Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Seleksi Sekda Surabaya Disiarkan Langsung, DPRD: Transparansi Bukan Sekadar Tontonan

    Seleksi Sekda Surabaya Disiarkan Langsung, DPRD: Transparansi Bukan Sekadar Tontonan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak Yebe, menyebut rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan menyiarkan secara langsung proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) bukan satu-satunya jaminan transparansi.

    Namun, lanjutnya, harus diikuti dengan proses seleksi yang benar-benar objektif dan bebas dari intervensi politik.

    “Kami apresiasi niat Pemkot menyiarkan langsung proses seleksi Sekda. Tapi yang perlu diawasi bersama adalah agar keterbukaan ini tidak hanya jadi tontonan tanpa kontrol. Transparansi tidak berhenti di layar, tapi menyentuh substansi seleksi yang objektif dan bebas dari kepentingan,” ujar Cak YeBe, Selasa (4/6/2025).

    Menurutnya, jabatan Sekda merupakan posisi kunci dalam struktur birokrasi Kota Surabaya karena berperan sebagai motor utama dalam memastikan sinkronisasi program antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, integritas, kapasitas manajerial, serta rekam jejak calon harus menjadi indikator utama dalam penilaian.

    “Jangan sampai posisi Sekda hanya diisi oleh orang yang dekat secara politik, tapi tidak cukup kuat secara teknokratik dan organisatorik ini bukan jabatan politis, tapi jabatan profesional birokrasi yang menuntut kredibilitas tinggi,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.

    Cak Yebe juga meminta agar panitia seleksi benar-benar memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, agar proses seleksi berlangsung adil dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

    Dia menyarankan adanya keterlibatan lembaga pengawasan independen untuk memverifikasi proses dan hasil seleksi.

    “Komisi A tentu akan melakukan pengawasan penuh terhadap proses ini. Kami ingin memastikan bahwa hasil akhir seleksi ini memang benar-benar menghasilkan sosok Sekda yang bisa menjaga netralitas ASN dan memperkuat kinerja birokrasi Pemkot,” ucapnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan kota ke depan akan semakin kompleks. Mulai dari percepatan pelayanan publik berbasis digital, penguatan integritas birokrasi, hingga kolaborasi dengan stakeholder dalam dan luar negeri.

    Maka dari itu, seleksi Sekda harus memunculkan pemimpin birokrasi yang visioner dan eksekutorial.

    “Sekda adalah wajah dari profesionalitas Pemkot. Harus mampu jadi jembatan antara visi wali kota dan realisasi di lapangan. Jangan sampai pemilihan ini hanya melanggengkan zona nyaman atau loyalitas sempit,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Pemkot Surabaya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengumumkan bahwa proses seleksi terbuka calon Sekda akan disiarkan secara langsung agar publik dapat memantau. [ADV]

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • Jukir Ancam Boikot Setoran Parkir, Wali Kota Blitar: Akan Kita Tertibkan

    Jukir Ancam Boikot Setoran Parkir, Wali Kota Blitar: Akan Kita Tertibkan

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin tidak mau ambil pusing soal juru parkir (jukir) yang mengancam akan memboikot setoran parkir jika tarif untuk sepeda motor diturunkan menjadi Rp1.000. Justru, pria yang akrab disapa Mas Ibin itu malah menyatakan bakal menertibkan para jukir yang tidak patuh aturan, termasuk soal setoran.

    Wali Kota Blitar itu dengan tegas menyebut bahwa pemerintah daerah tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu termasuk soal parkir. Sehingga Mas Ibin malah akan menertibkan para jukir yang melanggar aturan.

    “Ya, bagi saya, kalau komitmen aturannya seperti itu, bagi kami tidak ada masalah lah, kita akan tertibkan,” ucap Mas Ibin, Selasa (3/6/2025).

    Mas Ibin sebenarnya tidak ingin mengutak-atik soal tarif parkir. Apalagi, saat ini penurunan tarif parkir tersebut masih dalam tahap pengkajian, sehingga masih jauh dari rencana penerapan.

    Namun nampaknya rencana penurunan tarif parkir Rp1.000 sudah membuat gerah para jukir. Mas Ibin pun meminta agar para jukir tidak termakan isu, sera tetap taat terhadap peraturan.

    “Pemerintah tidak bisa diatur oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu, tidak (khawatir pendapatan berkurang), sumber PAD banyak,” tegasnya.

    Dijelaskan oleh Mas Ibin, sebenarnya rencana penurunan tarif parkir ini muncul sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian di sektor UMKM. Wali Kota Blitar itu tidak ingin pertumbuhan UMKM terhambat oleh biaya parkir yang melebihi aturan.

    “Yang bertujuan semuanya untuk memperbaiki ekonomi kita, untuk menumbuhkembangkan UMKM, usaha di Kota Blitar agar masyarakat tidak terbebani dengan adanya pembiayaan-pembiayaan di luar pokok, bahwa dia mau beli biar tidak terbebani,” tegasnya. [owi/beq]

  • Mas Ibin Optimis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Bangkit dalam 2 Bulan

    Mas Ibin Optimis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Bangkit dalam 2 Bulan

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin optimis kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo dapat bangkit dalam waktu 2 bulan ke depan. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut yakin RSUD Mardi Waluyo bisa kembali menjadi rumah sakit rujukan untuk warga.

    Optimisme ini bukan tanpa sebab. Saat ini, Mas Ibin telah melakukan perombakan jajaran manajemen RSUD Mardi Waluyo dengan menunjuk dr. Bernard menjadi direktur rumah sakit milik Pemkot Blitar yang baru.

    “Saya ingin suatu saat tidak lama-lama masyarakat bilang ingat sakit, ingat Mardi Waluyo, itu ukurannya. Nggak terlalu lama, sebulan-dua bulan ini sudah terasa,” ungkap Syauqul Muhibbin, Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya kondisi keuangan RSUD Mardi Waluyo memang mengalami kolaps. Bahkan utang RSUD Mardi Waluyo sebelumnya diketahui mencapai Rp12 miliar. Jasa pelayanan untuk para tenaga kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Blitar harus tertunggak.

    Melihat kondisi tersebut Wali Kota Blitar langsung turun tangan dan melakukan perombakan manajemen. Penataan keuangan pun akan dilakukan agar RSUD Mardi Waluyo bisa profit dan terlepas dari hutang.

    “Meskipun ini rumah sakit milik pemerintah kan harus sehat, harus lepas dari utang seperti itu,” tegasnya.

    Mas Ibin pun yakin RSUD Mardi Waluyo bisa bangkit dan menjadi rujukan bagi Blitar dan sekitarnya. Tentu untuk mewujudkan hal itu, diperlukan pembenahan manajemen, fasilitas hingga pelayanan untuk pasien.

    Itu semua kini tengah dikerjakan oleh Mas Ibin, agar RSUD Mardi Waluyo bisa kembali profit serta bisa memberikan pelayanan medis terbaik untuk warga. Target itu pun telah disampaikan Wali Kota Blitar kepada Plt Direktur RSUD Mardi Waluyo yang baru.

    “Saya itu strategi ya kami sudah punya banyak strategi marketing yang penting kami sekarang menata ulang manajemen ini kemudian memperbaiki pelayanan memperbaiki fasilitas, saya ingin Mardi Waluyo ini menjadi rumah sakit terbaik dengan pelayanan terbaik itu sangat susah tapi saya yakin bisa,” tandasnya. [owi/beq]

  • Ketua DPRD Kabupaten Malang Berharap GMNI Jadi Organisasi Progresif

    Ketua DPRD Kabupaten Malang Berharap GMNI Jadi Organisasi Progresif

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Darmadi, S. Sos. menyatakan dukungan penuh dan apresiasi yang besar terhadap pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) di wilayah Kabupaten Malang.

    Hal tersebut disampaikan dalam audiensi resmi antara jajaran pengurus DPC GMNI dan Ketua DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa kehadiran GMNI akan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat peran organisasi kepemudaan yang berlandaskan ideologi kebangsaan.

    Ia menyebut GMNI sebagai mitra strategis yang dapat menjembatani aspirasi generasi muda, sekaligus mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah.

    “Kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas berdirinya DPC GMNI di Kabupaten Malang. Ini merupakan momentum penting bagi anak-anak muda untuk terorganisir secara ideologis, progresif, dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan-persoalan daerah,” ungkap Darmadi, Selasa (3/6/2025).

    Dia juga menegaskan komitmen DPRD untuk membuka ruang kolaborasi dengan GMNI ke depan, baik dalam bentuk dialog kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, maupun kegiatan sosial yang menyasar masyarakat akar rumput.

    Audiensi ini menjadi awal dari sinergi antara legislatif daerah dan kekuatan muda berbasis ideologi Marhaenisme yang diusung GMNI.

    Darmadi berharap, DPC GMNI Kabupaten Malang mampu menjadi organisasi yang aktif, progresif, dan tetap menjaga semangat nasionalisme dalam setiap gerakannya.

    Terpisah, Sekretaris DPC Caretaker GMNI Kabupaten Malang, Muhammad Ulil Albab menyampaikan rasa terima kasih dan komitmen untuk menjadikan dukungan ini sebagai motivasi dalam membangun gerakan mahasiswa yang berpihak pada rakyat dan berlandaskan nilai-nilai perjuangan. (yog/but)

  • Diduga Tak Berizin, DPRD Malang Desak Florawisata Santerra de Laponte Disegel

    Diduga Tak Berizin, DPRD Malang Desak Florawisata Santerra de Laponte Disegel

    Malang (beritajatim.com) – Florawisata Santerra de Laponte yang sempat viral karena memicu kemacetan di jalur utama Kota Batu–Pujon, Kabupaten Malang, diduga tidak mengantongi izin usaha yang lengkap. Hal ini memicu desakan dari DPRD Kabupaten Malang agar lokasi wisata tersebut segera disegel.

    Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut bahwa pengelola Santerra sudah berulang kali diperingatkan oleh instansi terkait, namun tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan perizinan.

    “Kami menerima laporan kalau teman-teman dinas ini berulangkali bersurat dan memperingatkan agar perizinan dilengkapi. Sudah enam tahun beroperasi tetapi terkesan tidak dianggap serius. Rekomendasi saya langsung disegel saja bila perlu,” ujar Zulham, Selasa (3/6/2025).

    Zulham menyoroti beberapa dugaan pelanggaran serius. Berdasarkan surat Dirjen Pajak Nomor S-227/KKP.1210/2025 tertanggal 14 Mei 2025, Florawisata Santerra diketahui belum berbadan hukum resmi seperti PT atau koperasi, tidak memiliki NPWP, dan belum pernah membayar pajak.

    “Ini menjadi citra buruk bagi Pemkab Malang. Rakyat kecil beli rokok saja bayar cukai, kok pengusaha bisa buka usaha besar tanpa izin dan tanpa pajak. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

    Selain itu, Zulham juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dokumen perizinan. IMB yang terbit tahun 2019 hanya mengizinkan pembangunan seluas 400 meter persegi. Namun dalam dokumen PKKPR atas nama A. Muntholib Al Assyari tertanggal 20 Februari 2024, tercantum pengembangan wisata hingga 3,6 hektare.

    “Kalau di sana ada alih fungsi lahan pertanian tanpa izin, ini bisa jadi pelanggaran serius. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” tegasnya.

    Dukungan penyegelan juga datang dari Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang, Muhammad Ukasyah Ali Murtadlo. Ia menyebut Santerra tidak memiliki analisis mengenai dampak lalu lintas (Amdal Lalin), sehingga kemacetan parah tak terhindarkan tiap akhir pekan dan libur panjang.

    “Yang dirugikan adalah warga dan pengguna jalan. Jalur itu rawan, tanjakan curam, berkelok-kelok. Tanpa Amdal Lalin, potensi bahaya makin besar,” jelas Ukasyah.

    Menurutnya, penyegelan bisa dilakukan oleh Dishub dan Satpol PP sebagai bentuk penegakan peraturan daerah. Ia juga menyinggung praktik pengusaha yang berlindung di balik nama pejabat atau ormas.

    “Saya dengar ada pengusaha menjual nama-nama besar sebagai beking. Presiden Prabowo sudah tegas: praktik premanisme harus diberantas. Dewan marah karena ini dibiarkan bertahun-tahun,” pungkas Ukasyah yang juga Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang. [yog/beq]

  • DPRD dan Pemkab Pasuruan Sepakat Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur di P-APBD 2025

    DPRD dan Pemkab Pasuruan Sepakat Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur di P-APBD 2025

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dua sektor utama yakni pendidikan dan infrastruktur mendapat prioritas terbesar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2025. Hal ini menjadi hasil pembahasan antara unsur pimpinan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap penguatan anggaran untuk dua sektor tersebut. Menurutnya, pendidikan dan infrastruktur merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

    “Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Pendidikan dan infrastruktur adalah fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar Samsul Hidayat, Selasa (3/6/2025).

    Samsul mengungkapkan, kondisi jalan yang rusak serta sekolah-sekolah yang tidak layak pakai menjadi alasan utama peningkatan alokasi anggaran. Keluhan masyarakat yang terus berdatangan mendorong DPRD untuk menjadikan dua sektor itu sebagai prioritas utama.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalokasikan dana sebesar Rp 40 miliar untuk merehabilitasi 250 titik sekolah. Setiap sekolah akan menerima dana minimal Rp 100 juta guna memperbaiki gedung dan fasilitas penunjang pendidikan.

    Sementara itu, sektor infrastruktur memperoleh alokasi anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki jalan, menambah fasilitas kelengkapan lalu lintas, serta penanganan wilayah rawan bencana.

    “Anggaran ini akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal, terutama pedesaan dan daerah pinggiran kota,” tambah Samsul.

    Sebagai bentuk efisiensi anggaran, DPRD juga sepakat memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, dari Rp46 miliar menjadi Rp23 miliar. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Kami dukung penuh efisiensi ini. Anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

    DPRD berharap, alokasi anggaran yang tepat sasaran ini dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Samsul juga mengajak seluruh stakeholder untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar berjalan tepat guna dan transparan. [ada/beq]

  • Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menyelesaikan seratus hari pertama kepemimpinannya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, dengan sejumlah capaian.

    “Tidak ada revolusi yang begitu luar biasa ketika fondasi dalam seratus hari ini tidak kita lakukan,” kata Fawait, dalam acara penutup program kerja seratus hari, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025).

    Menurut Fawait, kerja seratus hari pertama diawali pada 2 Ramadan saat pertama kali menginjakkan kaki di Pendapa Wahyawibawagraha. Bersama organisasi perangkat daerah dia menengok kembali visi dan misi yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2025-2030.

    Pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi prioritas. “Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Jawa Timur. Tapi secara angka absolut, kita mempunyai masalah besar yang belum terselesaikan selama 10 tahun terakhir ini, yakni kemiskinan,” kata Fawait.

    “Angka kemiskinan kita selama sepuluh tahun terakhir ini tidak pernah ada di bawah angka 200 ribu jiwa. Selalu 200 ribu jiwa lebih. Jawa Timur menempati urutan kedua terbanyak kemiskinan,” kata Fawait.

    “Bahkan kemarin kami berdiskusi dengan Menteri Sosial, Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Jawa Timur. Ini masalah kita. Maka kami akan fokus untuk pengentasan masalah kemiskinan,” kata Fawait.

    Langkah pertamanya adalah menggratiskan pelayanan kesehatan untuk warga Jember sejak 1 April 2025, melalui program Universal Health Coverage atau layanan kesehatan semesta yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    “Sejak 1 April, kami agak tenang, karena seluruh warga yang ber-KTP Jember atau ber-KK Jember bisa mengakses pengobatan gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia,” kata Fawait.

    Selain sektor kesehatan, Fawait memberi perhatian pada sektor infrastruktur jalan dan sekolah. Anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp 10 miliar dialihkan untuk tambahan perbaikan jalan.

    “TRC (Tim Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga) sudah berjalan. Insyaallah mulai Juli sudah ada pembangunan jalan-jalan baru di Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Pendidikan menjadi sektor yang prioritas untuk mengentas kemiskinan. “Pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang, tidak ada lagi cara kecuali lewat jalur ilmu,” kata Fawait.

    Maka perbaikan gedung sekolah diutamakan. “Ada 1.500 lebih sekolah kita yang rusak berat. Maka di era saya, salah satu yang saya prioritaskan adalah perbaikan gedung-gedung sekolah SD dan SMP. Kita akan cicil, kita akan pelan-pelan kita perbaiki,” kata Fawait.

    Fawait juga meluncurkan program Wadul Gus e yang melayani pengaduan langsung dari masyarakat melalui pesan WhatsApp. “Wadul Gus e ini luar biasa, mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. Jangankan masalah, cari jodoh pun di Wadul Gus e,” katanya.

    Sejumlah laporan dugaan pungutan liar juga masuk ke Wadul Gus e. Fawait menegaskan, semua laporan akan direspons. Aduan yang tidak berkaitan dengan anggaran langsung ditindaklanjuti.

    “Laporan di Wadul Gus e yang belum terselesaikan, masih tersimpan dengan baik. Namun ada beberapa laporan yang yang memang butuh waktu untuk ditanggapi,” katanya.

    Aspirasi yang membutuhkan waktu untuk direspons, menurut Fawait, terkait Anggaran Pendaoatan Belanja Daerah (APBD). “Kadang-kadang kita lupa kalau semua proses ABBD perlu waktu. Baru sehari saya dilantik jadi bupati, sudah ramai. Mana aspal, mana jalan, mana underpass Mangli dan lain sebagainya. Dipikir bupati ini pesulap apa,” katanya tertawa.

    Fawait berharap bisa mengalokasikan semua aspirasi pembangunan dari masyarakat dalam Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026. “Mudah-mudahan semua wadulan dari masyarakat Jember bisa kita wujudkan,” katanya.

    Dalam seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait mengeluarkan dua kebijakan populis, yakni memberlakukan lima hari kerja untuk tenaga kesehatan dan hari libur untuk guru pada saar murid libur.

    Fawait juga menggratiskan retribusi parkir berlangganan sejak Mei hingga Agustus 2025. “Pemerintah Kabupaten Jember, menargetkan pajak retribusi dari parkir itu Rp 20 miliar. Saya cek sampai minggu kemarin, pendapatan yang masuk cuma Rp 450 juta,” kata Fawait.

    “Dari target Rp 20 miliar cuma baru tercapai Rp 450 juta. Padahal masyarakat Jember bayar parkir semuanya. Terus ke mana uangnya? Maka untuk membuat pariwisata di Jember meningkat dan masyarakat tersenyum, kita gratiskan parkir di jalan milik Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Selama seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait melakukan sejumlah pendekatan kepada pemerintah pusat dan pihak swasta untuk memuluskan program lima tahun ke depan. Salah satunya adalah untuk reaktivasi Bandara Notohadinegoro dengan menggandeng salah satu maskapai untuk penerbangan Jember-Bali. “Insyaallah tiketnya di bawah Rp 500 ribu,” katanya.

    Fawait juga sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan flyover atau underpass di kawasan Mangli, Kecamatan Kaliwates, pada 2026. Flyover atau underpass ini dibangun untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan.

    Fawait berharap bantuan dari banyak pihak untuk membangun Jember. “Kita butuh super team, bukan super man,” katanya. [wir]

  • Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui, Ini Langkah Plt Gubernur Emil

    Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui, Ini Langkah Plt Gubernur Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh fraksi di DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

    Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, di Gedung DPRD Jatim.

    Untuk itu, Plt. Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi rampungnya proses final pertanggungjawaban APBD Jatim 2024 tersebut.

    “Alhamdulillah, proses tahapan final untuk pertanggungjawaban APBD 2024 telah terlaksana dengan adanya pendapat akhir fraksi dan gubernur, dilanjutkan dengan penandatanganan,” ujarnya.

    “Kami berharap suasana harmonis dalam hubungan kerjasama antara Pemprov Jatim, DPRD bersama seluruh stakeholder dapat berjalan secara sinergis, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata,” imbuhnya.

    Emil menegaskan, bahwa pemprov siap melengkapi seluruh rekomendasi DPRD Jatim yang disampaikan pada saat pendapat akhir penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jatim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jatim Tahun Anggaran 2024.

    Emil mengatakan, Laporan Keuangan Pemprov Jatim telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Sebab, dengan disetujuinya Raperda ini, Pemerintah Provinsi selangkah lebih dekat dalam menyelesaikan siklus anggaran 2024 secara menyeluruh dan akuntabel.

    Terhadap rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan, baik pada saat pembahasan komisi maupun pembahasan di Badan Anggaran akan ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan koridor yuridis dari permasalahan yang ada.

    “Kami berharap bahwa hal tersebut dapat memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, sesuai Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Raperda Provinsi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Perkada Provinsi Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda.

    “Semoga seluruh proses berjalan lancar hingga evaluasi akhir oleh Kementerian Dalam Negeri. Memang masih ada satu tahap lagi, yaitu evaluasi di Kementerian Dalam Negeri sebelum nanti final ditetapkan. Mohon doa restunya,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Tunai Rp600 Ribu, Cek Syaratnya

    Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Tunai Rp600 Ribu, Cek Syaratnya

    Jakarta (beritajatim.com)— Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi jutaan pekerja bergaji rendah sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Kali ini, bantuan ini menyasar mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa bantuan diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah ancaman pelemahan ekonomi global tahun ini.

    “Yaitu pemberian bantuan subsidi upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota,” katanya.

    Tak hanya pekerja sektor swasta, guru honorer juga termasuk dalam kelompok penerima BSU. Total terdapat 565 ribu guru honorer yang akan menerima bantuan langsung tunai ini.

    “Guru honorer ini juga akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp600 ribu,” tambah Menkeu.

    Dia menjelaskan, para pekerja yang masuk dalam kategori penerima bantuan ini harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, implementasi penyaluran akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Untuk ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan nanti Kemenaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi dua bulan Rp600 ribu. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini,” papar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menambahkan, pemilihan BSU sebagai bentuk stimulus, menggantikan rencana diskon listrik, didasarkan pada kesiapan data dan efektivitas eksekusi.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan [diskon ini] tak bisa dijalankan,” ungkapnya.

    Karena itu, pemerintah memutuskan mengalihkan anggaran ke program subsidi upah yang datanya sudah valid.

    “Sama seperti tadi data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan sekarang karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean, untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta dan sudah siap, maka kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk mentargetkan ke bantuan subsidi upah,” tegas Sri Mulyani.

    Seperti diketahui, kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi dengan total nilai Rp24,44 triliun yang ditandatangani pemerintah dan didorong langsung oleh Prabowo. [hen/aje]