Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Dua Kelurahan Zero Stunting, Pemkot Mojokerto Tunjukkan Hasil Nyata

    Dua Kelurahan Zero Stunting, Pemkot Mojokerto Tunjukkan Hasil Nyata

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam menanggulangi stunting membuahkan hasil nyata. Sejak akhir 2024, dua kelurahan, yakni Meri dan Purwotengah, berhasil mencapai status zero stunting. Capaian ini menjadi bukti keseriusan Pemkot dalam percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

    Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat mengikuti Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting secara daring yang digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur, Rabu (11/6/2025).

    “Dari 18 kelurahan, prevalensi stunting tertinggi ada di Kelurahan Kedundung sebesar 2,10 persen. Namun, ini sebanding dengan jumlah penduduknya yang paling banyak dibandingkan kelurahan lain. Sedangkan terendah ada di Kelurahan Kauman, hanya 1,02 persen,” ungkapnya.

    Ning Ita, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa angka stunting di Kota Mojokerto mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir berdasarkan data EPPBGM. Tahun 2020 tercatat sebesar 7,71 persen, lalu turun menjadi 4,84 persen pada 2021, 3,12 persen pada 2022, 2,04 persen pada 2023, dan menyentuh angka 1,54 persen pada 2024.

    “Bahkan hingga April 2025, prevalensi turun lagi menjadi 1,47 persen. Penurunan ini didukung oleh sistem pemantauan digital berbasis aplikasi Gayatri, yang merekam data kesehatan dari posyandu, puskesmas hingga rumah sakit. Selain itu, ada lebih dari 1.600 kader motivator yang aktif mengawasi 20–30 rumah di setiap wilayah,” katanya.

    Pemkot Mojokerto juga melakukan analisis menyeluruh mulai dari pemetaan kelompok sasaran, evaluasi program tahun sebelumnya, hingga penetapan seluruh kelurahan sebagai lokus percepatan penurunan stunting (PPPS). Dari sisi anggaran dan kelembagaan, keterlibatan OPD juga meningkat signifikan.

    Jika pada 2022 hanya 10 OPD yang terlibat, maka pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 19 OPD dengan total 179 subkegiatan yang terintegrasi. Tak hanya itu, berbagai inovasi lokal juga digagas untuk mempercepat penurunan stunting, di antaranya Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Anak Stunting), Canting Gula Mojo (Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat), Berkate Pak Miang (Kader Asman Toga & Akupresur Peduli ASI Eksklusif), Pasupati (Peduli Stunting & Pertumbuhan Balita Terintegrasi), Gemulai (Gerakan Pemantauan Ibu Hamil & Bayi), Jarik Linting (Jaringan Kelompok Peduli Balita Stunting), dan Gentala (Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi).

    “Ini menjadikan data kita valid dan kondisi lapangan bisa terpantau secara langsung. Kami optimis prevalensi stunting bisa terus ditekan hingga mendekati nol persen,” pungkasnya. [tin/beq]

  • Mbak Wali Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Miliki Peran Penting Membentuk Karakter Anak Kota Kediri

    Mbak Wali Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Miliki Peran Penting Membentuk Karakter Anak Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengapreasi tenaga pendidikan dan kependidikan yang telah memberikan kontribusi bagi pendidikan di Kota Kediri. Hal itu disampaikan dalam acara Apresiasi Dedikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan IGTKI PGRI Kecamatan Pesantren. Acara berlangsung di Gedung Kelurahan Bawang, Rabu (11/05/2025). Pada acara ini, Wali Kota Kediri juga menyerahkan tali asih kepada 13 orang pendidik dan tenaga kependidikan IGTKI Kecamatan Pesantren yang purna tugas.

    “Saya sampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang ada di sini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja tidak pernah lelah dan penuh dedikasi. Bapak Ibu di sini punya peran penting dalam mendidik, membimbing serta membentuk anak-anak kita,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan tenaga pendidikan dan kependidikan yang purna tugas ini telah mengabdikan diri bertahun-tahun dalam dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Pesantren. Perjalanan panjang yang dilalui adalah kontribusi besar yang tidak ternilai harganya. Pengabdian yang telah dilakukan akan terus menginspirasi guru-guru muda untuk melanjutkan perjuangan ini. Demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter generasi masa depan.

    “Mereka ini punya peran besar dalam membentuk karakter anak-anak. Sebagai bentuk apresiasi kami juga memberikan insentif dan terus mendukung sarana prasarana sekolah agar suasana belajar nyaman. Sehingga anak-anak juga terfasilitasi dengan baik,” ungkapnya.

    Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa saat ini dunia pendidikan memiliki tantangan yang kompleks. Anak-anak tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi harus memiliki budi pekerti yang baik dan moral yang kuat. Dunia pendidikan di Kota Kediri juga harus bisa menciptakan kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, dan menumbuhkan kreativitas anak-anak. “Kita juga perlu inovasi agar anak-anak ketika belajar bisa merasa nyaman. Sehingga apa yang kita ajarkan ini bisa masuk ke anak-anak,” ungkapnya.

    Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Sulthon Arfiansyah menambahkan Mbak Wali Vinanda fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Yakni dengan memberikan perhatian kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik lembaga formal dan non formal masuk ke dalam program prioritas. Dengan adanya penambahan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non ASN yakni sebesar 50 ribu rupiah setiap bulan.

    Dimulai pada bulan April. Total penerima di Kota Kediri ada sekitar 4.200 orang. Lalu ada program beasiswa S-1 bagi Pendidik PAUD. Dimana PAUD ini terdiri dari kelompok bermain, tempat pendidikan anak, satuan PAUD sejenis, dan TK. Ada pula pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD.

    Pada minggu ini juga ada diklat untuk pengembangan guru SD tingkat pertama. Yakni guru SD kelas 1 dan 2 sebab masuk dalam usia PAUD. Dimana usia PAUD ini adalah 0-8 tahun. Diklat dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 13 Juni dan diikuti oleh 30 guru. Nanti secara bertahap akan dilatih seluruhnya. Pemateri dari APPAUDI Jatim, APPAUDI Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Dosen. Peserta akan mendapatkan materi mengenai strategi pembelajaran agar lebih kreatif dan menyenangkan.

    “Setelah TK B ke SD ini diharapkan ada kesinambungan strategi pembelajaran bagaimana anak-anak yang lulus TK menginjak SD dapat menyesuaikan dengan sangat baik. Jadi dalam transformasi pendidikan ini tidak ada gapnya. Kabar baiknya ini menjadi kota pertama yang melaksanakan diklat seperti ini,” imbuh Sulthon.

    Turut hadir, Camat Pesantren Widiantoro, Lurah Bawang Ahmad Sofan Alif, Ketua IGTKI Kota Kediri Dyah Mujiati, Ketua IGTKI-PGRI Kecamatan Pesantren Asih Tri Wulandari, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Perbaikan Manajemen Bank Jatim Pasca RUPS

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Perbaikan Manajemen Bank Jatim Pasca RUPS

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak perbaikan serius di tubuh manajemen Bank Jatim usai ditetapkannya susunan baru Direksi dan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Mei 2025.

     

    Sorotan tajam dilayangkan terhadap kinerja, transparansi, hingga profesionalisme jajaran baru di tengah mencuatnya isu kredit fiktif dan dugaan nepotisme dalam tubuh bank pelat merah tersebut.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menekankan bahwa pergantian pimpinan Bank Jatim seharusnya menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik, bukan malah memperlebar jurang keraguan.

    “Bank Jatim bukan hanya mesin bisnis, tetapi representasi dari tata kelola keuangan daerah. Kepercayaan publik adalah modal utama. Direksi dan Komisaris baru wajib menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya,” ujar Bunda Renny, Rabu (11/6/2025).

    Fraksi PDIP menyoroti tiga isu utama yang harus segera dijawab manajemen baru. Pertama, dugaan politisasi jabatan yang dinilai publik sebagai penunjukan berdasarkan kepentingan politik, bukan karena integritas atau profesionalitas.

    “Hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dijawab secara transparan,” tegasnya.

    Kedua, minimnya komunikasi terbuka terkait kondisi internal dan arah strategis Bank Jatim setelah RUPS dinilai memperdalam krisis kepercayaan. Menurut Renny, kondisi ini menciptakan jarak antara manajemen dengan publik dan para pemangku kepentingan.

    “Padahal, Bank Jatim adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

    Ketiga, urgensi transformasi digital juga mendapat sorotan tajam. Di tengah era disrupsi layanan perbankan, Bank Jatim dinilai tertinggal dalam berinovasi. “Transformasi digital adalah kebutuhan mendesak agar Bank Jatim tetap relevan dan kompetitif,” tegas Renny.

    Untuk itu, Fraksi PDIP mendesak Direksi dan Komisaris baru agar segera menjalankan audit internal, menyusun roadmap pemulihan, serta membangun komunikasi proaktif dengan para pemangku kebijakan di Jawa Timur. Renny menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten, termasuk dalam pemberian kredit UMKM dan pengisian jabatan struktural.

    “Bank Jatim harus mempercepat transformasi digital. Mulai dari mobile banking, pelayanan berbasis AI, hingga mendorong inklusi keuangan di pelosok Jawa Timur,” sebutnya.

    Politisi asal Kediri itu juga mengingatkan bahwa profitabilitas bukan satu-satunya ukuran kesuksesan. Menurutnya, yang lebih penting adalah kembalinya kredibilitas institusi sebagai bank milik daerah.

    “Masyarakat sedang menunggu pembuktian. Jangan sia-siakan momentum ini. Pulihkan kepercayaan publik, maka kejayaan Bank Jatim akan kembali,” tegasnya.

    Berikut Daftar Nama Calon Komisaris dan Direksi Bank Jatim Hasil RUPS Maret 2025:

    Komisaris Utama Independen : Adi Sulistyowati
    Komisaris : Adhy Karyono
    Komisaris Independen : Muhammad Mas’ud
    Komisaris Independen : Dadang Setiabudi
    Komisaris Independen : Asri Agung Putra
    Komisaris Independen : Nurul Ghufron

    Direktur Utama : Winardi Legowo
    Wakil Direktur Utama : R. Arief Wicaksono
    Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah : Tonny Prasetyo
    Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
    Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : RM Wahyukusumo Wisnubroto
    Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan
    : Arif Suhirman
    Direktur IT, Digital, dan Operasional : Wiweko Probojakti
    Direktur Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma Aji

    Ketua Dewan Pengawas Syariah : Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir, Mpd.
    Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. Muhammad Nasih, SE, M.T, Ak
    Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Ir. H. Tamhid Mashudi

    [asg/beq]

  • Anggota DPR RI M. Khozin Kesal Rakyat Selalu Kalah dalam Sengketa Tanah

    Anggota DPR RI M. Khozin Kesal Rakyat Selalu Kalah dalam Sengketa Tanah

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, anggota DPR RI Komisi II dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang kesal karena rakyat selalu kalah dalam sengketa tanah melawan negara dan swasta.

    Kekesalannya ini diungkapkan dalam cara sosialisasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, do Hotel Royal, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (11/6/2025).

    “Di Jember, masih banyak ditemukan daerah yang sampai detik ini sudah puluhan tahun bersengketa dengan negara, baik itu negara dalam hal ini BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau dengan swasta,” kata Khozin.

    “Dan rumusnya secara empiris ketika masyarakat berhadapan dengan institusi negara, bukan seratus persen lagi, seribu persen pasti masyarakat selalu dikalahkan,” kata Khozin.

    Khozin menilai ini kondisi yang ironis, jika melihat kembali Pasal 33 Undang-Undang 1945. “Di sana termaktub jelas bahwa tanah, air, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Secara yuridis seperti itu,” katanya.

    “Tapi fakta empiris di lapangan, banyak terjadi disparitas antara yang seharusnya dan kenyataannya. Seharusnya pemilik atau saham tunggal kekayaan alam ini adalah masyarakat yang didelegasikan pengelolaannya kepada pemerintah,” kata Khozin.

    Khozin meyakini, redistribusi lahan harus berasas keadilan dan kepastian. “Namun saat ini, banyak masyarakat yang masih terpinggirkan dirugikan dalam persoalan agraria,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    Ini kemudian yang membuat Komisi II bermitra dengan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan mitigasi melalui pemetaan permasalahan di lapangan.

    Salah satu permasalahan adalah tidak sesuainya luas lahan milik BUMN dalam hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) dengan kenyataan sesungguhnya. Khozin mencontohkan penguasaan lahan perusahaan perkebunan.

    “Dia memiliki HGU atau HGB dalam konsesinya, misalkan, tiga ribu hektare, tapi existing di lapangan bisa sampai 10 ribu hektare. Masyarakat banyak dirugikan untuk hal itu, tapi ketika mau melakukan cross check data HGU, enggak dibuka sampai detik ini. Data HGU tertutup sampai sekarang. Inilah kemudian yang menjadi kritik keras saya,” kata Khozin.

    Kondisi ini membuat masyarakat susah menggugat. “Dia tidak tahu ini izinnya di mana saja dan itu selalu tertutup. Itu modus operandi pertama. Yang kedua, ketika masyarakat melakukan protes, Brimob yang turun,” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini. [wir]

  • Mbak Wali Paparkan 8 Aksi Konvergensi Kota Kediri Pada Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten Kota di Jatim

    Mbak Wali Paparkan 8 Aksi Konvergensi Kota Kediri Pada Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten Kota di Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kepada panelis tim percepatan penurunan stunting beserta mitra strategis Provinsi Jawa Timur saat Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Paparan dilakukan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

    Pada paparan tersebut, Mbak Wali menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis situasi dari pelaksanaan Aksi Konvergensi #1 di Kota Kediri telah menghasilkan penetapan 10 kelurahan sebagai lokus prioritas penanganan stunting tahun 2025, meliputi Kelurahan Betet, Banaran, Pesantren, Gayam, Blabak, Banjarmlati, Ngletih, Rejomulyo, Manisrenggo, dan Mrican.

    Penetapan ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, yaitu angka prevalensi stunting, jumlah kasus stunting, jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi, serta rendahnya capaian pemenuhan layanan esensial di wilayah tersebut.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa pada aksi Konvergensi #2 menggambarkan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam percepatan penurunan stunting di Kota Kediri. Pada tahun 2024 telah disusun time line rencana kegiatan setiap bulan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja TPPS tahun 2025.

    Aksi Konvergensi #3 berupa Rembuk Stunting secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota. Forum ini menetapkan kelurahan lokus stunting serta program prioritas tahun rencana, sebagai bentuk komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting.

    “Pada aksi Konvergensi #4 diwujudkan melalui dukungan regulasi sebagai landasan pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Hingga saat ini, telah diterbitkan 6 Peraturan Daerah , 7 Peraturan Walikota , dan 13 Keputusan Wali Kota yang mendukung pelaksanaan program. Regulasi ini menjadi payung hukum dalam menjalankan program. Lalu, pada Aksi Konvergensi #5 dalam pemberdayaan masyarakat, kontribusi dan dukungan Tim Penggerak PKK utamanya sebagai agen perubahan perilaku di masyarakat dalam pola pengasuhan dan pendidikan keluarga serta mendukung layanan posyandu, berkolaborasi dengan Kader Kesehatan, IBI, IDI, IDAI, Perguruan Tinggi, Komunitas Peduli ASI, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Forum Anak, dan Tim Pendamping Keluarga,” imbuhnya.

    Kemudian pada Aksi Konvergensi#6, Pemerintah Kota Kediri melalui inovasi Aplikasi PAPI ASIK, yaitu Program Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan menghadirkan penyediaan data layanan dan riwayat ibu hamil dan bayi. Data hasil timbang balita di Posyandu secara real time diinput oleh kader posyandu setiap bulannya.

    Sebagai upaya monitoring dan evaluasi tahunan dilakukan survei balita stunting menggunakan aplikasi ArcGIS sehingga tersaji data balita stunting dalam Geoportal berupa Data Spasial dalam bentuk peta sebaran balita dan pemanfaatan Aplikasi Elsimil dalam mengelola data pendampingan keluarga risiko stunting untuk diintegrasikan dalam Satu Data Kota Kediri.

    Pada Aksi Konvergensi ke-7 difokuskan pada publikasi massif baik media sosial, media cetak maupun podcast rutin untuk menginformasikan progres penanganan stunting dan mendorong partisipasi masyarakat. Terakhir, Aksi Konvergensi #8 menggambarkan capaian Pemerintah Kota Kediri terhadap target Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang secara umum telah melampaui target nasional. Evaluasi kinerja tahunan terhadap indikator intervensi spesifik di Kota Kediri menunjukkan bahwa terdapat beberapa capaian yang belum sepenuhnya memenuhi target.

    Salah satu indikator yang belum mencapai target adalah pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia kurang dari enam bulan, cakupan imunisasi dasar lengkap juga belum mencapai 100%. Beberapa indikator lainnya yang menjadi fokus evaluasi meliputi pelayanan KB pasca persalinan, cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan, serta rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, khususnya air limbah domestik.

    Wali Kota termuda di Indonesia ini, juga menjelaskan Kota Kediri terus memperkuat praktik baik dalam penanganan stunting dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Salah satu contoh unggulan adalah program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). Sebagaimana balita stunting memerlukan asupan tinggi protein. Adapula program penempatan dokter spesialis anak di Puskesmas.

    Pelayanan dokter spesialis di puskesmas dilaksanakan 1 minggu sekali dengan melayani 10 balita terindikasi stunting dari data balita weight faltering yang telah dilakukan intervensi spesifik di Posyandu tetapi tidak menunjukan perbaikan. Maka Kelurahan dan TP PKK mengadvokasi keluarga balita stunting untuk dirujuk ke Puskesmas. Apabila balita membutuhkan penanganan lebih lanjut, balita tersebut dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

    Di akhir paparannya, Mbak Wali menekankan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kota Kediri bukanlah semata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat melalui pendekatan pentahelix. Kolaborasi, inovasi, dan komitmen yang terus dijaga akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Turut mendampingi saat penilaian ini, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala OPD terkait, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, pewakilan Organisasi Profesi, perwakilan akademisi, pelaku usaha, media, serta anggota TPPS Kota, TPPS Kecamatan dan Kelurahan. [nm/ted]

  • Mbak Wali Kediri: Perempuan Punya Potensi Berkontribusi di Berbagai Bidang

    Mbak Wali Kediri: Perempuan Punya Potensi Berkontribusi di Berbagai Bidang

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, tidak hanya terbatas pada ranah domestik. Hal itu disampaikan saat menghadiri Talkshow Fiqih Wanita di Aula Lantai 1 Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo, Rabu (11/6/2025), yang diikuti oleh para mahasiswi dan dosen perempuan UIT Kediri.

    Talkshow bertema “Tata Cara Beribadah bagi Muslimah” tersebut menghadirkan Ibu Nyai Hj. Aina ‘Ainaul Mardliyah Anwar, Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Ar-Risalah Lirboyo Kediri. Kegiatan ini menjadi ruang edukatif untuk memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus memperkuat peran perempuan dalam masyarakat.

    Mbak Wali, sapaan akrab Vinanda, menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan kota. Ia menyampaikan bahwa indeks pengarusutamaan gender di Kota Kediri terus meningkat dari tahun ke tahun, namun masih perlu terus didorong melalui kegiatan positif yang menyentuh langsung pada kaum perempuan.

    “Melalui kegiatan ini, para mahasiswi dan dosen perempuan diharapkan dapat semakin menyadari bahwa perempuan memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa untuk berkontribusi dalam berbagai bidang,” ujarnya.

    Vinanda menekankan bahwa peran perempuan sangat vital dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Ia mendorong seluruh peserta untuk tidak ragu mengambil peran di ruang publik, karena kontribusi mereka akan turut mendorong kemajuan Kota Kediri secara menyeluruh.

    “Seperti yang kita tahu, dalam pandangan Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Banyak ajaran dan hukum Islam yang justru berpihak serta melindungi hak-hak perempuan. Ini adalah sebuah privilege yang luar biasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya privilege ini kita gunakan sebaik-baiknya, di jalan kebenaran, untuk membawa kemaslahatan bagi sesama perempuan dan masyarakat luas,” terang Mbak Wali.

    Dalam penutup sambutannya, Vinanda mengajak seluruh peserta menjadikan talkshow ini sebagai pelecut semangat untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, dan mengoptimalkan peran sebagai perempuan. Ilmu fiqih wanita, kata dia, adalah bekal penting untuk semakin memuliakan diri dan memberikan kontribusi nyata bagi agama, bangsa, dan negara.

    Acara ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Mohammad Qowimuddin, Rektor UIT Lirboyo Kediri KH Reza Ahmad Zahid, segenap dosen putri UIT, serta seluruh mahasiswa S1 dan S2 Universitas Islam Tribakti Kediri. [nm/beq]

  • Wali Kota Mojokerto Buka Pelatihan Petugas Keselamatan Konstruksi, Tekankan Outcome Nyata

    Wali Kota Mojokerto Buka Pelatihan Petugas Keselamatan Konstruksi, Tekankan Outcome Nyata

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari resmi membuka pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk jabatan Petugas Keselamatan Konstruksi, Rabu (11/6/2025). Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Kota Mojokerto dan diikuti puluhan peserta dari perusahaan kontraktor serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pekerja sektor konstruksi, sekaligus memperkuat penerapan standar keselamatan kerja. Dalam sambutannya, Ning Ita—sapaan akrab Ika Puspitasari—menegaskan bahwa kegiatan ini tidak boleh berakhir sebagai seremoni belaka.

    “Saya tidak ingin kegiatan ini hanya seremoni. Namun harus ada outcome. Harus bisa dirasakan oleh masyarakat hasilnya,” tegasnya.

    Ia menyebut bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk menekan risiko kecelakaan kerja di lapangan, sekaligus bagian dari upaya sistematis meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang konstruksi. Menurutnya, keselamatan kerja harus menjadi prioritas dalam setiap proyek pembangunan.

    “Dengan adanya sertifikasi ini, kami harap tidak hanya skill yang meningkat, tetapi juga kesadaran akan pentingnya prosedur kerja yang aman. Ilmu yang didapat hari ini harus diaplikasikan di lapangan. Keselamatan dan kualitas kerja adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Ning Ita.

    Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 11 dan 12 Juni 2025. Selama kegiatan, para peserta mendapatkan pembekalan teknis dan uji kompetensi yang mengacu pada standar nasional. Program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem konstruksi yang aman dan profesional di Kota Mojokerto. [tin/beq]

  • DPRD Surabaya: Kebijakan Parkir Minimarket Jangan Rugikan Pengusaha, UMKM Bisa Jadi Solusi

    DPRD Surabaya: Kebijakan Parkir Minimarket Jangan Rugikan Pengusaha, UMKM Bisa Jadi Solusi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan penertiban parkir liar di minimarket yang digaungkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memicu reaksi dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Surabaya Imam Syafi’i menilai kebijakan penyegelan minimarket yang tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi, meski berniat baik, berpotensi membebani pengusaha.

    Menurut Imam, saat ini pengelola minimarket tidak hanya wajib membayar pajak parkir, tetapi juga dibebani kewajiban menyediakan dan menggaji jukir, serta dilarang menyewakan lahan parkir kepada pelaku UMKM.

    “Pengusaha yang sudah membayar pajak parkir, kok malah dibebani menambah pengeluaran dengan jukir resmi. Ini tidak adil. Pemerintah harusnya hadir memberi solusi, bukan menekan,” kata Imam, Rabu (11/6/2025).

    Untuk meredam ketegangan antara Pemkot dan pelaku usaha, Imam mengusulkan solusi tengah. Ia mendorong agar lahan parkir di minimarket justru bisa dimanfaatkan secara gratis oleh pelaku UMKM lokal, khususnya warga miskin di sekitar lokasi. Dengan cara ini, selain menjaga ketertiban parkir, akses ekonomi juga terbuka untuk masyarakat kecil, tanpa membebani konsumen atau pengusaha.

    “Everybody will be happy. Pengusaha tidak keluar biaya lagi, UMKM atau warga miskin dapat tempat jualan gratis, konsumen merasa aman dan tidak perlu bayar parkir,” ujarnya.

    Namun, Imam juga menggarisbawahi bahwa UMKM yang diberdayakan tersebut perlu diberi tanggung jawab menjaga ketertiban serta mencegah munculnya praktik jukir liar. Menurutnya, skema ini merupakan pendekatan sosial-ekonomi yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil.

    Dalam kesempatan yang sama, Imam turut menyoroti pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2023 tentang Perindustrian dan Perdagangan. Ia menyebut banyak toko modern yang masih berdiri terlalu dekat dengan pasar tradisional, melanggar aturan zonasi yang telah ditetapkan.

    “Perwali tentang toko modern yang dekat pasar rakyat itu juga harus ditegakkan kalau memang niat membela masyarakat Surabaya. Banyak yang tidak patuh zonasi,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Imam mengingatkan agar Pemkot juga menegakkan aturan terkait kewajiban toko modern merekrut tenaga kerja dari warga lokal. Ia menyebut banyak pegawai di toko modern justru bukan warga Surabaya.

    “Banyak juga pegawainya bukan warga Surabaya, padahal dalam Perda dan Perwali disebutkan harus warga ber-KTP Surabaya. Ini yang harus dibenahi kalau kita serius membela wong cilik,” lanjutnya.

    “Kalau mau menertibkan, ya semua harus ditertibkan. Jangan tanggung-tanggung kalau mau bela warga Surabaya,” pungkas legislator dari Fraksi NasDem itu. [asg/beq]

  • Pemkab Magetan Ubah Skema Bantuan Bunda Kasih, Bakal Disalurkan dalam Bentuk Uang Tunai

    Pemkab Magetan Ubah Skema Bantuan Bunda Kasih, Bakal Disalurkan dalam Bentuk Uang Tunai

    Magetan (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Sosial Magetan resmi mengubah skema penyaluran bantuan sosial Bunda Kasih. Program yang ditujukan untuk merawat para lanjut usia (lansia) ini sebelumnya menyalurkan bantuan dalam bentuk makanan harian, namun akan diubah menjadi bantuan uang tunai mulai tahun 2025.

    Program Bunda Kasih yang diluncurkan pada 27 September 2019 telah menyasar 325 lansia pada 2024 lalu, dan diperluas hingga hampir 400 penerima manfaat pada 2025 ini. Perubahan skema ini dilakukan karena penyaluran dalam bentuk makanan dinilai tidak lagi efektif dan efisien.

    “Awalnya kan memang ditunjuk warung atau wali untuk memberikan makanan pada para lansia setiap hari. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, ternyata kurang efektif,” terang Kepala Dinas Sosial Magetan, Parminto Budi Utomo.

    Dengan skema baru ini, para lansia akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp300.000 yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Mereka bisa mengambilnya sendiri atau didampingi oleh wali.

    “Jadi, bantuan uang Rp300.000 ini akan kami berikan langsung lewat rekening penerima manfaat. Kemudian, bisa diambil sendiri oleh penerima manfaat, atau diambil didampingi oleh walinya,” terangnya.

    Perubahan ini masih dalam tahap penyusunan regulasi. Pemerintah berharap skema baru ini lebih tepat guna dan dapat meningkatkan manfaat bantuan secara langsung bagi lansia.

    “Ini masih proses perubahan regulasi ya. Kami harapkan dengan skema ini, bantuan bisa lebih bermanfaat. Karena, lansia kita ternyata lebih suka jika bantuan tersebut langsung berupa uang bukan berupa makanan,” tambah Parminto.

    Meski cakupan penerima terus meningkat, program Bunda Kasih hingga kini masih belum menjangkau seluruh lansia sebatang kara di wilayah Magetan. [fiq/kun]

  • 79 Kepala Desa di Sidoarjo Akan Habis Masa Jabatan di 2026, Bupati Subandi Desak Pemerintah Pusat Terbitkan Regulasi Pilkades

    79 Kepala Desa di Sidoarjo Akan Habis Masa Jabatan di 2026, Bupati Subandi Desak Pemerintah Pusat Terbitkan Regulasi Pilkades

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tahun 2026, sebanyak 79 kepala desa di Kabupaten Sidoarjo masa jabatannya akan berakhir. Sedangkan sampai saat ini belum ada turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) dan juga peraturan menterinya terkait Pilkades.

    Menyikapi hal demikian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pun mulai mempersiapkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pilkades serentak. Mulai menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

    “Saya instruksikan kepada Asisten dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera konsultasi ke provinsi dan bersurat ke pusat, langsung ke Mendagri agar proses pengawalan PP dan Permennya dipercepat,” ucap Bupati Sidoarjo, Subandi Rabu (11/6/2025).

    Bupati berencana jika sampai tiga bulan kedepan belum ada kejelasan, dirinya akan menghadap ke Mendagri untuk meminta waktu audensi. Setelah PP dan Permen selesai, kita tinggal susun Peraturan Daerah (Perda). Target saya, Perda bisa selesai dalam dua bulan.

    “Apabila seluruh proses regulasi selesai tepat waktu, pelaksanaan rangkaian tahapan Pilkades tepat waktu juga. Dimana rangkaian pilkades dalam kurun waktu enam bulan harus running,” harapnya.

    Subandi menjelaskan bahwa presiden juga menginstruksikan visi dan misi pemerintah yang dijalankan oleh kepala desa dan mengingatkan pentingnya peran kepala desa dalam menjalankan visi dan misi Presiden, termasuk program-program strategis seperti peluncuran Koperasi Merah Putih beberapa waktu lalu. “Jika kepala desa tidak dilantik di tahun 2026, maka tidak akan bisa melaksanakan visi dan misi presiden,” paparnya. (isa/kun)