Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Momen Hangat Prabowo-Gibran dan Megawati di Hari Lahir Pancasila

    Momen Hangat Prabowo-Gibran dan Megawati di Hari Lahir Pancasila

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam suasana hangat jelang upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin pagi (2/6/2025). Pertemuan ini menjadi simbol harmoni lintas generasi dalam bingkai ideologi Pancasila.

    Megawati, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, hadir mengenakan kemeja putih lengan panjang. Ia duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo berpindah tempat duduk, mendekat dan duduk tepat di samping Megawati, menunjukkan suasana akrab dan penuh rasa saling menghormati.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampak bergabung dalam perbincangan singkat tersebut, menunduk setengah jongkok di antara keduanya untuk menyimak obrolan hangat sebelum upacara dimulai.

    Dalam momen lainnya, Megawati terlihat berjalan bersama Prabowo dan Gibran menuju mimbar kehormatan. Ia berada tepat di sisi belakang Prabowo, diapit oleh Gibran, memperlihatkan kebersamaan simbolik antar pemimpin nasional di tengah peringatan sakral ideologi negara.

    Upacara Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya,” menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam membangun masa depan bangsa. [hen/beq]

  • DPRD Kota Probolinggo Desak Pemeriksaan Proyek Gudang JNT Usai Rumah Warga Rusak

    DPRD Kota Probolinggo Desak Pemeriksaan Proyek Gudang JNT Usai Rumah Warga Rusak

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menanggapi serius laporan kerusakan rumah warga di Gang Flamboyan I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, yang diduga dipicu oleh pembangunan gudang milik ekspedisi JNT. Anggota Komisi III DPRD, Robet Riyanto, menyatakan keprihatinannya dan meminta instansi teknis segera turun ke lokasi.

    “Kami akan mendorong agar PUPR, Dinas Perizinan, dan Satpol PP mengecek langsung ke lapangan, termasuk menelusuri perizinannya,” kata Robet, Senin (2/6/2025).

    Ia menegaskan DPRD siap memanggil pemilik usaha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) apabila tidak ada tindakan nyata. Robet juga mengingatkan bahwa DPRD tak segan merekomendasikan pencabutan izin dan penyegelan gudang jika keluhan warga diabaikan.

    “Perusahaan juga harus menunjukkan itikad baik menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan warga,” ujarnya.

    Sebelumnya, tujuh rumah warga dilaporkan mengalami retakan serius sejak proyek pembangunan gudang tersebut dimulai. Kerusakan paling banyak ditemukan pada bagian plafon, dinding, hingga saluran air.

    Afifah (60), salah satu warga terdampak, menyatakan rumah yang sudah ia huni lebih dari 30 tahun mulai retak setelah alat berat proyek beroperasi. “Dulu tidak ada kerusakan, baru setelah pembangunan ini rumah saya mulai retak-retak,” katanya.

    Afifah juga mengeluhkan respons pihak perusahaan yang dinilai tidak bertanggung jawab. “Mereka bilang rumah kami jelek, padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah apa pun,” ujarnya.

    Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk menindaklanjuti persoalan ini, agar tidak semakin merugikan masyarakat sekitar. [ada/beq]

  • Jatim Sering Dibandingkan dengan Jabar, Ini Kata Plt Gubernur

    Jatim Sering Dibandingkan dengan Jabar, Ini Kata Plt Gubernur

    Blitar (beritajatim.com) – Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sering kali dibanding-bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat oleh para netizen. Tidak sedikit netizen yang membandingkan kinerja Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan Dedi Mulyadi.

    Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak pun angkat bicara. Menurut Emil, perbandingan ini merupakan hal yang baik dan justru menjadi satu iklim untuk saling memacu kinerja.

    “Berlomba-lomba dalam suatu kebaikan adalah sesuatu yang bagus, banyak hal yang bisa dipetik, banyak kekhasan Jawa Timur yang saya rasa ini menjadi satu iklim yang memacu kita bersama,” ucap Emil usai memimpin upacara hari lahir Pancasila di Kota Blitar, Senin (2/5/2025).

    Emil nampaknya tidak mau ambil pusing soal perbandingan kinerja pemerintahannya dengan daerah lain. Wakil dari Khofifah itu saat ini ingin fokus meningkatkan kinerja dan terus menciptakan terobosan program untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

    “Beasiswa yang 70 ribu tadi, Ibu Gubernur sudah menunjukkan bahwa kita memberikan 70 ribu beasiswa baik di negeri maupun swasta, jadi yang tidak keterima di negeri pun ke kopen gitu,” jelasnya.

    Bagi Emil perbandingan yang diungkapkan netizen ini, akan jadi pemicu untuk terus meningkatkan kinerjanya. Dirinya dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pun berkomitmen untuk terus bekerja maksimal agar masyarakat Jawa Timur bisa sejahtera. [owi/beq]

  • Wabup Tuban Ajak ASN Jadikan Pancasila Kompas Moral Hadapi Era Disrupsi

    Wabup Tuban Ajak ASN Jadikan Pancasila Kompas Moral Hadapi Era Disrupsi

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tuban untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari disrupsi teknologi, krisis global, hingga kedaulatan digital. Hal ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Senin (2/6/2025).

    Menurut Joko, dua momentum bersejarah ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan saat yang tepat untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi kemajuan bangsa.

    “Hari Lahir Pancasila dan Hari Kebangkitan Nasional adalah dua tonggak penting yang saling melengkapi yakni satu sebagai dasar ideologis bangsa, dan satu lagi sebagai titik awal kesadaran kolektif untuk bangkit dari penjajahan menuju kemerdekaan,” ungkap Joko.

    Ia menekankan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila harus diinternalisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, lanjutnya, bukan hanya dokumen historis, tetapi merupakan jiwa bangsa dan kompas moral dalam menghadapi perkembangan zaman yang serba cepat dan penuh tantangan.

    Sebab di dalam Pancasila terkandung nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, yang menurutnya sejalan dengan semangat kebangkitan nasional yang menyala sejak 1908.

    “Mari kita semangat membangun dari bawah, melibatkan semua pihak, dan berpihak pada rakyat merupakan wujud nyata dari Pancasila yang hidup dan bekerja dalam realitas keseharian,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Joko juga mengajak seluruh peserta upacara dan masyarakat Tuban untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam hati dan tindakan, serta menjaga bara kebangkitan nasional melalui kerja nyata demi Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

    “Jayalah Indonesia Raya,” tutupnya. [dya/beq]

  • Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tampil bersama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/6/2025). Kehadiran keduanya dalam satu panggung kenegaraan dianggap sebagai simbol kelanjutan tradisi kenegarawanan di Indonesia.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut, momen tersebut menunjukkan kedewasaan politik dua tokoh bangsa yang telah lama menjalin hubungan baik.

    “Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP bersama Presiden Prabowo Subianto hadir pada puncak peringatan Hari Pancasila. Dalam hemat saya itu wujud kenegarawanan beliau berdua,” ujarnya.

    Said menilai, penghormatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Megawati bukan sekadar basa-basi politik. Dalam pidatonya, Prabowo secara eksplisit menyebut Megawati lebih dulu dibanding tokoh-tokoh lainnya. Menurut Said, hal itu mencerminkan penghargaan terhadap peran Megawati sebagai Presiden Kelima RI dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

    “Kita semua tahu Ibu Mega dan Pak Prabowo bersahabat sejak lama. Hubungan beliau berdua terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis, menyangkut ideologi negara Pancasila,” kata Said.

    Ia menambahkan, pertemuan Prabowo dan Megawati pada 9 April 2025 lalu di kediaman Megawati di Menteng memperkuat sinyal positif tersebut. Prabowo juga sebelumnya bersilaturahmi ke sejumlah tokoh bangsa, yang dinilai sebagai ikhtiar membangun stabilitas politik nasional.

    Said menyoroti bahwa hubungan hangat antartokoh bangsa adalah warisan dari generasi terdahulu. Ia mencontohkan bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, meski keduanya sempat berbeda pandangan politik secara tajam.

    “Ibu Mega dan Presiden Prabowo saya kira juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya. Dahulu banyak tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik, berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun mereka semua bisa berhubungan baik, menjaga silaturahmi,” tutur Said.

    Menurutnya, tradisi kenegarawanan seperti ini hanya bisa dimaknai oleh mereka yang memiliki kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara,” tandasnya. [beq]

  • Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma tidak mengenal istilah “100 hari kerja” setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

    Indah menyampaikan bahwa masa kerja pemerintahan Kabupaten Lumajang sudah berjalan lebih dari 100 hari, dan sejak awal difokuskan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Intinya kita fokus kerja saja, gak ada istilah 100 hari, istilah darimana itu, tapi kalau masyarakat mau menilai monggo,” ujar Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat ditemui pada Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pejabat dan perangkat daerah tetap dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemberian penghargaan maupun sanksi sesuai kinerja masing-masing ASN.

    “Ini setiap enam bulan kita akan lakukan evaluasi kinerja, tentu ada reward dan punishment, jadi yang tidak bisa bekerja dengan baik ya siap-siap untuk dirotasi,” tegasnya.

    Salah satu fokus evaluasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah validasi data penerima bantuan kesejahteraan sosial. Bunda Indah menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh warga yang benar-benar berhak.

    “Akan kita evaluasi terutama soal pendataan, jangan sampai ada orang kaya nerima bantuan sosial. Ini harus diperiksa satu-satu ke desa-desa dengan koordinasi bersama Dinas Sosial,” tambahnya.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan program-program kesejahteraan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. [has/beq]

  • Penggunaan Anggaran Bondowoso Night Run 2025 Disoal, Ini Jawaban Pemkab

    Penggunaan Anggaran Bondowoso Night Run 2025 Disoal, Ini Jawaban Pemkab

    Bondowoso (beritajatim.com) – Penyelenggaraan Bondowoso Night Run 2025 pada Sabtu malam (31/5/2025) di Alun-Alun Raden Bagus Asra menuai sorotan publik. Meski didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), panitia tetap memungut biaya pendaftaran dari peserta sebesar Rp 100 ribu per orang.

    Kegiatan lari malam yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) ini berhasil menarik 2.500 peserta. Dengan tarif pendaftaran tersebut, panitia diperkirakan mengantongi dana hingga Rp 250 juta. Peserta mendapatkan jersey official, dan untuk 200 pendaftar pertama disediakan tambahan string bag. Selain itu, event ini juga didukung sponsor dari produk minuman isotonik dan air mineral.

    Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Menanggapi hal itu, Kepala Disparbudpora Bondowoso, Mulyadi, menyatakan bahwa pungutan dilakukan untuk menutupi kebutuhan yang tidak tercakup dalam anggaran APBD.

    “Dengan efisiensi anggaran tahun ini, maka biaya pendaftaran digunakan untuk pembelian kaos dan asuransi. Semua peserta kami asuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Mulyadi, Minggu (1/6/2025).

    Ia menjelaskan, anggaran yang tersedia dari APBD hanya sekitar Rp 170 juta setelah dipotong pajak. Adapun biaya teknis penyelenggaraan tetap ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulyadi menegaskan bahwa secara regulasi tidak ada pelanggaran karena pungutan tersebut tidak masuk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

    Animo peserta disebut melebihi ekspektasi panitia, bahkan memecahkan rekor keikutsertaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Tahun ini hanya 5K, sesuai permintaan atlet lokal karena sifatnya fun run. Tapi tahun depan, insya Allah akan kami tambah dengan rute 10K,” tambahnya.

    Menariknya, ajang ini turut diikuti oleh peserta dari luar negeri. “Salah satu peserta dari Kenya, dia mendaftar secara online,” ungkapnya.

    Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, menyatakan kegiatan ini berdampak positif terhadap perekonomian lokal, terutama pelaku UMKM. Ia memastikan event ini akan terus digelar secara rutin sebagai agenda tahunan Pemkab Bondowoso.

    “Insya Allah event ini akan menjadi agenda tahunan. Kita tetap akan berupaya menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, walaupun dengan keterbatasan anggaran,” kata As’ad.

    Ia juga menambahkan bahwa Pemkab akan mendorong event-event serupa yang mampu menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif lokal, seperti Ijen Trail Running yang kini telah beralih menjadi ajang internasional di Banyuwangi. [awi/beq]

  • Jatim Sering Dibandingkan dengan Jabar, Ini Kata Plt Gubernur

    Khofifah Pergi Haji, Emil Dardak Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Selama Khofifah menjalankan ibadah haji, posisi gubernur pun diisi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, yang bertindak sebagai pelaksana tugas (Plt).

    Emil Elestianto Dardak pun langsung menjalankan tugasnya untuk memimpin upacara hari lahir Pancasila di alun-alun Kota Blitar. Upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kota Blitar ini mengangkat tema Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.

    Plt Gubernur Jawa Timur itu menegaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai pondasi bangsa yang tidak hanya dikenang sebagai rumusan dasar negara, namun juga harus terus ditanamkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Betapa bermaknanya peringatan kali ini kita gelar di Kota Blitar, tempat bersemayamnya Sang Proklamator Bung Karno,” ucap Emil, Senin (2/6/2025)

    Plt Gubernur Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dokumen historis maupun teks normatif semata. Pancasila merupakan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.

    “Kita juga harus belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk kita terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Emil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pengamalan Pancasila menjadi hal yang wajib dijalankan di era sekarang ini.

    “Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong,” ungkapnya.

    Wakil dari Khofifah itu juga mengingatkan tentang pentingnya nilai-nilai dasar pancasila di tengah modernisasi ini. Emil meminta kepada semua masyarakat agar menggunakan nilai-nilai pancasila sebagai kontrol di tengah kemajuan ekonomi dan teknologi.

    “Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila, bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” ujarnya.

    Mengakhiri sambutan, Emil mengajak masyarakat Blitar untuk terus menjaga persatuan dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Marilah kita senantiasa untuk terus bergotong royong. Saya berpesan untuk Kota Blitar, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Dukung Putusan MK, DPRD Jatim Minta Pemda Siapkan Sistem Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

    Dukung Putusan MK, DPRD Jatim Minta Pemda Siapkan Sistem Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar dan menengah gratis, termasuk di sekolah swasta. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai terobosan penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan nasional.

    “Ini adalah putusan yang kita apresiasi karena konsep pendidikan dasar yang di 9 tahun bahkan 12 tahun bisa digratiskan sehingga seluruh anak bangsa bisa merasakan pendidikan yang sama,” ujar Deni saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/6/2025).

    Namun demikian, Deni mengingatkan bahwa penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan kesiapan sistem dan pendanaan yang jelas di tingkat daerah. Ia menilai sekolah swasta memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan sekolah negeri karena berada di bawah yayasan masing-masing.

    “Makanya ini konsep yang masih belum baku, bagaimana pola gratisnya, dan kita tahu sendiri kalau di sekolah swasta beda pengelolaan, operasionalnya. Ini yang masih kita lihat kekuatan masing-masing kabupaten kota untuk bisa meng-handle ini,” katanya.

    Ia menegaskan, pendidikan dasar untuk jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, DPRD Jatim meminta seluruh kepala daerah menyesuaikan kemampuan fiskal untuk mendukung implementasi putusan MK tersebut agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

    “Tapi kami di Jatim akan mengawal putusan MK ini agar berjalan dengan baik. Sehingga pendidikan gratis mulai tingkat bawah sampai tingkat atas bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan ini.

    DPRD Jatim juga akan menginisiasi koordinasi dengan kepala daerah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur guna menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak-juknis) yang adil dan realistis. Tujuannya, agar kebijakan ini benar-benar berdampak bagi keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta.

    “Kami di DPRD berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap akses pendidikan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta,” tandasnya. [asg/beq]

  • Peringati Hari Lahir Pancasila, Warga Bondowoso Gelar Diskusi “Pancasila Reborn”

    Peringati Hari Lahir Pancasila, Warga Bondowoso Gelar Diskusi “Pancasila Reborn”

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sejumlah elemen masyarakat di Bondowoso memperingati Hari Lahir Pancasila dengan menggelar diskusi kebangsaan bertajuk “Pancasila Reborn” di Desa Pancoran, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso, Minggu (1/6/2025) malam.

    Diskusi berlangsung hangat dan santai, dihadiri Wakil Ketua DPRD Bondowoso dari Fraksi PDIP, Sinung Sudrajad, bersama perwakilan Pemuda Muhammadiyah, komunitas Sataretanan Dhibik (STD), mahasiswa GMNI, serta masyarakat umum. Mereka berdiskusi sambil menikmati kopi, merokok, makan polo pendem, dan ditutup dengan makan nasi kotak bersama.

    Tema “Pancasila Reborn” diangkat sebagai refleksi atas kekhawatiran memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Desy Natalia (23), peserta dari Kecamatan Pujer, menyoroti lemahnya penghayatan terhadap sila ketiga. “Persatuan Indonesia seakan hanya menjadi slogan. Toleransi antarumat juga mulai memudar, padahal kita menjunjung sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Dedi, warga Pancoran yang juga alumnus GMNI, mengingatkan pentingnya meneladani peradaban Nusantara. Ia mencontohkan kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura pada abad ke-4 dan Kalingga di bawah Ratu Shima pada abad ke-6 sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki akar peradaban yang kuat. “Sebab saat bangsa lain masih dalam kegelapan, kita sudah hidup dalam tatanan beradab,” ungkapnya.

    Dalam forum tersebut, Sinung Sudrajad mendorong evaluasi sistem demokrasi Indonesia yang dinilainya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai Pancasila. “Jangan harap sila kelima—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—terwujud, kalau sila keempat tidak dijalankan dengan benar,” ucapnya.

    Sinung mengkritik sistem proporsional terbuka yang berlaku sejak 2009 karena dinilai membuka celah praktik politik uang dan manipulasi politik. Ia mendorong agar sistem pemilu dikembalikan ke proporsional tertutup. “Agar nilai-nilai permusyawaratan perwakilan benar-benar hidup,” tegas politisi asal Kelurahan Nangkaan tersebut. [awi/beq]