Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Mentan Tinjau Kebun Tebu Unggul Milik PG Jatiroto Lumajang

    Mentan Tinjau Kebun Tebu Unggul Milik PG Jatiroto Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada gula nasional dalam kurun waktu maksimal lima tahun ke depan. Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau kebun tebu unggulan varietas P240 T milik Pabrik Gula (PG) Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6/2025).

    “Ini untuk fokus tebu, moga-moga dua tiga tahun, paling lambat empat lima tahun Indonesia bisa meraih swasembada gula nasional, mudah-mudahan,” terangnya.

    Dalam kunjungannya, Mentan menyoroti penurunan signifikan produktivitas tebu nasional dibanding masa kolonial Belanda. Ia menyebut, pada masa itu, dari satu hektare lahan tebu bisa dihasilkan hingga 14 ton gula pasir, sementara kini produksi hanya mencapai 10 ton per hektare.

    “Waktu zaman Belanda saja bisa 14 ton produksi per-hektare, sekarang turun 4 ton, ini ada apa. Ini harus dibenahi, minimal produksi kita bisa tampil seperti jaman saat Belanda ada di sini,” tambahnya.

    Amran menekankan perlunya upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi sektor gula nasional. Menurutnya, hanya dengan kerja sama yang solid, target swasembada bisa dicapai dalam waktu yang ditargetkan.

    “Tentu ini kita harus bekerja keras dan gandengan tangan, tidak bisa diselesaikan sendiri, pasti bisa,” ungkapnya.

    Kebun tebu unggulan PG Jatiroto yang ditinjau Mentan merupakan bagian dari strategi nasional peningkatan produktivitas dan kualitas bahan baku gula, dengan mengandalkan bibit unggul serta teknologi pertanian modern. [has/beq]

  • Kapolres Tuban Periksa Kendaraan Motor Dinas Milik Personelnya, Pastikan Kondisi Terjaga

    Kapolres Tuban Periksa Kendaraan Motor Dinas Milik Personelnya, Pastikan Kondisi Terjaga

    Tuban (beritajatim.com) – Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale menggelar pemeriksaan kendaraan bermotor dinas milik personelnya, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

    AKBP William sapaannya mengatakan bahwa kegiatan ini untuk memastikan kesiapan operasional dalam menjalankan tugas dilapangan, serta pentingnya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bagian dari tanggung jawab profesional anggota kepolisian.

    “Kendaraan operasional merupakan aset negara yang harus dijaga fungsinya demi mendukung kelancaran tugas kepolisian,” ujar AKBP William, Selasa (10/06/2025).

    Lanjut, kendaraan dinas ini juga merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepolisian di lapangan.

    Sehingga, pihaknya bersama Wakapolres Kompol Achmad Robial melakukan pengecekan baik kondisi fisik maupun kebersihannya. “Oleh karena itu, saya minta agar rekan-rekan semua bertanggung jawab merawat dan menjaga kondisinya,” tegas William.

    Sementara itu, pemeriksaan meliputi kelengkapan surat-surat kendaraan, kondisi fisik, kebersihan, serta fungsi teknis seperti lampu, rem dan ban. Sehingga, saat digunakan untuk tugas pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bisa digunakan kapan saja.

    “Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi dan upaya Polres Tuban dalam meningkatkan kedisiplinan serta profesionalitas personel, sekaligus memastikan kesiapan operasional di lapangan,” pungkasnya. [dya/ted]

  • Kapolres Tuban Periksa Kendaraan Motor Dinas Milik Personelnya, Pastikan Kondisi Terjaga

    Kapolres Tuban Periksa Kendaraan Motor Dinas Milik Personelnya, Pastikan Kondisi Terjaga

    Tuban (beritajatim.com) – Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale menggelar pemeriksaan kendaraan bermotor dinas milik personelnya, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

    AKBP William sapaannya mengatakan bahwa kegiatan ini untuk memastikan kesiapan operasional dalam menjalankan tugas dilapangan, serta pentingnya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bagian dari tanggung jawab profesional anggota kepolisian.

    “Kendaraan operasional merupakan aset negara yang harus dijaga fungsinya demi mendukung kelancaran tugas kepolisian,” ujar AKBP William, Selasa (10/06/2025).

    Lanjut, kendaraan dinas ini juga merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepolisian di lapangan.

    Sehingga, pihaknya bersama Wakapolres Kompol Achmad Robial melakukan pengecekan baik kondisi fisik maupun kebersihannya. “Oleh karena itu, saya minta agar rekan-rekan semua bertanggung jawab merawat dan menjaga kondisinya,” tegas William.

    Sementara itu, pemeriksaan meliputi kelengkapan surat-surat kendaraan, kondisi fisik, kebersihan, serta fungsi teknis seperti lampu, rem dan ban. Sehingga, saat digunakan untuk tugas pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bisa digunakan kapan saja.

    “Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi dan upaya Polres Tuban dalam meningkatkan kedisiplinan serta profesionalitas personel, sekaligus memastikan kesiapan operasional di lapangan,” pungkasnya. [dya/ted]

  • Ribuan Camaba Ikuti Tes UM PTKIN di UIN Tulungagung

    Ribuan Camaba Ikuti Tes UM PTKIN di UIN Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Ribuan calon mahasiswa baru mengikuti pelaksanaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM PTKIN) di kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pelaksanaan ujian ini berlangsung selama 5 hari. Peserta ujian dibagi dalam 3 sesi pelaksanaan setiap harinya. Mereka menjawab soal ujian menggunakan komputer yang telah disediakan panitia.

    Kasubtim Humas UIN Tulungagung, M Ulil Abshor mengatakan total pendaftar UM PTKIN di kampus tersebut sebanyak 3.452 peserta. Dari jumlah tersebut terdapat 2.247 peserta yang mengikuti pelaksanaan ujian di UIN Tulungagung. Sedangkan sisanya mengikuti ujian di kampus PTKIN lain.

    “Dalam proses ujian masuk ini peserta dapat memilih lokasi pelaksanaan ujian di kmapus PTKIN yang terdekat dengan domisilinya,” ujarnya, Selasa (10/06/2025)

    Terdapat 7 ruang yang digunakan untuk pelaksanaan ujian masuk ini. Panitia menyiapkan 183 unit komputer selama proses ujian berlangsung. Peserta dibagi menjadi 3 sesi setiap hari. Peserta diberi waktu selama 140 menit untuk menjawab 110 sosal yang sudah disiapkan.

    Materi soal meliputi penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca dan literasi ajaran Islam. “Hasil ujian ini akan diumumkan pada 30 Juni mendatang,” tuturnya.

    Dari jalur UM PTKIN ini, akan diambil 2.600 mahasiswa baru. Pada jalur SPAN PTKIN lalu, sudah terdapat 2.000 mahasiswa baru yang mendaftar ulang. Tahun ini UIN Tulungagung membuka kuota 5.000 mahasiswa baru. Sisa kuota mahasiswa baru akan diisi dari jalur mandiri.

    “Untuk prodi favorit tahun ini adalah Manajemen Bisnis Syariah, Pendidikan Agama Islam dan Psikologi Islam, jumlag pendaftarnya terbanyak,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Pelayanan Dekat dan Cepat: 100 Hari Kerja Bupati Jombang Diwarnai Inovasi Digital dan Aspirasi Desa

    Pelayanan Dekat dan Cepat: 100 Hari Kerja Bupati Jombang Diwarnai Inovasi Digital dan Aspirasi Desa

    Jombang (beritajatim.com) – Dalam rangkaian tasyakuran 100 hari kerja, Bupati Jombang H. Warsubi menggelar dialog interaktif bersama masyarakat dan perwakilan kepala desa se-Kabupaten Jombang di acara Warung Pojok Kebon Rojo, Selasa (10/06/2025).

    Momen ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan capaian program kerja pemerintah kabupaten, sekaligus membuka ruang dialog untuk mendengar langsung aspirasi warga.

    Kegiatan ini menjadi penanda bahwa semangat membangun pemerintahan yang responsif dan hadir untuk rakyat tidak hanya menjadi slogan. Usai menyelesaikan program 100 hari kerja dalam tempo 88 hari, Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang dekat, cepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

    Salah satu program unggulan yang mendapat sorotan adalah aplikasi Sabdo Palon (Sistem Administrasi, Berita, Data Deso dan Pelayanan Online). Program ini diterapkan di Desa Kali Kejambon sebagai bentuk inovasi digital untuk memudahkan layanan surat-menyurat desa.

    “Dengan adanya aplikasi Sabdopalon masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan surat yang dibutuhkan ke kantor desa,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto.

    Kepala Desa Kali Kejambon, Akhmad Iswahyudi, menegaskan bahwa Sabdo Palon hadir sebagai solusi zaman. “Aplikasi ini hadir untuk menjawab tantangan zaman dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah desa,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, dari Denanyar hadir inovasi CAK NGATESO (Cetak Pengajuan Teko Deso). Melalui program ini, warga bisa mencetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran langsung dari desa, tanpa perlu ke kantor Dispendukcapil.

    “Dengan Cak Ngateso, pelayanan publik jadi lebih dekat, cepat, dan efisien. Matur suwun Abah Bupati,” ungkap Binturi, salah seorang warga dalam dialog tersebut.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan daerah atas kemudahan tersebut. “Terima kasih kepada Abah Bupati dan Gus Wakil. Sekarang pembuatan KK dan akta bisa dilakukan saat itu juga, langsung cetak dan dibawa pulang,” tambahnya.

    Dukungan terhadap program ini juga disampaikan Hasan dari Dispendukcapil Jombang. Ia menjelaskan bahwa berkat kerja sama dengan Dinas Kominfo, seluruh desa kini memiliki jaringan pelayanan Cak Ngateso. “Kami juga telah meluncurkan aplikasi SIAK Desa, yang memungkinkan warga mendaftar KTP digital langsung dari desa. Kami berharap ini terus disosialisasikan,” jelasnya.

    Kepala Desa Denanyar, Ayub Effendi, memberikan apresiasi atas terobosan layanan digital desa yang diluncurkan melalui kolaborasi antara Dinas Kominfo dan DPMD. Namun, ia juga menyinggung soal pentingnya percepatan penyelesaian program PTSL yang masih belum rampung di wilayahnya.

    Dari Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, ucapan terima kasih datang atas normalisasi jalan kabupaten sepanjang 450 meter yang menghubungkan balai desa ke destinasi wisata Pandan Sili. Selain itu, fasilitas WiFi gratis serta dukungan terhadap desa wisata yang melibatkan tiga dusun juga diapresiasi. “Wisata petik jeruk sedang panen. Dukungan ini membangkitkan semangat kami,” ungkap perwakilan desa tersebut.

    Dari wilayah utara, Desa Made Kecamatan Kudu menyoroti pentingnya program ketahanan pangan dan potensi pengembangan situs religi Sendang Made dan Prabu Erlangga sebagai wisata sejarah dan spiritual.

    Tak kalah penting, Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah dalam mendukung desa kreatif. “Kami mengolah limbah menjadi barang bernilai dan mengembangkan kerajinan manik-manik. Alhamdulillah, Disdagrin dan Dinkop telah memfasilitasi kami,” ujar perwakilan desa.

    Bupati Jombang Warsubi saat merespon pernyataan dari kepala desa dan warga

    Sementara itu, Kepala Desa Mojokrapak, Slamet Santoso, menyampaikan bahwa proses pelayanan publik kini semakin optimal. Hal ini dinilai sebagai hasil sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

    Bupati Warsubi sendiri menjawab seluruh aspirasi dengan cepat dan konkret. Setiap usulan langsung ditindaklanjuti dengan arahan ke dinas terkait. Ia juga menegaskan pentingnya pelayanan publik yang hadir dan nyata dirasakan masyarakat.

    “Tidak boleh ada warga yang merasa dipersulit atau dibiarkan menunggu terlalu lama. Pelayanan harus hadir, nyata, dan dirasakan manfaatnya,” tegas Warsubi.

    Rangkaian tasyakuran 100 hari kerja ini menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ia menjadi panggung nyata bagi rakyat untuk bicara, dan bagi pemerintah untuk bekerja. Jombang bergerak ke depan bukan hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga lewat transformasi layanan publik yang dirasakan hingga ke pelosok desa. [suf]

  • Sentuhan Mbak Wali Kota Kediri untuk Rumah Warga: Hadirkan Harapan dari Dinding yang Rapuh

    Sentuhan Mbak Wali Kota Kediri untuk Rumah Warga: Hadirkan Harapan dari Dinding yang Rapuh

    Kediri (beritajatim.com) – Di tengah teriknya Kota Kediri, langkah-langkah ringan Wali Kota Vinanda Prameswati menyusuri lorong sempit menuju rumah-rumah warga yang selama ini hidup di bawah atap yang bocor dan lantai tanah. Selasa pagi itu, ia hadir tak hanya sebagai pemimpin daerah, tetapi sebagai penggerak harapan. Bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 menjadi jawabannya.

    Tiga rumah menjadi titik kunjungan, dua di Kelurahan Tosaren, satu di Kelurahan Semampir. Mbak Wali, begitu ia akrab disapa, tak hanya menyerahkan bantuan senilai Rp20 juta per rumah, tapi juga menyapa hangat, membawa bingkisan sembako, dan menyaksikan langsung kondisi nyata warga.

    “Hari ini kami mengunjungi rumah warga yang masuk rumah tidak layak huni. Rumah warga ini yang nanti akan diberi bantuan oleh Pemerintah Kota Kediri,” ujarnya.

    Bantuan ini menyasar 161 rumah di seluruh Kota Kediri. Uang yang diberikan difokuskan untuk merenovasi bagian-bagian penting rumah, seperti atap, lantai, dan dinding. Mbak Wali berharap program ini bisa meningkatkan kualitas hidup warganya.

    “Tadi kita lihat bersama bahwa rumahnya ada yang tidak memiliki atap sehingga saat hujan rumahnya banjir. Lalu ada yang tidak punya kamar mandi dan lantainya masih tanah. Jadi memang bantuan ini diharapkan dapat membuat rumah-rumah ini nyaman dan layak huni,” jelasnya.

    Namun program ini tidak berhenti di pemberian dana semata. Mbak Wali menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan agar bantuan tidak disalahgunakan.

    “Saya berpesan kepada Bapak Lurah, Camat, dan Perkim agar proses ini diawasi. Jangan sampai ada potongan. Karena tujuannya ini agar masyarakat kualitas hidupnya meningkat,” tegasnya.

    Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Hery Purnomo, menjelaskan bahwa proses pencairan bantuan akan dilakukan pekan ini. Renovasi akan didampingi oleh pendamping RTLH di tiap kelurahan, dengan tukang dari lingkungan sekitar, dan material dibeli dari toko lokal demi mendukung perputaran ekonomi.

    “Dipastikan tidak ada potongan apapun seperti yang disampaikan Mbak Wali tadi kami akan turun memastikan semuanya. Sementara untuk target selesai pembangunan akan kami data lagi satu per satu penerima sebab ini berkaitan dengan budaya Jawa bahwa saat bulan Suro tidak boleh membangun. Maka kalau waktunya mundur ya tidak kami transfer dulu,” imbuhnya.

    Salah satu penerima, Sri Ani, warga Kelurahan Tosaren yang berusia 73 tahun, mengaku bersyukur. Ia tinggal bersama cucunya di rumah yang atapnya telah rapuh dan jendela kayunya lapuk. Matanya berkaca-kaca saat menyampaikan terima kasih.

    “Alhamdulillah senang sekali rumah saya akan direnovasi. Terima kasih Mbak Wali,” ujarnya.

    Selain Sri Ani, rumah Widodo di Tosaren juga akan diperbaiki, termasuk atap, dinding, dan penambahan pintu. Di Semampir, rumah milik Siti Alpin yang tinggal seorang diri akan mendapatkan perbaikan serupa.

    Dalam kunjungan itu, Mbak Wali didampingi Camat Pesantren Widiantoro, Camat Kota Bagus Hermawan, Lurah Tosaren Joko Prayitno, Lurah Semampir Rizky Yudadiantika, pendamping RTLH, serta tim dari DPKP dan instansi terkait lainnya. [nm/beq]

  • Bupati Sidoarjo Sidak TPS Bau Menyengat, DLHK Langsung Ambil Alih Pengelolaan

    Bupati Sidoarjo Sidak TPS Bau Menyengat, DLHK Langsung Ambil Alih Pengelolaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) turun langsung meninjau kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di Dusun Kedinding, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi Selasa (10/6/2025).

    Hal tersebut dilakukan Bupati Subandi usai mendapat keluhan dari warga, bahwa TPS 3R di Ngampelsari terjadi tumpukan sampah dan menyebabkan bau menyengat. Apalagi lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga.

    Bupati Subandi saat sidak bersama Kapolresta, Kombes Pol Christian Tobing dan Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (10/6/2025) memerintahkan DLHK untuk mengambil alih pengelolaan TPS 3R Ngampelsari.

    “Saya mohon maaf dan agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, saya perintahkan DLHK, kepala desa, lurah agar pengelolaan diambil alih kita. Hari ini juga saya minta untuk diselesaikan,” katanya.

    Subandi berharap, setelah diambil alih DLHK, pengelolaan sampah tersebut bisa lebih tertib, tidak kembali terjadi tumpukan sampah dan bau menyengat.

    Di samping itu, Ia terus mendorong pemerintah desa untuk membuat aturan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. “TPS ini penting karena Ngampelsari padat penduduk. Harus ada ketegasan dari desa, RT, RW, dan semua perangkat agar lingkungan bersih dan sehat,” jelasnya.

    Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, membenarkan bahwa pihaknya kini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan TPS3R tersebut. Menurutnya, kondisi TPS3R berulang kali menimbulkan persoalan dan tidak memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan sampah.

    “Kita selesaikan hari ini juga. Kami kerahkan 15 truk dan alat berat untuk mengangkat dan membersihkan seluruh sampah di lokasi. Setelah bersih, tim kami akan atur ulang tata kelola TPS,” jelas Amig.

    Amig juga memastikan tidak akan ada kekosongan layanan. Seluruh alur distribusi sampah dari warga tetap berjalan seperti biasa. “Jangan khawatir. Kami jamin pelayanan tetap berjalan. Ini hanya soal peralihan pengelolaan. Mulai hari ini yang lama sudah domisioner, DLHK yang pegang kendali,” jelasnya.

    Sementara itu, Wagiman warga Kedinding, Desa Ngampelsari merasa lega atas gerak cepatnya pemerintah kabupaten dalam menangani masalah sampah dilingkungannya. Pasalnya, sudah hampir 4 tahun permasalahan sampah tersebut tak kunjung ada titik terang.

    “Alhamdulillah hari ini permasalahan sampah ini sudah ada titik terang dan kami berharap tidak menimbulkan masalah mulai dari bau tidak sedap, hingga masalah kesehatan,” ungkapnya. (isa/kun)

  • DPUPR Magetan: Penambang Bakal Sediakan Material untuk Pemeliharaan Jalan Tanjungsepreh

    DPUPR Magetan: Penambang Bakal Sediakan Material untuk Pemeliharaan Jalan Tanjungsepreh

    Magetan (beritajatim.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magetan segera memperbaiki jalan rusak di Desa Tanjungsepreh, Kecamatan Maospati. Kepala DPUPR Magetan, Muhtar Wakid, mengatakan hal tersebut usai aksi unjuk rasa warga pada Rabu (4/6/2025), yang menyoroti kerusakan jalan akibat lalu lintas dump truk bermuatan tanah urug.

    Muhtar menegaskan bahwa pemeliharaan infrastruktur jalan, termasuk yang berada di wilayah desa namun berstatus sebagai jalan kabupaten, merupakan tanggung jawab penuh pihaknya. “Apapun penyebab kerusakannya, termasuk karena kegiatan tambang, kami berkewajiban memperbaikinya,” tegasnya.

    Sebelum aksi warga terjadi, DPUPR telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan menjalin komunikasi dengan pihak penambang yang turut menggunakan jalan tersebut. Dalam rencana perbaikan, para penambang akan menyuplai material, sementara DPUPR akan menyediakan aspal dan tenaga kerja. “Para penambang akan menyediakan material, sementara kami dari PU akan mengatur pengadaan aspal dan tenaga kerja,” jelas Muhtar.

    Proyek perbaikan akan mulai dilaksanakan segera setelah Hari Raya Iduladha. Sebelumnya, jalur ini sempat diperbaiki secara bertahap, namun kerusakan kembali terjadi karena tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas di kawasan tersebut. “Kami siap segera melakukan perbaikan begitu Iduladha selesai,” ujar Muhtar.

    Menanggapi aspirasi warga mengenai pelebaran jalan, Muhtar menyebut bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, pelebaran membutuhkan proses panjang yang meliputi perencanaan teknis, musyawarah masyarakat, hingga anggaran pembangunan. “Pelebaran jalan harus dirancang secara komprehensif, sebagaimana yang telah kami lakukan pada beberapa ruas jalan kabupaten lain,” ungkapnya.

    Muhtar turut menjelaskan bahwa ruas jalan sepanjang kurang lebih tiga kilometer tersebut memiliki nilai strategis karena dilalui banyak kendaraan dan menjadi akses menuju kawasan wisata religi. “Kami juga mempertimbangkan konektivitas dengan jalan negara dalam pengembangan akses ini ke depan,” tutupnya. [kun]

  • Wali Kota Blitar Tegaskan Tarif Parkir Motor Tetap Rp2.000

    Wali Kota Blitar Tegaskan Tarif Parkir Motor Tetap Rp2.000

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menegaskan bahwa tarif parkir sepeda motor tetap Rp2.000. Besaran tarif ini, kata dia, masih sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini berlaku.

    Sementara, besaran tarif parkir yang sesuai Perda tersebut yakni sepeda motor Rp2.000, Mobil Rp3.000 serta tarif parkir pariwisata Rp18 ribu per bus.

    “Kita parkir sesuai dengan Perda yang umum, motor Rp2.000, mobil Rp3.000, sedangkan yang tempat wisata Rp18 ribu untuk bus selama 8 jam,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

    Wali Kota Blitar tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini Perda tentang tarif parkir tersebut masih tetap berlaku dan belum ada perubahan. Namun demikian pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang baru terkait parkir.

    “Nanti Insya Allah nanti kita juga akan bikin Perwali tata kelola parkir jadi tidak semua tempat boleh diparkir seperti itu,” tegasnya.

    Perwali ini nantinya akan berisi tentang tata kelola parkir. Nantinya tidak semua tempat atau usaha boleh dijadikan tempat parkir. Ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya parkir dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) bisa tumbuh dengan bagus di Kota Blitar.

    “Kemudian kita nanti juga akan menertibkan ya, bahwa parkir di jalan umum atau tepi jalan yang di fasilitas-fasilitas pemerintah itu kami tegaskan lagi harus dikelola pemerintah, jadi tidak ada oknum mana pun yang bisa mengelola parkir kecuali pemerintah,” tandasnya.

    Pernyataan Wali Kota Blitar ini pun seolah menjadi kesimpangsiuran soal tarif parkir. Bahkan wacana penurunan parkir yang saat ini masih dalam tahap kajian sudah membuat gaduh para juru parkir.

    Para juru parkir menolak wacana penurunan parkir sepeda motor menjadi Rp1.000. Kini protes juru parkir tersebut telah ditanggapi oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. [owi/beq]

  • Audit PT Sumekar Selesai, Inspektorat Sumenep Belum Umumkan Hasilnya

    Audit PT Sumekar Selesai, Inspektorat Sumenep Belum Umumkan Hasilnya

    Sumenep (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Sumenep telah merampungkan audit terhadap PT Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah menghadapi krisis keuangan serius. Audit dilakukan atas permintaan resmi dari Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten Sumenep.

    “Audit kami lakukan berdasarkan surat permohonan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep. Sekarang audit sudah selesai kami lakukan,” ujar Plt Inspektur Inspektorat Sumenep, Nurul Jamil, Selasa (10/06/2025).

    Meski telah selesai, Nurul menyatakan hasil audit belum dapat dipublikasikan karena masih dalam proses pelaporan kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Selanjutnya, hasil audit tersebut akan menjadi bahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sumekar.

    “Tindak lanjut hasil audit ini akan dibahas di RUPS. Jadi sekarang ini belum bisa dipublish,” jelasnya.

    PT Sumekar tercatat memiliki tunggakan gaji karyawan selama 22 bulan dengan total mencapai Rp 3,4 miliar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib para pegawai yang selama hampir dua tahun belum menerima haknya.

    Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan beberapa opsi penyelesaian tunggakan. Salah satunya melalui penjualan aset perusahaan berupa kapal milik PT Sumekar.

    “Proses penjualannya nanti akan melibatkan tim appraisal agar nilai jualnya bisa diketahui secara akurat,” ungkap Dadang.

    Alternatif lain yang tengah dipertimbangkan adalah memanfaatkan barang bukti (BB) yang saat ini masih berada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Jika barang tersebut diserahkan kembali, nilainya yang lebih dari Rp 3 miliar dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan yang tertunggak.

    PT Sumekar merupakan BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayaran laut ke wilayah kepulauan. Kapal milik PT Sumekar, Dharma Bahari Sumekar (DBS), selama ini melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Kalianget ke Pulau Kangean. [tem/beq]