hj. Mimik untuk itu besar harapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam kualitas, karena ini adalah salah satu yang hasilnya langsung bisa dimanfaatkan serta bisa dinikmati oleh masyarakat Sidoarjo.

    “Karena memberikan pelayan yang terbaik bagi masyarakat adalah komitmen kita bersama maka kita berikan fasilitas bagi seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak remaja dewasa bahkan bagi yang telah lanjut usia agar bisa memanfaatkan alun-alun,” paparnya. (isa/but)