Category: Beritajatim.com Politik

  • 13 Ribu Warga Magetan Nganggur, Pemkab Dorong Digitalisasi Penyaluran Naker

    13 Ribu Warga Magetan Nganggur, Pemkab Dorong Digitalisasi Penyaluran Naker

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan berupaya mengurangi angka pengangguran di Magetan yang diperkirakan sekitar 13 ribu orang, atau sekitar 3,28 persen dari total penduduk.

    Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menekankan pentingnya pengembangan sistem penyaluran tenaga kerja berbasis teknologi informasi. Ke depannya, Dinas Tenaga Kerja Magetan didorong untuk mengembangkan aplikasi atau database digital yang memuat profil lengkap para pencari kerja, mulai dari latar belakang pendidikan hingga keahlian yang dimiliki.

    “Kami ingin punya database digital yang bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, swasta maupun pemerintah. Konsepnya mirip mak comblang, antara pencari kerja dan penyedia lapangan pekerjaan. Harapannya, pola penyaluran tenaga kerja melalui sistem digital ini dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi penempatan kerja,” kata Suyatni, saat gelaran Job Fair di GOR Ki Mageti, Selasa (10/6/2025).

    Pria yang lekat disapa Kang Suyat itu mengatakan Job Fair bakal berlangsung selama dua hari. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat karena membuka ribuan peluang kerja dari berbagai sektor.

    Menurutnya, gelaran job fair ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyalurkan calon tenaga kerja, atau dalam istilah umumnya, para pencari kerja. Ia menyebut bahwa kegiatan seperti ini adalah salah satu model efektif dalam mengatasi pengangguran di daerah.

    “Job Fair ini intinya pemerintah kabupaten sangat berkepentingan untuk menyalurkan calon-calon tenaga kerja kita. Salah satu caranya ya lewat Job Fair ini,” ujar Suyatni.

    Dalam pelaksanaan Job Fair kali ini, sebanyak 60 perusahaan turut berpartisipasi, baik secara virtual maupun langsung. Total tersedia sekitar 10.000 lebih lowongan kerja.

    Namun, ia menyadari bahwa setiap perusahaan tetap memiliki mekanisme dan kriteria seleksi masing-masing yang harus dihormati. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dalam proses rekrutmen, namun terus mendorong warga Magetan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada sebaik mungkin.

    Wakil Bupati juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk membantu menyosialisasikan kegiatan ini. Mengingat waktu pelaksanaannya hanya berlangsung selama dua hari, ia berharap antusiasme masyarakat tinggi sehingga peluang kerja tidak terbuang sia-sia.

    “Mudah-mudahan masyarakat segera berduyun-duyun untuk memanfaatkan peluang ini,” pungkasnya.

    Dengan pelaksanaan Job Fair ini, Pemkab Magetan berharap dapat menjadi jembatan yang efektif antara dunia usaha dan pencari kerja, sekaligus sebagai langkah awal untuk membangun sistem penyaluran tenaga kerja yang lebih modern dan berkelanjutan di masa depan.

    Sementara itu, salah seorang pencari kerja yakni Voni Hana mengatakan bahwa dirinya masih melihat sejumlah kriteria yang diminta oleh sejumlah perusahaan yang membuka stand di job fair tersebut.

    “Saya masih lihat-lihat dulu ya. Tadi saya scan beberapa barcode, dan masih mencari yang cocok,” katanya.

    Menurutnya, dia tak terlalu percaya dengan sejumlah opini yang beredar di media sosial yang mengatakan bahwa job fair hanya sekadar formalitas.

    “Yang penting kan percaya dulu kalau memang bisa dapat kerja lewat job fair ini. Soal diterima atau tidak, tentu itu urusan nanti. Kalau ada kesempatan seperti ini ya dipakai saja dulu,” katanya. [fiq]

  • Lapas Banyuwangi Panen Raya! Warga Binaan Ikut Sukseskan Swasembada Pangan

    Lapas Banyuwangi Panen Raya! Warga Binaan Ikut Sukseskan Swasembada Pangan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Lapas Kelas IIA Banyuwangi melaksanakan panen raya padi di lahan Saraha Asimilasi dan Edukasi (SAE) seluas dua hektare di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Selasa (10/6).

    Panen raya dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan (Kakawanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kadiyono, Kepala Lapas se eks Karesidenan Besuki atau wilayah tapal kuda, dan perwakilan dari Pemda Banyuwangi.

    Kadiyono mengaku, kegiatan panen raya dilakukan demi mendukung swasembada pangan nasional. Panen padi yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

    “Serta implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya poin dua, terkait pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka ketahanan pangan,” kata Kadiyono.

    Pihaknya mengaku, lahan dua hektar yang ditanami padi itu merupakan hibah dari Pemkab Banyuwangi. Kadiyono bersyukur atas dukungan dari pemerintah daerah, sehingga implementasi swasembada pangan ini bisa terwujud.

    “Tempatnya sangat strategis masih di tengah kota. Kualitas tanahnya juga luar biasa, dan lebih penting lagi pengairannya masuk di kategori Kelas 1, kalau melihat dari debit airnya,” ujar Kadiyono.

    Kalapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, mengatakan, lahan seluas dua hektar ini ditanami varietas padi Inpari 32. Jenis ini cocok ditanam di lahan SAE karena dengan kondisi kontur tanah liat berpasir.

    Diketahui, padi mulai ditanam pada 27 Februari lalu. Setelah genap berumur empat bulan, tanaman sudah siap dipanen. “Kami perkirakan hasil panen padi mencapai 6 hingga 7 ton,” jelas Wayan.

    Menurut Wayan, sebanyak lima warga binaan turut dilibatkan dalam pengelolaan lahan tersebut. Mereka bekerja setiap hari mulai pukul 08.00 pagi hingga sore hari dengan pendampingan dari petugas Lapas Banyuwangi.

    “Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal menjadikan Lapas Banyuwangi lebih produktif dan mandiri, sekaligus memberikan keterampilan pertanian kepada warga binaan,” harapnya.

    Kapala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi, Nuryo Sekartono menambahkan, berkat kerjasama seluruh pihak, cadangan beras pangan di Kementerian Pertanian kini tersedia sebanyak 4 juta ton.

    “Cadangan pangan hari ini di Indonesia merupakan tertinggi sepanjang kurang lebih 20 hingga 30 tahun kebelakang,” ucapnya, saat menghadiri panen raya padi.

    Capain ini, menjadi salah satu tolak ukur, semangat, dan motivasi terhadap swasembada pangan di kemudian hari. Serta bagaimana terus mewujudkan Banyuwangi sebagai lumbung pangan nasional.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari stakeholder. Baik TNI, Polri, dan Lapas yang hari melangsungkan panen, karena telah membantu kami dalam rangka mencapai swasembada pangan nasional, yang menjadi prioritas Bapak Presiden,” pungkasnya. [kun]

  • Drama Politik Blitar Mencair: Paripurna LPJ Wali Kota Akhirnya Digelar

    Drama Politik Blitar Mencair: Paripurna LPJ Wali Kota Akhirnya Digelar

    Blitar (beritajatim.com) – Hubungan antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sempat memanas. Bahkan kondisi itu sempat membuat rapat Paripurna Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Wali Kota Blitar ditunda pelaksanaannya oleh DPRD Kota Blitar.

    Melihat kondisi itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku pengusung Wali Kota Blitar berupaya menjembatani hubungan antara Syauqul Muhibbin dan DPRD Kota Blitar. PKB berharap hubungan yang memanas itu bisa diredam dan Paripurna LPJ Wali Kota Blitar bisa segera diselenggarakan.

    Kini setelah berselang beberapa pekan, DPRD Kota Blitar pun resmi menggelar rapat Paripurna LPJ Wali Kota Blitar 2024. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pun hadir langsung di Paripurna LPJ tersebut.

    “Walaupun kita pahami bersama diproses kemarin ada sedikit dinamika semacam itu akhirnya kita sebagai salah satu fraksi pengusung utama berusaha untuk mengkomunikasikan dengan rekan-rekan fraksi yang lain dan alhamdulilah dari keseluruhan 25 anggota DPRD yang bisa hadir 20 orang,” ucap Wakil Ketua DPRD Kota Blitar dari fraksi PKB, Adi Santoso, Selasa (10/6/2025).

    Nampaknya hubungan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dengan DPRD Kota Blitar pun telah membaik. Hal itu terlihat dengan hadirnya 20 anggota DPRD Kota Blitar dalam rapat Paripurna LPJ Wali Kota Blitar tahun 2024.

    “Mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, diproses kemarin di proses Bamus ketika mengalami deadlock akhirnya kita berusaha untuk mengkomunikasikan sekali lagi golnya untuk masyarakat Kota Blitar toh nanti seandainya rapat paripurna ini terus molor akhirnya tidak terlaksana sekali lagi ini demi kepentingan warga Kota Blitar,” bebernya.

    Fraksi PKB pun berharap hubungan DPRD dan Wali Kota Blitar pun bisa lebih baik. Pihaknya berharap DPRD bisa berjalan selaras dengan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. “Harapan kami setelah paripurna ini bisa terlaksana antara eksekutif dan DPRD bisa berjalan seiring,” tandasnya.

    Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pun menyampaikan bahwa dalam Paripurna ini dirinya menyampaikan anggaran tahun 2024. Secara umum pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut LPJ Wali Kota Blitar tahun 2024 tergolong baik.

    “Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pemerintah tahun 2024 pada substansinya laporan ini baik ya karena kita berhasil meraih 15 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dan tertinggi di Jawa Timur, Sesungguhnya laporan ini yang melaksanakan adalah wali kota terdahulu yakni pak Santoso dan pak Tjutjuk tentunya kami mengapresiasi bahwa beliau berhasil mencetak prestasi untuk Kota Blitar,” ucap Wali Kota Blitar. (owi/kun)

  • Bupati Jember Hadiri North American Productivity Workshop, Apakah Itu?

    Bupati Jember Hadiri North American Productivity Workshop, Apakah Itu?

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Fawait, Bupati Jember, Jawa Timur, menghadiri North American Productivity Workshop (NAPW) XII, di Virginia Tech Research Center di Arlington, Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat, 8-15 Juni 2025.

    Tak hanya menghadiri, Bupati Fawait juga mempersiapkan presentasi research paper atau makalah penelitian. Hal ini disampaikannya kepada Beritajatim.com via pesan WhatsApp, Selasa (10/6/2025) pagi.

    “Ini saya sedang berfokus menyiapkan materi, soalnya yang dengerin penemu rumus-rumus ekonometrika dan lain-lain, agak dredeg (berdebar-debar). Ha ha ha ha,” kata Fawait.

    Fawait berjanji akan memaparkan hal-ihwal kehadirannya di Amerika Serikat besok. “Besok ya, setelah jadi pembicara. Kayaknya saya bupati Jember pertama yang dapat undangan dan bicara dalam forum ini deh,” katanya.

    Apakah sebenarnya NAPW XII?

    NAPW XII adalah kegiatan konferensi dua tahunan yang digelar Internasional Society for Efficiency and Productivity Analysis (ISEAPA, sebuah organisasi masyarakat internasional yang mempromosikan dan menyebarluaskan studi penelitian teoritis dan terapan yang membahas pengukuran, analisis, dan peningkatan produktivitas dan komponen-komponennya, khususnya inovasi dan efisiensi.

    Organisasi ini mendukung dan membina penelitian yang menggunakan teori dan teknik empiris untuk pengukuran produktivitas dan mengemukakan implikasi bagi strategi manajerial dan kebijakan publik untuk meningkatkan produktivitas. Cakupannya meliputi ekonomi, ilmu manajemen, penelitian operasi, serta administrasi bisnis dan publik.

    NAPW digelar untuk membahas produktivitas, efisiensi, dan analisis kinerja. Konferensi ini bertujuan menampilkan semua teknik dan metodologi populer dalam bidang tersebut, termasuk analisis batas stokastik dan analisis selubung data.

    Selain itu, NAPW XII juga menyambut isu yang lebih luas terkait dengan pengukuran, pemahaman, pemberian insentif, dan peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan, layanan publik, dan industri.

    Dalam kesempatan tersebut, Fawait akan mempresentasikan makalah berjudul Unlocking Efficiency in Indonesia’s Palm Oil Industry: A Study on Inefficiency and Production Risks, pada 11 Juni 2025.

    Dia tak sendirian, didampingi pengajar Universitas Airlangga Surabaya, yakni Haura Azzahra Tarbiyah Islamiya, Dyah Wulan Sari, Widya Sylviana, dan Dian Enggar Lintang Pertiwi. Fawait memang tengah menempuh kuliah doktoral di Unair.

    Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, tidak ada petugas protokoler atau pejabat pemerintah daerah yang ikut ke Amerika Serikat. “Beliau (Fawait) menyampaikan itu pakai dana pribadi,” katanya. [wir]

    Tulisan ini diperbaiki pada Selasa (10/5/2025) pukul 14.24 WIB.

  • 100 Hari Kerja, Bupati Jombang Warsubi Ajak Warga Berkolaborasi Bangun Daerah

    100 Hari Kerja, Bupati Jombang Warsubi Ajak Warga Berkolaborasi Bangun Daerah

    Jombang (beritajatim.com) – Memasuki 100 hari pertama masa jabatannya, Bupati Jombang H. Warsubi menyampaikan refleksi dan ajakan kolaborasi kepada seluruh elemen masyarakat dalam sebuah acara tasyakuran yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (10/6/2025). Kegiatan ini menjadi penanda awal dari langkah panjang mewujudkan visi pembangunan Jombang yang lebih maju dan sejahtera.

    Dalam sambutannya pada acara Warung Pojok (Warjok) Kebon Rojo, Bupati Warsubi menegaskan bahwa capaian 100 hari kerja merupakan pijakan awal yang membutuhkan kesinambungan dan kerja bersama.

    “100 hari kerja pertama ini hanyalah permulaan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tentunya, saya dan Gus Wabup tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Semua pihak, mulai dari jajaran pemerintahan, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum, diajak untuk aktif terlibat dalam setiap program pembangunan.

    “Kami mohon dukungan, doa, dan kerja sama dari seluruh pihak, agar kita bisa terus bersinergi dan berkolaborasi selama lima tahun ke depan, dalam mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua. Karena Jombang ini milik kita bersama. Bukan milik bupati, bukan milik pemerintah, tapi milik seluruh warganya,” tegas Warsubi.

    Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah agar menghidupkan kembali Warung Pojok Kebon Rojo (WarJok) sebagai kanal komunikasi aktif antara pemerintah dan masyarakat.

    Program ini tidak hanya akan berlangsung di pendopo, tetapi juga dijadwalkan secara berkala dan akan digelar di kecamatan-kecamatan. Harapannya, komunikasi pembangunan dapat lebih mendalam, menyentuh langsung kebutuhan warga, serta menjadi sarana dialog dua arah.

    “Agar komunikasi pembangunan bisa lebih dekat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi sarana dialog dua arah yang terbuka dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Jombang. Kita bisa mengaktifkan kembali Warjok Kebon Rojo di kecamatan-kecamatan,” tambahnya.

    Sebagai penutup, Bupati Warsubi menyampaikan harapan spiritual agar seluruh proses pembangunan daerah senantiasa mendapat perlindungan dan keberkahan. “Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memudahkan setiap langkah kita dalam membangun Kabupaten Jombang tercinta,” tutupnya.

    Program Warjok Kebon Rojo sendiri pertama kali digagas pada era Bupati Suyanto sebagai forum interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Dikenal luas karena disiarkan langsung oleh radio milik Pemkab Jombang setiap Minggu malam, program ini sempat vakum seiring pergantian kepemimpinan.

    Kini, di era kepemimpinan Warsubi-Salman, Warjok Kebon Rojo kembali dihidupkan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan transparan. [suf]

  • Mendagri Izinkan Bupati Jember ke Amerika 8-15 Juni dengan Tiga Syarat

    Mendagri Izinkan Bupati Jember ke Amerika 8-15 Juni dengan Tiga Syarat

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Fawait, Bupati Jember, Jawa Timur, saat ini berada di Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan Bupati Fawait untuk pergi ke Amerika Serikat dengan tiga syarat.

    Dalam surat tertanggal 22 Mei 2025 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Mendagri menyetujui permohonan izin Fawait untuk mempresentasikan research paper dalam kegiatan North American Productivity Workshop (NAPW) XII, di Arlington, Negara Bagian Virginia, 8-15 Juni 2025.

    Namun menetapkan tiga syarat ketentuan. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    Kedua, selama Bupati Jember melaksanakan kegiatan dimaksud, pelaksanaan tugas dan wewenang sehari-hari didelegasikan kepada pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pejabat dimaksud tetap berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

    Ketiga, setelah selesau melaksanakan izin ke luar negeri dengan alasan penting, agar segera aktif kembali dalam tugas secara tepat waktu.

    Muhammad Fawait sendiri tidak menjelaskan rinci agenda kunjungannya ke Amerika Serikat. Saat dihubungi Beritajatim.com via WhatsApp, Selasa (10/6/2025) pagi, dia mengatakan sedang mempersiapkan materi presentasi. “Soalnya yang dengerin penemu rumus-rumus ekonometrika dan lain-lain, agak dredeg (berdebar-debar). Ha ha ha ha,” katanya.

    Fawait berjanji akan memaparkan hal-ihwal kehadirannya di Amerika Serikat besok. “Besok ya, setelah jadi pembicara. Kayaknya saya bupati Jember pertama yang dapat undangan dan bicara dalam forum ini deh,” katanya.

    Sementara itu berdasarkan keterangan dalam situs Internasional Society for Efficiency and Productivity Analysis (ISEAPA), NAPW sejak lama ditetapkan sebagai konferensi dua tahunan yang membahas produktivitas, efisiensi, dan analisis kinerja.

    NAPW XII diselenggarakan di Virginia Tech Research Center di Arlington, Virginia. Konferensi ini bertujuan menampilkan semua teknik dan metodologi populer dalam bidang tersebut, termasuk analisis batas stokastik dan analisis selubung data.

    Selain itu, NAPW XII juga menyambut isu yang lebih luas terkait dengan pengukuran, pemahaman, pemberian insentif, dan peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan, layanan publik, dan industri.

    ISEAPA sendiri adalah organisasi masyarakat internasional yang mempromosikan dan menyebarluaskan studi penelitian teoritis dan terapan yang membahas pengukuran, analisis, dan peningkatan produktivitas dan komponen-komponennya, khususnya inovasi dan efisiensi.

    Organisasi ini mendukung dan membina penelitian yang menggunakan teori dan teknik empiris untuk pengukuran produktivitas dan mengemukakan implikasi bagi strategi manajerial dan kebijakan publik untuk meningkatkan produktivitas. Cakupannya meliputi ekonomi, ilmu manajemen, penelitian operasi, serta administrasi bisnis dan publik. [wir]

  • Panen di Lamongan, BPJPH Tegaskan Jagung Rekayasa Genetik Halal

    Panen di Lamongan, BPJPH Tegaskan Jagung Rekayasa Genetik Halal

    Lamongan (beritajatim.com) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan Baras, secara tegas menyatakan bahwa jagung hasil Produk Rekayasa Genetik (PRG) adalah halal. Hal ini disampaikannya saat menghadiri panen jagung PRG di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Selasa (10/6/2025).

    Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai isu yang meragukan kehalalan jagung PRG yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    “Kami nyatakan bahwa hasil rekayasa genetik jagung ini halal 100 persen, termasuk benih-benihnya. Jadi jangan ada lagi keraguan halal atau tidak jagung hasil rekayasa genetik ini? Saya sebagai kepala badan halal, bertanggung jawab, menyatakan ini halal,” tegas Haikal di hadapan para petani dan stakeholder pertanian setempat.

    Ia menambahkan bahwa jagung merupakan bagian dari positive list, yaitu daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal karena secara substansi telah dipastikan kehalalannya. “Ini sudah halal, termasuk bagian yang positive list, sehingga tidak memerlukan sertifikat halal, dan sudah pasti halalnya. Sama dengan hasil genetik yang lain,” jelasnya.

    Haikal juga mengingatkan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memunculkan keraguan soal kehalalan produk pertanian PRG. Ia menilai teknologi ini justru memberi banyak manfaat bagi petani, khususnya dalam hal efisiensi dan produktivitas.

    “Ini produktivitasnya bisa sampai 20 persen dibandingkan jagung konvensional. Bahkan bukan cuma hasil, tapi jagung ini juga memiliki daya tahan yang lebih baik. Jadi otomatis biaya operasionalnya lebih ringan,” ujarnya.

    Haikal menyebut penguatan sektor pertanian berbasis teknologi seperti PRG dapat menjadi tulang punggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Desa Banyubang, Mohammad Rokib, mengungkapkan bahwa jagung PRG telah ditanam di wilayahnya sejak dua tahun terakhir dengan luas lahan mencapai 10 hektare. Meski harga benihnya lebih mahal Rp10–15 ribu per kilogram dibanding jagung konvensional, namun produksinya mencapai rata-rata 11,5 ton per hektare.

    “Jagung PRG ini lebih tahan penyakit, sehingga lebih menguntungkan bagi petani. Jika jagung konvensional perlu dua hingga tiga kali penyemprotan, PRG cukup sekali saja di awal masa tanam,” jelas Rokib.

    Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, yang turut hadir dalam panen raya tersebut menyatakan dukungannya terhadap perluasan pemanfaatan jagung PRG di seluruh wilayah Lamongan.

    “Ini solusi riil. Halal, produktif dan hemat biaya. Kami akan terus melakukan evaluasi berbasis pentahelix: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media,” ujar Dirham. [fak/beq]

  • Bondowoso Luncurkan Satu Kecamatan Satu Klinik Pertanian, Jadi Inisiator Nasional

    Bondowoso Luncurkan Satu Kecamatan Satu Klinik Pertanian, Jadi Inisiator Nasional

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi meluncurkan program “Satu Kecamatan Satu Klinik Pertanian” yang dimulai dari Kecamatan Maesan, Selasa (10/6/2025). Inisiatif ini digadang-gadang menjadi yang pertama di Indonesia sebagai model integrasi layanan pertanian dari hulu ke hilir.

    Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, menyebut klinik pertanian sebagai inovasi strategis yang membangkitkan sektor pertanian dan mengatasi stagnasi regenerasi petani. “Banyak sarjana pertanian yang tidak mau bertani. Dengan adanya klinik ini, kami ingin pertanian kembali bergairah dan mendorong geliat ekonomi dari bawah,” ujarnya.

    Tohari menjelaskan bahwa klinik pertanian akan terhubung langsung dengan kios pupuk bersubsidi yang menjadi titik temu utama antara petani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL). “Tidak ada petani di Bondowoso yang tidak datang ke kios. Maka, kita rancang interaksi langsung di sana—antara petani dan PPL. Masalah RDKK bisa langsung dikoreksi, dan jika ada kendala teknis yang tidak bisa ditangani PPL, akan dibantu oleh para formulator,” terangnya.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa klinik pertanian adalah bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pertanian secara menyeluruh. Menurutnya, klinik ini akan berfungsi sebagai pusat edukasi, konsultasi, hingga solusi lapangan bagi para petani.

    “Kita ingin bukan hanya swasembada, tapi juga kesejahteraan dan daya saing petani meningkat,” ujar Bupati Hamid.

    Bupati juga menyoroti kompleksitas tantangan pertanian seperti anomali iklim, serangan hama, dan kompetisi harga, yang mendorong perlunya pendekatan heksahelix—melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan sektor keuangan.

    Melalui program ini, Pemkab juga akan memperkenalkan transformasi digital di sektor pertanian, memperluas akses terhadap asuransi tani, dan menjalin kemitraan strategis dengan BUMN di sektor pangan dan distribusi.

    “Pola ini bukan sekadar regulasi, tapi jadi karakter pertanian Bondowoso ke depan. Ini mungkin pertama di Tapal Kuda, Jawa Timur, bahkan nasional,” tegasnya.

    Program “Satu Kecamatan Satu Klinik Pertanian” akan diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah Bondowoso. Pemerintah akan menggandeng Dinas Pertanian, DPRD, serta mitra dan formulator pertanian untuk memastikan program berjalan optimal hingga ke tingkat desa. [awi/beq]

  • Pemkab Pasuruan Tambah Anggaran, Targetkan Seluruh Puskesmas Induk Layani 24 Jam

    Pemkab Pasuruan Tambah Anggaran, Targetkan Seluruh Puskesmas Induk Layani 24 Jam

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen memperkuat layanan kesehatan di tingkat kecamatan dengan menambah alokasi anggaran. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan seluruh Puskesmas induk dapat memberikan pelayanan selama 24 jam penuh.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyatakan bahwa layanan 24 jam baru bisa dijalankan jika tersedia fasilitas rawat inap. Saat ini, masih ada beberapa Puskesmas induk yang belum memiliki fasilitas tersebut.

    “Kita ingin semua Puskesmas induk bisa melayani 24 jam. Tapi untuk itu, syaratnya harus ada fasilitas rawat inap yang memadai,” ujar Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan.

    Langkah strategis ini juga mencakup pengadaan unit ambulans tambahan, peningkatan fasilitas laboratorium, serta penguatan promosi kesehatan. Pemerintah daerah menilai upaya tersebut penting untuk mendorong pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, dan merata di seluruh kecamatan.

    Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andre Wahyudi, menyambut baik inisiatif penambahan anggaran oleh Pemkab. Ia menilai langkah tersebut penting dalam rangka penguatan Universal Health Coverage (UHC) di daerah.

    “Saat ini dari total 33 Puskesmas, baru 22 yang beroperasi 24 jam. Itu artinya masih ada kekurangan yang harus segera ditangani,” terang Andre.

    Tak hanya soal jam operasional, Andre juga menyoroti kurangnya tenaga medis, terutama dokter spesialis, sebagai kendala penting yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, keberadaan instalasi gawat darurat (IGD) tidak akan maksimal tanpa dukungan tenaga profesional yang memadai.

    “IGD-nya sudah ada, tapi kita masih kekurangan dokter spesialis. Harapannya, ini bisa segera dieksekusi dengan cepat,” tambahnya.

    Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan sepakat bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan prioritas utama. Keduanya berkomitmen bersinergi untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama di wilayah pelosok, dapat mengakses layanan kesehatan yang aman, nyaman, dan terjangkau sepanjang waktu. [ada/beq]

  • Toko Retail di Blitar Menggurita, Kelontong Kian Tercekik

    Toko Retail di Blitar Menggurita, Kelontong Kian Tercekik

    Blitar (beritajatim.com) – Toko retail modern di Kabupaten Blitar kian menggurita. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memperlihatkan bahwa jumlah toko retail di Kabupaten Blitar telah mencapai 284 unit usaha.

    Ratusan toko retail modern ini tersebar di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Jumlah ini pun akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya tahun. Kondisi tentu membuat toko kelontong atau toko tradisional milik warga lokal terancam.

    Kondisi ekonomi toko kelontong di Kabupaten Blitar pun kian tercekik. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh para pemilik toko kelontong membuat mereka tak mampu menyaingi toko retail yang modalnya tak terbatas.

    “Sulit ekonomi sekarang, dimana-mana ada toko berjejaring disana lengkap, kalau kita disuruh bersaing pasti tidak mampu, belum lagi generasi sekarang lebih segan untuk berbelanja ke toko tradisional seperti ini,” ucap Ririn, pemilik toko kelontong di Kecamatan Wates Blitar, Selasa (10/6/2025)

    Kondisi ini menarik perhatian dari DPRD Kabupaten Blitar. Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Blitar, Ismail Namsa mengatakan, kemudahan investasi memang penting bagi pembangunan daerah. Namun, investasi itu tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan. Salah satu yang disorot adalah keberadaan toko modern yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah (perda).

    “Perda tentang toko modern sudah jelas mengatur jarak minimal 1 kilometer dari pasar tradisional. Tapi di lapangan masih banyak pelanggaran. Contohnya kondisi di Kecamatan Srengat, di mana jarak antara toko modern dan pasar tradisional sangat berdekatan,” ujar Namsa, yang ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

    Tak hanya soal jarak, jumlah toko modern dari satu merek juga dibatasi maksimal tiga di setiap kecamatan. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sesuai, bahkan menurut Namsa ada tiga hingga empat toko modern dengan brand sama dalam satu kecamatan.

    Ismail Namsa menyebut butuh ketegasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk menertibkan maraknya toko modern. Tentu dia berharap satpol PP atau dinas terkait menata toko modern agar realisasinya bisa sesuai dengan aturan yang ada.

    “Perda sudah ada. Tinggal ditegakkan saja dan ditertibkan oleh satpol PP untuk perizinan DPMPTSP dan dinas teknis lainnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Puguh Imam Santoso menjelaskan, hingga Mei 2025 terdapat 284 toko modern yang tersebar di seluruh kecamatan. Pihaknya berkomitmen tidak akan mengeluarkan izin jika tidak ada rekomendasi dari dinas teknis terkait.

    “Kalau secara teknis dari dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) tidak merekomendasikan, kami juga tidak akan keluarkan izinnya. Proses perizinan tetap berpatokan pada pemenuhan syarat teknis, seperti zonasi tata ruang dan jarak dari pasar tradisional,” kata Puguh, sapaan akrabnya.

    Terkait maraknya praktik toko modern berjejaring yang menggunakan nama pribadi atau nama baru untuk menghindari pembatasan jumlah toko, Puguh mengaku hal itu menjadi tantangan tersendiri. Memang banyak ditemui manajemennya tetap sama, tapi namanya beda. Secara aturan tidak bisa ditolak perizinannya.

    Puguh menambahkan, masyarakat kini cenderung memilih toko modern karena pertimbangan kenyamanan seperti ruangan ber-AC, fasilitas parkir, dan kebaruan produk. Meski begitu, pemerintah tetap akan mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

    “Kami tidak bisa menolak investasi begitu saja. Tapi kalau memang melanggar aturan, ya tidak bisa kami izinkan. Kalau ada penolakan, kami pelajari dulu alasan masyarakat. Jika memang memenuhi syarat aturan, kami bantu fasilitasi komunikasi antara investor dan warga,” pungkasnya. [owi/beq]