Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ini Sapi Kurban Milik Presiden Prabowo, Gubernur Khofifah, dan Wagub Emil

    Ini Sapi Kurban Milik Presiden Prabowo, Gubernur Khofifah, dan Wagub Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pada pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1446 H, Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak akan mengurbankan sapi untuk masyarakat Jatim. Ketiganya kompak memilih jenis Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO).

    Secara khusus, ternak Banmas Presiden yang terdapat di Jawa Timur berjumlah 39 ekor, yang terdiri dari 38 ekor ternak untuk kabupaten kota dan 1 ekor ternak untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Untuk hewan kurban dari Banmas Presiden Prabowo berjenis Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO) yang berasal dari peternak Teguh di Desa takeran Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan. Dengan kondisi tinggi badan 153 cm, panjang badan 170 cm, lingkar dada 219 cm, poel 4 pasang, dan bobot badannya mencapai 1.020 kg atau 1,020 ton.

    Untuk Gubernur Khofifah berkurban satu ekor Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO) seberat 960 kg. Yang mana, berasal dari peternak Gani di Desa Takeran, Kec. Solokuro, Kabupaten Lamongan dengan tinggi badan 151 cm, panjang badan 156 cm, lingkar dada 219 cm dan poel 4 pasang.

    Sementara untuk hewan kurban Wagub Jatim berasal dari peternak Abdul di Desa takeran Kec. Solokuro Kab. Lamongan merupakan jenis Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO). Bobot badan sapi ini mencapai 900 kg, dengan tinggi badan 151 cm, panjang badan 156 cm, lingkar dada 219 cm, poel 4 pasang.

    “Tahun ini perayaan Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni. Meski saat ini sedang melaksanakan Ibadah Haji, Insya Allah ibadah kurban tetap dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan kurban satu ekor sapi di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya,” kata Khofifah.

    Khofifah menyebut, kurban tersebut diniatkan untuk kemaslahatan Jawa Timur. Terlebih saat ini ditengah gejolak ekonomi dunia yang sedang lesu, ia berharap, Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Timur secara umum.

    “Nantinya sapi kurban akan disembelih 10-13 Dzulhijjah atau 6-9 Juni 2025 oleh tim panitia Idul Adha Masjid Nasional Akbar Surabaya. Semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan,” imbuhnya.

    “Kesemua sapi yang akan dikurbankan tersebut untuk masyarakat Jatim. Sapi Bantuan ini telah diperiksa oleh Dokter Hewan dan dinyatakan dalam kondisi sehat serta sudah divaksin PMK dan LSD. Bismillah, semoga semua kurban baik dari Bapak Presiden, saya, Pak Wagub, dan semua masyarakat Jatim diterima Allah,” imbuhnya.

    Khofifah menjelaskan, sapi Peranakan Ongole dikenal sebagai ras unggulan lokal di Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo juga membeli sapi jenis tersebut untuk dijadikan hewan kurban.

    “Ras sapi Ongole jadi ras nomor satu dikalangan peternak. Makanya, Presiden pun juga melirik sapi unggulan jenis ini,” tukasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memastikan ketersediaan ternak kurban baik sapi, kambing, maupun domba di wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman, stoknya cukup, serta sehat dari penyakit.

    Dia menjelaskan, sebagai salah satu sentra peternakan terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki populasi ternak yang sangat potensial. Jatim telah surplus ternak kurban.

    Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, total potensi ketersediaan ternak kurban tahun 2025 antara lain 526.985 ekor sapi, 872.195 ekor kambing, 292.251 ekor domba dan 1.730 ekor Kerbau.

    “Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah melewati pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dan petugas teknis di lapangan untuk memastikan ternak dalam kondisi sehat, layak, dan sesuai syariat Islam untuk dijadikan hewan kurban,” kata Gubernur Khofifah, di sela-sela kegiatannya menjalankan Ibadah Haji, Rabu (4/6/2025).

    Lebih lanjut disampaikan Khofifah, hewan kurban di Jatim telah mendapatkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Ini sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular yang berpotensi mengganggu kelayakan kurban.

    Untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan yang dijual di lapak-lapak penjualan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah menurunkan tim ke seluruh kabupaten/kota.

    Tim ini terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, Petugas Pengawas Mutu Pakan dan Pengawas Mutu Bibit, selain itu juga melibatkan perguruan tinggi (Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan), organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Perhimpunan Paramedik Veteriner Indonesia (PAVETI) yang secara aktif melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

    “Pemeriksaan ini meliputi aspek kesehatan hewan,dan penerapan animal welfare, kebersihan kandang sementara, kecukupan pakan dan Kecukupan air minum. Berdasarkan laporan dari kabupaten kota di Jawa Timur pada tahun 2025, terdapat 198 pasar hewan dan 2.831 lapak penjualan ternak kurban,” jelasnya.

    Guna menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban yang ada di Provinsi Jawa Timur, juga tersedia petugas pemeriksa hewan kurban Provinsi Jawa Timur diantaranya Dokter Hewan (Medik Veteriner) sebanyak 950 orang, Paramedik Veteriner sebanyak 1.500 orang, Pengawas Bibit Ternak sebanyak 94 orang, Pengawas Mutu Pakan sebanyak 58 orang, dan Juru Sembelih Halal Bersertifikat sebanyak 3.254 orang.

    “Juru Sembelih Halal (JULEHA) akan di perbantukan melakukan pemotongan ternak kurban di RPH dan di tempat-tempat pemotongan ternak kurban di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” katanya.

    Dengan langkah-langkah ini, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pemprov melalui Dinas Peternakan Jatim memberikan jaminan bahwa hewan kurban yang tersedia di pasaran aman, sehat, dan memenuhi standar.

    “Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membeli hewan kurban dari lapak resmi yang telah mendapatkan tanda pemeriksaan dari petugas untuk memastikan kualitas dan keamanan hewan yang dikurbankan dan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan,” jelasnya.

    “Ketersediaan ternak kurban Jatim cukup dan kondisinya sehat, jadi masyarakat masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan hewan kurban. Dinas Peternakan bersama instansi terkait terus memantau dan memastikan pasokan tetap stabil, harga dalam batas wajar, serta aspek kesehatan hewan tetap terjaga,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Golkar Jatim Kirim Sapi Kurban ke PWNU, Muhammadiyah, dan LDII

    Golkar Jatim Kirim Sapi Kurban ke PWNU, Muhammadiyah, dan LDII

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi bersama beberapa pengurus partai melakukan silaturahmi ke kantor PWNU Jatim. Rombongan Golkar Jatim diterima Wakil Sekretaris PWNU Jatim, H Taufik Mukti.

    Golkar Jatim menyerahkan seekor sapi kepada PWNU Jatim. Setelah dari PWNU Jatim, rombongan bergerak menuju ke PW Muhammadiyah Jatim dan LDII Jatim, untuk menyerahkan kurban sapi juga masing-masing satu ekor.

    “Penyerahan sapi kurban ini untuk mempererat tali silarurahmi Golkar Jatim dengan PWNU Jatim, PWM Jatim dan LDII Jatim. Nantinya, Golkar Jatim juga memyembelih sebanyak 15 ekor sapi dan empat ekor kambing di kantor DPD pada Sabtu (7/6/2025) atau satu hari setelah Hari Raya Iduladha,” kata Ali.

    Dalam kesempatan itu, Ali juga menyampaikan susunan kepengurusan Golkar Jatim telah rampung dan diserahkan ke DPP untuk mendapatkan SK.

    “Insya Allah, jumlah pengurus kali ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nanti ya ada KSB, dan biro-biro. Nanti ada bidang baru yang mengurusi hubungan antarpesantren. Ketua Bidangnya Pak Ma’ruf Syah. Beliau dari NU,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Sesalkan Daerahnya Jadi Pelarian Curanmor, Pemkab Bangkalan Janji Benahi Ekonomi

    Sesalkan Daerahnya Jadi Pelarian Curanmor, Pemkab Bangkalan Janji Benahi Ekonomi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyatakan keprihatinan mendalam setelah wilayahnya disebut sebagai tempat pelarian kendaraan hasil pencurian atau curanmor. Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Ja’far menyampaikan penyesalan itu dalam Forum Grup Diskusi (FGD) Wawasan Series: Curanmor Meresahkan, Aksi Kita Menentukan yang digelar Rabu (4/6/2025) di Hall Suara Surabaya.

    “Sebenarnya memang akhir-akhir ini miris ya mendengar melihat kejadian curanmor, yang sangat menyedihkan kami sebenarnya mengapa arahnya Madura khususnya Bangkalan,” ujar Fauzan saat menjadi panelis.

    Fauzan menegaskan bahwa Pemkab Bangkalan tidak tinggal diam atas situasi ini. Ia menyebut berbagai langkah antisipatif telah dilakukan bersama jajaran kepolisian, mulai dari koordinasi intensif hingga razia kendaraan dalam dua bulan terakhir.

    “Banyak tindakan antisipasi yang sudah kami lakukan. Kami selalu koordinasi dengan Kapolres. Akhir-akhir ini, satu dua bulan terakhir, gencar razia,” ucapnya.

    Namun, menurutnya, upaya jangka pendek saja tidak cukup. Ia menilai penyebab utama maraknya curanmor yang terkait dengan Bangkalan adalah persoalan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan struktural dengan membuka lebih banyak lapangan kerja.

    “Perlu kajian mendalam dari sisi kami. Faktor ekonomi mungkin akan jadi trigger kita. Bagaimana kami harus menciptakan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat yang tentu secara ekonomi tidak berpikir yang lain,” jelasnya.

    Fauzan juga membuka kemungkinan adanya faktor lain yang turut mendorong keterlibatan warga dalam kejahatan curanmor, seperti masalah keluarga maupun ketergantungan narkoba. Karena itu, ia menilai perlu ada pemetaan menyeluruh agar solusi yang ditawarkan lebih tepat sasaran.

    “Mungkin dari sisi keluarganya yang banyak masalah. Atau karena kebutuhan yang lain misal narkoba dan sebagainya. Mungkin bisa dipetakan aparat keamanan perlu kajian mendalam ini. Sehingga tindakan antisipatif bisa mengarah,” tambahnya.

    Ia mengakui, keberadaan Jembatan Suramadu menjadi tantangan tersendiri karena mempermudah akses antara Surabaya dan Bangkalan, yang kemudian berpotensi dimanfaatkan pelaku curanmor.

    “Ini memang tantangan ke depan. Hari ini Surabaya dan Bangkalan sudah tersambung Suramadu. Tentu memang sangat dekat Surabaya dan Bangkalan,” ungkapnya.

    Meski demikian, Fauzan menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan aparat keamanan untuk membasmi jaringan curanmor lintas wilayah.

    “Menyikapi betul bagaimana ke depan basmi bersama-sama,” tandasnya.

    Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menyebut bahwa pada tahun 2024, sebanyak 80,4 persen kendaraan hasil curanmor dilarikan ke Pulau Madura. Merespons hal ini, pihaknya telah menggelar patroli selama sebulan penuh di 17 Polsek pada Februari 2025 dan merumuskan program razia intensif sejak April.

    Forum Grup Diskusi ini merupakan inisiatif Suara Surabaya Media dan Pemerintah Kota Surabaya untuk menyatukan berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga mantan pelaku dan korban curanmor. Diskusi ini bertujuan menggali akar masalah serta membangun kolaborasi strategis guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dari tindak kejahatan curanmor. [beq]

  • Achmad Hidayat Kritik Tajam Kepemimpinan Plt Ketua DPC PDIP Surabaya: Menyimpang dari AD ART

    Achmad Hidayat Kritik Tajam Kepemimpinan Plt Ketua DPC PDIP Surabaya: Menyimpang dari AD ART

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana internal PDI Perjuangan Kota Surabaya kembali memanas. Salah satu kadernya, Achmad Hidayat, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara Goa, yang dinilainya menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    “Dalam tanda kutip ini menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kenapa? Karena pasca pembebastugasan Pak Adi Sutarwijono, justru muncul pemberitaan-pemberitaan negatif yang seharusnya menjadi urusan dapur partai,” ujar Achmad dalam konferensi pers di Kantor DPC PDIP Surabaya, Rabu (4/6/2025).

    Ia mengungkap berbagai insiden internal, mulai dari polemik gaji staf sekretariat hingga pemanggilan kader secara sepihak, yang menurutnya menyalahi semangat gotong royong PDIP. Achmad juga menyoroti tindakan klarifikasi terhadap kader yang berbeda sikap politik sebagai bentuk pelanggaran mekanisme etik partai.

    “Padahal, dalam AD/ART partai yang berhak membentuk komite etik dan Mahkamah Partai itu adalah Dewan Pimpinan Pusat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Achmad menuding bahwa konsolidasi partai di tingkat kota tak berjalan semestinya. Ia bahkan menyebut ada bukti dokumentasi bahwa laporan terhadap kader ke kepolisian justru dimotori oleh badan internal partai sendiri.

    “Contoh kemarin, Saudara Arif Wirawan, Ketua PAC Kecamatan Tambaksari yang dilaporkan ke polisi. Kami sudah tahu siapa yang mengarahkan dan membuat laporan,” ungkapnya.

    Achmad juga mengklaim pernah mendapat ancaman karena menolak mendukung salah satu elite kota. Ia menyebut manuver politik ini sebagai “tsunami politik” yang mengancam soliditas kader PDIP Surabaya.

    “Kami tunduk pada keputusan Ibu Ketua Umum. Tapi kami tidak bisa diam saat ada upaya-upaya yang mengarah pada kriminalisasi sesama kader partai,” tegasnya.

    Di akhir pernyataannya, Achmad mengaku siap bertanggung jawab jika terbukti bersalah, namun ia berharap seluruh polemik ini dapat diselesaikan secara etis dan berdasarkan ideologi perjuangan partai. Ia juga menyatakan hanya akan menyerahkan bukti-bukti kepada Megawati Soekarnoputri dan Mahkamah Kehormatan Partai.

    “Yang paling terakhir, rasanya ingin mati kalau ndak bisa bercerita dengan Bu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya. [asg/beq]

  • APBN Mandek, DPRD Surabaya Dorong Raperda Hunian Layak Libatkan Swasta

    APBN Mandek, DPRD Surabaya Dorong Raperda Hunian Layak Libatkan Swasta

    Surabaya (beritajatim.com) — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin mengkritisi stagnasi pembangunan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di Kota Pahlawan.

    Pasalnya, berdasarkan data resmi, pada tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak mengalokasikan anggaran pembangunan rusunawa sama sekali.

    Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan mengingat Surabaya terus mengalami pertumbuhan penduduk dan tekanan urbanisasi, sementara angka backlog (kekurangan hunian) di Indonesia telah menembus 12,7 juta unit menurut data BPS tahun 2023.

    Situasi ini semakin menekan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.

    “Kalau kita hanya mengandalkan APBN, kita tidak akan pernah bisa mengejar kebutuhan hunian layak di Surabaya. Tahun 2025 Kementerian PUPR bahkan tidak punya anggaran untuk bangun satu rusun pun. Lalu kita mau tunggu siapa?” tegas Saifuddin, Rabu (4/6/2025).

    Politisi Demokrat ini menegaskan, stagnasi ini tak bisa dibiarkan dan harus dijawab melalui langkah terobosan di level daerah. Salah satunya adalah lewat inisiatif regulasi yang sedang dirancang dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hunian Layak.

    “Bukan tidak bisa pakai APBD atau kerja sama swasta. Bisa! Makanya saya inisiasi Raperda ini agar swasta bisa bangun rusun di atas tanah aset pemkot. Tapi mereka harus punya jaminan hukum agar tidak takut ambil risiko,” ujarnya.

    Menurut Saifuddin, selama ini banyak investor swasta enggan menyentuh proyek hunian rakyat karena tidak adanya kepastian hukum soal status lahan, skema pengelolaan, dan kerja sama jangka panjang dengan Pemkot.

    “Investor itu butuh kepastian. Kalau hari ini mereka bangun, besok jangan sampai malah dikriminalisasi karena bangun di atas tanah negara. Nah, Raperda ini akan jadi payung hukumnya,” jelasnya.

    Mantan aktivis PMII ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hunian layak bukan hanya bergantung pada dana, tapi juga pada sinkronisasi antara DPRD, Pemkot, pihak swasta, dan terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan aspek legalitas lahan.

    “Yang paling penting adalah kesamaan pola pikir antara Pemkot, DPRD, BPN, dan swasta. Kalau masih ego sektoral, ya rakyat terus yang jadi korban backlog,” tuturnya.

    Saifuddin juga menyinggung pentingnya memperkuat political will untuk benar-benar menyelesaikan persoalan hunian di kota metropolitan seperti Surabaya. Apalagi, banyak aset daerah yang mangkrak tak produktif dan justru bisa dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan rusun.

    “Bayangkan kalau lahan-lahan tidur milik pemkot dimanfaatkan maksimal, dibangun rusun vertikal untuk MBR, ditata dengan partisipasi warga, maka Surabaya bisa jadi pionir nasional dalam reformasi hunian rakyat,” tegasnya.

    Pansus Raperda Hunian Layak kini terus mendorong percepatan pembahasan dan menyusun draf final yang akan memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Saifuddin memastikan bahwa pihaknya akan melibatkan publik dan kelompok sipil dalam proses ini.

    “Hal ini untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyusunan regulasi ini,” tandasnya. [ADV/asg]

  • DPRD Gresik Dorong Perusahaan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

    DPRD Gresik Dorong Perusahaan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

    Gresik (beritajatim.com) – Komisi IV DPRD Gresik mendorong perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk lebih mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal. Dorongan ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke PT Petro Oxo Nusantara (PON), Rabu (4/6/2025), yang dinilai telah mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan daerah secara baik.

    Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong PT PON dan perusahaan lain untuk menggunakan portal tenaga kerja resmi milik Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai sarana perekrutan yang transparan dan berpihak pada masyarakat lokal.

    “Kami mengapresiasi terhadap manajemen PON yang telah melakukan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2022 dengan sangat baik,” ujarnya.

    Zaifudin juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar lebih dirasakan masyarakat secara luas di seluruh wilayah Gresik.

    “Kedepan kalau bisa manfaat bantuan CSR bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Gresik,” tambahnya.

    Senada dengan itu, Sekretaris Komisi IV, Jumanto, menyebut bahwa PT PON telah memenuhi ketentuan perda, dengan sekitar 62 persen karyawan merupakan warga lokal.

    “Dengan silaturrahmi ini hal perekrutan tenaga kerja akan menjadi lebih baik,” ucapnya.

    Direktur Keuangan PT PON, Muhammad Suryadi, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membuka peluang kerja bagi masyarakat Gresik dengan tetap mengedepankan kualifikasi sesuai standar operasional perusahaan.

    “Kami berkomitmen untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tentunya dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kebutuhan yang sesuai dengan standar operasional,” tuturnya.

    Saat ini, kata Suryadi, sekitar 60 persen tenaga kerja di PT PON berasal dari warga lokal. Perusahaan tetap akan memprioritaskan warga sekitar apabila membutuhkan tambahan tenaga kerja ke depan, baik untuk posisi skilled maupun non-skilled.

    “Warga sekitar perusahaan tetap menjadi prioritas asal memenuhi kualifikasi serta kebutuhan perusahaan,” pungkasnya. [dny/beq]

  • Jelang Iduladha 2025, Hewan Kurban di Bojonegoro Dijamin Bebas PMK

    Jelang Iduladha 2025, Hewan Kurban di Bojonegoro Dijamin Bebas PMK

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Menjelang Hari Raya Iduladha 2025, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro memastikan tidak ada temuan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di wilayah setempat.

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakkan Bojonegoro, drh Lutfi Nurrahman menyampaikan, sejak pertengahan Mei 2025, kasus PMK di daerahnya sudah dinyatakan terkendali. “Tidak ada temuan kasus PMK mulai pertengahan Mei,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).

    Menurutnya, kondisi tersebut dapat dicapai berkat pemantauan rutin serta pemeriksaan kesehatan hewan ternak secara berkala, baik milik warga maupun yang masuk ke Bojonegoro. Hal ini dilakukan menyusul pengalaman saat wabah PMK sempat merebak sebelumnya.

    Menghadapi momen Iduladha, Disnakkan juga telah mengambil sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) Juru Sembelih Halal (Juleha) yang diikuti oleh para juru sembelih dan pengurus takmir masjid.

    “Kami juga memeriksa hewan kurban, baik yang berada di kandang peternak maupun lapak pedagang. Terutama yang akan dikirim ke luar daerah, untuk memastikan bebas dari penyakit termasuk PMK,” imbuhnya.

    Sementara itu, soal ketersediaan hewan kurban, Disnakkan mencatat Kabupaten Bojonegoro memiliki populasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal. Total terdapat 62.376 ekor hewan kurban yang siap dipasarkan, terdiri dari 18.400 ekor sapi, 19.635 ekor kambing, dan 24.341 ekor domba.

    “Kebutuhan hewan kurban sudah dapat dipenuhi dari peternak Kabupaten Bojonegoro sendiri,” pungkas drh Lutfi.

    Sementara salah seorang peternak kambing di Desa Simbatan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Imron mengungkapkan, jika dalam momen Iduladha 2025 ini permintaan hewan kurban cukup tinggi. Dari jumlah 250 ekor kambing yang ada di kandangnya, kini hanya tinggal sekitar 30 ekor yang belum terjual.

    “Saat ini permintaan cukup tinggi. Untuk harga sendiri relatif dari Rp1,5 juta hingga Rp4 juta,” ujar Imron. [lus/ian]

  • Wali Kota Mojokerto Dukung Sinergi UMKM Sepatu dan Kuliner Lewat Program Sambang di PGS

    Wali Kota Mojokerto Dukung Sinergi UMKM Sepatu dan Kuliner Lewat Program Sambang di PGS

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengunjungi Pusat Grosir Sepatu (PGS) di Jalan Mojopahit No. 429, Kecamatan Kranggan, Rabu (4/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sambang (Semangat Membangun) yang bertujuan memberikan dukungan langsung kepada pelaku UMKM lokal, khususnya di sektor alas kaki dan kuliner.

    Dalam kunjungannya, Ning Ita—sapaan akrab Wali Kota Mojokerto—menyapa langsung para perajin sepatu yang menempati stand-stand di PGS yang dulunya merupakan swalayan Bentar. Ia juga berinteraksi dengan pedagang makanan dan minuman di area Teras PGS, zona kuliner yang melengkapi kawasan belanja tersebut.

    “PGS ini adalah etalase produk lokal Kota Mojokerto. Saat ini terdapat 25 perajin alas kaki aktif yang terus berinovasi dalam desain dan kualitas produk. Kehadiran pelaku usaha kuliner di Teras PGS juga memperkuat identitas kota ini sebagai sentra belanja dan wisata kuliner,” ungkapnya.

    Ning Ita menegaskan komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam membangun ekosistem ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan kawasan terpadu yang menggabungkan pusat perbelanjaan dan wisata kuliner.

    “Kami ingin menciptakan paket lengkap bagi pengunjung. Tidak hanya bisa membeli sepatu dan sandal berkualitas dengan harga terjangkau, tetapi juga menikmati aneka kuliner lokal. Ini adalah bentuk nyata sinergi antarsektor UMKM agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan merata,” jelasnya.

    Pemkot Mojokerto juga terus melakukan promosi agar PGS semakin dikenal luas, baik oleh warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Dengan sinergi antara produk unggulan dan suasana belanja yang nyaman, Ning Ita optimistis PGS akan menjadi salah satu ikon baru kebanggaan Kota Mojokerto.

    Kota Mojokerto sendiri dikenal sebagai salah satu sentra produksi alas kaki berkualitas di Jawa Timur. Produk sepatu dari kota ini telah menembus pasar nasional hingga ekspor, berkat ketekunan para perajin dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah. [tin/beq]

  • Cak YeBe Usul Pemkot Surabaya Tiru Rusun Pasar Rumput Jakarta

    Cak YeBe Usul Pemkot Surabaya Tiru Rusun Pasar Rumput Jakarta

    Surabaya (beritajatim.com) – Konsep hunian vertikal terintegrasi yang menggabungkan permukiman dengan pusat ekonomi rakyat kini menjadi inspirasi baru bagi DPRD Kota Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak YeBe), mengusulkan agar Pemkot Surabaya mencontoh skema Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput Jakarta sebagai solusi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah.

    Saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR, Cak YeBe bersama anggota Komisi A turut meninjau langsung unit contoh Rusun Pasar Rumput yang berdiri di atas aset pasar milik Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, model seperti ini patut dikembangkan di Surabaya karena menggabungkan kebutuhan tempat tinggal dan aktivitas ekonomi warga.

    “Rusun Pasar Rumput ini memiliki 1.984 unit. Luasnya 36 meter persegi per unit, terdiri dari dua kamar tidur, ada pantry, ruang tamu, dan sangat layak untuk keluarga. Harga sewanya pun terjangkau, mulai Rp1,1 juta sampai Rp2,25 juta per bulan,” ujar Cak YeBe dalam video unggahannya, Rabu (4/6/2025).

    Dia menegaskan bahwa model rusun terintegrasi ini dapat menjadi jawaban atas krisis hunian di kota-kota besar, termasuk Surabaya. Pemanfaatan tanah milik pemda secara efisien dinilai penting agar pembangunan tidak berbenturan dengan kegiatan warga.

    “Kami berdiskusi langsung dengan kementerian, bagaimana mewujudkan hunian yang layak, murah, dan terjangkau. Bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga bisa mendukung ekonomi warga,” imbuhnya.

    Menurut Cak YeBe, hak atas tempat tinggal adalah hak dasar rakyat yang kini makin sulit dijangkau oleh kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Karena itu, ia mendorong agar Pemkot segera menyusun grand design hunian masa depan berbasis kolaborasi.

    Sejalan dengan itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak, Saifuddin, juga menyebut pentingnya menggandeng swasta melalui skema yang legal dan menguntungkan kedua pihak.

    “Sudah saatnya Pemkot menggandeng pengembang swasta untuk membangun rusunami dengan skema terjangkau. Impian saya, cicilan rumahnya seperti cicilan motor,” tegasnya.

    Saifuddin menilai kolaborasi dengan swasta bisa mempercepat penyediaan hunian vertikal, terutama jika memanfaatkan tanah milik pemerintah kota atau provinsi dengan skema HGB di atas HPL.

    Komisi A DPRD Surabaya menilai bahwa kota ini tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah pusat. Mengingat pada 2025, Kementerian PUPR sudah tidak lagi menganggarkan pembangunan rusunawa, Surabaya didorong untuk mengambil inisiatif mandiri lewat peraturan daerah (Perda) dan skema kolaboratif.

    “Surabaya harus punya peta jalan pembangunan hunian masa depan. Hunian yang bukan hanya layak huni, tapi juga terjangkau, terintegrasi, dan mendukung mobilitas warga,” pungkas Cak YeBe. [asg/but]

  • Rekrutmen CASN 2025 Banyuwangi Belum Pasti, BKPP Masih Tunggu Petunjuk Teknis

    Rekrutmen CASN 2025 Banyuwangi Belum Pasti, BKPP Masih Tunggu Petunjuk Teknis

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hingga awal Juni ini belum memiliki kepastian. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi menyatakan masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Kepala BKPP Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan penataan dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.

    “Saat ini kami fokus menyelesaikan penataan dan pengangkatan PPPK hasil seleksi tahun 2024,” ujarnya.

    Ilzam menyebut, pemerintah pusat sebelumnya telah menetapkan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu bagi peserta seleksi tahap pertama yang belum lolos secara penuh. Namun pelaksanaan kebijakan itu masih menunggu petunjuk teknis resmi dari BKN.

    “Keputusan MenPAN-RB sudah ada tahun 2024, bahwa periode pertama yang tidak lulus akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Tapi, mekanisme petunjuk teknisnya kita masih menunggu Peraturan Kepala BKN seperti apa,” terang Ilzam.

    Saat ini Pemkab Banyuwangi masih memprioritaskan penyelesaian seleksi PPPK tahap pertama sebelum melangkah ke tahap kedua tahun 2024. Termasuk bagi peserta yang tidak masuk dalam database BKN namun telah mengikuti ujian seleksi.

    “Peserta yang sudah mengikuti ujian otomatis tercatat di sistem BKN. Namun kebijakan lanjutan terkait pengangkatan paruh waktu ini masih menunggu juknis resmi,” tuturnya.

    Ilzam juga mengungkapkan bahwa kebutuhan ASN di Banyuwangi cukup besar, terutama untuk formasi guru yang kekurangannya mencapai sekitar 6.000 orang. Jumlah ini belum termasuk kebutuhan tenaga teknis dan tenaga kesehatan.

    “Setiap tahun, jumlah rata-rata pensiunan pegawai mencapai 700 orang. Kami berharap proses rekrutmen bisa terus berjalan setiap tahunnya dan kapasitas anggaran mampu. Sehingga kita bisa memenuhi sesuai harapan kebutuhan pegawai,” imbuhnya.

    Terkait pembiayaan pengangkatan PPPK, Pemkab Banyuwangi mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), meskipun tidak semua beban anggaran dapat ditanggung dari sumber tersebut.

    “PPPK ada sharing anggaran melalui DAU. Tapi tidak seluruhnya bisa tercover DAU,” jelas Ilzam.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan rekrutmen CASN di tahun 2026, Ilzam mengaku belum bisa memastikan.

    “PNS rekrutmen tahun depan belum ada kabar. Pusat juga masih menuntaskan yang PPPK,” tandasnya. [alr/beq]