Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Tegas! Ning Ita Ingatkan Pegawai RSUD Mojokerto Pahami Disiplin ASN dan Aturan BLUD

    Tegas! Ning Ita Ingatkan Pegawai RSUD Mojokerto Pahami Disiplin ASN dan Aturan BLUD

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo. Acara tersebut berlangsung di Hall Gajah Mada dan dihadiri oleh ratusan pegawai rumah sakit.

    Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) ini menegaskan pentingnya pemahaman regulasi kepegawaian di kalangan pegawai BLUD. Menurutnya, kendati RSUD Wahidin Sudirohusodo berstatus sebagai BLUD, rumah sakit tersebut tetap menjadi bagian dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kota Mojokerto.

    “RSUD Wahidin Sudirohusodo bukanlah perangkat daerah yang berdiri sendiri, tapi bagian dari DinkesPPKB. Dengan status BLUD dan jumlah SDM yang besar, pemahaman terhadap aturan kepegawaian sangat penting,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Ning Ita juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur kewajiban, larangan, serta sanksi bagi pegawai. Ia mengingatkan bahwa pemahaman terhadap regulasi ini kerap diabaikan karena pegawai lebih fokus pada aspek teknis pelayanan.

    “Biasanya yang dipahami hanya regulasi pelayanan atau administratif. Tapi yang berkaitan dengan kepegawaian seperti PP 94 ini sering luput. Padahal ini sangat penting, baik untuk ASN maupun pegawai BLUD,” tegasnya.

    Lebih lanjut, orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini mengajak seluruh pegawai RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo untuk bersama-sama menyukseskan Panca Cita. Lima cita-cita pembangunan Kota Mojokerto yakni maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan.

    “Dengan kedisiplinan dan pemahaman regulasi yang baik, kita bisa menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional dan mendukung terwujudnya Panca Cita Kota Mojokerto,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Malang (beritajatim.com) – Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun di tingkat daerah, implementasinya justru menuai sorotan tajam. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025-2026, Senin (2/6/2025), hampir seluruh fraksi menyuarakan kritik terhadap lemahnya kinerja Dinas Pertanian dalam menjaga stabilitas pangan.

    Fraksi Partai Gerindra menyoroti penurunan drastis capaian ketersediaan pangan. Jika pada tahun 2023 angka ketersediaan pangan mencapai 100,20 persen, maka tahun 2024 justru anjlok menjadi 37,82 persen. Penurunan ini disebut sebagai alarm serius atas lemahnya sistem penyediaan pangan daerah.

    “Selanjutnya kami berharap ada komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Malang dan dibuktikan dengan melakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kepentingan pertanian, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain yang tidak sesuai, menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai zona khusus yang dilindungi, pembangunan dan perbaikan irigasi, dan jalan usaha tani yang kokoh, serta ketersediaan pupuk yang adil,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Feri Andi Suseko.

    Penurunan ketersediaan pangan ini juga dikaitkan dengan berkurangnya luas panen padi akibat alih fungsi lahan. Tahun 2024 mencatat penurunan seluas 2.899 hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Lahan baku sawah pun menyusut signifikan, dari 44.375 hektare di 2019 menjadi hanya 37.398 hektare dalam usulan tata ruang 2024.

    Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja Dinas Pertanian. Mereka menilai bahwa pengelolaan hasil panen yang tidak terintegrasi dengan sistem pemasaran justru merugikan petani.

    “Hal ini diharapkan adanya keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil produksi, artinya ketika masuk panen raya petani yang harusnya untung malah buntung karena tidak tersedianya pasar untuk menampung produk yang dihasilkan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir.

    Fraksi gabungan PKB, Golkar, PKS, Hanura, dan Demokrat menambahkan bahwa isu swasembada pangan dan ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Mereka menuntut penegakan regulasi larangan pengembangan industri di lahan pertanian produktif serta mendorong pengembangan sektor peternakan dan perikanan.

    “Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh visi – misi Asta Cita yang kedua yaitu ‘Kemandirian Nasional di berbagai sektor’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakawuning Raka,” ujar Fakih Pilihan, Juru Bicara fraksi gabungan tersebut.

    Fraksi Partai NasDem turut menyampaikan pandangan bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan keadilan wilayah. Mereka menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian di daerah pinggiran serta pengembangan potensi lokal.

    “Daerah pinggiran perlu diberi afirmasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui fasilitasi legalitas, pembiayaan, sertifikasi, serta akses pasar digital,” tutur Agung Dwi Susanto.

    Pandangan seluruh fraksi DPRD ini menjadi sinyal keras bagi Pemerintah Kabupaten Malang agar tidak lagi mengesampingkan sektor pertanian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan datang. [yog/ian]

  • Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kerja, Bupati Bojonegoro Dapat Nilai Positif

    Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kerja, Bupati Bojonegoro Dapat Nilai Positif

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kinerja 100 hari pemerintahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah mendapatkan apresiasi publik. Hasil survei dari lembaga The Republic mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 78 persen.

    Capaian ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Mereka menilai hasil tersebut adalah modal awal yang baik, namun tetap perlu ditingkatkan ke depan.

    “Ini kerja keras kita semua. Tapi belum selesai, harus ditingkatkan jadi lebih baik lagi,” ujar Bupati Setyo Wahono saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).

    Sementara Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto juga menyebut hasil ini sebagai starting point yang menjanjikan. Namun menurut politisi Partai Golkar itu, kepala daerah harus lebih fokus dalam merealisasikan visi dan misinya.

    “Bojonegoro punya modal besar, baik dari sisi APBD, potensi sumber daya, hingga jaringan yang luas. Tinggal dikelola dengan baik dan benar, InsyaAllah masyarakat akan sejahtera,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto melihat hasil survei sebagai cermin kepercayaan publik, termasuk pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemkab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung investasi.

    “Iklim investasi yang aman akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.

    Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arif Rahman Hakim, yang merupakan putra daerah, mengaku bangga atas capaian pemerintahan Wahono–Nurul dalam 100 hari pertama. Ia menilai kebijakan mereka berpihak kepada masyarakat kecil, termasuk program-program seperti Gayatri, bantuan peternakan dan perikanan, serta modernisasi pertanian.

    “Dengan dukungan program seperti itu, kami yakin kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ucapnya.

    Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Muji Martopo, turut mengapresiasi hasil survei. Ia berharap ke depan kinerja pemerintah daerah bisa lebih baik lagi. “Kami Forkopimda siap mendukung upaya Pemkab dalam memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Dukungan juga datang dari Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro, Lasuri. Ia menyebut hasil survei menempatkan Bojonegoro di delapan besar se-Jawa Timur untuk kepuasan publik, dan lima besar dalam bidang sumber daya manusia (SDM).

    “Kalau dilihat, lima besar itu hampir semuanya kota madya. Artinya capaian Bojonegoro ini sangat prospektif,” jelasnya.

    Lasuri menekankan bahwa 100 hari kerja bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang mewujudkan visi pembangunan. Ia mengingatkan agar program-program unggulan seperti Gayatri, BPJS Ketenagakerjaan bagi warga rentan, Dana Abadi, dan digitalisasi layanan kesehatan benar-benar sampai ke masyarakat bawah.

    “Tantangan Bojonegoro masih besar, mulai dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga pengangguran. Program pro rakyat harus dijalankan secara konsisten dan masif,” pungkasnya. [lus/ian]

  • Dukung Asta Cita, Pemerintah Sosialisasikan Program MBG di Sambikerep Surabaya

    Dukung Asta Cita, Pemerintah Sosialisasikan Program MBG di Sambikerep Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program dari delapan misi Asta Cita dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk mewujudkannya, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi program MBG seperti yang sudah dilakukan di Sambikerep Surabaya.

    Kegiatan sosialisasi program MBG yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) kali ini bertempat di Bento Cafe, Lontar, Sambikerep. Acara sosialisasi program MBG dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia itu diikuti oleh 300-an peserta.

    Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, Anggota DPRD Surabaya Mochamad Machmud, dan Tenaga Ahli/Pakar Gizi BGN Ikeu Tanziha.

    Pada kesempatan ini, anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menyampaikan, bahwa Program MBG merupakan salah satu Program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG juga sudah diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045,” kata Lucy.

    “Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),” lanjutnya.

    Dalam pelaksanaannya, MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.

    Pemerintah juga akan menjamin mengenai makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

    “Dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok yang dilayani, serta membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka,” jelas Lucy.

    Tujuan utama dari Program MBG adalah untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan.

    Kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).

    Lucy juga mengungkapkan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

    “Menyediakan makanan sehat di sekolah diharapkan dapat mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” imbuhnya.

    Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Ikeu Tanzia mengajak kepada seluruh warga Surabaya untuk ikut serta dalam Program MBG ini, agar dapat mencetak Generasi Emas Indonesia di tahun 2045.

    Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. (tok/ian)

  • Lelang Jabatan Sekda Surabaya Minggu Ini, Eri Cahyadi: Siapa Pun Boleh Daftar

    Lelang Jabatan Sekda Surabaya Minggu Ini, Eri Cahyadi: Siapa Pun Boleh Daftar

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan segera melakukan lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) mulai minggu ini, hari Senin (2/6).

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa, saat ini posisi jabatan sekda benar-benar kosong. Ia menepis isu liar di masyarakat; soal 2 nama yang digadang kuat akan menduduki kursi sekda.

    “Enggak ada (belum ada nama orangnya). Jadi sekda ini siapa pun boleh mendaftar, ya bertarunglah mau dari dalam (pemkot) mau dari luar silakan,” kata Eri Cahyadi, Senin (2/6/2025).

    Eri juga mengatakan, permohonan seleksi sekda sudah diberikan ke Gubernur Jawa Timur hari ini, dengan pembukaan seleksi yang akan dimulai di minggu ini.

    “Sudah masuk, ini permohonannya ke gubernur. Jadi secepatnya langsung ada pemilihan sekda,” jelas Eri.

    Dari situ, Eri berharap, agar ada banyak pendaftar sekda pada proses seleksi kali ini. Dia menyebut, proses mekanisme seleksi akan dilakukan seperti sebelumnya, yakni dengan mengajukan proposal, menjawab pertanyaan dari panitia seleksi dan Eri selaku Wali Kota, serta disiarkan live kanal media YouTube.

    “(Proses seleksinya) sama. Jadi semuanya harus tahu bahwa itu akan di-YouTube-kan, semua orang akan tahu kemampuan (calon) sekda – nya,” kata Eri.

    “Kita tidak bisa lagi membeli ikan ataupun kucing dalam karung. Tapi saya ingin sekda dan kepala dinas-kepala dinas sudah berani berani menyampaikan (visi-nya),” pungkas Wali Kota Eri Cahyadi. [ram/ian]

  • Bupati Pamekasan: Pancasila Bukan Sekedar Ideologi, Tapi?

    Bupati Pamekasan: Pancasila Bukan Sekedar Ideologi, Tapi?

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menilai jika Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga sebagai jiwa dan semangat bersama sebagai sebuah bangsa.

    Hal tersebut disampaikan dalam upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Nagara Bhakti Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Senin (2/6/2025).

    “Peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni) ini bukan sekedar mengenang rumusan dasar negara, tetapi harus dijadikan sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata KH Kholilurrahman.

    Pancasila merupakan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta penuntun dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. “Pancasila bukan sekedar dokumen, historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya.

    “Sebagai dasar negara, Pancasila bukan sekedar ideologi tapi juga sebagai jiwa dan semangat kita sebagai bangsa. Nilai-nilainya hidup dalam bentuk gotong royong, toleransi dan persatuan yang kita jaga bersama, termasuk di kabupaten Pamekasan tercinta,” imbuhnya.

    Bupati yang akrab disapa Kiai Kholil juga menjelaskan jika Pancasila mempersatukan 280 juta jiwa dari beragam latar belakang suku, ras, agama, budaya dan bahasa yang berbeda. “Dalam Pancasila juga dapat dipelajari bentuk kebhinekaan dan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu,” tegasnya.

    “Dalam semangat memperkukuh Ideologi Pancasila, izinkan kami mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi kita semua. Mari terus kita rawat semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal kecil, dari lingkungan terdekat dari diri sendiri,” pungkasnya.

    Dalam kegiatan upacara tersebut, Bupati Kholil bertindak sebagai inspektur upacara yang dihadiri jajaran Forkopimda Pamekasan, staf ahli bupati, kepala OPD, personil TNI-Polri, Dishub, Satpol-PP dan Damkar, sejumkah ASN hingga Paskibra Pamekasan. [pin/ian]

  • 53 Titik Jalan di Bangkalan Akan Diperbaiki pada 2025, Fokus Konektivitas Desa-Kota

    53 Titik Jalan di Bangkalan Akan Diperbaiki pada 2025, Fokus Konektivitas Desa-Kota

    Bangkalan (beritajatim.com) – Sebanyak 53 titik ruas jalan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, akan diperbaiki pada tahun 2025. Perbaikan ini menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten karena sebagian besar jalan yang rusak merupakan akses penting yang menghubungkan desa ke wilayah perkotaan.

    Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi fokus utama dalam mendukung mobilitas masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

    “Beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas diantaranya akses jalan dari Kecamatan Kokop hingga Kecamatan Tanjung Bumi. Selain itu juga termasuk jalan di Desa Kombangan, Kecamatan Geger hingga Arosbaya,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, Lukman menyebut beberapa jalur penting lainnya juga akan masuk dalam skala prioritas perbaikan. “Ada juga jalan dari arah Desa Kombangan menuju Tanah Merah, serta jalur Modung ke Blega,” ungkapnya.

    Konektivitas antara desa dan kota dinilai sangat vital, terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, mempermudah akses pendidikan, serta mempercepat pelayanan kesehatan dan administrasi pemerintahan.

    Perbaikan jalan ini juga diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas hidup warga pedesaan yang selama ini mengalami hambatan akibat infrastruktur yang kurang memadai.

    Tak hanya soal infrastruktur, Bupati Lukman juga menyinggung sejumlah tantangan pembangunan lainnya di Bangkalan, mulai dari sektor pendidikan, lingkungan hidup, hingga pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah angka stunting. “Kami juga fokus dalam penurunan angka stunting di Bangkalan,” tuturnya.

    Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan menerapkan program pemberian susu gratis bagi ibu hamil dan anak-anak sebagai bentuk upaya pencegahan stunting sejak dini. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. [sar/suf]

  • Wabup Sidoarjo Turun Tangan, Perusahaan Janji Kembalikan Ijazah Karyawan yang Ditahan

    Wabup Sidoarjo Turun Tangan, Perusahaan Janji Kembalikan Ijazah Karyawan yang Ditahan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kasus dugaan penahanan ijazah oleh perusahaan PT. Tedmonnindo Pratama Semesta akhirnya menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sidoarjo Rudi Setiawan, Senin (2/6/2025), mendatangi langsung perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Gelam, Kecamatan Candi.

    Kehadiran rombongan pemerintah daerah disambut langsung oleh puluhan karyawan yang sebelumnya telah melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengembalian ijazah yang ditahan oleh perusahaan. Sebelumnya, aksi ini tidak mendapatkan tanggapan dari manajemen PT. Tedmonnindo Pratama Semesta hingga akhirnya Wabup Hj. Mimik Idayana turun tangan.

    Karyawan yang mayoritas berstatus dirumahkan itu tampak antusias menyambut kehadiran Wabup Sidoarjo. Setelah sempat tertahan di depan gerbang, para karyawan akhirnya diizinkan masuk ke dalam area perusahaan bersama rombongan pejabat pemerintah daerah.

    Pertemuan pun berlangsung selama lebih dari satu jam dalam suasana dialogis. Hasil dialog menghasilkan komitmen dari manajemen perusahaan untuk segera mengembalikan ijazah para karyawan yang ditahan.

    “Alhamdulilah tadi sudah komunikasi bersama, ada Disnaker, Dinas Perizinan, akhirnya ada titik temu, inshaalloh besok ijazah dikembalikan ke karyawan dan hak-haknya yang menjadi kewajiban perusahaan diserahkan,” ungkap Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana usai pertemuan bersama manajemen dan perwakilan karyawan yang turut didampingi kuasa hukumnya.

    Wabup Mimik juga mengungkapkan bahwa sebanyak 21 karyawan menjadi korban dalam kasus ini. Ia menyampaikan bahwa perusahaan berdalih menahan ijazah karena dugaan kehilangan barang produksi di lingkungan kerja.

    “Karena ada beberapa barang yang hilang didalam perusahaan, tetapi ini masih proses penyelidikan,” terangnya.

    Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat penahanan ijazah oleh perusahaan kerap kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dasar pekerja. Langkah cepat dari Pemkab Sidoarjo ini diharapkan menjadi peringatan bagi perusahaan lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan ketenagakerjaan. [isa/suf]

  • Pemerintah Diminta Turun Tangan soal Calon Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat

    Pemerintah Diminta Turun Tangan soal Calon Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat

    Jakarta (beritajatim.com) – Lebih dari seribu calon jemaah haji Indonesia yang menggunakan visa furoda gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini.

    Menurut Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih, negara tidak bisa lepas tangan dan harus hadir memberikan perlindungan, kendati visa tersebut bersifat business to business (B2B) antara perusahaan travel dengan pihak di Arab Saudi.

    “Faktanya, visa furoda atau undangan (mujamalah) ini memang ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun secara formal tidak dikelola pemerintah, negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi para jemaah,” tegas Fikri.

    Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berpendapat, insiden gagal berangkatnya ribuan calon jemaah haji furoda tahun 2025 menjadi momentum krusial untuk segera merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

    “Undang-undangnya harus memprioritaskan perlindungan bagi mereka, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang haknya wajib dijamin,” tegas Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

    Fikri mencontohkan pengelolaan umrah mandiri yang kini dibuka luas oleh Arab Saudi. Menurutnya, dalam konteks haji undangan seperti furoda, sudah sepatutnya ada aturan teknis yang jelas serta pengawasan dari pemerintah. Tujuannya agar jemaah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai.

    “Ini bukan semata-mata urusan bisnis, melainkan soal perlindungan hak warga negara. Kehadiran negara mutlak diperlukan agar mereka yang sudah berniat menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi kewajiban finansial, tetap terlayani dengan baik dan tidak dirugikan,” kata Fikri.

    Berdasarkan catatan Kementerian Agama RI (Kemenag), lebih dari 1.000 calon jemaah haji furoda tahun 2025 yang batal berangkat akibat visa tidak kunjung diterbitkan oleh pihak Arab Saudi. Sejumlah perusahaan travel penyelenggara haji furoda pun kini telah dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban.

    Kemenag juga mengonfirmasi bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU PHU) tengah intens dibahas bersama DPR RI.

    Dalam revisi tersebut, akan dimasukkan klausul mengenai pengawasan dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif terhadap jemaah pengguna visa non-kuota, termasuk visa furoda dan mujamalah. [hen/ian]

  • Ramai Penolakan Vaksin TBC M72, DPRD Jatim Siap Kawal Aspirasi Ulama dan Tokoh Masyarakat

    Ramai Penolakan Vaksin TBC M72, DPRD Jatim Siap Kawal Aspirasi Ulama dan Tokoh Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menanggapi aspirasi puluhan ulama, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur terkait penolakan terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia.

    Dia sepakat bahwa kebijakan publik, terlebih yang menyentuh ranah kesehatan massal, harus berbasis bukti ilmiah dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

    “Para kiai dan alim ulama merespons dari beberapa hal tadi itu. Saya sepakat bahwa segala sesuatu kebijakan yang sebelum itu menjadi evidence based jelas secara kajian ilmiah ataupun kajian secara agama karena kita ini mayoritas beragama islam agar pemerintah ini tidak mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat,” ujar Puguh di hadapan peserta audiensi di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur, Senin (2/6/2025).

    Puguh menguraikan, keresahan masyarakat salah satunya dipicu oleh pernyataan Presiden RI setelah kunjungan tokoh internasional, Bill Gates, ke Indonesia. Saat itu, muncul pernyataan bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC jenis M72, karena vaksin lama dianggap tidak lagi efektif menekan kematian akibat TBC yang mencapai 100 ribu kasus per tahun.

    “Kalau dibagi, kira-kira setiap 5-10 menit ada orang yang meninggal karena TBC. Maka menurut versi pemerintah, vaksin baru M72 dibutuhkan untuk menanggulangi hal ini,” jelasnya.

    Untuk memastikan keakuratan informasi, Puguh mengaku langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Jatim yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof Erwin Astha Triyono. Dia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada penunjukan resmi Jawa Timur sebagai wilayah uji coba vaksin tersebut.

    “Beliau share satu statement pemerintah bahwa sampai saat ini tidak ada info daerah Jawa Timur yang ditunjuk sebagai uji coba vaksin TBC,” ungkap Puguh.

    Politisi PKS ini juga menjelaskan, uji coba vaksin M72 sudah dilakukan di beberapa negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi. Di Indonesia, fase ketiga uji klinis dilakukan dengan melibatkan sekitar 2.000 sukarelawan dari rumah sakit mitra seperti FK UI, RSHS Bandung, dan Unpad.

    “Saya dulu juga kedokteran, jadi tahu bahwa uji coba klinis itu ada tiga fase. Sekarang ini kita berada di fase ketiga, yakni yang melibatkan ribuan partisipan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Puguh menyatakan siap membawa aspirasi para ulama dan tokoh masyarakat Jatim ke DPR RI dan lembaga terkait. Dia juga berjanji akan menyampaikan langsung kekhawatiran ini kepada Gubernur Jatim, pimpinan DPRD, dan Dinas Kesehatan.

    “Saya akan meneruskan aspirasi jenengan ini secara resmi. Selain nanti kita akan bersurat resmi, kita juga akan menyampaikan hasil kunjungan ini ke gubernur, pimpinan DPRD, dan Kepala Dinas Kesehatan supaya ini menjadi awareness alarm kepada pemerintah,” tegasnya.

    Puguh memperingatkan bahwa jika pemerintah pusat tetap memaksakan uji coba tanpa persetujuan masyarakat, maka potensi konflik sosial bisa muncul. Dia berharap semua pihak mengedepankan kehati-hatian dan menghormati suara masyarakat.

    “Kalau memaksakan kehendak, otomatis gubernur harus melaksanakan. Tapi paling tidak, gubernur sudah punya warning bahwa ada penolakan dari masyarakat, kiai, dan alim ulama. Supaya ini menjadi kehati-hatian,” pungkasnya.[asg/kun]