Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Tinggal Satu Desa, Koperasi Merah Putih di Banyuwangi Segera Beroperasi

    Tinggal Satu Desa, Koperasi Merah Putih di Banyuwangi Segera Beroperasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Banyuwangi nyaris rampung sepenuhnya. Dari 217 desa dan kelurahan, hanya tersisa satu desa yang belum menyelesaikan prosesnya, yakni Desa Kepundungan.

    Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Choliqul Ridha, menyatakan bahwa penyelesaian di desa tersebut hanya tinggal menunggu waktu. “Satu atau dua hari lagi bakal selesai. Nanti saya juga akan koordinasi dengan kepala desa Kepundungan supaya prosesnya bisa segera,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).

    Ridha menambahkan, pembentukan koperasi ini merupakan salah satu syarat pencairan Dana Desa tahap dua sebagaimana diatur dalam surat edaran dari Kementerian Desa. Karena itu, penyelesaiannya menjadi prioritas seluruh desa.

    Untuk legalitas, hingga kini sudah ada sekitar 120 hingga 130 Koperasi Merah Putih yang telah mengantongi Administrasi Hukum Umum (AHU). Setelah memperoleh AHU, masing-masing koperasi diminta menyusun program kerja sebagai dasar pengajuan pinjaman ke Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Jadi desa perlu membuat program kerja yang jelas, baru mengajukan pinjaman modal ke bank. Selanjutnya bank akan menentukan jumlah pinjaman berdasarkan program kerja yang diajukan,” tegas Ridha.

    Ia berharap koperasi dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar tidak terjadi benturan usaha di desa. “Contohnya kalau di desa ada potensi pertanian, kolaborasi koperasi yang menyediakan sarana pertaniannya, sementara Bumdes menjual produk hasilnya. Jadi kan tidak benturan usaha,” jelasnya. [alr/beq]

  • Dua Desa di Ngawi Terkendala dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih

    Dua Desa di Ngawi Terkendala dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih

    Ngawi (beritajatim.com) – Dua desa di Kabupaten Ngawi saat ini terkendala dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Sementara, proses pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Ngawi hampir tuntas.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Ngawi, Harsoyo, mengungkapkan dari total 217 desa dan kelurahan, sebanyak 215 di antaranya telah menyelesaikan proses legalitas melalui notaris dan tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Sisanya sebanyak dua desa belum bisa melanjutkan proses akibat permasalahan hukum.

    “Hanya dua desa yang belum bisa melanjutkan proses karena permasalahan hukum,” ujar Harsoyo, Rabu (4/6/2025).

    Dua desa yang dimaksud adalah Desa Sumberejo di Kecamatan Sine dan Desa Ngrambe di Kecamatan Ngrambe. Kedua kepala desa tersebut diketahui terlibat dalam kasus peredaran uang palsu lintas provinsi yang diungkap Polres Ngawi pada 30 Mei lalu. Akibatnya, proses pembentukan koperasi di wilayah tersebut terhambat.

    Harsoyo menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk penunjukan Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) di dua wilayah tersebut. “Karena ini di luar kewenangan kami, maka kami akan berkoordinasi dengan DPMD,” jelasnya.

    Meski ada kendala di dua titik, Harsoyo optimistis target nasional tetap bisa tercapai. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi telah resmi secara hukum dan siap beroperasi sebelum peresmian nasional Koperasi Merah Putih pada 12 Juli 2025 yang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. “Kami harap saat peresmian, seluruh koperasi sudah siap,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

    Harsoyo menambahkan bahwa legalitas hanyalah bagian awal dari rangkaian penguatan koperasi di daerah. Setelah peresmian, fokus selanjutnya adalah penguatan kelembagaan dan kapasitas para pengurus koperasi.

    “Pasca peresmian, kami akan mengundang seluruh ketua, bendahara, dan sekretaris koperasi untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas,” tambahnya.

    Langkah tersebut penting karena setiap koperasi nantinya akan mengajukan proposal pendanaan kepada bank-bank milik negara (Himbara). Pendanaan tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme evaluasi yang ketat.

    “Proposal akan dinilai, termasuk dilakukan survei lapangan oleh pihak bank. Jadi, kesiapan dan kompetensi pengurus menjadi kunci utama,” pungkas Harsoyo. [fiq/beq]

  • Khofifah: Tata Kelola Masjidil Haram Musim Haji Tahun Ini Sangat Bagus

    Khofifah: Tata Kelola Masjidil Haram Musim Haji Tahun Ini Sangat Bagus

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tengah menjalankan ibadah haji atas undangan Khadimul Haramain Asy Syarifain, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud.

    Ditemani sang putra bungsu Ali Mannagalli, Khofifah menunaikan ibadah haji bersama 40 jemaah lain dari Indonesia sebagai undangan raja serta dari 140 negara dunia.

    Pengalaman haji tahun ini dikatakan Khofifah berbeda dengan tahun sebelumnya. Terutama ia merasakan adanya perbaikan manajemen haji yang signifikan oleh Pemerintah Saudi yang membuat jemaah haji menjadi lebih nyaman dan khusyuk ketika menjalankan ibadah di Masjidil Haram.

    “Alhamdulillah, haji tahun ini rasanya proses ibadah di Masjidil Haram terasa lebih nyaman dan lebih khusyuk. Saat ini regulasi jemaah ke Masjidil Haram jauh lebih bagus dan memudahkan sirkulasi jemaah. Para askar yang menjaga berbagai titik dan mengatur jemaah juga rasanya lebih ramah,” kata Khofifah, Rabu (4/6/2025).

    Tidak hanya itu, Khofifah juga mengatakan askes menuju Masjidil Haram dan sekitarnya saat ini relatif lebih mudah dan lebih banyak pintu dibuka untuk jemaah haji keluar masuk masjidil haram. Ia membandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya ketika jemaah masuk Masjidil Haram untuk umrah maupun saat thowaf ifadhah dan wada’, sering mereka harus memutar jauh bahkan dengan ketidakpastian pintu mana yang dibuka.

    Sering terjadi ketika mencapai gate tertentu, ternyata ditutup dan harus mencari pintu lain yang tak sekali dua kali juga menemukan kondisi pintu yang tertutup. Sehingga, harus memutar lumayan jauh.

    “Suasana Masjidil Haram cenderung relatif longgar saat ini. Relatif banyak jalan dan pintu yang dibuka. Ini sangat membantu dan membuat ibadah makin khusyuk. Dorong-dorongan dan desak-desakan saat keluar dan masuk masjidil haram juga sangat berkurang karena kondisi jemaah yang terkelola dengan baik, karena manajemen yang terus ditata,” ujarnya.

    Pengalaman ini ditegaskan Khofifah ia rasakan bukan karena sebagai jemaah haji undangan raja. Sebab selama melaksanakan ibadah umroh, semua dilakukan secara mandiri dan leluasa keliling untuk beribadah dan berkeliling Masjidil Haram.

    “Bisa saya bedakan dengan haji tahun lalu dan juga saat umrah Ramadan. Kondisi ini membuat nyaman dan khusyuk para jemaah dalam beribadah,” tegasnya.

    Khofifah melihat bahwa semakin baiknya tata kelola di Masjidil Haram turut ditunjang oleh upaya serius Pemerintah Arab Saudi dalam menata pelaksanaan ibadah haji secara lebih tertib dan aman.

    Menurutnya, penyesuaian sejumlah kebijakan seperti peningkatan proses skrining, pengaturan akses jemaah, serta penertiban administrasi dan izin ibadah, menjadi bagian dari ikhtiar besar untuk memastikan ibadah berjalan lebih lancar, nyaman, dan penuh kekhusyukan.

    “Upaya penataan ini saya lihat sebagai bentuk kesungguhan pemerintah Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para dhuyufurrahman dari seluruh dunia,” ujar Khofifah.

    “Tantangannya nanti adalah saat puncak haji. Semoga kepadatan saat Wukuf di Arafah Insya Allah besok hari Kamis tanggal 5 Juni atau 9 Dzulhijjah serta Muzdalifah dan juga Mina (Armuzna), serta saat thawaf ifadhah juga bisa terurai,” tambah dia.

    Sebab saat puncak haji, kata dia, jutaan jemaah akan sama-sama bergerak ke tujuan yang sama untuk menjalankan puncak ibadah haji di Arafah. Mulai dari bergerak ke Arafah, Muzdalifah, Mina, jamarat hingga pelaksanaan nafar tsani.

    “Tentu ini membutuhkan manajemen yang komplek. Semoga pelaksaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar, semua bisa beribadah dengan nyaman dan khusyuk dan menjadi ibadah haji yang mambrur, sebaliknya yang belum haji semoga segera dipanggil sebagai tamu Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Amin,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Menurunnya Industri Hotel dan Resto bisa Picu PHK

    Menurunnya Industri Hotel dan Resto bisa Picu PHK

    Jakarta (beritajatim.com) – Industri perhotelan dan restoran di Indonesia dinilai tengah mengalami senja kala. Penurunan tingkat okupansi dan pengunjung memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja hingga 70 persen.

    “Kami telah menerima informasi mengenai potensi terjadinya PHK massal di sektor perhotelan dan restoran,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Siti Mukaromah.

    Menurutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta pada periode 2019-2023 masih sangat rendah, hanya sebesar 1,98%.

    Erma-sapaan akrab Siti Mukaromah-menyebut, banyak faktor yang memicu penurunan bisnis hotel dan restoran di Indonesia. Mulai dari situasi perekonomian global yang belum menentu, penurunan daya beli masyarakat, tingginya inflasi, hingga terjadinya disrupsi teknologi yang mempengaruhi pola belanja masyarakat.

    “Selain itu, penurunan tingkat hunian hotel juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi yang dilakukan oleh konsumen, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, serta kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun,” katanya.

    Ema pun mendorong pemerintah untuk segera melakukan intervensi dan mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. Gelombang PHK sudah melanda berbagai sektor industri lainnya, seperti manufaktur.

    “Pemerintah harus bertindak cepat melakukan intervensi untuk kembali menggairahkan sektor industri hotel dan restoran. Kami berharap PHK tidak terjadi dan semakin memperburuk kondisi para pelaku usaha dan pekerja di industri hotel dan restoran,” tegas Ema.

    Untuk mencegah terjadinya PHK massal di industri perhotelan dan restoran, Erma mengusulkan beberapa langkah strategis. Dari sisi kebijakan, ia menekankan pentingnya komitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Kepariwisataan agar tercipta regulasi yang kuat untuk melindungi dan menghubungkan seluruh elemen dalam ekosistem pariwisata.

    “Selain itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak PHK, misalnya melalui program atau kebijakan lintas kementerian yang mempermudah masyarakat untuk berwirausaha,” katanya. [hen/ian]

  • Wabup Mimik Idayana Ajak Para Kades Bangun Sidoarjo

    Wabup Mimik Idayana Ajak Para Kades Bangun Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengajak seluruh pihak untuk ikut membangun Kabupaten Sidoarjo. Ajakan tersebut diutarakannya saat memimpin apel di kantor Kecamatan Gedangan, Selasa, (3/6).

    Apel pagi diikuti seluruh kepala desa (Kades) se Kecamatan Gedangan beserta perangkat, dan juga diikuti kepala sekolah SD dan SMP yang ada dikecamatan Gedangan dan kepala Puskesmas Gedangan.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengatakan pembangunan dapat berjalan baik jika dikerjakan bersama. Untuk itu ia meminta seluruh kepala desa se Kecamatan Gedangan ikut andil di dalamnya. Bantuan untuk membawa Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik sangat diharapkannya dari seluruh Kades yang ada. “Siap untuk membantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” ucapnya.

    Wabup Sidoarjo meminta seluruh kades yang ada dapat menunjukkan semangatnya dalam bekerja. Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik harus menjadi komitmen bersama. Untuk itu ia berharap Kades dapat turun langsung menyapa masyarakat. “Untuk membawa Kabupaten Sidoarjo lebih baik, saya butuh bantuan panjenengan, gerak cepat panjenengan,” pintanya.

    Ia menyampaikan banyak permasalahan di Kabupaten Sidoarjo yang harus segera dituntaskan. Seperti halnya masalah sampah maupun jalan berlubang.

    Menurutnya itu menjadi PR sekaligus tantangan bagi Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menyelesaikannya. Namun ia yakin dengan dukungan semua pihak, permasalahan itu akan segera teratasi. “Pak bupati menyampaikan pesan, mari kita bekerja bersama-sama membangun Kabupaten Sidoarjo ini lebih baik lagi,” ajaknya.

    Hj. Mimik Idayana juga mengatakan menjadi seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggungjawabnya tidak hanya kepada masyarakat namun juga kepada sang pencipta. Oleh karenanya tanggungjawab tersebut hendaknya dikerjakan dengan penuh amanah. Tidak menyalahi aturan dalam bekerja. Semisal dengan tidak menyalagunakan data untuk menentukan penerima bantuan. Dengan begitu ia yakin sudah tidak ditemui lagi masyarakat yang kesusahan.

    “Habis apel ini langsung gerak, turun kemasyarakat, cari warga tidak mampu, kira-kira rumahnya yang tidak layak siapa, kira-kira yang tidak dapat bantuan siapa saja, kira-kira yang dapat bantuan tetapi rumahnya ada sepeda motor, ada mobilnya siapa, laporkan ke saya, jangan sampai didalam kepemimpinan bapak bupati ini ada penyelewengan data,” pintanya.

    Dalam kesempatan tersebut Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana juga menyempatkan untuk melihat pelayanan kantor Kecamatan Gedangan. Didalam ruang pelayanan, ia meminta petugas pelayanan untuk memberikan pelayanan yang profesional. Pelayanan yang ramah harus dapat diberikan kemasyarakat. Ia juga menyempatkan membeli beberapa produk UMKM warga Kecamatan Gedangan yang digelar di pendopo Kecamatan Gedangan. (isa/kun)

  • Bulan Bung Karno, Achmad Hidayat Ajak Kibarkan Bendera PDIP di Kota Kelahiran Sang Putra Fajar

    Bulan Bung Karno, Achmad Hidayat Ajak Kibarkan Bendera PDIP di Kota Kelahiran Sang Putra Fajar

    Surabaya (beritajatim.com) – Memasuki Bulan Bung Karno, kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat mengajak untuk mengibarkan bendera partai di berbagai titik kampung dan pemukiman warga. Langkah ini dimaksudkan sebagai tetenger atau simbol komitmen ideologis sekaligus penghormatan terhadap Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, yang lahir di Kota Pahlawan.

    Achmad menegaskan bahwa Surabaya memiliki nilai historis dan tanggung jawab moral dalam menjaga semangat dan ajaran Bung Karno. Menurutnya, momentum Bulan Bung Karno harus dimaknai sebagai penguatan identitas ideologis partai dan refleksi terhadap perjuangan kemerdekaan yang digagas Sang Proklamator.

    “Surabaya adalah kota kelahiran Sang Putra Fajar. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai kader untuk menghidupkan ajaran Bung Karno, terutama di bulan Juni ini yang penuh makna sejarah dan ideologi,” ujar Achmad Hidayat, Selasa (3/6/2025).

    Mantan aktivis GMNI ini menjelaskan, pengibaran bendera PDI Perjuangan di kampung-kampung bukan hanya simbolisasi partai, tapi bentuk dari konsolidasi struktural dan penyadaran politik rakyat. Achmad juga menyebut pentingnya kader terus membumikan nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

    “Mengibarkan bendera partai di Bulan Bung Karno adalah bentuk pengingat bahwa kita hadir dan bekerja untuk rakyat. Ini bukan sekadar rutinitas partai, tapi bagian dari komitmen ideologis yang tak boleh pudar,” katanya.

    Selain itu, Achmad mengajak seluruh kader untuk menjadikan Bulan Bung Karno sebagai momen konsolidasi total, baik di level struktural maupun ideologis. Dia mengingatkan bahwa menjelang kongres partai, seluruh elemen harus solid dan setia terhadap garis perjuangan partai.

    “Konsolidasi tak cukup hanya di atas kertas. Kita harus menunjukkan bahwa kader di akar rumput siap melanjutkan perjuangan Bung Karno. Surabaya harus jadi pusat semangat nasionalisme yang menyala-nyala,” tegasnya.

    Sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan Surabaya juga akan menggelar kegiatan sosial, ziarah ke makam tokoh-tokoh pejuang, serta diskusi kebangsaan bersama pemuda dan mahasiswa. Achmad berharap kegiatan ini bisa menjadi ruang pembelajaran ideologis sekaligus memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

    “Bung Karno pernah bilang, warisi apinya, jangan abunya. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa api perjuangan itu terus menyala di kota tempat beliau dilahirkan,” pungkas Achmad.[asg/kun]

  • Hadapi Kemarau, Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Pompanisasi dan Irigasi

    Hadapi Kemarau, Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Pompanisasi dan Irigasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pelaksanaan program pompanisasi dan irigasi. Hal ini dilakukan untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dalam beberapa waktu mendatang.

    “Karena ini berhubungan dengan masalah kesediaan air di bulan Juni, Juli, Agustus, September yang dianggap kritikal, karena beberapa daerah akan menghadapi musim kemarau, sehingga kita terus mendorong produksi agar tidak jauh berkurang,” kata Tito.

    Hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    “Kepala Dinas Pertanian provinsi, kabupaten, kota, tolong cek kondisi persawahan daerah masing-masing yang membutuhkan air, cek. Kepala Dinas PU seluruh provinsi, kabupaten, kota, cek mengenai kesediaan air termasuk irigasi di daerah masing-masing. Nanti akan ada rapat khusus mengenai ini,” seru Tito.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas tingkatan pemerintahan dalam memperkuat jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

    “Ini harus kita keroyok rame-rame istilahnya. Inpres ini memberikan [kewenangan], dulu dibagi-bagi, pusat hanya irigasi primer, provinsi sekunder, kemudian kabupaten/kota tersier, nah, tapi tidak ada yang sinkron karena 552 daerah, dari pusat juga enggak bisa mengover semua,” tegasnya.

    Inpres tersebut memberikan payung hukum agar pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurut Mendagri, kolaborasi ini tidak hanya mendukung program nasional, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di masing-masing daerah. Karena itu, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di seluruh daerah diminta untuk aktif terlibat.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo yang hadir secara virtual menyampaikan, saat ini sejumlah daerah masih mengalami hujan deras, sesuai prediksi anomali cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menghadapi ketidakpastian iklim tersebut, Kementerian PU menyatakan kesiapan mendukung program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai langkah strategis.

    “Saya sudah menginstruksikan untuk fokus di kemarau dengan pengadaan pompa dan seterusnya,” tandasnya.

    Dia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan perbaikan di berbagai titik irigasi sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau. Kementerian PU memfokuskan pekerjaan pada pemasangan pompa air dalam dengan kedalaman lebih dari 50 meter.

    “Kita tidak bermain di air permukaan, tapi di air dalam. Karena kita khawatir kalau kita bermain di air permukaan nanti penurunan muka air, penurunan tanah bisa terjadi. Jadi, itu juga dilihat dari sisi lingkungannya,” kata Dody. [hen/ian]

  • Ketua DPRD Bangkalan Soroti LKPJ Bupati 2024: Jangan Hanya Formalitas, Harus Berdampak ke Masyarakat

    Ketua DPRD Bangkalan Soroti LKPJ Bupati 2024: Jangan Hanya Formalitas, Harus Berdampak ke Masyarakat

    Bangkalan (beritajatim.com) – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dipastikan tidak akan hanya menjadi rutinitas tahunan semata. Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, menegaskan bahwa laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan daerah.

    “Kami akan mencermati secara menyeluruh isi LKPJ ini. Kami tidak ingin sekadar menerima laporan, tetapi ingin memastikan bahwa apa yang direncanakan benar-benar sudah memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

    Dedy menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus berjalan secara maksimal demi menjamin transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap LKPJ Bupati, menurutnya, bukanlah sekadar tugas prosedural, melainkan momen penting untuk mengukur capaian dan relevansi program-program yang telah dijalankan pemerintah daerah.

    “Kami berharap LKPJ ini tidak hanya menyajikan angka realisasi, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh program-program pemerintah daerah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam merumuskan arah pembangunan Bangkalan ke depan, khususnya dalam penyusunan kebijakan jangka menengah tahun 2025–2028.

    “LKPJ ini akan menjadi fondasi penting bagi kebijakan ke depan. Kita harus menyusun arah pembangunan dengan pendekatan yang lebih strategis, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan zaman,” pungkasnya.

    Dengan sikap tegas DPRD ini, publik di Bangkalan diharapkan semakin mendapat jaminan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. [sar/ian]

  • Jabatan Kepala DLHP Tuban Kosong, Bambang Irawan Dilantik Jadi Staf Ahli Bupati

    Jabatan Kepala DLHP Tuban Kosong, Bambang Irawan Dilantik Jadi Staf Ahli Bupati

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky hari ini resmi melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Tuban, Selasa (03/06/2025) di Pendapa Kridha Manunggal Tuban.

    Adapun pejabat yang dilantik yaitu Ir. Bambang Irawan yang semula menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban kini resmi berganti jabatan atau ditugaskan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM yang sempat kosong.

    Mas Lindra sapaan akrab Bupati Tuban mengatakan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bentuk regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan OPD Pemkab Tuban. Mengingat, Bambang Irawan akan memasuki masa purna dalam kurun waktu 3 bulan.

    “Tanpa mengurangi rasa hormat, beliau memiliki prestasi yang sungguh luar biasa dalam memimpin DLHP Tuban,” ujar Mas Lindra.

    Menurutnya, mutasi jabatan ini diperlukan dan akan menjadi budaya baru yang akan diterapkan di Pemkab Tuban agar masa transisi tidak terjadi kendala dan program yang ditetapkan harus terus dikejar meski pimpinan OPD mengalami perubahan.

    “Pimpinan OPD harus melakukan kaderisasi sebelum memasuki masa purna, mulai dari program kerja tiap OPD harus tersampaikan hingga staf dan mampu membentuk sistem dan budaya kerja yang baik,” tegasnya.

    Sehingga program kerja yang disusun dapat terus dijalakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kaderisasi sangat diperlukan agar progres program kerja dapat terus terjaga dan tidak terputus.

    “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bambang Irawan yang telah menorehkan sejumlah prestasi selama menjabat Kepala DLHP Tuban, salah satunya mampu mempertahankan prestasi dalam menjaga lingkungan hidup kaitannya dengan penghargaan Adipura dan Adhiwiyata,” bebernya.

    Ia juga berpesan, agar Bambang Irawan tetap memberikan masukan sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM dan memberikan pemikiran inovatif yang ditelurkan selama menjabat sebagai Kepala DLHP dapat dikembangkan pada bidang kemasyarakatan dan SDM. [dya/ian]

  • Pemkab Magetan Matangkan Rencana Relokasi Pasar Hewan Parang untuk Dukung Pengembangan Sirkuit

    Pemkab Magetan Matangkan Rencana Relokasi Pasar Hewan Parang untuk Dukung Pengembangan Sirkuit

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan terus mematangkan rencana relokasi Pasar Hewan Parang demi mendukung pengembangan kawasan sirkuit balap di Kecamatan Parang. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat olahraga, rekreasi, dan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

    Pada Selasa (3/6/2025), Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, turun langsung meninjau tiga lokasi alternatif yang dipertimbangkan sebagai tempat baru untuk pasar. Dalam kunjungannya, Wabup Suyatni didampingi oleh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), aparat kecamatan dan kelurahan Parang, serta perwakilan aparat penegak hukum.

    Peninjauan dimulai dari area selatan Pasar Parang, dilanjutkan ke kawasan sirkuit balap yang saat ini berbatasan langsung dengan pasar hewan aktif di sisi utara. Dua lokasi alternatif lainnya yang turut dikaji berada di Desa Trosono dan Desa Ngunut, yang semuanya masih berada dalam wilayah administratif Kecamatan Parang.

    “Pemindahan pasar ini penting karena lahannya akan dimanfaatkan untuk perluasan fasilitas sirkuit,” ujar Suyatni menegaskan.

    Ia menyebutkan bahwa relokasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, yang mendorong kajian komprehensif dan keterlibatan multipihak dalam penentuan lokasi baru. Pasar yang saat ini beroperasi setiap hari Pon di Kelurahan Parang dinilai kurang mendukung arah pembangunan kawasan berbasis olahraga dan pariwisata.

    Bupati, sambung Suyatni, kini tengah menjalin komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sirkuit. Tak hanya relokasi pasar, revitalisasi pedagang kaki lima (PKL) juga menjadi bagian dari strategi besar penataan ruang publik dan penguatan ekonomi lokal.

    “Keberadaan sirkuit sudah menunjukkan dampak ekonomi yang baik. Banyak warga dari luar daerah, seperti Ponorogo, datang untuk berolahraga, dan ini turut menggerakkan aktivitas perdagangan,” jelasnya.

    Suyatni yang akrab disapa Kang Suyat menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait lokasi baru pasar. Ketiga lokasi yang ditinjau merupakan aset milik pemerintah daerah, sehingga dari segi status lahan tidak menjadi hambatan utama. “Ini masih tahap pengumpulan informasi. Keputusan final belum diambil,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa proses dialog dan komunikasi dengan masyarakat menjadi aspek penting sebelum keputusan diambil. Mengingat rencana jangka panjang kawasan sirkuit sebagai pusat olahraga, belanja, dan kuliner dengan konsep rekreatif, maka lokasi pasar yang baru harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek sosial dan teknis.

    “Jika lokasi di selatan pasar dipilih, pembangunan bisa dimulai tahun ini. Tapi tentu harus ditinjau potensi resistensinya. Jika kawasan sirkuit difungsikan juga sebagai pusat kuliner, lokasi pasar yang terlalu dekat bisa menimbulkan keberatan dari masyarakat,” pungkasnya. [fiq/suf]