Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ulama dan Tokoh Jatim Tolak Vaksin TBC Jika Tanpa Transparansi

    Ulama dan Tokoh Jatim Tolak Vaksin TBC Jika Tanpa Transparansi

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah ulama, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur menyampaikan penolakan terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Hal ini khususnya jika prosesnya dinilai tidak transparan dan tidak memenuhi prinsip keselamatan rakyat.

    Aspirasi ini disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Jatim di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur, Senin (2/6/2025).

    Perwakilan dari kelompok 40 habaib dan ulama Jatim, Drs. KH. Fadholi Moh. Ruham, M.Si, menegaskan bahwa kebijakan vaksinasi yang menyangkut generasi muda bangsa tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi tanpa penjelasan terbuka dan akuntabel.

    “Semua ternyata bermula dari adanya rencana uji coba vaksin TBC. Jika benar direalisasikan dan tanpa memenuhi prinsip transparansi tentang manfaat terutama, lalu tujuan jujurnya apa? Kalau tujuannya tidak jujur, kamu tidak bisa mengerti,” ujar KH. Fadholi.

    Dia menegaskan bahwa vaksinasi adalah urusan besar yang menyentuh aspek hukum, adat, dan keselamatan publik. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan atas dasar proyek atau agenda tersembunyi yang tidak diketahui publik.

    “Jangan-jangan yang beredar di masyarakat bahwa ini proyek. Daripada itu, kami sangat menolak,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, para tokoh juga meminta agar DPRD Jawa Timur mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat nasional. Mereka mendorong agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat segera mengeluarkan fatwa mengenai status vaksin TBC tersebut.

    “Kalau sudah ada fatwa berarti akan ada upaya secara hukum Islam termasuk secara keselamatan rakyat,” lanjut KH. Fadholi.

    Dia juga menyebut praktik vaksinasi yang dinilai tidak manusiawi, terutama ketika dilakukan pada anak-anak yang belum mendapatkan pemahaman utuh dan harus dipaksa oleh orang tuanya.

    “Banyak peristiwa yang terekam bahwa anak dipaksakan, yang mesti dipegang orang tua untuk suntik. Ini sangat tidak manusiawi. Di situ saja sudah tidak jelas dan tidak jujur, dari situ saja tidak perlu dipaksakan,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat harus mengedepankan keselamatan dan martabat rakyat dalam setiap bentuk kerja sama internasional, termasuk program vaksinasi.

    “Harus kita pegang teguh dan diprioritaskan, dan jika vaksin ini dipaksakan tanpa memenuhi poin-poin dalam surat ini, kami, habib, ulama, dan tokoh Jawa Timur siap melakukan langkah-langkah hukum,” tutupnya. [asg/but]

  • Bupati Jember Fawait: Kalau Menuruti Pengamat, Tidak Selesai-Selesai

    Bupati Jember Fawait: Kalau Menuruti Pengamat, Tidak Selesai-Selesai

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait memilih bekerja merealisasikan program pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, daripada disibukkan kritik pengamat. Itu sudah ditunjukkannya dalam program seratus hari awal pemerintahannya bersama Wakil Bupati Djoko Susanto.

    “Hari ini kami berfokus membuat kebijakan. Kalau kita nuruti pengamat, enggak selesai-selesai,” kata Fawait, di hadapan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang hadir dalam seremoni penyerahan surat keputusan kepegawaian, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025).

    Menurut Fawait, sejumlah kebijakannya banyak mendapat kritik, mulai dari penggratisan retribusi parkir, pengaspalan jalan, hingga program kesehatan gratis Universal Health Coverage (UHC).

    “Saya ingat waktu ngaji dulu, kiai saya dawuh (berkata). Ada sebuah kisah seorang bapak dan anaknya membawa kuda berjalan-jalan di pasar. Kudanya dituntun. Pengamat satu bilang, ‘enggak ada gunanya bawa kuda, kudanya enggak dinaiki’,” kata Fawait.

    Mendengar komentar itu, menurut Fawait, sang bapak pun menaiki kuda itu dan sang anak menuntun. “Enggak selesai. Pengamat satunya berkomentar, ‘anak kurang ajar, bapak kurang ajar. Punya anak enggak disuruh naik juga, malah disuruh mennuntun kuda’,” katanya.

    Mendengar komentar itu, bapak dan anak memutuskan untuk menaiki kuda tersebut. “Apa selesai? Tidak. Pengamat yang lain ngomong, ‘Uh, tidak berperikekudaan. Kok kudanya dinaiki berdua’,” kata Fawait.

    Karena gemas, menurut Fawait, bapak dan anak itu pun menggotong kuda tersebut. “Apakah selesai? Enggak selesai. ‘Walaupun punya kuda bagus mbok yo dinaiki, kok malah digotong.” kata Fawait disambut tawa hadirin.

    Berpegang pada filosofi ini, Fawait menegaskan sikapnya sebagai bupati. “Pokok kita tidak salah kepada Allah, tidak salah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak salah kepada pemerintah, tidak salah kepada undang-undang, apapun kebijakan kita, yang penting tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat akan kami lakukan,” katanya.

    “Walaupun pengamat-pengamat itu selalu mengkritik kita, saya tidak peduli. Pokok hari ini kita harus kerja, kerja dan kerja. Kalau mau adu gagasan, lima tahun lagi, nyalon bupati lagi,” kata Fawait.

    “Kalau ngomong UHC yang gratis untuk masyarakat, cantolannya ada undang-undang terkait Jaminan Kesehatan Nasional, masih dikritik. TP3D (Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah) yang tidak dapat bayaran masih dikritik. Maka saya bilang, ‘Sudah, jangan didengarkan, lihat, senyumin, salawatin, cuekin saja,” kata Fawait.

    Fawait mengaku sudah memperoleh dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengoptimalisasi lahan seluas enam ribu hektare. “Kemudian kita juga punya komitmen dengan Kementerian pada 2026, di perempatan Mangli akan ada underpass atau flyover,” katanya.

    Tahun ini rencananya Bandara Notohadinegoro Jember akan dihidupkan dengan penerbangan komersial trayek Jember-Bali. “Tiketnya insyaallah di bawah Rp 500 ribu,” kata Fawait.

    “Maka dalam kesempatan ini saya mohon doa dan dukungan dari Anda semua. Pemerintah Kabupaten Jember sedang melakukan banyak hal hari ini,” kata Fawait. [wir]

  • RSUD Mardi Waluyo Kolaps, Wali Kota Blitar Lakukan Operasi Besar-Besaran

    RSUD Mardi Waluyo Kolaps, Wali Kota Blitar Lakukan Operasi Besar-Besaran

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin terjun langsung menyelamatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo. Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu kini telah menunjuk dr. Bernard menggantikan dr. Muhammad Muchlis sebagai direktur RSUD Mardi Waluyo.

    Pergantian direktur ini juga sebagai penanda akan adanya perbaikan menajemen RSUD Mardi Waluyo Blitar. Dengan adanya perbaikan manajemen ini diharapkan RSUD Mardi Waluyo Blitar bisa bangkit dari keterpurukan.

    “Jadi catatannya lumayan banyak Mardi Waluyo ini, mulai dari manajemen yang perlu ditata ulang, juga penataan kelola keuangan,” ucap Mas Ibin, Senin (2/06/2025).

    Selain perombakan manajemen, Mas Ibin juga telah mewacanakan untuk menata ulang keuangan RSUD Mardi Waluyo yang sebelumnya berantakan. Diketahui sebelumnya RSUD Mardi Waluyo mengalami kolaps secara keuangan.

    Rumah sakit milik pemerintahan Kota Blitar itu diketahui memiliki utang sebesar 12 miliar. Kini Wali Kota Blitar tengah berupaya untuk menata ulang keuangan RSUD Mardi Waluyo agar kembali sehat.

    “Saya itu strategi ya kami sudah punya banyak strategi marketing yang penting kami sekarang menata ulang manajemen ini kemudian memperbaiki pelayanan memperbaiki fasilitas, saya pingin Mardi Waluyo ini menjadi rumah sakit terbaik dengan pelayanan terbaik itu sangat susah tapi saya yakin bisa,” tegasnya.

    Mas Ibin pun yakin RSUD Mardi Waluyo bisa bangkit dan menjadi rujukan bagi Blitar dan sekitarnya. Tentu untuk mewujudkan hal itu, diperlukan pembenahan menajemen, fasilitas hingga pelayanan untuk pasien.

    Itu semu kini tengah dikerjakan oleh Mas Ibin, agar RSUD Mardi Waluyo bisa kembali profit serta bisa memberikan pelayanan medis terbaik untuk warga. Target itu pun telah disampaikan Wali Kota Blitar kepada Plt Direktur RSUD Mardi Waluyo yang baru.

    “Saya pingin suatu saat tidak lama-lama masyarakat bilang ingat sakit ingat Mardi Waluyo itu ukurannya. Gak terlalu lama sebulan dua bulan ini sudah terasa,” tandasnya.

    Wali Kota Blitar pun menarget perubahan manajemen, pelayanan hingga fasilitas ini bisa terjadi dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Sehingga masyarakat bisa segera bisa merasakan pelayanan medis yang prima dari RSUD Mardi Waluyo. (owi/kun)

  • Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Wajibkan Seluruh Tempat Usaha Sediakan Lahan Parkir Gratis

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Wajibkan Seluruh Tempat Usaha Sediakan Lahan Parkir Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana menerbitkan Surat Edaran (SE), yang mewajibkan seluruh tempat usaha di Kota Pahlawan menyediakan area parkir gratis.

    Selain lokasi parkir gratis, seluruh tempat usaha juga diminta menyiapkan juru parkir (jukir) untuk menata kendaraan, tanpa menarik biaya parkir ke pengunjung.

    Ketentuan tersebut dijelaskan akan diatur dalam aturan kewajiban tempat usaha yang dikenai Pajak Parkir atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir, termasuk menyediakan minimal satu juru parkir gratis di area usaha.

    “Karena saya sudah bilang dengan formasi saya yang baru ini, maka saya berharap tidak ada lagi jukir-jukir liar itu di tempat-tempat yang bayar pajak parkir,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Senin (2/6/2025).

    Eri juga menegaskan, jukir – jukir di tempat usaha tersebut tidak boleh menarik biaya parkir sepeser pun dari pengunjung, termasuk menerima pemberian secara sukarela.

    “Rompinya (bertuliskan identitas) tempat usahanya dia dan memastikan bahwa orang yang parkir tidak membayar. Kalau tidak mau ikut aturan itu jangan buka usaha di Surabaya,” tegas Eri.

    Kebijakan tersebut bakal diberlakukan dalam waktu satu pekan ke depan, atau setelah terbitnya SE. Dan apabila pelaku usaha di Surabaya tidak mengindahkan SE tersebut, pemkot sudah menyiapkan sanksi.

    “Ketika dia (pemilik usaha) tidak ada (menyiapkan jukir) yang menjaga, saya cabut izinnya. Jadi saya cabut izinnya kalau dia tidak menyiapkan tukang parkirnya. Tak cabut izinnya, enggak usah usaha di Surabaya,” jelasnya.

    Keputusan Eri itu disampailan ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Pemkot Surabaya akan menggandeng pihak kepolisian.

    “Besok saya kumpulkan. Setelah itu kita buatkan surat edaran, maka kami berikan waktu seminggu. Jadi minggu depan kalau enggak ada, saya cabut izinnya,” pungkasnya. (ted)

  • Inilah Bejo, Sapi Milik peternak Tulungagung yang Jadi Hewan Kurban Prabowo Subianto

    Inilah Bejo, Sapi Milik peternak Tulungagung yang Jadi Hewan Kurban Prabowo Subianto

    Tulungagung (beritajatim.com) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung, melakukan pemeriksaan akhir terhadap kondisi sapi jumbo yang akan dijadikan hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 1 ton 50 kilogram ini merupakan milik peternak Agus Prasetyo, warga Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Sapi ini rencananya akan disembelih di Masjid Baitul Khoir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.

    Agus mengaku senang dan bangga hewan sapi yang dirawatnya dipilih untuk menjadi hewan kurban Prabowo Subianto. Sapi berusia 4 tahun ini diberi nama Bejo. Sesuai namanya, sapi ini tergolong mudah perawatannya karena tidak pernah mengalami sakit atau kendala lainnya.

    Setiap dua bulan sekali Agus memberi vitamin agar Bejo tetap terjaga kesehatannya. “Untuk makanan seperti sapi pada umumnya, tidak ada perawatan khusus hanya vitamin rutin setiap dua bulan sekali,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Kabid Keswan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulungagung, Tutus Sumaryani menerangkan sapi bantuan masyarakat ini dipilih sesuai kriteria diantaranya dalam kondisi sehat dan berat minimal 800 kilogram. Pihak dinas menyiapkan 5 ekor sapi yang dinilai cocok dan layak untuk menjadi hewan kurban Prabowo Subianto.

    Proses selanjutntya sapi dipilih oleh tim dari pusat. Bejo ini dibeli dengan harga Rp 99,5 juta. “Mereka melakukan negosiasi langsung dengan pemilik sapi kita hanya menyediakan pilihan saja,” tuturnya.

    Pihak Dinas sendiri terus memantau kondisi kesehatan sapi tersebut. Nantinya sapi akan dikirim ke Masjid Baitul Khoir pada hari Kamis mendatang. Dengan melihat kondisi saat ini, diperkirakan sapi ini menghasilkan daging mencapai 600 kilogram.

    “Biasanya hasil daging 60 persen dari berat total keseluruhan, jika saat ini berat mencapai 1 ton 50 kilogram, diperkirakan dagingnya mencapai 600 kilogram,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Sidak PT Sata Tec, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mual hingga Pertanyakan Izin Operasi

    Sidak PT Sata Tec, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mual hingga Pertanyakan Izin Operasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitroatin ke pabrik pengolahan tembakau PT Sata Tec Indonesia di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Senin (2/6/2025), diwarnai kejadian tak biasa.

    Selain ke lokasi pabrik, sidak juga dilakukan di SDN Sukowati yang berdekatan dengan lokasi pabrik. Saat berada di lingkungan SDN Sukowati yang berdekatan dengan lokasi pabrik, Mitroatin mengaku mual akibat bau menyengat dari aktivitas produksi pabrik tersebut.

    Sidak dilakukan bersama sejumlah anggota Komisi A DPRD menyusul keluhan warga dan pelajar mengenai bau menyengat yang kembali tercium di sekitar area sekolah pasca penyegelan pabrik beberapa waktu lalu.

    “Kalau benar perizinan pabrik ini sudah keluar, sangat ironis kondisinya seperti ini. Bau menyengat masih sangat terasa, apalagi di lingkungan sekolah,” ujar Mitroatin usai sidak.

    Pihaknya mengaku akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro dan instansi terkait lainnya untuk mengecek kejelasan izin operasional yang dikantongi pabrik tersebut. Menurutnya, jika izin sudah diberikan, seharusnya tidak ada dampak lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.

    “Kami akan cari solusi terbaik. Pabrik bisa tetap beroperasi, tapi jangan sampai anak-anak sekolah terganggu kesehatannya,” tambah politisi Partai Golkar itu.

    Mitroatin juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terbuka terhadap investasi yang masuk. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap kegiatan usaha.

    “Investasi memang penting untuk membuka lapangan kerja, tapi tetap harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tandasnya.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Sata Tec Indonesia belum memberikan tanggapan resmi atas hasil sidak tersebut. Sementara itu, keluhan bau menyengat dari pelajar dan warga sekitar masih terus disuarakan. [lus/kun]

  • Pastikan Hewan Kurban Sehat, DKPP Sumenep Turun Langsung ke Lapak Penjualan

    Pastikan Hewan Kurban Sehat, DKPP Sumenep Turun Langsung ke Lapak Penjualan

    Sumenep (beritajatim.com) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep turun langsung ke lapak-lapak musiman yang menjual hewan kurban, baik kambing mapun sapi.

    Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid mengatakan, dirinya turun bersama para dokter hewan, untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban yang dijual di pasar hewan maupun di lapak-lapak musiman.

    “Kami ingin memastikan kalau hewan kurban yang dijual ini sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban,” katanya usai memeriksa hewan di lapak Pak Thoriq Jl. Urip Sumoharjo, Senin (02/05/2025).

    Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, hewan-hewan kurban yang dijual dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban.

    Namun demikian, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan kurban yang dijual di pasar dan lapak-lapak.

    “Sampai saat ini Alhamdulillah tidak ditemukan adanya hewan kurban yang sakit serius. Semuanya sehat dan memenuhi syarat. Pemantauan dan pengawasan tidak akan berhenti sampai disini. Tenaga medis dan paramedis kami setiap hari keliling melakukan pengecekan kesehatan hewan-hewan kurban,” ujarnya.

    Ia juga meminta agar para penjual hewan kurban memperhatikan kebersihan kandang, dengan rutin menyemprotkan disinfektan. Karena itu, pihaknya memberikan bantuan cairan disinfektan secara cuma-cuma kepada para pedagang hewan kurban.

    “Kami bantu cairan disinfektannya. Silahkan disemprotkan rutin ya Pak ke kandang kambingnya, biar tidak ada virus, bakteri, maupun kuman-kuman yang rentan membawa penyakit bagi hewan ternak yang dijual,” terangnya.

    Selain disinfektan, DKPP juga menyebarkan banner ke penjual hewan kurban, meminta agar banner tersebut dipasang di lapak-lapak. Banner tersebut bertuliskan ciri-ciri kambing dan sapi yang sehat dan cukup umur untuk disembelih sebagai kurban. (tem/ted)

  • Prabowo Ultimatum Pejabat yang Tak Bekerja: Mundur Sebelum Saya Berhentikan

    Prabowo Ultimatum Pejabat yang Tak Bekerja: Mundur Sebelum Saya Berhentikan

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan tegas terhadap para pejabat negara yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik. Dalam pidato kenegaraan memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6/2025), ia meminta pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas agar mengundurkan diri sebelum diberhentikan.

    “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Prabowo di hadapan para tamu undangan.

    Prabowo menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa besar dengan sumber daya luar biasa, namun kekayaan tersebut kerap mengalami kebocoran akibat ulah segelintir oknum yang menyalahgunakan kekuasaan.

    Ia juga menyerukan peran aktif masyarakat dalam mengawasi para pemimpin dan pejabat publik. Menurutnya, perkembangan teknologi memungkinkan setiap warga untuk turut serta dalam mengungkap penyimpangan.

    “Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti, segera siarkan. Jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya,” ujarnya.

    Prabowo memastikan pemerintahannya akan bersikap tegas terhadap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan, tanpa pandang bulu. Ia juga meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk bersama membangun bangsa yang adil dan makmur.

    “Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Mari kita bersatu, jangan ragu-ragu,” pungkasnya. [hen/beq]

  • Wali Kota Kediri Ajak Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

    Wali Kota Kediri Ajak Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Halaman Balaikota Kediri, Senin (2/6/2025). Tema peringatan tahun ini adalah Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya.

    Upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Kota Kediri, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Vinanda membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.

    Dalam pidato tersebut, ditegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, melainkan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

    Wali Kota Kediri menyampaikan ajakan untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia, mempersatukan lebih dari 270 juta penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda. “Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” terangnya.

    Dalam konteks pembangunan nasional, Mbak Wali menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan Asta Cita, delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu prioritas tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini berarti pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

    Ia juga menyoroti tantangan ideologi Pancasila di tengah era globalisasi dan digitalisasi, termasuk penyebaran ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, Mbak Wali mengajak untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan.

    Pertama, di dunia pendidikan, Pancasila perlu ditanamkan sejak dini tidak hanya melalui pelajaran formal tetapi juga praktik keseharian. “Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral,” tegasnya.

    Kedua, di pemerintahan dan birokrasi, Pancasila harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Ketiga, di bidang ekonomi, pembangunan harus adil dan merata dengan memberdayakan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi agar tak ada warga yang tertinggal. Keempat, dalam ruang digital, etika dan toleransi harus ditegakkan. “Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong,” jelas Mbak Wali.

    Dalam momen upacara ini, juga dilakukan foto bersama Forkopimda dan FKUB Kota Kediri untuk merayakan keberhasilan Kota Kediri masuk 10 besar kota toleran di Indonesia. Tahun ini, Kota Kediri menempati peringkat ke-8 dalam Indeks Kota Toleran 2024 yang dirilis oleh Setara Institute.

    Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, Sekretaris Daerah Bagus Alit, jajaran kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Kediri, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta peserta upacara dari unsur ASN, TNI, Polri, dan mahasiswa. [nm/beq]

  • Gaji ke-13 dan Tukin ASN Bojonegoro dan Lamongan Cair Hari Ini

    Gaji ke-13 dan Tukin ASN Bojonegoro dan Lamongan Cair Hari Ini

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Gaji ke-13 dan tunjangan kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan resmi dicairkan hari ini, Senin (2/6/2025). Pencairan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro dengan total anggaran lebih dari Rp20,6 miliar.

    Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, menyebutkan bahwa kebijakan pencairan gaji ke-13 dan Tukin ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN, terutama dalam menghadapi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru dan Idul Adha.

    “Total nilai gaji ke-13 yang akan disalurkan sebesar Rp20.630.290.450, meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan,” ujar Teguh.

    Dari total dana tersebut, ASN di Kabupaten Bojonegoro menerima sebesar Rp10,5 miliar, sementara ASN di Kabupaten Lamongan menerima sekitar Rp10,1 miliar. Penyaluran tersebut mencakup 4.242 penerima yang terdiri dari 1.934 personel Polri, 1.957 PNS, 213 PPPK, 5 PPNPN, 121 pegawai penerima Tukin, serta satu pejabat negara.

    Teguh menambahkan, pihaknya mendorong seluruh satuan kerja (satker) agar segera menyelesaikan proses administrasi agar pencairan berjalan tepat waktu. “Kami pastikan pencairan dilakukan secara efisien agar manfaatnya segera dirasakan oleh para ASN,” tandasnya.

    Berikut rincian penyaluran di Kabupaten Bojonegoro:

    Pengadilan Negeri Bojonegoro: Rp3.131.000
    Pengadilan Agama Bojonegoro: Rp405.095.400
    Kejaksaan Negeri Bojonegoro: Rp476.009.000
    Kementerian Agama Bojonegoro: Rp3.928.064.500
    PPPK Kemenag Bojonegoro: Rp737.967.400
    Polres Bojonegoro: Rp4.614.643.900
    Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro: Rp184.633.800
    KPU Bojonegoro: Rp61.057.700
    Balai Pemasyarakatan Bojonegoro: Rp98.693.300

    [lus/beq]