Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Soal Penertiban Izin Parkir Minimarket, DPRD Surabaya: Pastikan Kepentingan Semua Terakomodasi

    Soal Penertiban Izin Parkir Minimarket, DPRD Surabaya: Pastikan Kepentingan Semua Terakomodasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan Pemkot Surabaya yang terus menertibkan izin usaha penyelenggaraan tempat parkir di toko modern seperti minimarket mendapatkan perhatian Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan.

    Eri Irawan menyatakan, langkah Pemkot Surabaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola parkir di Kota Pahlawan, mengingat belum semua minimarket memiliki izin tempat parkir, padahal mereka memiliki lahan parkir yang digunakan sehari-hari.

    ”Persoalan parkir memang menjadi atensi masyarakat. Tentu kebijakan yang dijalankan Pemkot Surabaya ini adalah bagian dari upaya menjawab aspirasi masyarakat. Kami mengapresiasinya, dan akan terus memantau serta mengevaluasi,” ujar Eri, Selasa (10/6/2025).

    “Prinsipnya tentu win-win solution untuk kepentingan semua. Masyarakat senang, toko modern pun pada akhirnya akan meningkat kinerja penjualannya karena masyarakat nyaman berbelanja, dan di sisi lain tetap memberdayakan masyarakat setempat sebagai petugas parkir resmi,” imbuh Eri Irawan.

    Eri Irawan meminta Pemkot Surabaya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait tata kelola parkir, di mana terdapat dua skema, yaitu izin usaha penyelenggaraan tempat parkir dan retribusi parkir. Izin usaha penyelenggaraan parkir diterbitkan untuk dunia usaha yang memiliki dan mengajukan lokasi parkir. Adapun retribusi parkir dikenakan di kawasan tepi jalan umum.

    Untuk izin usaha tempat parkir, lanjut Eri, ada ketentuan bahwa pemilik usaha wajib mempekerjakan petugas parkir khusus yang berseragam serta memakai tanda pengenal. Di Surabaya, minimarket-minimarket telah berkomitmen menggratiskan parkir di lokasi usahanya.

    “Tetapi tetap dalam aturan ada ketentuan untuk mempekerjakan petugas parkir resmi. Sehingga memang harus ada petugas parkir resmi di lokasi usaha tersebut,” jelas Eri.

    Eri Irawan mengatakan, penataan implementasi izin usaha tempat parkir bisa meningkatkan kualitas tata kelola perparkiran. Sebab, dengan adanya izin tempat parkir resmi, terdapat standardisasi terkait keamanan serta kualitas pelayanan petugas karena akan ada pembinaan dari Dinas Perhubungan.

    ”Apalagi dengan maraknya kasus curanmor di berbagai kota, tentu inisiatif Pemkot Surabaya dalam menata implementasi izin usaha tempat parkir, termasuk di toko modern, perlu diapresiasi. Tinggal kita kawal dan evaluasi bila ada hal-hal yang perlu dibenahi,” jelas Eri.

    Eri juga mendukung penertiban area parkir di toko modern yang disewakan menjadi tempat berjualan. Padahal, sesuai aturan semestinya tidak dipungut biaya.

    “Ada toko modern yang area parkir disewakan untuk berjualan, dengan jumlah sewa hampir Rp 5 juta per bulan. Penertiban harus dilakukan, kami akan ikut memantau,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Cabut Izin 4 Tambang di Raja Ampat, Pemerintah Klaim Bagian dari Penertiban Sejak Januari

    Cabut Izin 4 Tambang di Raja Ampat, Pemerintah Klaim Bagian dari Penertiban Sejak Januari

    Jakarta (beritajatim.com) – Setelah menuai kontroversi, pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya lmencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun, pemerintah mengklaim kebijakan ini tidak muncul secara mendadak, melainkan merupakan kelanjutan dari kebijakan strategis pemerintah yang sudah dimulai sejak awal tahun.

    “Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sesungguhnya pemerintah sejak bulan Januari telah menerbitkan Peraturan Presiden mengenai penertiban kawasan hutan, yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam, dalam hal ini usaha-usaha pertambangan,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi .

    Keputusan pencabutan IUP ini diambil setelah Presiden memimpin rapat terbatas dengan jajaran terkait, termasuk Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Koordinasi dilakukan lintas kementerian dan melibatkan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan keabsahan data.

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menegaskan bahwa kasus IUP di Raja Ampat adalah bagian dari proses yang lebih luas, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan itu, yang telah diteken Prabowo sejak Januari lalu. Menurutnya, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat tata kelola sumber daya alam secara nasional.

    “Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” tegasnya.

    Prasetyo juga menyampaikan apresiasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya para pegiat media sosial, yang aktif memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah. Menurutnya, kepedulian publik menjadi energi positif dalam proses pengambilan kebijakan yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan.

    “Kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah,” ucapnya. [hen/but]

  • Pemkot Kediri Renovasi 161 Rumah Tak Layak Huni, Mbak Wali: Harus Tepat Sasaran

    Pemkot Kediri Renovasi 161 Rumah Tak Layak Huni, Mbak Wali: Harus Tepat Sasaran

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana sebesar Rp3,2 miliar untuk membiayai program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025. Dana tersebut akan dibagi rata kepada 161 rumah penerima yang tersebar di tiga kecamatan, masing-masing mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta.

    Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, melakukan kunjungan langsung ke sejumlah lokasi yang menjadi sasaran program ini. Tiga rumah yang ditinjau berada di Kelurahan Tosaren dan Semampir. Kondisi hunian yang dikunjungi disebut memprihatinkan: ada yang tanpa atap, lantai masih berupa tanah, hingga tidak memiliki kamar mandi.

    “Nanti beliau-beliau ini akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, sejumlah Rp20 juta. Tujuannya untuk merenovasi rumah-rumah beliau, karena tadi kan kita lihat bersama bahwa ada yang rumahnya ternyata atapnya tidak ada sehingga ketika hujan itu banjir. Kemudian ibu Siti (Semampir) ini juga ternyata tidak punya kamar mandi, ada juga yang kamarnya tidak punya lantai,” kata Mbak Vinanda, Selasa (10/6/2025).

    Melalui bantuan ini, Mbak Vinanda berharap masyarakat dapat hidup lebih layak dan aman di tempat tinggalnya masing-masing. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses penyaluran bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

    “Saya juga titip pesan kepada bapak Lurah bapak Camat, bapak Perkim, bantuan sosial ini dan proses ini harus selalu diawasi sehingga betul-betul untuk membangun rumah. Jangan sampai ada potongan, karena tujuan diberikannya bantuan ini untuk meronavasi rumah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

    Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Kediri, Hery Purnomo, menegaskan bahwa proses pencairan bantuan akan dilakukan bertahap. Pada tahap awal, 100 rumah akan menerima dana renovasi dan didampingi petugas RTLH di setiap kelurahan.

    “Insya Allah minggu ini, rencana realisasi pencarian bantuan berupa uang, kemudian nanti didampingi pendamping untuk merealisasikan pembangunan yang ada,” jelas Hery.

    “Seperti yang disampaikan Mbak Wali, kita pastikan tidak ada potongan apapun dan kami dari Perkim juga akan turun mengawasi secara terus-terusan dan memastikan itu terbangun dengan nilai Rp20 juta,” tambahnya.

    Sementara itu, 61 rumah lainnya masih dalam proses verifikasi. Hery mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan budaya lokal, khususnya kepercayaan sebagian masyarakat yang menghindari pembangunan pada bulan Suro dalam kalender Jawa.

    “Dari 161 yang sudah kita siapkan 100. Yang 61 kita upayakan hari ini kita selesaikan administrasinya. Tapi untuk target kita akan data lagi, karena terkadang, mohon maaf orang Jawa kalau Suro, nah itu mundur. Kalau itu mundur uang juga tidak akan kami transfer dulu,” terangnya.

    Untuk mendukung ekonomi lokal, tenaga kerja dan bahan bangunan diupayakan berasal dari lingkungan sekitar rumah penerima manfaat. Hery menyebut strategi ini penting untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat mikro.

    “Tenaga kita ambilkan dari tenaga setempat, kanan kiri termasuk pembelian material, kanan kiri, tetangga kalau bisa. Kita upayakan terdekat sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan di sekitar,” tandasnya.

    Dari 161 rumah yang akan direhabilitasi, sebanyak 23 unit berada di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren. Wilayah ini masuk dalam kawasan yang sedang difokuskan pemerintah untuk pengentasan permukiman kumuh, dengan prioritas perbaikan pada komponen atap, lantai, dan dinding (Aladin). [nm/but]

  • Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Anggota DPR Heru Apresiasi Presiden dan Menteri Bahlil

    Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Anggota DPR Heru Apresiasi Presiden dan Menteri Bahlil

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M. memberikan apresiasi yang tinggi atas kebijakan tegas dan responsif yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam menyelesaikan permasalahan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Kebijakan tegas berbasis konservasi Keputusan Presiden Prabowo pada Selasa (10/6/2025) hari ini untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi yang memiliki nilai strategis global.

    “Sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan ini didasarkan pada dua alasan fundamental. Pertama, pelanggaran aturan lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, hasil verifikasi lapangan yang menunjukkan kawasan tersebut harus dilindungi untuk kelestarian biota laut dan konservasi,” tutur Heru, mantan Sekdaprov Jatim ini.

    Mantan Bupati Tulungagung dua periode ini memberikan apresiasi khusus atas responsivitas kepemimpinan Presiden Prabowo yang secara langsung menggelar rapat terbatas di Hambalang (9/6/2025) dengan melibatkan Menteri ESDM, Menteri LHK, dan Menteri Kehutanan. Rapat selama tiga jam ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengambil keputusan berimbang antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan.

    “Pernyataan Menteri Bahlil bahwa Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, mencerminkan visi jangka panjang pemerintah yang tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

    Heru sebagai praktisi pemerintahan yang memahami kompleksitas koordinasi lintas sektor, dirinya mengapresiasi pendekatan sistematis yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Yakni, penghentian sementara operasi PT Gag Nikel (5/6/2025) sebagai langkah responsif atas kekhawatiran publik. Kemudian, inspeksi lapangan langsung ke Pulau Gag (7/6/2025) untuk verifikasi objektif dan koordinasi multi-kementerian yang menghasilkan keputusan berbasis bukti ilmiah

    Keputusan untuk tetap mempertahankan izin PT Gag Nikel, namun dengan pengawasan ketat atas perintah Presiden, lanjut Heru, menunjukkan pendekatan yang proporsional, tidak reaktif berlebihan, namun tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan.

    “Kasus Raja Ampat menjadi benchmark penting dalam tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo, khususnya dalam keseimbangan hilirisasi dan konservasi. Ini menunjukkan bahwa program hilirisasi nikel tetap dapat berjalan dengan tetap menghormati kawasan konservasi,” tuturnya.

    Heru juga memuji responsivitas kebijakan pemerintah, mulai dari viral media sosial hingga keputusan presiden hanya dalam waktu tujuh hari (3-10 Juni 2025). Untuk koordinasi pusat dan daerah, telah melibatkan aspirasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan.

    “Dari perspektif Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, keputusan ini sangat relevan mengingat Raja Ampat memiliki 50.000 penduduk yang 80 persen menggantungkan hidup pada perikanan dan pariwisata bahari. Pencabutan IUP ini melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, akibat kontaminasi logam berat yang dapat mempengaruhi rantai makanan laut,” tukasnya.

    Heru menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepemimpinan yang tegas, namun bijaksana dalam melindungi aset strategis bangsa. Keputusan ini sejalan dengan visi Asta Cita yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas profesionalisme dalam mengelola isu kompleks ini, dari penanganan krisis komunikasi hingga implementasi solusi berbasis bukti ilmiah.

    Tim koordinasi lintas kementerian dinilai menunjukkan sinergi optimal dalam menghasilkan kebijakan yang berimbang.

    “Keputusan hari ini membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo mampu mengambil kebijakan yang tegas, responsif, dan berbasis kepentingan jangka panjang bangsa. Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark yang menampung 75 persen spesies terumbu karang dunia telah mendapat perlindungan yang layak,” pungkasnya. (tok/but)

     

  • Mentan Optimistis Swasembada Gula Tercapai Maksimal Lima Tahun

    Mentan Optimistis Swasembada Gula Tercapai Maksimal Lima Tahun

    Lumajang (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada gula nasional dalam kurun waktu maksimal lima tahun. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerjanya di kebun tebu unggulan P240 T milik Pabrik Gula (PG) Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6/2025).

    “Ini untuk fokus tebu, moga-moga dua tiga tahun, paling lambat empat lima tahun Indonesia bisa meraih swasembada gula nasional, mudah-mudahan,” terangnya.

    Amran menyoroti menurunnya produksi gula dari lahan tebu jika dibandingkan masa kolonial Belanda. Ia menyebut, pada masa itu, produksi gula dari satu hektare lahan bisa mencapai 14 ton, sementara saat ini hanya sekitar 10 ton per hektare.

    “Waktu zaman Belanda saja bisa 14 ton produksi per-hektare, sekarang turun 4 ton, ini ada apa. Ini harus dibenahi, minimal produksi kita bisa tampil seperti jaman saat Belanda ada di sini,” tambahnya.

    Untuk membenahi kondisi ini, ia menegaskan pentingnya penanganan serius dari seluruh sektor pertanian, khususnya tebu. Langkah-langkah strategis perlu dimulai dari pembenahan benih hingga pemenuhan sarana produksi.

    “Jadi upaya yang harus dilakukan mulai dari siapkan benih unggul, pengelolaan, sarana produksi, termasuk pupuk harus dipermudah, irigasi, pengelolaan tanah, harga harus menguntungkan bagi petani. Tentu kalau ini diberesin semua swasembada pasti jadi kenyataan,” ungkapnya.

    Amran juga menekankan bahwa peningkatan produksi gula harus ditopang dengan kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk dalam penetapan harga yang kompetitif dan menjamin keberlanjutan usaha tani tebu. [has/beq]

  • Walk in Interview di Gresik Serap Ratusan Pencari Kerja, Dorong Perusahaan Rekrut Warga Lokal

    Walk in Interview di Gresik Serap Ratusan Pencari Kerja, Dorong Perusahaan Rekrut Warga Lokal

    Gresik (beritajatim.com) – Ratusan pencari kerja di Kabupaten Gresik antusias mengikuti kegiatan Walk in Interview yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan, Selasa (10/6/2025).

    Kegiatan ini menjadi solusi efektif dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung tanpa proses rumit. Sebanyak 193 pencari kerja hadir dengan membawa berkas lamaran lengkap untuk mengikuti wawancara di tempat.

    Sebanyak 241 posisi dari berbagai sektor ditawarkan dalam kegiatan ini, mulai dari industri manufaktur, sektor jasa, hingga ritel. Para pencari kerja dapat langsung bertatap muka dengan perwakilan perusahaan dan menjalani wawancara tanpa harus melewati proses administrasi yang panjang.

    Pelaksana tugas (Plt) Bupati Gresik, dr Asluchul Alif, menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam membuka akses ketenagakerjaan yang lebih luas, salah satunya melalui aplikasi AK1 yang dikembangkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik.

    “Saya mengecek salah satu peserta mencoba aplikasi AK1. Ternyata sangat mudah digunakan. Lewat aplikasi ini, pengguna bisa mengetahui lokasi wawancara, informasi lowongan, hingga mengakses media sosial resmi Disnaker Gresik,” katanya.

    Mantan Wakil Ketua DPRD Gresik itu juga menekankan pentingnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 71 Tahun 2024, yang mewajibkan perusahaan di Gresik untuk merekrut minimal 60 persen tenaga kerjanya dari warga lokal.

    “Kami ingin masyarakat Gresik menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Perusahaan harus berperan aktif membuka peluang bagi warga sekitar,” ungkapnya.

    Kepala Disnaker Gresik, Zainul Arifin, menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 645 pencari kerja telah mendaftar melalui aplikasi AK1. Dari jumlah tersebut, 193 di antaranya mengikuti proses Walk in Interview secara langsung.

    “Disnaker ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap pekerjaan yang layak. Inilah salah satu bentuk nyata dari komitmen kami,” paparnya.

    Salah satu peserta, Alfin (25) asal Manyar, mengaku terbantu dengan penyebaran informasi lowongan melalui media sosial resmi milik Disnaker Gresik. “Informasi dari media sosial Disnaker Gresik sangat membantu saya menemukan lowongan yang sesuai dengan ijazah saya,” tandasnya.

    Langkah rekrutmen terbuka ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Gresik secara signifikan. Dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, Gresik menargetkan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan serapan tenaga kerja lokal. [dny/suf]

  • Pemkab Bondowoso Naikkan Uang Transport Guru PAUD

    Pemkab Bondowoso Naikkan Uang Transport Guru PAUD

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dasar. Salah satunya dengan menaikkan uang transport guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan.

    Kebijakan tersebut diapresiasi oleh Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso, Ady Kriesna, Senin (10/6/2025).

    Ia menyampaikan bahwa melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, Pemkab telah menyetujui kenaikan uang transport guru PAUD sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga pendidik di level paling dasar.

    “InsyaAllah, melalui PAK, honor guru PAUD sudah mulai naik. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kualitas pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.

    Data dari Dinas Pendidikan Bondowoso menyebutkan, terdapat sekitar 3.153 guru PAUD yang akan menerima kenaikan uang transport.

    Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Haeriyah Yuliati, merinci bahwa sebanyak 2.750 guru PAUD dengan masa kerja lebih dari 5 tahun yang sebelumnya menerima uang transport Rp 350 ribu per bulan, kini naik menjadi Rp 400 ribu per bulan.

    Sementara itu, bagi guru PAUD dengan masa kerja di bawah 5 tahun, uang transport dinaikkan dari Rp 100 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan, yang jumlahnya 403 orang.

    “Semua itu akan disalurkan pada P-APBD bulan Juli 2025 ini. Penerimanya nanti akan mendapatkan SK Bupati,” terang Haeriyah saat dikonfirmasi terpisah, Selasa (10/6/2025).

    Kenaikan uang transport ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di sektor pendidikan anak usia dini, yang dinilai sangat penting dalam membentuk fondasi karakter generasi mendatang. (awi/but)

  • Seluruh Fraksi DPRD Tulungagung Sepakati Wacana Parkir Berlangganan

    Seluruh Fraksi DPRD Tulungagung Sepakati Wacana Parkir Berlangganan

    Tulungagung (beritajatim.com) – Rencana Pemkab Tulungagung untuk memberlakukan parkir berlangganan telah disepakati oleh DPRD setempat. Melalui rapat paripurna, mereka menyepakati perubahan Perda nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Parkir berlangganan sendiri telah dihapuskan sejak tahun 2024 lalu.

    Pemkab beralasan membutuhkan tambahan Pemasukan Asli Daerah (PAD) guna melakukan pembangunan infrastruktur. Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna ini menyatakan setuju atas perubahan Perda tersebut.

    Anggota Fraksi Gerindra, Eko Wijianto mengatakan, pihaknya menyetujui penetapan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi perda namun beberapa catatan perlu mendapatkan perhatian.

    Salah satunnya proses pemungutan pajak harus mengedepankan digitalisasi, sehingga efisiensi dan tranparansi PAD bisa lebih terlihat. Pemkab juga diminta menyediakan kanal keluhan dari masyarakat, agar keluhan dari masyarakat tentang implementasi Perda ini bisa segera direspon.

    “Kami juga mendorong standarisasi pelayanan petugas Parkir, petugas parkir perlu mendapatkan pembekalan sehingga bisa lebih baik dan sopan dalam bertugas, kemudian lokasi parkir berlangganan yang masuk dalam data Pemkab harus dibenahi dan dipertegas sehingga ada Marka dan ditata dengan profesional,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).

    Sementara itu Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan parkir berlangganan ini tidak bersifat wajib. Namun pihaknya memohon kepada seluruh pemilik kendaraan untuk ikut serta program tersebut. Hal ini dikarenakan pemasukan dari parkir berlangganan ini akan digunakan untuk pembangunan Tulungagung.

    “Untuk parkir secara aturan tidak wajib tapi saya minta dengan hormat saya mengetuk pemilik kendaraan untuk nantinya pembangunan Tulungagung,” tuturnya.

    Sesuai Perda tersebut, besaran tarif parkir berlangganan untuk sepeda motor sebesar Rp 20 ribu, mobil Rp 40 ribu dan kendaraan roda 6 sebesar Rp 60 ribu per tahunnya. Dengan skema ini proyeksi kenaikan PAD diprediksi mencapai Rp 16- Rp 20 milyar per tahun.

    “Juru parkir akan kita kumpulkan agar mendapatkan hak haknya dan edukasi agar tidak ada crowded dilapangan serta rompi dikasih baru,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Sunrise Mall 2 Diresmikan, Wali Kota Berharap Jadi Destinasi Wisata Belanja di Kota Mojokerto

    Sunrise Mall 2 Diresmikan, Wali Kota Berharap Jadi Destinasi Wisata Belanja di Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Setelah sembilan tahun hadir sebagai pusat destinasi belanja dan bisnis terbesar di Kota Mojokerto, Sunrise Mall kembali menghadirkan kejutan baru. Pada Juni 2025, pusat perbelanjaan ini memperluas areanya dengan membuka Sunrise Mall 2 (SM 2), yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 12.000 meter persegi.

    Peresmian SM 2 digelar pada Selasa (10/6/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, atau yang akrab disapa Ning Ita, bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Kehadiran pusat bisnis baru ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta budaya lokal di Mojokerto.

    Peresmian SM 2 juga menjadi momen perayaan ulang tahun ke-9 Sunrise Mall di Kota Mojokerto. Dengan mengusung tema ‘Ninesantara’, manajemen ingin mengangkat makna keberagaman dan keindahan Nusantara, yang sejalan dengan keberagaman pengunjung dan tenant yang tumbuh bersama di Sunrise Mall.

    “Keberagaman ini seperti Indonesia mini, bertemu dan bertumbuh bersama di satu ruang. Harapannya SM 2 mampu memperkuat daya tarik Kota Mojokerto sebagai destinasi belanja modern,” ujar Chief Marketing Sunrise Mall, Andiyanto Vino.

    SM 2 menghadirkan sekitar 35 unit toko baru, mulai dari gerai makanan, fesyen, aksesori, hingga hiburan keluarga. Beberapa tenant yang sudah buka di antaranya Marugame Udon, Solaria, OhlSome, dan berbagai gerai menarik lainnya yang siap menyapa warga Mojokerto dan sekitarnya.

    Tak hanya itu, pembukaan SM 2 juga dimeriahkan dengan pameran produk-produk UMKM unggulan Kota Mojokerto, hasil kerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen Sunrise Mall dalam mendukung ekonomi kreatif dan pelaku usaha lokal.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan apresiasi atas hadirnya SM 2 di tengah perlambatan ekonomi nasional. Ning Ita berharap SM 2 bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Mojokerto. Meski saat ini belum 100 persen terisi, ia yakin tenant-tenant akan bertambah seiring waktu.

    “Kami juga mendorong agar ruang bagi pelaku UMKM lokal diperluas, agar sinergi antara pengusaha besar dan usaha mikro benar-benar terwujud. Saya punya harapan yang sangat besar, Sunrise Mall bisa menjadi destinasi wisata belanja di Kota Mojokerto di tengah kondisi perokonomian nasional yang mengalami keterlambatan,” harapnya.

    Sementara itu, Direktur Sunrise Mall, Silvy Damayanti Setiawan, menjelaskan bahwa SM 1 dan 2 kini berdiri di lahan seluas 5.000 meter persegi. Kedepan, manajemen berencana mengembangkan kawasan hingga sekitar 10 hektar, termasuk pembangunan outdoor area “Oasis” dan sebuah hotel untuk menunjang kebutuhan wisatawan.

    “Kami ingin menciptakan destinasi wisata belanja dan gaya hidup yang lengkap. Selama ini pengunjung kami tak hanya dari Mojokerto, tapi juga dari Jombang, Kediri, Nganjuk, hingga Surabaya. Kami juga berharap dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar Sunrise Mall bisa terus berkontribusi bagi kemajuan Kota Mojokerto,” harapnya. [tin/kun]

  • Pemkot Surabaya Segel Minimarket Gegara Jukir Liar, Warganet: Tak Masuk Logika

    Pemkot Surabaya Segel Minimarket Gegara Jukir Liar, Warganet: Tak Masuk Logika

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan keberadaan juru parkir (jukir) liar. Kali ini, dua minimarket yang berlokasi di Jalan Dharmahusada, Kecamatan Gubeng, disegel karena tidak menyediakan jukir resmi sesuai regulasi yang ditetapkan.

    Penyegelan dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama jajaran dari Dinas Perhubungan (Dishub), TNI, dan Polri. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya terkait pengelolaan parkir. Menurut Eri, minimarket sebagai pelaku usaha wajib menghadirkan jukir resmi yang telah diangkat dan menggunakan identitas resmi berupa rompi.

    “Saya bilang ke teman-teman (pengelola minimarket), silakan buka kembali setelah menyediakan tukang parkir resmi,” ujar Eri Cahyadi di lokasi.

    Pemkot Surabaya sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada pelaku usaha minimarket agar tidak membiarkan keberadaan jukir liar yang meresahkan warga. Namun, sebagian masih abai sehingga Pemkot menerapkan sanksi administratif berupa penyegelan area parkir.

    “Kalau masih ada tukang parkir liar yang tidak memiliki surat pengangkatan, nanti bisa muncul fitnah. Seolah-olah ada pembiaran dari aparat. Maka dari itu, setiap tempat usaha yang menyediakan lahan parkir wajib menunjuk jukir resmi dan menggunakan rompi identitas,” jelas Eri.

    Kebijakan ini pun menuai beragam respons dari masyarakat, terutama di media sosial. Banyak warganet yang mengapresiasi ketegasan Pemkot dalam menata perparkiran kota. “Bagus ngene Iki, aman, gratis, nambah lapangan kerjo,” tulis (et) fauz***, dalam kolom komentar Instagram.

    Namun, tak sedikit pula yang mengkritisi tindakan tersebut, menganggapnya sebagai bentuk tekanan terhadap pelaku usaha.

    “Pengusaha wes bayar ijin, bayar pajak, bayar pajak reklame, gaji karyawan, bingung golek konsumen. Lah wes dipasang nak ngarep bebas parkir. Lak ono jukir liar sing salah tetep sing duwe TOKO..? GILLA , TAK MASUK LOGIKA,” ujar (et) niac***. (fyi/kun)