Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Dari Orang Sakit, Pendapatan Dinkes dan RSUD Bojonegoro tahun 2024 Capai Rp406 Miliar

    Dari Orang Sakit, Pendapatan Dinkes dan RSUD Bojonegoro tahun 2024 Capai Rp406 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2024 menerima pendapatan sebesar Rp406,7 miliar. Sumber pendapatan dari biaya pengobatan orang sakit itu terbanyak dari RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo.

    Sesuai data laporan pelaksanaan APBD Dinas Kesehatan tahun 2024, pendapatan Dinas Kesehatan sepanjang tahun lalu sebesar Rp13,2 miliar. Kemudian RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo sebesar Rp274,9 miliar, RSUD Padangan sebesar Rp69,7 miliar, RSUD Sumberrejo sebesar Rp38,3 miliar, dan RSUD Kepohbaru sebesar Rp10,4 miliar.

    “Sumber pendapatan dari Dinas Kesehatan ini dari Puskesmas dan Labkesda,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, Rabu (11/6/2025).

    Semua pendapatan yang diperoleh itu dikelola sendiri oleh masing-masing rumah sakit. Sebab, kata Ninik, semua RSUD di Bojonegoro sudah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD). “(Pendapatan itu) tetap jadi PAD. Dihitung in out, tidak disetor,” jelasnya.

    Sementara Direktur RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Ani Pudjiningrum saat dikonfirmasi terkait penggunaan terbesar anggaran di RSUD Bojonegoro melalui ponsel pintarnya belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis dan diunggah. [lus/kun]

  • Kritik Penyegelan Minimarket, DPRD Surabaya: Sudah Bayar Pajak, Kok Masih Harus Bayar Jukir Resmi?

    Kritik Penyegelan Minimarket, DPRD Surabaya: Sudah Bayar Pajak, Kok Masih Harus Bayar Jukir Resmi?

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo mengkritisi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang menyegel sejumlah lahan parkir minimarket karena tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi.

    Dia menilai kebijakan tersebut justru membebani pelaku usaha yang sudah patuh membayar pajak parkir. “Ada pajak parkir yang ditarik dari pelaku usaha, tapi yang harus nyediakan dan menggaji jukirnya juga pelaku usaha. Kalau enggak, tokonya bisa disegel. Ini kan membebani,” ujar Alif, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Alif, pelaku usaha seperti jaringan minimarket Alfamart dan Indomaret telah menjalankan kewajiban pajaknya kepada pemerintah kota Surabaya. Namun kini justru dibebani lagi untuk menggaji jukir resmi, padahal mereka tidak memiliki kendali penuh atas kondisi lapangan yang seringkali dikuasai oleh jukir liar.

    Alif menyebut, pengusaha tidak punya daya untuk melawan praktik jukir liar yang diduga kerap dilindungi oknum tertentu. Dalam kondisi seperti ini, justru pemerintah harus hadir, bukan malah memberikan tekanan lebih besar kepada pelaku usaha.

    “Tidak punya daya untuk melawan preman parkir. Jadi kebijakannya malah membebankan pengusaha. Jangan ditekan pengusahanya, mereka penyumbang PAD,” tegasnya.

    Alif menyatakan bahwa niat Pemkot untuk menertibkan parkir memang baik. Namun cara dan pendekatan yang diambil seharusnya lebih adil dan tidak kontraproduktif.

    “Tujuannya baik, tapi caranya ya ndak gitu lah. Harus ada kejelasan peran dan tanggung jawab. Ini menyangkut tiga hal sekaligus pemerintah kota, pemilik gerai, juru parkir (baik dari ormas atau warga setempat), dan juga masyarakat pengguna parkir,” katanya.

    Dia juga mendorong Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk segera turun ke lapangan untuk memverifikasi titik-titik pelaku usaha tidak hanya minimarket yang telah membayar pajak parkir namun tetap diganggu praktik jukir liar. Alif menyebut ini sebagai langkah penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

    “Dinas terkait harus turun, melakukan cek mana yang bayar pajak parkir tapi masih ada parkir liar. Jangan sampai pengusaha jadi korban kebijakan yang tidak konsisten,” tegas politisi muda dari Fraksi Gerindra itu.

    Komisi C DPRD Surabaya, lanjutnya, akan mengkaji lebih lanjut dasar kebijakan penyegelan tersebut dan mengundang dinas terkait untuk menjelaskan arah regulasi secara komprehensif. “Penataan sistem parkir di Surabaya harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya tegas, tapi juga berpihak dan berkeadilan,” tandas Alif.[asg/kun]

  • Penertiban PKL, Bupati Pamekasan: Mendesak dan Dilematis

    Penertiban PKL, Bupati Pamekasan: Mendesak dan Dilematis

    Pamekasan (beritajatim.com) – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membuka lapak di area terlarang, menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan, sekalipun hal tersebut dinilai cukup dilematis.

    Hal tersebut disampaikan Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman saat apel penertiban PKL di sepanjang Jl Jokotole, di sisi timur Arek Lancor Pamekasan, Rabu (11/6/2025). Dihadiri sejumlah instansi berbeda, di antaranya Satpol-PP, Dinas Perhubungan, Diskop UKM Naker, TNI-Polri, serta beberapa instansi lainnya.

    “Penertiban PKL ini merupakan kebijakan dilematis, satu sisi kita ingin ekonomi masyarakat tumbuh, sisi lainnya tata ruang kota dan ketertiban umum juga menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.

    Selain itu pihaknya menilai jika keberadaan PKL di area terlarang dapat merusak wajah kota, dan tentunya mengganggu ketertiban umum. “Karena itu, penertiban ini harus dilakukan secara berkala demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Pamekasan,” ungkapnya.

    “Perlu digarisbawahi jika penataan ini bukan semata-mata untuk menyingkirkan PKL, tetapi demi menciptakan suasana kota lebih nyaman, bersih dan layak huni. Sehingga penertiban ini kita lakukan dengan mengedepankan prinsip dialog dan kemanusiaan, bukan dengan kekerasan,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan tiga indikator penting untuk mewujudkan kota maju dan sejahtera. “Tiga indikator ini mencakup kenyamanan kota, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan ekonomi,” sambung Kiai Kholil.

    “Kenyamanan kota bisa terwujud dengan menciptakan ruang publik yang kayak, infrastruktur memadai, serta akses transportasi yang mudah. Keberlanjutan lingkungan dapat terlihat dengan pengelolaan air dan sampah serta ruang terbuka hijau agar kota tetap bersih dan sehat, sedangkan peningkatkan ekonomi dengan mendorong hadirnya pusat bisnis yang menarik, pengembangan pariwisata, serta menarik investasi,” jelasnya.

    Namun untuk menarik minat investor tidak cukup hanya dengan modal infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi dengan stabilitas dan kondusivitas yang menjadi syarat mutlak. “Jangan harap investor datang jika tiap hari selalu gaduh, sehingga kita harus hidup damai dengan sesama maupun semua pihak,” imbuhnya.

    “Selain sektor ekonomi dan tata kota, penting juga bagi kita untuk membangun aspek seni dan budaya lokal agar tetap berkembang sesuai etika sosial masyarakat. Sehingga kita juga harus menyiapkan destinasi wisata representatif dan memperkuat budaya lokal yang menjadi kebanggaan kita, hal ini penting menarik wisatawan sekaligus menjaga identitas Pamekasan,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar penataan PKL dilakukan rutin dan memastikan mereka tidak membuka lapak di area terlarang, tentunya dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik antara petugas dengan PKL.

    “Kita ingin penataan ini berjalan tanpa kegaduhan dengan tetap mengedepankan pendekatan komunikasi kolaboratif dan humanis, jangan sampai ada adu fisik yang merugikan semua pihak. Dan kami harap penataan ini menjadi titik awal menciptakan kota yang maju, tertib, bersih dan membanggakan bagi Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Geopark Bojonegoro Mulai Diverifikasi Tim VGN Menuju UNESCO Global Geopark

    Geopark Bojonegoro Mulai Diverifikasi Tim VGN Menuju UNESCO Global Geopark

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kedatangan Tim Verifikasi Geopark Nasional (VGN) dalam rangka revalidasi Geopark Bojonegoro sebagai langkah awal menuju status UNESCO Global Geopark (UGGp). Penyambutan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, Selasa (10/6/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Tim VGN dijadwalkan melakukan proses revalidasi hingga Sabtu (14/6/2025), dengan melibatkan sejumlah pihak nasional dan daerah, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Forum Geopark Jawa Timur, pengelola Geopark Bojonegoro, serta jajaran OPD setempat.

    Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menjelaskan bahwa sejak tahun 2017, Pemkab Bojonegoro telah menjalankan kolaborasi lintas sektor serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Geopark Bojonegoro.

    “Upaya tersebut ditujukan agar geopark menjadi destinasi wisata edukatif sekaligus mendorong ekonomi lokal berbasis pelestarian alam dan budaya,” katanya, Rabu (11/6/2025).

    Setyo Wahono menegaskan bahwa Geopark Bojonegoro memiliki potensi kuat melalui struktur geologi seperti antiklin dan kekayaan budaya lokal yang unik. Bupati berharap hasil revalidasi ini dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk pengakuan dari UNESCO.

    “Kami juga meminta masukan dari tim verifikator demi penyempurnaan pengelolaan geopark ke depan, dengan prinsip partisipatif dan berkelanjutan demi mewujudkan Bojonegoro yang lebih Bahagia, Makmur dan Membanggakan,” imbuhnya.

    Sementara Ketua Tim Asesor Geopark Nasional, Hanang Samodra, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Geopark Bojonegoro masih memegang teguh prinsip geopark nasional. Ia menyebut bahwa standar penilaian nasional hampir setara dengan yang diterapkan UNESCO.

    “Validasi dilakukan melalui observasi lapangan serta telaah data pendukung, dan hasilnya diharapkan memberi dampak positif serta membuka peluang untuk penilaian internasional,” ujarnya.

    Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro sekaligus General Manager Geopark Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur Prasetijo, menambahkan bahwa Bojonegoro kini memiliki fasilitas Pusat Informasi Geologi (PIG) sebagai sarana edukasi publik dan promosi geopark.

    “Wilayah Geopark Bojonegoro mencakup seluruh wilayah administratif kabupaten, dan menjadi satu-satunya geopark di Indonesia yang mengangkat tema petroleum dan gas,” terangnya.

    Geopark Bojonegoro saat ini memiliki 16 geosite, 3 biosite, dan 8 cultural site yang tersebar di berbagai lokasi. Di antaranya adalah Petroleum Wonocolo, Kayangan Api, Kedung Lantung, dan struktur Antiklin untuk geosite unggulan. Sementara itu, agrowisata Belimbing, Penangkaran Rusa Malo, dan kawasan hutan jati menjadi andalan biosite. Sedangkan untuk budaya, terdapat Kampung Samin, Wayang Thengul, Tari Thengul, dan seni Tayub.

    Untuk memperkuat promosi, Pemkab Bojonegoro akan menggelar Festival Geopark pada akhir Juni 2025. Acara ini akan dikolaborasikan dengan Bojonegoro Wastra Batik Festival pada 18–21 Juni sebagai upaya memperkenalkan potensi Geopark Bojonegoro secara luas serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan geologi.

    Dengan berbagai potensi dan dukungan yang ada, Geopark Bojonegoro diharapkan segera mendapat pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark dan menjadi kebanggaan baru Kabupaten Bojonegoro di tingkat dunia. [lus/kun]

  • Kota Probolinggo Tanam 2.000 Bibit Gaharu, Mulai Langkah Menuju Kampung Gaharu Nusantara

    Kota Probolinggo Tanam 2.000 Bibit Gaharu, Mulai Langkah Menuju Kampung Gaharu Nusantara

    Probolinggo (beritajatim.com) – Sebanyak 2.000 bibit pohon gaharu ditanam di Kota Probolinggo sebagai langkah awal pembentukan Kampung Gaharu Nusantara. Gerakan ini menyatukan upaya pelestarian lingkungan dengan pengembangan potensi ekonomi jangka panjang berbasis konservasi.

    Ketua panitia kegiatan bertajuk Ayo Sahabat Konservasi Tanam dan Rawat Gaharu Nusantara, Antoni Sofyan, mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat instrumen ekonomi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 dan Permen LH/BPLH Nomor 2 Tahun 2025.

    “Ini bukan sekadar gerakan tanam pohon, tapi juga tonggak untuk menjadikan Probolinggo sebagai pusat konservasi gaharu berskala nasional. Target jangka panjangnya adalah menanam hingga 2 juta pohon gaharu di berbagai titik wilayah kota,” kata Antoni.

    Seluruh proses penanaman dicatat secara digital dengan metode geo-tagging guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Antoni menyebut, langkah ini diharapkan menjadi identitas baru Kota Probolinggo sekaligus daya tarik publik terhadap potensi gaharu di wilayah ini.

    Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyatakan bahwa kawasan Perumahan Kerinci di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, kini menjadi lokasi percontohan sekaligus simbol resmi lahirnya Kampung Gaharu Nusantara.

    “Dengan penanaman 2.000 bibit gaharu hari ini, kita memulai sejarah baru. Di kota ini sudah ada lebih dari 300 pelaku usaha gaharu yang siap mendukung tumbuhnya ekosistem ekonomi berbasis konservasi,” ujarnya.

    Menurut Aminuddin, posisi strategis Probolinggo sebagai kota transit dan pelabuhan ekspor-impor sangat mendukung pengembangan industri gaharu. Pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan satu gedung khusus sebagai pusat kegiatan bisnis gaharu ke depan.

    “Investasi tidak selalu harus berupa uang. Menanam gaharu juga bentuk investasi nyata untuk masa depan. Ini bagian dari komitmen kami mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Bupati Pasuruan Perintahkan Penanganan DBD Dipercepat, Kasus Meningkat Tajam

    Bupati Pasuruan Perintahkan Penanganan DBD Dipercepat, Kasus Meningkat Tajam

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, meminta seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan untuk mempercepat penanganan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Instruksi ini menyusul lonjakan signifikan jumlah kasus dalam dua tahun terakhir, dengan penekanan bahwa tidak boleh ada penundaan dalam menangani penyakit mematikan ini.

    Data mencatat, pada 2023 terdapat 724 kasus DBD di Kabupaten Pasuruan, dan meningkat menjadi 824 kasus pada 2024. Bahkan hingga Mei 2025 saja, sudah tercatat 169 warga positif DBD, dengan satu korban meninggal dunia akibat komplikasi.

    “Target kita penanganan kasus DBD lebih baik. Mulai pencegahan sampai penanganan kedarurat pasien harus set-set wet. Jangan sampai menunggu lama,” tegas Bupati Rusdi Sutejo dalam arahannya.

    Ia menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk petugas kesehatan, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat, harus bergerak serentak dalam upaya pencegahan dan penanganan. Puskesmas diinstruksikan untuk proaktif melakukan penyuluhan, serta mencari pasien yang diduga terjangkit.

    “Seluruh puskesmas harus fast response. Tidak usah nunggu waktu yang lama. Mulai dari pencegahan sampai penanganan pasien itu sendiri,” lanjut Rusdi menegaskan pentingnya kecepatan layanan.

    Ia juga menekankan bahwa pasien DBD harus mendapatkan perawatan medis secara cepat dan tepat. Mulai dari pelayanan di Puskesmas, hingga proses rujukan ke rumah sakit bila dibutuhkan.

    “Dengan tindakan yang cepat dan tepat, saya harap kasus DBD di Kabupaten Pasuruan dapat dikendalikan dan risiko kematian akibat DBD dapat diminimalisir,” tambahnya.

    Selain itu, Bupati Rusdi mendorong sinergi antara Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Melalui Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan sosialisasi kebersihan lingkungan, pihaknya berharap penurunan jumlah kasus bisa segera tercapai.

    “Contohnya dalam hal fogging 2×24 jam setelah ditemukan kasus DBD, sudah bisa dilakukan, pembersihan genangan air, 3M atau 4M plus untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, harus ditingkatkan agar sebaran kasus DBD bisa terus ditekan,” jelasnya.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, dr. Ani Latifah, turut mengingatkan pentingnya pelaporan cepat dari fasilitas kesehatan. Ia menyebut, keterlambatan pelaporan, khususnya dari rumah sakit swasta, masih menjadi hambatan.

    “Begitu ada pelaporan, kita langsung melakukan penyelidikan epidemiologi, kemudian kita koordinasi dengan desa untuk dilakukan fogging atau cara lainnya,” kata dr. Ani.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan membersihkan saluran dan genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk pembawa virus.

    “Masyarakat bisa mengaktifkan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan melakukan hal-hal yang dapat memutus rantai penyebaran DBD sampai ke akarnya,” imbaunya. [ada/beq]

  • Wamen HAM Gelar Penguatan HAM bagi ASN Pemkot Blitar

    Wamen HAM Gelar Penguatan HAM bagi ASN Pemkot Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto membuka acara penguatan HAM bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Acara ini digelar dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang HAM kepada ratusan ASN Pemkot Blitar.

    Dalam acara ini para ASN Pemkot Blitar diberikan pemahaman tentang tanggung jawab HAM yang harus diberikan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kepedulian HAM dari para ASN Pemkot Blitar bisa meningkat.

    “Aparatur negara ini adalah penanggung jawab HAM kami ingin memastikan bahwa HAM di seluruh Indonesia khususnya Blitar dilindungi, dipenuhi dilayani dihormati, itu tanggung jawab kami makanya kami ingin memastikan semua ASN di dalam ini akan dilanjutkan pelatihan peningkatan kapasitas supaya paham apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemerintah untuk memastikan hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, udara yang bersih itu terjamin,” beber Mugiyanto, Rabu (11/6/2026).

    Kegiatan penguatan HAM bagi ASN ini rencananya bukan hanya digelar di Kota Blitar saja. Kementerian HAM berencana menggelar acara penguatan HAM ini di seluruh wilayah Indonesia. “Kementerian Hak Asasi Manusia punya target melakukan penguatan HAM untuk aparatur sipil negara tahun ini saja mentarget 1 juta, dan di Indonesia jumlah ASN itu kira-kira 4 juta,” tegasnya.

    Selain ASN, Kementerian HAM juga berencana melakukan penguatan hak asasi manusia untuk masyarakat. Untuk tahun 2025, Kementerian HAM menargetkan ada 250 ribu masyarakat yang menerima penguatan hak asasi manusia. “Supaya hak asasi manusia menjadi arus utama, hak asasi manusia menjadi kesadaran semua orang sehingga kehidupan menjadi lebih baik,” tegasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengaku akan belajar banyak tentang hak asasi manusia kepada Kementerian HAM. Langkah ini akan ditempuh agar Kota Blitar menjadi daerah yang benar-benar peduli terhadap HAM.

    “Proklamator kita dimakamkan di Blitar, dan beliau yang saya kira founding father kita yang mempelopori hak asasi manusia dunia ya, dengan membawa bangsa Indonesia menuju ke kemerdekaan salah satu kunci utama, maka Kota Blitar sesungguhnya punya banyak potensi menuju ke situ, tentunya kami nanti banyak berguru kepada Kementerian HAM supaya dapat arahan dan bimbingan,” ucap Syauqul Muhibbin. (owi/kun)

  • Kwan Sing Bio Tuban Masih Berkonflik, Pepeng Putra Wirawan Turun Tangan

    Kwan Sing Bio Tuban Masih Berkonflik, Pepeng Putra Wirawan Turun Tangan

    Tuban (beritajatim.com) – Pasca pemilihan pengurus dan ketua penilik baru Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban, konflik internal belum juga damai. Rabu (11/06/2025).

    Diketahui, pada tanggal 8 juni 2025 pemilihan ketua pengurus yang baru sudah jatuh kepada Go Tjong Ping atau Teguh Prabowo Gunawan melalui pemilihan musyawarah umat berdasarkan buku induk yang dimiliki TITD Klenteng Kwan Sing Bio dan Tjoe Ling Kiong.

    Adapun pemilihan itu diikuti 11 orang calon pengurus dan 7 orang calon penilik. Mereka dipilih secara langsung oleh umat yang datang ke tempat pemilihan dan Go Tjong Ping meraih 78 suara tertinggi.

    Namun, pemilihan ini justru menimbulkan polemik baru hingga tempat ibadah terbesar se-Asia Tenggara ini pagarnya ditutup dan lampu dimatikan pada saat malam hari.

    Salah seorang tokoh yang menjabat Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Jawa Timur periode 2025-2029, Pepeng Putra Wirawan tidak setuju jika tempat ibadah harus tutup karena permasalahan internal.

    “Ini resmi saya buka, saya paksa buka karena Klenteng ini untuk umat seluruh Indonesia gak boleh ditutup,” tegas pria yang akrab disapa Pepeng itu.

    Menurutnya, tempat ibadah merupakan tempat yang sakral, sehingga pihaknya tidak ingin hal ini terjadi berkepanjangan. Mengingat, umat juga butuh beribadah, kalau ditutup, umat yang sudah jauh-jauh datang ke Klenteng tidak bisa.

    “Saya membuka dengan izin kemarin pengelola di Surabaya, hari ini juga harus dibuka untuk umum karena ada umat yang kemarin tertolak dan tidak bisa beribadah,” bebernya.

    Pihaknya juga berharap bahwa permasalahan ini segera ada solusi terbaik dan bisa damai, guyup, rukun. Serta, tempat ibadah bisa dijalankan dengan baik.

    “Sementara dalam 1 bulan ini masih proses negosiasi dengan baik sehingga ada kesepakatan nantinya yang bisa dijalankan seterusnya,” tutup Pepeng. [dya/kun]

  • KAI Daop 8 dan DPRD Bahas Pengembangan Stasiun Lamongan dan Sekitarnya

    KAI Daop 8 dan DPRD Bahas Pengembangan Stasiun Lamongan dan Sekitarnya

    Lamongan (beritajatim.com) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya bersama Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan menggelar audiensi membahas rencana pengembangan sarana dan prasarana perkeretaapian di Stasiun Lamongan dan wilayah sekitarnya. Pertemuan ini berlangsung di Kantor KAI Daop 8 Surabaya, Jalan Gubeng Masjid, Surabaya, Rabu (11/6/2025).

    Executive Vice President KAI Daop 8 Surabaya, Wisnu Pramudyo, menyatakan bahwa audiensi ini menjadi bagian dari sinergi antar-instansi untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi, seiring meningkatnya animo masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel.

    Beberapa poin utama yang dibahas dalam audiensi tersebut meliputi rencana peningkatan fasilitas ruang tunggu penumpang, perluasan lahan parkir, dan rehabilitasi gedung serta kantor Stasiun Lamongan. “Selain itu, dibahas pula kebutuhan penempatan petugas keamanan guna mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan yang keluar masuk stasiun,” kata Wisnu.

    Wisnu mengungkapkan, lonjakan jumlah pengguna jasa kereta api di wilayah Lamongan menjadi indikator positif. Hingga Mei 2025, Stasiun Lamongan telah melayani 301.031 penumpang, meningkat 6,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dengan 281.160 penumpang. Sementara itu, Stasiun Babat mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yaitu 298.013 penumpang atau naik 15,6 persen dari 251.486 penumpang pada 2024.

    “Peningkatan jumlah penumpang ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat semakin menjadikan kereta api sebagai pilihan utama dalam bepergian. Oleh karena itu, KAI berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan yang aman, nyaman, dan andal, termasuk di Stasiun Lamongan,” ujarnya.

    KAI Daop 8 Surabaya menyambut positif sinergi yang terbangun bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan dan para pemangku kepentingan. Salah satu fokus utama ke depan adalah peningkatan keselamatan perjalanan kereta api, khususnya di sekitar 80 titik perlintasan sebidang di Lamongan. Upaya ini akan dilakukan melalui penguatan koordinasi dalam penyediaan rambu lalu lintas serta penjagaan palang pintu.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat Lamongan untuk bersama-sama mendukung transformasi transportasi publik yang berkelanjutan. Naik kereta api bukan hanya efisien dan terjangkau, tetapi juga nyaman, tepat waktu, dan ramah lingkungan,” tutur Wisnu.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi C DPRD Lamongan, Mahfud Shodiq, menyampaikan harapannya agar pengembangan Stasiun Lamongan segera direalisasikan. “Masyarakat Lamongan sangat berharap Stasiun Kereta Api Lamongan dibangun lebih representatif dan nyaman, mengingat kondisi fasilitas saat ini masih belum memadai,” ujarnya.

    Mahfud menegaskan bahwa DPRD Lamongan akan terus mendorong upaya peningkatan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api. “Dengan meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap layanan KA, sudah saatnya Stasiun Lamongan mendapat perhatian yang serius. Kami mendukung penuh rencana pengembangan dari KAI dan berharap implementasinya dapat segera dimulai demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Lamongan,” tandasnya. [fak/beq]

  • Pemerintah Didesak Tangani Ancaman PHK Massal di Sektor Perhotelan

    Pemerintah Didesak Tangani Ancaman PHK Massal di Sektor Perhotelan

    Jakarta (beritajatim.com) –:Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna melindungi pekerja di perhotelan. Menyusul meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut.

    Berdasarkan survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta), 96,7 persen hotel di Jakarta mengalami penurunan tingkat hunian pada triwulan pertama tahun 2025.

    Sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Dampak dari perununan tingkat hunian itu, 70 persen pengusaha hotel dan restoran Jakarta berencana melakukan efisiensi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Diperkirakan pengusaha hotel akan mengurangi 10-30 persen dari total jumlah karyawan.

    “Sektor perhotelan merupakan tulang punggung ekonomi, terutama di kawasan bisnis dan wisata. Ancaman PHK massal di sektor ini tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga pada perekonomian nasional,” tegas Arzeti.

    Arzeti menambahkan bahwa meskipun sektor perhotelan belum tercatat secara spesifik dalam data PHK, tapi tren peningkatan PHK di sektor padat karya dapat menjadi indikator awal adanya ancaman serupa di sektor perhotelan.

    Legislator asal Dapil Jawa Timur I itu menekankan pentingnya pemerintah untuk segera melakukan pemetaan risiko dan memberikan stimulus kepada industri perhotelan yang terdampak.

    “Kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada pencegahan PHK di sektor perhotelan. Selain itu, perlu ada program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang terdampak,” tegas Arzeti.

    Arzeti itu juga mengatakan, pemerintah harus proaktif dan responsif dalam menghadapi tantangan ini. Jangan sampai kehilangan momentum untuk melindungi pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Gelombang PHK di Indonesia terus terjadi. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pada Januari hingga Februari 2025, sebanyak 40.000 pekerja telah mengalami PHK, dengan konsentrasi tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Tangerang.

    Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat per April 2025 jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 24.360 orang atau rata-rata 6.090 orang per bulan. [hen/aje]