Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • NasDem Jatim Sembelih 145 Hewan Kurban, Lita Machfud: Saatnya Politik Hadir Lewat Kepedulian

    NasDem Jatim Sembelih 145 Hewan Kurban, Lita Machfud: Saatnya Politik Hadir Lewat Kepedulian

     

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun solidaritas sosial melalui program kurban Idul Adha 1446 Hijriah.

    Tahun ini, sebanyak 145 hewan kurban disembelih dan disalurkan ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.

    Di Kota Surabaya, prosesi pemotongan hewan kurban digelar di Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Sebanyak 5 ekor sapi disembelih dan dagingnya didistribusikan ke berbagai kalangan, mulai dari pengurus DPC NasDem se-Kota Surabaya, warga sekitar, hingga kelompok rentan seperti komunitas difabel.

    “Ini adalah bentuk kehadiran Partai NasDem tidak hanya dalam urusan politik, tetapi juga dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat,” ujar Ketua DPW NasDem Jatim, Lita Machfud Arifin, yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI, Senin (9/6/2025).

    Menurut Lita, kegiatan ini bukan semata-mata rutinitas keagamaan, melainkan momentum penting untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai solidaritas, empati, dan pengorbanan dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Idul Adha bukan sekadar ritual penyembelihan hewan, tapi juga momentum untuk menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan pengorbanan. Dalam semangat berkurban, kita diajak untuk mengikis ego, mempererat solidaritas, serta membumikan makna berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan,” ujarnya.

    Selain mendistribusikan daging kurban ke masyarakat, NasDem Jatim juga menyerahkan hewan kurban berupa sapi ke sejumlah organisasi besar di Jawa Timur. Di antaranya PWNU Jatim, PWMU Jatim, serta organisasi kemasyarakatan FKPPI Jatim. Lita menegaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat adalah bagian dari semangat restorasi sosial yang diusung Partai NasDem.

    “Kami ingin semangat kurban ini bisa menjangkau semua lapisan, termasuk saudara-saudara kita di organisasi keagamaan, pemuda, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Mereka semua adalah bagian penting dari bangsa ini yang harus kita perhatikan,” tambah Lita.

    Program kurban ini merupakan agenda rutin tahunan DPW NasDem Jatim. Namun, tahun ini jumlah hewan yang dikurbankan mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan semangat gotong royong dan dukungan dari seluruh struktur partai, mulai dari tingkat DPW hingga DPC dan kader di akar rumput.

    “Melalui momen Idul Adha ini, NasDem Jatim menegaskan bahwa keberpihakan sosial dan aksi nyata di tengah masyarakat harus menjadi fondasi dalam membangun politik yang bermakna,” tandasnya.[asg]

  • Kusnadi Ditemukan di Bangkalan, Kondisi Mantan Ketua DPRD Jatim Linglung

    Kusnadi Ditemukan di Bangkalan, Kondisi Mantan Ketua DPRD Jatim Linglung

    Surabaya (beritajatim.com) – Kusnadi (67), mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, yang dilaporkan hilang oleh keluarganya telah ditemukan di Tanah Merah Bangkalan, Madura pada Senin (9/6/2025) pukul 01.00 dini hari.

    “Bapak ditemukan orang di kawasan Tanah Merah Madura, Mas. Orang itu melihat foto bapak yang viral hilang di FB. Saat itu, memang saya posting di FB dan saya cantumkan nomor kontak saya. Setelah orang itu kirim foto bapak ke saya yang tergeletak di jalanan, saya langsung Video Call. Bapak saya tanya darimana saja, bapak saya seperti orang linglung mas. Beliau bingung tiba-tiba kok ada di Madura, padahal rumah di Sidoarjo,” kata Teddy Kusdita Kunong, anak kedua Kusnadi kepada beritajatim.com, Senin (9/6/2025).

    Setelah mendapat shareloc dari orang yang menemukan Kusnadi, Teddy langsung berangkat menuju titik yang dishare, yakni kawasan Tanah Merah, Bangkalan, Madura.

    “Sekarang bapak dalam kondisi istirahat, Mas. Beliau sedang tidur. Nanti kalau sudah bangun, saya akan kirim foto selfie bersama bapak ke Mas Antok (beritajatim.com, red),” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, warga yang beralamat di Pondok Sedati Asri Desa Pepe, Kecamatan Sedati itu, dalam surat laporan ke Polsek Balongbendo Sidoarjo dengan nomor SPTLKO/02/VI/2025/SPKT/JATIM/SDA/BALBEN, dilaporkan hilang oleh keluarganya bernama Teddy Kusdita Kunong, Minggu (8/7/2025).

    Foto Kusnadi Saat Dilaporkan Hilang

    Hilangnya Kusnadi terhitung sejak 6 Juni 2025 ini membuat kebingungan keluarganya. Laporan keluarga Kusnadi di Polsek Balongbendo tertera ditandatangani oleh Bripka Sumari a/n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BALONGBENDO.

    Sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya, Kusnadi terakhir diperiksa KPK pada Rabu (14/5/2025).

    Ini terkait pemeriksaan saksi perkara korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Pemprov Jatim 2021-2022 yang kembali dilanjutkan oleh KPK. Saksi yang diperiksa saat itu adalah mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang sebelumnya disebut dengan inisial K.

    Selain Kusnadi, KPK juga memeriksa 2 saksi lainnya. Yakni, Sumatri yang merupakan seorang petani dan seorang notaris bernama Teguh Pambudi. Pemeriksaan terhadap ketiganya dilakukan di Banyuwangi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Polresta Banyuwangi (Jawa Timur) atas nama K, karyawan swasta, S selaku petani, dan TB notaris PPAT,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya saat itu.

    Selain itu, KPK juga memeriksa dua pihak swasta sebagai saksi dalam kasus itu, yakni Jodi Pradana Putra serta Bagus Wahyudyono. Mereka diperiksa di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan Raya Bandara Juanda, Sidoarjo.

    “Pemeriksaan dilakukan di BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, atas nama JPP dan BW,” ucapnya.

    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu adalah pengembangan dari perkara yang sudah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

    “Kami sampaikan bahwa pada 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022,” ujar Jubir KPK saat itu, Tessa Mahardhika di KPK, Jumat 12 Juli 2024.

    Tessa mengatakan total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. 21 tersangka itu terdiri dari empat tersangka penerima dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi.

    “Bahwa dalam sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi,” katanya.

    Dia menjelaskan, bahwa keempat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi 15 di antaranya pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.

    “Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman teman media pada waktunya bilamana penyidikan dianggap telah cukup,” ucapnya.

    Sebagai informasi, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak divonis 9 tahun penjara. Sahat terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Madura.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahat Tua Simanjuntak dengan pidana penjara selama 9 tahun,” ujar ketua majelis hakim I Dewa Suardhita saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Sidoarjo, Selasa (26/9/2023).

    Vonis tersebut lebih ringan 3 tahun daripada tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Sahat dengan hukuman 12 tahun penjara. (tok/ted)

  • Kusnadi Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024 Dilaporkan Hilang Dibawa 3 Orang

    Kusnadi Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024 Dilaporkan Hilang Dibawa 3 Orang

    Sidoarjo (beritajarim.com) – Kusnadi (67) Mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, dilaporkan hilang oleh keluarganya.

    Politisi PDI Perjuangan yang beralamat di Pondok Sedati Asri Desa Pepe Kec. Sedati itu, tertulis dalam surat laporan ke Polsek Balongbendo Sidoarjo dengan nomor SPTLKO/02/VI/2025/SPKT/JATIM/SDA/BALBEN, oleh keluarganya bernama Teddy Kusdita Kunong, Minggu (8/7/2025).

    Hilangnya Kusnadi terhitung sejak 6 Juni 2025 ini juga membuat kebingungan keluarganya. Laporan keluarga Kusnadi di Polsek Balongbendo tertera ditandatangani oleh Bripka Sumari a/n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BALONGBENDO.

    Dalam pesan berantai di WhatsApp Group (WAG). “Assalamualaikum bapak ibu Mohon bantuannya saya kehilangan bapak saya sejak rabu 6 juni 2025 hape mati sejak kemarin tanggal 07/06/2025 wa tidak di balas sejak jumat tanggal 06/06/2025 baru hari ini melapor ke Polsek Balongbedo Kab Sidoarjo,” isi pesan keluarga Kusnadi yang merasa kehilangan di WAG yang menyebar Minggu (8/6/2025).

    Lanjut dalam WAG yang tersebar, digambarkan kejadiannya hilangnya Kusnadi. “Di bawa orang dengan logat Madura di daerah Balongbendo waktu saya tanya ke yang bawa dan bapak saya katanya pulang malam tidak? di jawab tidak menginap atau tidak ?di jawab tidak,” sambung isi pesan tersebut.

    Surat laporan oranv hilang di Polsek Balongbendo Sidoarjo

    Kusnadi yang hilang mempunyai ciri-ciri botak masih ada rambut putih nya dan kulit tangan dan kaki bersisik agak kemerahan karena penyakit autoimun. “Bila menemukan bisa hub keluarganya atas nama Teddy Kusdita kunong HP/WA 081335564804, Terima kasih,” tutup pesan tersebut mengiringi surat laporan orang hilang yang beredar luas.

    Dalam surat laporan orang bernama Kusnadi juga disebutkan, Orang tersebut diatas meninggalkan rumah sejak hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 sekira pukul 11.00 wib, Informasi keluar dari Kandang peternakan Ayam yang berada Dsn. Wonokayun RT 009 RW 005 Ds. Wonokarang Kec Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, di jemput 3 orang teman dengan mengendarai Mobil untuk kepentingan Bisnis , telah di upayakan pencarian namun sampai saat ini belum di temukan… —

    Demikiaa Surat tanda penerimaan laporan kehilangan orang ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana perlunya.

    Sementara itu, Kapolsek Balongbendo AKP Sugeng Sulistiyono belum menjawab korfirmasi wartawan ini. Pesan WhatsApp yang terkirim juga belum dibalas. (isa/ted)

  • DPRD Malang Libatkan Penegak Hukum Telisik Dugaan Pelanggaran Perizinan Santerra Pujon

    DPRD Malang Libatkan Penegak Hukum Telisik Dugaan Pelanggaran Perizinan Santerra Pujon

    Malang (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang akan melibatkan aparat penegak hukum guna menelusuri potensi pelanggaran hukum dalam perkara alih fungsi lahan dan perizinan yang melibatkan Florawisata Santerra de Laponte, destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Pujon.

    Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai saran dari masyarakat dan sejumlah elemen penting lainnya. DPRD menilai, banyak kejanggalan yang harus diklarifikasi secara hukum.

    “Dari dokumen yang kami miliki, Santerra itu berdiri 2019, baru izin PKKPR Februari 2024, IMB tidak sesuai peruntukan, tidak punya NPWP, tidak punya izin alih fungsi lahan pertanian, membangun di atas jalur irigasi, sumur bor yang tidak berizin, PT tidak terdaftar di Dirjen AHU, dan yang paling parah tidak punya Amdal Lalin sampai menyebabkan kemacetan yang sempat viral itu,” ujar Zulham Akhmad Mubarrok, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Minggu (8/6/2025).

    Menurut Zulham, langkah pengawasan DPRD seharusnya didukung oleh semua pihak. Ia menyayangkan manuver pihak Santerra yang justru diduga melakukan perlawanan melalui media sosial.

    “Jangan hanya membentuk narasi negatif. Kalau memang salah ya akui saja salah, kenapa harus melawan dengan mengerahkan buzzer dan netizen bayaran. sudah salah kok melawan upaya penegakan hukum,” katanya.

    Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini bahkan mencurigai adanya keterlibatan oknum Pemkab Malang atau pejabat lain yang menjadi ‘beking’ Santerra, sehingga pelanggaran terus berlangsung tanpa penindakan berarti.

    “Kami cek nama PT Citra Pesona Alam Raya juga tidak ada di website AHU. Sudah, intinya kita beri kesempatan untuk buka semua data dan fakta di forum resmi DPRD saja. Kita juga undang penegak hukum agar ada saran masukan terkait ada tidaknya tindak pidana,” tegasnya.

    Zulham pun menanggapi isu yang beredar bahwa upaya DPRD ini digerakkan oleh motif tertentu. Ia mempersilakan siapa pun untuk melaporkan jika memang ada bukti suap yang menyertai proses beroperasinya Santerra.

    Dari perspektif hukum agraria, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Gerindra, Muhammad Ukasyah Ali Murtadlo, menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan tanpa izin adalah pelanggaran serius.

    “Pasal 72 UU ini menyatakan bahwa orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” paparnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Menurut Ukasya, DPRD sebenarnya telah berusaha mencari jalan tengah agar keberadaan Santerra tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa melanggar ketentuan. Namun, ia menyoroti manajemen Santerra yang terkesan menutupi kelalaian hukum dengan memainkan opini publik.

    “Solusi yang paling baik kita akan hadirkan semua pihak terkait dan duduk bareng, karena kalau isu ini dibiarkan terus berkembang maka semua pihak akan dirugikan, jadi saya sarankan manajemen Santerra tidak melakukan manuver-manuver pencitraan yang akan memicu tindakan hukum dan justru merugikan mereka,” pungkasnya. [yog/suf]

  • Sarasehan Bulan Bung Karno, Ketimpangan Ekonomi Jadi Perhatian PA GMNI Jatim

    Sarasehan Bulan Bung Karno, Ketimpangan Ekonomi Jadi Perhatian PA GMNI Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur terus bergerak memperkuat implementasi Pancasila sebagai jalan kebangsaan.

    PA GMNI menggelar sarasehan dan orasi kebangsaan bertema “Merawat Republik, Menguatkan Rakyat: Pancasila sebagai Jalan Kebangsaan” di Surabaya, Minggu (8/6/2025).

    Ketua PA GMNI Jatim Deni Wicaksono mengatakan, sarasehan dan orasi kebangsaan tersebut tak ubahnya seperti “reuni” kaum nasionalis yang ada di Jawa Timur. Kaum nasionalis berkumpul, memetakan jalan penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup (way of life) bangsa.

    “Dan kita semua sepakat, di tengah situasi geopolitik global dan nasional saat ini, Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa, philosophische grondslag, adalah jawaban tepat bagi setiap tantangan zaman yang dihadapi republik ini,” ujar Ketua PA GMNI Jatim Deni Wicaksono.

    Deni menjelaskan, saat ini Indonesia menghadapi beragam tantangan zaman, mulai persoalan geopolitik global, ketahanan pangan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, intoleransi, hingga beragam problem sosial lainnya. Tentu saja untuk melewati tantangan tersebut bukanlah hal yang mudah.

    Pancasila, lanjut Deni, sebagai pandangan hidup bangsa (way of life) menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan-tantangan zaman tersebut, asalkan mampu diterapkan secara komprehensif. Deni mencontohkan intisari Pancasila, yaitu gotong royong, yang telah mampu membawa negeri ini melalui beragam tantangan sejak era pergolakan kemerdekaan hingga saat ini.

    “Pancasila menampik kehendak individual yang mengorbankan kepentingan bersama. Pancasila menentang segala bentuk individualisme. Kita harus menghidupkan jiwa gotong royong dalam kehidupan publik sesuai intisari Pancasila. Karena dengan gotong royong itulah, Indonesia mampu melewati beragam tantangan dan bahkan krisis yang datang,” jelas wakil ketua DPRD Jatim tersebut.

    Dalam sarasehan tersebut, lanjut Deni, juga mengemuka kekhawatiran tentang ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat. Saat ini mayoritas sumber-sumber kekayaan di Indonesia dikuasai hanya oleh segelintir konglomerasi di Tanah Air. Misalnya terdapat data 1,8 juta hektare tanah dikuasai hanya oleh satu keluarga.

    Ketimpangan ekonomi berpotensi menjadi bom waktu yang berpotensi membawa Indonesia menjadi negara yang semakin gagal mensejahterakan rakyatnya. Kesenjangan sosial-ekonomi tersebut, papar Deni, dapat diatasi dengan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam paradigma sosio-demokrasi yang diajarkan Pancasila.

    “Sosio-demokrasi bisa menjadi solusi atas ketimpangan yang ada, karena di dalamnya mengibarkan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada pemerataan, bukan hanya penumpukan kapital pada segelintir kelompok saja. Dalam istilah Bung Karno, tidak mengabdi kepada kepentingan gundukan kecil saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Deni.

    PA GMNI Jatim, imbuh Deni, akan terus mengonsolidasikan kekuatan kaum nasionalis untuk mengolaborasikan kerja-kerja konkrit yang berorientasi pada kepentingan publik. Alumni GMNI tersebar di berbagai bidang, mulai birokrasi, pendidikan, kesehatan, politik, hingga dunia usaha.

    “Semuanya bersepakat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup yang harus dibumikan dalam kerja-kerja kerakyatan,” pungkas Deni.[asg/aje]

  • Bulan Bung Karno, Kader PDIP Surabaya “Bebaskan” Puluhan Ijazah Warga Tak Mampu

    Bulan Bung Karno, Kader PDIP Surabaya “Bebaskan” Puluhan Ijazah Warga Tak Mampu

    Surabaya (beritajatim.com) — Peringatan Bulan Bung Karno di Kota Surabaya kader PDI Perjuangan Achmad Hidayat membantu membebaskan puluhan ijazah milik warga kurang mampu yang sebelumnya tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya.

    Langkah ini menjadi bentuk penghormatan terhadap semangat kerakyatan dan keadilan sosial yang digaungkan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno.

    Achmad Hidayat menyebut bahwa ijazah bukanlah alat jaminan, melainkan hak setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya.

    “Kalau ada tunggakan bisa dikomunikasikan, sehingga hak dan kewajiban siswa-siswi bisa terpenuhi. Selain itu, kita turut menjamin keberlangsungan pelajar tersebut untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau masuk dunia pekerjaan,” ujar Achmad Hidayat, Minggu (8/6/2025).

    Tunggakan biaya yang dibantu pelunasannya bervariasi, mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000. Banyak dari pemilik ijazah tersebut telah lulus bertahun-tahun namun tidak dapat mengakses dokumen penting itu karena keterbatasan ekonomi.

    Salah satu penerima bantuan, Rizky Yudha Putra, alumni salah satu SMK swasta di Surabaya, mengaku ijazahnya baru bisa diambil setelah hampir satu dekade tertahan.

    “Kami berterimakasih kepada PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, dan Mas Achmad Hidayat. Semoga menjadi berkah dan manfaat bagi warga Kota Surabaya,” ucap Rizky.

    Hal senada disampaikan oleh Amelia, siswi lulusan SMP swasta yang ijazahnya kini bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan.

    “Kami berterima kasih, PDI Perjuangan melalui Pak Achmad Hidayat senantiasa hadir dan mengalir membantu warga masyarakat yang membutuhkan,” kata Amelia.

    Achmad juga mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menerapkan sistem e-Ijazah yang terintegrasi secara digital. Menurutnya, sistem elektronik ini dapat mencegah penahanan ijazah dan memudahkan akses di berbagai instansi.

    “Kalau dengan e-Ijazah yang terkoneksi dengan Data Pokok Pendidikan bisa diakses di mana pun, maka tidak akan ada lagi penahanan ijazah karena tunggakan. Selain itu, tidak perlu lagi legalisir karena sudah dalam satu database nasional,” tegasnya.

    Achmad menyebut gerakan ini mempertegas bahwa semangat Bung Karno masih relevan dan hidup dalam gerakan kerakyatan hari ini.

    “Melalui gotong royong kader dan simpatisan, hak-hak dasar warga, seperti akses terhadap pendidikan, terus diperjuangkan dalam praktik bermasyarakat,” tandas mantan aktivis GMNI ini.[asg/aje]

  • Potensi Lonjakan Kasus COVID-19 di Indonesia Kembali Tinggi, Ning Ais: Kita Tidak Boleh Lengah!

    Potensi Lonjakan Kasus COVID-19 di Indonesia Kembali Tinggi, Ning Ais: Kita Tidak Boleh Lengah!

    Surabaya (beritajatim.com) — Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar mengingatkan bahwa meski belum ada lonjakan signifikan kasus COVID-19 di Surabaya, kewaspadaan harus tetap menjadi prioritas utama.

    Politisi PKB yang akrab disapa Ning Ais ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk munculnya varian baru COVID-19.

    “Saya mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk terus memperkuat langkah-langkah preventif, seperti sistem deteksi dini di puskesmas dan rumah sakit, serta pemantauan penyakit melalui surveilans aktif (SKDR). Kita tidak boleh lengah!” tegas Ning Ais saat dihubungi, Minggu (8/6/2025).

    Ketua Harian DPP PKB ini juga menyebut bahwa kesiapan laboratorium rujukan dan fasilitas kesehatan harus kembali ditingkatkan. Termasuk aktivasi pemantauan penyakit mirip influenza (ILI), serta ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

    “Peningkatan kapasitas lab rujukan, aktivasi pemantauan penyakit mirip influenza (ILI), serta memastikan ketersediaan alat pelindung diri dan sarana kesehatan yang memadai sangat penting,” jelasnya.

    Tak hanya dari sisi fasilitas medis, Ning Ais juga menegaskan pentingnya edukasi masyarakat agar tak abai terhadap protokol kesehatan. Dalam hal ini, menurutnya, penggerak komunitas seperti RT/RW harus dilibatkan secara aktif untuk menyampaikan informasi dan membentuk kesadaran kolektif.

    “Edukasi kepada masyarakat juga harus terus digalakkan melalui Ketua RT/RW dan komunitas agar kesadaran kolektif dalam menjaga protokol kesehatan tetap terjaga,” ujarnya.

    Menurut Ning Ais, selama pandemi COVID-19 sebelumnya, peran komunitas dan kolaborasi warga menjadi salah satu kekuatan Surabaya dalam menekan penyebaran. Dia berharap semangat gotong royong tersebut tetap terjaga.

    “Meskipun saat ini belum ada laporan kasus baru yang signifikan di Surabaya. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” pungkasnya.

    Diketahui, Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini mengonfirmasi adanya peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia Tenggara.

    Kendati situasi di Indonesia masih terkendali, pemerintah pusat sudah mulai mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan memastikan vaksinasi booster tetap tersedia.[asg/aje]

  • Pemda Rapat di Hotel, Perlu Pedoman Agar Tak Kebabalasan

    Pemda Rapat di Hotel, Perlu Pedoman Agar Tak Kebabalasan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri mengizinkan bagi pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Relaksasi efisiensi anggaran bagi Pemda ini dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan hotel dan restoran.

    “Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah. Namun, harus ada paramater yang jelas sebagai panduan bagi Pemda,” ujar Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin.

    Menurutnya, panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. Menurutnya, pada 23 Februari 2025 lalu, Mendagri menerbitkan SE Nomor 900/833/SJ sebagai tindaklanjut dari Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

    “Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” kata pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi, Al-Khozini Jember ini.

    Dia menilai, surat Edaran baru tersebut penting bagi Pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran di lingkungan Pemda khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, seminar. Menurut dia, di Inpres dan SE sebelumnya secara konkret menyebutkan tentang pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial.

    “Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” kata Khozin.

    Dia mengingatkan ke depan, Kemendagri dalam membuat kebijakan harus dilakukan kajian secara matang agar setiap kebijakan dapat terukur dan memberi manfaat bagi publik khususnya bagi masyarakat daerah. “Ke depan dalam setiap menerbitkan kebijakan harus ada kajian yang matang dan terukur. Jangan ada kesan plin plan,” tegas Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember-Lumajang).

    Dia tidak menampik soal industri perhotelan yang terdampak langsung atas kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Namun, kata dia, daerah-daerah yang obyek wisatanya optimal, industri perhotelan tak banyak terdampak atas kebijakan efisiensi anggaran ini. “Di sini pentingnya Pemda untuk mengeksplorasi obyek wisata dan potensi daerahnya, karena efek dominonya dirasakan oleh sektor lainnya seperti UMKM termasuk perhotelan,” katanya. [hen/but]

  • Menteri ESDM Bahlil Diserang ‘Pengusaha Hitam’

    Menteri ESDM Bahlil Diserang ‘Pengusaha Hitam’

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji menilai serangan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belakangan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan sejumlah pengusaha besar.

    Sarmuji menduga berbagai framing jahat yang muncul kepada Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia akhir-akhir ini berasal dari pengusaha hitam yang dirugikan oleh kebijakan Bahlil.

    Sejak diangkat menjadi Menteri ESDM, Kebijakan-kebijakan yang diambil Bahlil dinilai berpihak kepada rakyat dan membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), tapi merugikan pengusaha hitam khususnya di sektor pertambangan dan Migas.

    “Kami menilai kebijakan menteri ESDM agar UMKM mendapat akses yang lebih besar telah menyakiti para pengusaha yang selama ini berpesta di atas tanah negara,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/6/2025).

    Selama ini, katanya, sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

    Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Sarmuji mengatakan kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional.

    Menurut Sarmuji, kebijakan Bahlil yang mencabut IUP besar lalu berencana membagi kepada UMKM lokal adalah terobosan yang selama ini dirindukan rakyat. Sarmuji menyebut kebijakan Bahlil adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

    “Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegas Sarmuji yang juga Sekjen Partai Golkar tersebut.

    Lebih lanjut, Sarmuji menyoroti mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya juga ikut menyerang Bahlil. Menurut Sarmuji, mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas.

    “Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” kata Sarmuji.

    Di tengah langkah-langkah progresif Bahlil, para pengusaha ‘hitam’ yang dirugikan oleh kebijakan ini justru melawan balik dengan berbagai cara. Mereka bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.

    “Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Serangan terhadap Menteri ESDM sudah jauh dari proporsional dan merupakan sebuah framing jahat yang memiliki target politik,” tegas Sarmuji.

    “Saya menduga ini karena kebijakan tersebut banyak merugikan pengusaha hitam,” sambungnya.

    Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil, misalnya, izinnya dibuat oleh menteri sebelumnya tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang. Sarmuji menegaskan, jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil.

    “Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” kata Sarmuji.

    Fraksi Partai Golkar DPR RI berupaya untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan mendukung Bahlil dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif. (tok/but)

     

  • 100 Hari Pak Yes-Mas Dirham: Jalan Mulus, Ekspor Meroket, Stunting Turun Drastis!

    100 Hari Pak Yes-Mas Dirham: Jalan Mulus, Ekspor Meroket, Stunting Turun Drastis!

    Lamongan (beritajatim.com) – Usai dilantik pada Februari lalu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, menyampaikan capaian realisasi dari progam prioritas, hingga tiga poin penting yang menjadi fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

    Yuhronur menjelaskan, dalam seratus hari pertama kerjanya difokuskan pelaksanaan quick win, yang bertujuan untuk menghadirkan isu sosial yang bersifat urgent di masyarakat.

    “Quick win terbagi ke dalam tiga fokus utama, di antaranya ada pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan infrastruktur, serta penguatan SDM dan harmonisasi sosial,” kata Yuhronur, saat penyampaian hasil quick win seratus hari kerja kepemimpinannya bersama Dirham, di Guest House Pendopo Lamongan, Sabtu (7/6/2025).

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyebutkan, capaian quick win yang pertama adalah pada sektor pertanian. Sebagai produksi sektor primer, Lamongan terus menjaga statusnya sebagai lumbung pangan nasional, dengan pemanfaatan lahan bero di Babat, Sekaran, dan Kembangbahu. Hasilnya, hingga Bulan April 2025 produksi padi telah mencapai 541.751 ton.

    Begitu juga pada sektor perikanan budidaya, yang produksinya mencapai 13.960 ton, dan suplai daging unggas ke wilayah Indonesia Timur mencapai 16 ton.

    “Sebagai lumbung pangan terbesar nomor lima nasional, Alhamdulillah prestasi Lamongan konsisten di sektor pertanian. Bahkan pada tahun ini harga gabah kering bisa melampaui harga yang ditetapkan pemerintah, artinya ekonomi petani meningkat. Dan ketersediaan pupuk juga aman,” jelas Pak Yes.

    Selanjutnya, penguatan UMKM dan Ekspor terus digencarkan. Lamongan mencatat nilai ekspor Rp 20,7 triliun. Sebanyak 11 produk UMKM lolos kurasi nasional, 6 produk berhasil masuk business matching dengan Hong Kong, dan 10 produk telah dipasarkan di Alfamart. Adapun Surat Edaran Bupati yang diterbitkan guna mendorong ASN dan swasta untuk memakai produk UMKM lokal. “Saat ini 270 telah berproses akta pendirian koperasi, dan 134 desa telah memiliki akta resmi,” tuturnya.

    Masih di bidang pemberdayaan ekonomi, sebanyak 32 kepala keluarga perempuan menerima modal usaha sebesar Rp 4.000.000, beserta pendampingan. “Kita juga membangun 10 rumah layak huni untuk warga miskin,” ujarnya.

    Kemudian pada pembangunan fisik, yang meliputi infrastruktur dan energi, telah dilakukan pemeliharaan jalan di 27 ruas strategis, serta penerangan jalan umum yang telah menyala kembali di 531 titik, dan 104 tiang lampu baru telah dipasang. Air bersih juga sudah disalurkan ke 1.500 sambungan rumah.

    “Pada seratus hari kerja kami melakukan penambalan pada jalan yang berlubang. Sedangkan realisasi Jamula Mantap akan dimulai pada Juni 2025,” ucap Pak Yes.

    Ruas jalan yang menjadi sasaran program Jamula antara lain ruas Kranji-Payaman Lima ruas jalan yang sedang proses lelang dan segera dibangun Dradah-Kedungpring. Lamongrejo-Gagantingan, Lamongrejo-Garung.

    Kemudian ruas Kedungpring-Sukobendu, Sumberwudi-Maduran. Sedangkan 15 ruas lainnya akan dibangun secara bertahap, antara lain, Mantup-Ayamalas, Dumpi-Sukobendu.

    Selanjutnya, ruas Kembangbahu-Sukobendu, Lopang-Kramat, Ngimbang-Sambeng, Made-Plembon, Mantup-Sambeng Pamotan-Candisarı, Plembon-Sugio. Sambeng-Candisari, Tanjung-Songowareng, Paciran-Godog, Ngimbang-Bluluk, Pucuk-Sekaran, dan Sekaran-Laren,” ungkap Pak Yes.

    Pak Yes menyampaikan bahwa sudah ada 167 titik sampah liar ditangani, 805 banner liar dibersihkan, dam 820 pohon ditanam di ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan RTH dilakukan di 32 lokasi. Ia menambahkan bahwa tahun ini akan dibuka TPST Dadapan untuk menangani persoalan sampah di wilayah utara.

    Tidak hanya capaian pembangunan fisik, Pak Yes dan Mas Dirham juga memiliki capaian oada pembangunan non fisik. Seperti pada bidang kesehatan dan penurunan stunting. Tercatat angka stunting turun signifikan dari 27,5 persen 2023 menjadi 6,9 persen di tahun 2025 (terbaik kedua di Jawa Timur).

    Berkomitmen mendekatkan pelayanan kesehatan, soft launching RSUD Ki Ageng Brondong telah dilakukan sebagai pusat layanan kesehatan di wilayah utara. “Hari ini RSUD Ki Ageng Brondong sudah beroperasi, mungkin dua sampai tiga minggu lagi akan kami lakukan grand opening,” kata Pak Yes.

    Sementara untuk investasi penbangunan jangka panjang, sektor pendidikan terus dimaksimalkan untuk menciptakan generasi emas. Komitmen tersebut berhasil diwujudkan melalui angka indeks pembangunan manusia (IPM) Lamongan pada tahun 2025 menduduki angka 75,9 (melampaui angka provinsi dan nasional).

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 177 lembaga pendidikan. SMPN 1 Lamongan ditetapkan sebagai pilot project sekolah digital dan inklusi. Beasiswa terus diberikan untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, hal tersebut sebagai wujud pemerataan akses pendidikan di Lamongan.

    Penguatan keagamaan dan sosial diwujudkan melalui penyaluran insentif ke takmir, imam, modin, rohaniawan, dan guru ngaji melalui Kartu Yakin Sejahtera (YSS). Sebanyak 244 sertifikat tanah wakaf rampung melalui Gerakan Bersama Pendaftaran Tanah Wakaf (Gema Tawaf). Gerakan “One Week One Juz” digalakkan dengan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2025.

    Realisasi program prioritas 100 persen pelayanan publik berkualitas, kanal aduan “Lapor Pak Yes” terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah. Terdapat tiga Mall Pelayanan Publik Mini yang sudah diaktifkan di Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Babat, dan Kecamatan Paciran, dengan 205 izin telah diterbitkan.

    Berdasarkan survei independen yang dilakukan pada 20-27 Mei 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Yes dan Mas Dirham mencapai 80,6 persen (kategori tinggi). Capaian ini menunjukkan komitmen Yuhronur-Dirham dalam mewujudkan harapan masyarakat Lamongan dan menciptakan perubahan yang positif bagi daerah. (fak/kun)