Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Termasuk Mantan Asisten Setda, Kejari Blitar Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Ipal Senilai Rp1,6 Miliar

    Termasuk Mantan Asisten Setda, Kejari Blitar Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Ipal Senilai Rp1,6 Miliar

    Blitar (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Blitar menetapkan 5 tersangka baru, dalam kasus korupsi proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tahun 2022 senilai Rp1,6 miliar. Dari 5 orang tersangka tersebut di antaranya adalah bakal Calon Wali Kota (Bacawali) Blitar pada Pilkada 2024 kemarin yakni Suharyono.

    Suharyono pada tahun 2022 lalu menjabat sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar. Terakhir sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Suharyono menjabat Asisten Bidang Pembangunan dan Umum Sekda Kota Blitar.

    Kajari Kota Blitar, Baringin menjelaskan bahwa tim penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup, menetapkan 5 tersangka baru, dalam perkara IPAL, penambahan sambungan rumah, pembangunan tangki komunal dan jasa tenaga fasilitator lapangan (TFL) tahun 2022 di Kota Blitar.

    “Kelima tersangka baru antara lain, inisial TK Ketua KSM Wiroyudan, AW Ketua KSM Turi Bangkit, MH Ketua KSM Mayang Makmur 2, HK Ketua KSM Ndaya’an dan SY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” ujar Baringin, Selasa (3/6/2025).

    Lebih lanjut dijelaskan Baringin, kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022, dengan total anggaran Rp1,6 miliar. Dengan kegiatan meliputi, pembangunan IPAL di Kelurahan Kepanjenlor oleh Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) Wiroyudan yang diketuai tersangka TK berupa belanja hibah sebesar Rp478,78 juta.

    Kemudian penambahan saluran rumah di Kelurahan Kauman oleh TPS-KSM Ndaya’an, diketuai tersangka HK sebesar Rp125 juta. Lalu pembangunan tangki septik komunal di Kelurahan Turi oleh TPS-KSM Turi Bangkit, dengan ketua tersangka AW senilai Rp400 juta. Kegiatan sama di Kelurahan Sukorejo oleh TPS-KSM Mayang Makmur 2, diketuai tersangka MH (Mastur Hudi) yang kini menjabat Plt Lurah Sukorejo senilai Rp400 juta.

    “Serta jasa TFL sebesar Rp24 juta untuk tiap sub kegiatan, sementara sub kegiatan ada tiga sehingga totalnya Rp72 juta,” jelasnya.

    Selanjutnya dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Kota Blitar, yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2022. Tersangka SY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK pada Dinas PUPR, terang Baringin telah melakukan penunjukan langsung TFL teknis dan pemberdayaan.

    “Kepada terdakwa GTH, MJ dan tersangka YES tanpa melalui proses seleksi secara terbuka. Serta menentukan lokasi pekerjaan fisik berdasarkan usulan, tanpa seleksi lokasi partisipatif dan menentukan lahan yang tidak sesuai kriteria,” terangnya.

    Kemudian membuat SK Kepala Dinas PUPR tentang pembentukan TPS-KSM, tanpa panitia pemilihan serta kajian kepemimpinan. Serta tidak melakukan pengecekan kebenaran/verifikasi, atas kesesuaian hasil pekerjaan 100%.

    Bahkan dalam mekanisme pencairan dan pengelolaan anggaran, keempat tersangka selaku ketua TPS-KSM tidak melibatkan bendahara. Tapi melimpahkan tanggung jawab pelaksanaan pembuatan dokumen RKM, RAB, DED dan LPJ kepada terdakwa GTH dan MJ serta tersangka YES serta tidak melakukan pengecekan kebenaran/validasi atas dokumen tersebut.

    “Empat ketua TPS-KSM juga memberikan nota kosong kepada terdakwa GTH, MJ dan tersangka YES untuk pembuatan LPJ. Serta tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ketua TPS-KSM,” lanjutnya.

    Atas perbuatan para tersangka tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp.553 juta, dengan rincian kerugian akibat kekurangan volume pekerjaan Rp481 juta dan jasa TFL Rp72 juta.

    Ditambahkan Baringin, dari 5 tersangka baru yang ditetapkan hari ini. Tiga orang yang datang, yaitu SY, MH dan TK sedangkan 2 orang lainnya AW dan HK tidak menghadiri panggilan pemeriksaan oleh kejaksaan.

    “Selanjutnya tiga tersangka yang hadir, langsung ditahan 20 hari ke depan di Lapas Kelas II B Blitar,” pungkasnya.

    Sementara itu, penasihat hukum tersangka Suharyono, Supriarno yang hadir di Kantor Kejari Kota Blitar mengatakan akan mempelajari dulu perkara kliennya apakah penetapan tersangka dan penahanan ini sudah sesuai aturan yang ada.

    “Karena belum pernah diperiksa sebagai tersangka, tapi langsung ditahan,” ujar Supriarno.

    Apakah akan menempuh upaya praperadilan, menurutnya kemungkinan itu ada tapi akan dipelajari dan dikoordinasikan dengan kliennya imbuhnya.

    Dengan menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi IPAL ini, berarti total sudah ada 7 orang yang terlibat. Dimana sebelumnya, Kejari Kota Blitar telah menetapkan 2 orang tersangka dari TFL yaitu GTH dan MJ, yang kini sudah menjadi terdakwa di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya. (owi/ian)

  • Respon Cepat Mas Dhito Tangani Lahan Padi Terendam Banjir di Purwoasri Kediri

    Respon Cepat Mas Dhito Tangani Lahan Padi Terendam Banjir di Purwoasri Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menunjukkan kepeduliannya kepada para petani di Desa Merjoyo, Kecamatan Purwoasri yang lahan padinya terdampak banjir akibat guyuran hujan deras pada akhir Mei 2025.

    Mas Dhito sapaan akrabnya begitu menerima aduan dari warga, memerintahkan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Kabupaten Kediri untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Sebagaimana disampaikan Plt Kepala Dispertabun Sukadi, begitu mendapatkan intruksi dari Mas Dhito pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi.

    Hasil pertemuan dengan pengurus dan anggota kelompok tani di Desa Merjoyo, untuk memulihkan tanaman yang terendam banjir, Pemkab Kediri memberikan bantuan penyemprotan pupuk mikro menggunakan drone. Penyemprotan dilakukan pada Senin-Selasa (2-3 Juni) menyasar lahan dengan luasan 30 hektare yang terdampak banjir. “Selain bantuan penyemprotan ini, kita juga memberikan bantuan benih padi sesuai permintaan petani,” katanya.

    Kegiatan penyemprotan tanaman padi yang telah memasuki usia tanam 30-45 hari itu dilakukan oleh petani milenial yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan pengoperasionalan drone. Turut mendampingi, petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan Petugas Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan (POPT) wilayah Kerja Kecamatan Purwoasri.

    “Tidak hanya penanganan jangka pendek, untuk jangka panjang menangani persoalan lahan pertanian yang terendam banjir di Purwoasri ini kita juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Jombang maupun BBWS Brantas,” lanjut Sukadi.

    Koordinasi dengan Pemkab Jombang maupun BBWS Brantas rencananya dilakukan pada 10 Juni mendatang guna membicarakan normalisasi saluran Sungai Apur. Pasalnya, sungai yang melewati Kabupaten Jombang tersebut merupakan aliran pembuangan air dari lahan pertanian termasuk mulai dari wilayah Kecamatan Plemahan, maupun Papar.

    Melalui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri ini diharapkan dapat menjaga pertanian di Kecamatan Purwoasri dari ancaman banjir saat musim penghujan. Mengingat daerah ini menjadi salah satu lumbung pangan khususnya komoditas padi di Kabupaten Kediri.

    Darnali, salah satu petani di Desa Merjoyo yang ditemui saat penyemprotan lahan pertanian yang terdampak banjir menyebut, dalam beberapa tahun terakhir lahan persawahan warga langganan tergenang air. Harapan petani, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri nantinya dapat menyelesaikan persolaan yang selama ini rutin dirasakan petani saat musim penghujan.

    Pihaknya yang juga merupakan mantan kepala desa setempat mewakili petani lain menyampaikan apresiasi atas respon cepat dan bantuan yang diberikan Mas Dhito kepada petani di daerahnya yang terdampak banjir.

    “Kami sangat mengucapkan terimakasih kepada Mas Bupati (Mas Dhito) yang telah menindaklanjuti langsung laporan dari petani,” ucap Darnali. [ADV PKP/nm]

  • 100 Hari Kerja Bupati Bangkalan Didemo Ratusan Mahasiswa

    100 Hari Kerja Bupati Bangkalan Didemo Ratusan Mahasiswa

    Bangkalan (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi dilakukan di kantor Pemkab Bangkalan. Puluhan mahasiswa UTM menuntut bupati menyelesaikan sejumlah persoalan terlebih sudah menjabat selama 100 hari.

    Dalam aksinya, massa sempat terlibat bentrok dengan kepolisian. Sebab, massa menuntut agar bupati menemui massa aksi.

    Presma UTM, Moh Fauzi mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Salah satunya yakni permasalahan sampah yang tak kunjung usai.

    Menurutnya, masalah sampah saat ini kian tak terurus. Terbukti hingga saat ini Pemkab Bangkalan belum memiliki tempat pembuangan akhir yang permanen.

    “Setiap jalan kemanapun selalu ada sampah,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

    Ia mengatakan, selain masalah sampah massa juga menuntut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sebab saat ini jumlah lapangan kerja di Bangkalan cukup minim.

    Sementara itu, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim mengaku telah menyusun konsep untuk pembangunan Bangkalan.

    “Yang kami buat itu untuk jangka panjang. Seperti sampah itu, kami ingin masalah itu tuntas dan bisa dikelola hingga jangka panjang,” pungkasnya. [sar/ian]

  • Komisi I DPRD Malang Menengahi Sengketa Tanah di Ngawonggo

    Komisi I DPRD Malang Menengahi Sengketa Tanah di Ngawonggo

    Malang (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Malang turun tangan menengahi sengketa tanah antara warga dan perangkat desa di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Selasa (3/6/2025). Perselisihan melibatkan Liana selaku pemohon dan Sekretaris Desa (Sekdes) Basori sebagai termohon.

    Hearing berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Malang dengan dihadiri kedua belah pihak, Camat Tajinan, Kepala Desa Ngawonggo, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Dinas Pertanahan.

    Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengatakan bahwa forum dengar pendapat digelar untuk mendengarkan penjelasan dari semua pihak yang bersengketa, termasuk dari pemerintah desa.

    “Terkait masalah tanah ini, tadi ada dua pandangan yang berbeda dari dua pihak. Dari pemohon yakni Liana, bahwa tanah yang disengketakan itu adalah miliknya karena sudah terjadi jual beli melalui beberapa ahli waris,” ujar Faza usai mediasi.

    “Sedangkan dari termohon yakni Basori, bahwa sejak tahun 2000-an tanah tersebut adalah milik yang bersangkutan,” lanjutnya.

    Karena masing-masing pihak membawa argumen dan bukti masing-masing, serta tidak ada titik temu dalam mediasi, Komisi I DPRD mengambil sikap untuk memberi amanat kepada pihak-pihak terkait agar permasalahan dapat ditindaklanjuti secara prosedural.

    Pertama, Camat Tajinan diminta untuk terus mengawal proses penyelesaian, termasuk mendorong mediasi lanjutan jika memungkinkan. Kedua, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang diminta melakukan penelusuran ulang terhadap status persil tanah, termasuk melalui buku terawang desa.

    “Terakhir jika masih tidak tercapai kata sepakat dari mediasi, tentunya harus diselesaikan di Pengadilan. Karena untuk memutuskan petak persil itu milik siapa, ranahnya ada di Pengadilan,” tegas Faza yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem.

    Faza menambahkan, dalam hearing tersebut, baik Liana maupun Basori sama-sama membawa dokumen bukti. Liana membawa kuitansi pembelian serta dokumen riwayat leter C, sedangkan Basori juga menyampaikan dokumen kepemilikan lainnya.

    “Tetapi kembali lagi, terkait bukti bukan menjadi ranah DPRD Kabupaten Malang untuk menentukan kebenaran bukti mana yang lebih sah dan kuat. Itu harus dibuktikan melalui Pengadilan. Apalagi sebelumnya dari desa juga pernah memediasi tetapi tidak ditemukan kata sepakat,” pungkasnya. [yog/beq]

  • Fraksi PKB Desak Bapemperda DPRD Jember Selesaikan PR Dua Tahun

    Fraksi PKB Desak Bapemperda DPRD Jember Selesaikan PR Dua Tahun

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendesak Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk segera menyelesaikan pembahasan delapan rancangan peraturan daerah inisiatif parlemen.

    Sejumlah raperda inisiatif DPRD Jember sudah dicanangkan sejak 12 Juni 2023. “Kami memandang saat ini adalah momentum tepat sebelum kami disibukkan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” kata Ketua Fraksi PKB Itqon Syauqi, Selasa (3/6/2025).

    Itqon yakin pembahasan bisa segera dilakukan, karena beberapa raperda sudah melalui fasilitasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jatim.

    “Sebetulnya ada dua raperda yang sudah disampaikan kepada bupati pada 24 Februari 2025 sebagai raperda usulan DPRD Jember, yakni Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan usulan Fraksi PDI Perjuangan dan Perubahan Raperda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan usulan Fraksi Nasdem,” kata Itqon.

    Itqon berharap dalam waktu dekat semua raperda bisa segera diselesaikan. “Pimpinan Dewan segera memfasilitas kepada bupati agar tahapan pembahasan bisa segera diagendakan di Badan Musyawarah,” katanya.

    PKB berkomitmen untuk menyelesaikan raperda inisiatif. “Sudah seharusnya kami perjuangkan untuk diselesaikan, karena raperda usulan bupati dari dulu bisa ditindaklanjuti jadi perda. Justru yang raperda inisiatif DPRD terganjal,” kata Itqon.

    Soal urutan raperda yang dibahas, Itqon menegaskan, tergantung pada kesiapan dokumen. “Kalau memang hasil fasilitasi Biro Hukum Pemprov Jatim sudah turun, dan harmonisasi Kementerian Hukum sudah turun, saya kira tidak ada masalah,” katanya.

    Itqon berharap Raperda Perlindungan Petani, Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jember 2021-2036 segera diselesaikan. Apalagi raperda yang disebut terakhir sudah melalui proses uji publik.

    “Ketua Bapemperda akan bersurat ke Ketua DPRD Jember, Tergantung surat Ketua DPRD Jember ke Bupati soal yang mana (yang akan dibahas). Yang pasti yang ditulis Ketua Bapemperda adalah tiga itu,” kata Itqon. [wir]

  • Bupati Jombang Serukan Kurban Ramah Lingkungan, Ajak Warga Tinggalkan Kantong Plastik

    Bupati Jombang Serukan Kurban Ramah Lingkungan, Ajak Warga Tinggalkan Kantong Plastik

    Jombang (beritajatim.com) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, Bupati Jombang Warsubi mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh warga Kabupaten Jombang. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan kurban ramah lingkungan dengan tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban.

    Ajakan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor: 100.3.4.2/314/415.01/2025 yang diterbitkan pada 28 Mei 2025. Dalam surat itu, Warsubi menekankan pentingnya perubahan kecil yang dapat berdampak besar terhadap lingkungan.

    Seruan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah plastik. Sebagai kepala daerah, Warsubi langsung merespons dengan menggaungkan pesan serupa di tingkat lokal.

    “Maka dihimbau untuk melaksanakan pembagian daging kurban tanpa kantong plastik sebagai implementasi program tersebut,” tulisnya dalam surat tersebut, Selasa (3/6/2025).

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jombang, Endro Wahyudi, membenarkan penerbitan surat edaran tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menekan lonjakan sampah plastik yang kerap terjadi setiap Idul Adha.

    “Surat edaran ini memang benar dari Bupati Jombang. Tujuannya untuk mengurangi volume sampah plastik saat Hari Raya Idul Adha,” ujarnya.

    Lebih dari sekadar imbauan, Warsubi mengajak warga melakukan langkah konkret. Panitia kurban diharapkan tidak menggunakan kantong plastik dalam proses distribusi daging kurban. Sebagai gantinya, masyarakat didorong membawa wadah yang bisa digunakan berulang kali.

    Beberapa alternatif ramah lingkungan yang disarankan adalah daun pisang, besek dari anyaman bambu, hingga kotak thinwall.

    Bupati juga mengingatkan agar di lokasi salat Idul Adha dan titik pembagian daging disediakan tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah yang memadai. Selain itu, pengelolaan limbah padat dan cair dari pemotongan hewan juga harus dilakukan sesuai kaidah kebersihan dan lingkungan.

    Langkah ini menjadi angin segar di tengah kekhawatiran akan krisis sampah plastik yang terus meningkat. Setiap tahun, ribuan kantong plastik dibuang usai pelaksanaan kurban, mencemari tanah, menyumbat saluran air, dan menciptakan beban lingkungan baru.

    Dengan semangat perubahan, Warsubi berharap Idul Adha di Jombang tak hanya menjadi momen ibadah dan berbagi, tetapi juga momentum untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Karena sejatinya, menjaga bumi adalah bagian dari rasa syukur manusia kepada Sang Pencipta. [suf]

  • Permudah Urus Izin Usaha, Program Saleha Jemput Bola ke Kota Kediri

    Permudah Urus Izin Usaha, Program Saleha Jemput Bola ke Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Guna mendekatkan sekaligus mempermudah layanan perizinan usaha kepada masyarakat, DPMPTSP Provinsi Jatim berkolaborasi dengan DPMPTSP Kota Kediri menggelar sosialisasi Saleha (Sadar Legalitas Berusaha), pada Selasa (3/6/2025).

    Bertempat di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha di sektor angkutan darat, pengusahaan air tanah dan tata boga.

    Program Saleha sendiri merupakan sebuah inovasi yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur. Saleha dirancang dengan metode jemput bola dengan mendatangi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut juga diberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Sebagai perwakilan sekaligus narasumber dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Rizally Nur Aditya menyampaikan pentingnya pengurusan perizinan bagi pelaku usaha. Hal ini agar usahanya memiliki legalitas dan kepastian hukum, terhindar dari risiko sanksi, denda atau penutupan usaha akibat dianggap ilegal. Selain itu, bagi pelaku usaha yang mengurus perizinan akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, pembinaan atau pelatihan, bantuan modal, dll.

    “Jika bapak/ibu memiliki NIB, semakin memudahkan kerjasama dan meningkatkan kepercayaan calon mitra. Selain itu pelaku usaha yang berizin dan kinerjanya bagus banyak program fasilitasi dari pemerintah yang bisa diikuti seperti pelatihan, pameran, dll,” jelasnya.

    Rizally sekaligus berpesan kepada pelaku usaha agar jangan putus harapan dalam mengurus perizinan berusaha. Pihaknya juga mengaku siap membantu pelaku usaha yang mengalami kendala atau kesulitan saat melakukan perizinan. “Apapun kesulitan yang dialami itu bagian dari dinamika yang harus kita lalui. Kami dari DPMPTSP Provinsi Jatim dan DPMPTSP Kota Kediri adalah kepanjangan tangan pemerintah yang siap membantu bapak/ibu kapanpun membutuhkan bantuan untuk pengurusan perizinan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Kediri Edi Darmasto dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung program Saleha.

    “Awal bulan Juni ini, Kota Kediri berkesempatan untuk menggelar sosialisasi Saleha. Kegiatan ini akan digelar selama 2 hari dalam bentuk sosialisasi, konsultasi serta layanan bantuan penerbitan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) di 3 sektor yakni angkutan darat, pengusahaan air tanah dan tata boga,” jelasnya.

    Edi berharap kegiatan ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh peserta untuk memahami dan update informasi terkait pelayanan perizinan khususnya di 3 sektor. Setelah kegiatan ini Ia juga berharap legalitas usaha pelaku UMKM di Kota Kediri semakin meningkat.

    “Disini sudah hadir para narasumber kompeten yang akan menyampaikan materi yang bisa bapak/ibu jadikan bekal dalam pengajuan perizinan. Bagi pelaku usaha yang belum paham atau masih mengalami hambatan, dalam kegiatan ini kami juga menyediakan layanan konsultasi,” pungkasnya.

    Di kesempatan yang sama, Sri Sudarti pelaku usaha catering asal Kelurahan Ngampel mengaku sangat senang dengan adanya sosialisasi Saleha. Menurutnya kegiatan ini bisa membantu usahanya semakin berkembang dan membantu dalam hal kelengkapan perizinan.

    “Alhamdulillah dalam pengurusan perizinan saya sangat terbantu apalagi dari petugasnya juga sangat kooperatif dalam berkomunikasi,” ujarnya.

    Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi Saleha akan diadakan selama 2 hari yakni tanggal 3-4 Juni 2025. Kegiatan diikuti 100 pelaku UMKM yang terdiri dari pelaku usaha angkutan darat, kuliner, sekolah, rumah sakit, klinik, restoran, Perusahaan Otobus (PO) dan travel.

    Kegiatan diisi pula oleh narasumber dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Adapun materi terbagi dalam dua sesi yakni penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta mekanisme perizinan angkutan darat dan air tanah. [nm/kun]

  • Bulan Bung Karno, Bupati Sumenep Wajibkan ASN Pria Kenakan Peci Hitam

    Bulan Bung Karno, Bupati Sumenep Wajibkan ASN Pria Kenakan Peci Hitam

    Sumenep (beritajatim.com) – Selama bulan Juni, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan BUMD setempat mengenakan peci atau kopiah hitam.

    “Ini untuk mengenang Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno dan jasa-jasanya. Kami meminta seluruh ASN laki-laki di Sumenep mengenakan peci atau kopiah hitam sepanjang bulan Juni,” katanya, Selasa (03/06/2025).

    Menurut Fauzi, pada bulan Juni ada banyak peristiwa penting dalam kehidupan Soekarno. Diantaranya 1 Juni lahirnya Pancasila yang diprakarsai oleh Bung Karno, 6 Juni lahirnya Bung Karno dan 21 Juni wafatnya Bung Karno.

    “Pemkab Sumenep memperingati bulan Bung Karno sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya. Ini tidak sebatas mengenakan peci hitam, tetapi meneladani dan melaksanakan ide, pemikiran, gagasan serta cita-cita bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, seluruh ASN dan masyarakat Sumenep diharapkan bisa mengingat ketokohan sang proklamator kemerdekaan Indonesia, dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    “Peringatan Bulan Bung Karno ini agar masyarakat dalam berbangsa dan bernegara mampu meningkatkan pemahaman tentang sejarah, filosofi, dan nilai-nilai Pancasila serta memperkokoh semangat kebangsaan,” tandasnya. (tem/ted)

  • Dinas Sebut Harga Komoditas Pangan di Malang Stabil

    Dinas Sebut Harga Komoditas Pangan di Malang Stabil

    Malang (beritajatim.com) – Harga sejumlah komoditas pangan dan bahan pokok di Kabupaten Malang masih stabil jelang Iduladha 2025.

    Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, M. Nur Fuad Fauzi.

    Fuad mengaku, pihaknya terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di 25 pasar besar yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

    “Secara umum harga komoditas hortikultura dan kebutuhan pokok masih tergolong stabil, termasuk beras, telur ayam, dan daging,” kata Fuad, Selasa (3/6/2025).

    Fuad menjelaskan, meskipun sempat terjadi kenaikan pada harga tomat beberapa waktu lalu, saat ini harga sudah kembali normal.

    Ia menambahkan, menjelang Hari Raya Iduladha, pengawasan akan lebih diperketat karena biasanya terjadi lonjakan permintaan terhadap sayur-mayur dan buah-buahan.

    “Pemantauan dilakukan setiap hari oleh petugas pasar dan dilaporkan ke Disperindag,” ucapnya.

    Dari total 34 pasar di Kabupaten Malang, Disperindag fokus memantau 25 pasar tipe A dan B, seperti di pasar Lawang, Gondanglegi, Turen, Pujon, Kasembon, dan Karangploso.

    “Kami berkomitmen menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan menjelang hari-hari besar keagamaan,” tutup Fuad. (yog/ted)

  • Jelang Iduladha, Pemkot Kediri Sidak Harga Pangan ke Pasar Tradisional

    Jelang Iduladha, Pemkot Kediri Sidak Harga Pangan ke Pasar Tradisional

    Kediri (beritajatim.com) – Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 H, Pemerintah Kota Kediri melalui tim gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) harga pangan ke sejumlah titik, termasuk Pasar Tradisional Setono Betek dan gudang distributor, Selasa (3/6/2025). Sidak ini bertujuan memantau kestabilan harga dan memastikan pasokan bahan pokok tetap aman menjelang hari besar keagamaan.

    Tim gabungan tersebut terdiri dari Bagian Administrasi Perekonomian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Diskominfo, dan Perumda Pasar Joyoboyo.

    “Jadi ada beberapa komoditas yang biasanya dibutuhkan saat hari raya qurban dan ini tadi dua komoditas utama yang harganya mengalami kenaikan, yaitu cabai dan bawang merah,” kata Tetuko Erwin Sukarno, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kota Kediri.

    Ia menjelaskan, kenaikan harga cabai rawit merupakan hal wajar menjelang Iduladha karena lonjakan kebutuhan masyarakat. Selain momentum kurban, banyaknya hajatan juga ikut mendorong tingginya permintaan.

    Harga cabai rawit tercatat Rp43.000 per kilogram, naik signifikan dari sebelumnya. Cabai merah besar naik menjadi Rp38.000, sedangkan cabai keriting dijual Rp34.000 per kilogram. Adapun harga bawang merah kini berada di angka Rp36.000, sedikit turun dari harga sebelumnya Rp38.000.

    Untuk harga komoditas lainnya, seperti beras premium Rp14.875, telur ayam ras Rp26.600, dan daging ayam ras Rp31.000, masih tergolong stabil. Begitu pula dengan pasokan beras, yang dipastikan aman oleh tim setelah melakukan sidak di Gudang Blabak.

    “Setelah lebaran haji nanti, kami tetap lakukan pengawasan untuk mengontrol fluktuasi harga bahan pokok,” ujar Erwin. Ia juga mengimbau pedagang pasar untuk tetap membuka kiosnya setelah Sholat Ied agar distribusi pangan tetap terjaga.

    Sujono, pedagang sayuran di Pasar Setono Betek, membenarkan adanya lonjakan harga cabai. “Cabai kecil sekarang Rp44.000, sebelumnya Rp32.000. Cabai merah besar dulu Rp28.000 sekarang Rp38.000. Alhamdulillah stok masih lancar dan mencukupi,” katanya.

    Pemerintah mengimbau masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan ini karena bersifat musiman dan masih dalam batas wajar. Erwin menegaskan, tim akan terus mengawasi agar harga kembali stabil pasca-Iduladha. [nm/beq]