Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ning Ita Lepas 697 Kontingen Kota Mojokerto untuk Porprov Jatim IX 2025

    Ning Ita Lepas 697 Kontingen Kota Mojokerto untuk Porprov Jatim IX 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari secara resmi melepas 697 kontingen yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX tahun 2025. Acara pelepasan berlangsung di GOR Seni Majapahit, Kota Mojokerto, Kamis (11/6/2025), dengan penuh semangat dan harapan tinggi dari seluruh peserta.

    Ratusan atlet dan official tersebut siap membawa harum nama Kota Mojokerto dalam perhelatan olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut. Ning Ita—sapaan akrab Ika Puspitasari—menyampaikan harapannya agar kontingen Kota Mojokerto mampu mempersembahkan prestasi terbaik sebagai kado terindah dalam momentum Hari Jadi Kota Mojokerto ke-107.

    “Sebanyak 600 lebih atlet dan official akan berjuang merebut medali untuk Kota Mojokerto,” ungkapnya.

    Dalam sambutannya, Ning Ita juga mengapresiasi peningkatan prestasi olahraga Kota Mojokerto dalam ajang Porprov sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa Kota Mojokerto mengalami lonjakan prestasi yang signifikan, dari posisi ke-34 pada tahun 2019, naik ke peringkat 20, dan berhasil menembus posisi 16 pada Porprov 2023.

    Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kemajuan olahraga, Pemerintah Kota Mojokerto mengalokasikan dana hibah sebesar Rp6,5 miliar kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mojokerto pada tahun 2025. Dana ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan kesiapan para atlet untuk bersaing di level yang lebih tinggi.

    “Dengan tren peningkatan ini, kami menargetkan masuk 10 besar pada Porprov Jatim IX tahun 2025. Peningkatan anggaran ini harus sejalan dengan peningkatan prestasi. Bibit-bibit unggul Mojokerto harus jadi aset daerah, bukan malah direkrut daerah lain,” tegasnya.

    Pelepasan kontingen ditandai dengan pemakaian jaket dan kartu peserta secara simbolis oleh Ning Ita kepada perwakilan atlet, sebagai simbol semangat dan dukungan dari seluruh masyarakat Mojokerto. Sebanyak 510 atlet dari Kota Mojokerto akan berlaga dalam 42 cabang olahraga (cabor) dari total 64 cabor yang dipertandingkan dalam Porprov Jatim IX.

    Ajang Porprov Jatim IX 2025 dijadwalkan berlangsung di wilayah Malang Raya pada 28 Juni hingga 5 Juli 2025, menjadi panggung bagi atlet muda dari seluruh penjuru Jawa Timur untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. [tin/beq]

  • Bupati Lumajang Tegaskan Tidak Ada Ampun bagi Guru Pelaku Asusila

    Bupati Lumajang Tegaskan Tidak Ada Ampun bagi Guru Pelaku Asusila

    Lumajang (beritajatim.com) – Maraknya kasus asusila yang melibatkan oknum guru terhadap siswa di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi sorotan serius Pemerintah Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan sikap tegasnya terhadap setiap bentuk pelanggaran tidak bermoral yang mencoreng dunia pendidikan.

    Peringatan keras itu disampaikan langsung oleh Bupati Indah Amperawati—akrab disapa Bunda Indah—saat menghadiri acara Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif (Si Pena Lusi) di Gedung PKK Lumajang, Kamis (12/6/2025). Ia menegaskan, tidak akan ada toleransi terhadap guru yang melakukan tindakan asusila terhadap anak didiknya, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer.

    “Ini tidak akan ada ampun bagi guru yang melakukan tindakan asusila kepada muridnya, baik itu yang statusnya PNS maupun honorer, akan kami tindak tegas,” ujar Bunda Indah.

    Ia menyadari bahwa guru memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Pisang, sebutan lain untuk Kabupaten Lumajang. Namun, jika perilaku guru justru mencederai kepercayaan masyarakat dengan tindakan tidak bermoral, maka tak ada alasan untuk memberi kelonggaran.

    “Untuk guru ini sebenarnya saya prioritaskan, tapi kalau melakukan asusila ya bakal saya tindak tegas,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Lumajang pun telah melibatkan Inspektorat untuk menangani secara langsung setiap laporan terkait tindakan asusila oleh tenaga pendidik. Bunda Indah menyatakan bahwa mekanisme pelaporan akan diproses dengan cepat, termasuk tindakan pemberhentian dari jabatan guru.

    “Jadi untuk mencegah masalah ini saya sudah ngomong ke Inspektorat, meskipun itu guru honorer atau PNS harus diberhentikan dan disuruh kerja di luar saja. Tidak usah jadi guru kalau kelakuannya tidak mendidik sama sekali,” tegasnya.

    Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemkab Lumajang dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat, serta memastikan para pendidik benar-benar memiliki integritas moral dalam menjalankan tugasnya. [has/beq]

  • Kapolresta Sidoarjo Apresiasi Budidaya Hidroponik, Dorong Ketahanan Pangan ala Asta Cita

    Kapolresta Sidoarjo Apresiasi Budidaya Hidroponik, Dorong Ketahanan Pangan ala Asta Cita

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengapresiasi sinergitas antara masyarakat, aparat desa, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung lahan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ponokawan di Kecamatan Krian, Kamis (12/6/2025). Dalam kunjungan tersebut, Kapolresta turut didampingi Forkopimka Krian, Kelompok Tani Desa Ponokawan, Bhabinkamtibmas, serta warga penggerak ketahanan pangan binaan Polresta Sidoarjo.

    Menurut Kombes Pol Christian Tobing, budidaya sayuran pakcoy dengan metode hidroponik menjadi contoh konkret keberhasilan program swasembada pangan. Selain efisien dan praktis, metode ini juga tidak memerlukan lahan luas dan memiliki masa panen yang relatif cepat.

    “Nilai plus dari program-program unggulan seperti di Desa Ponokawan inilah harapannya dapat menginspirasi masyarakat di tempat lainnya. Kami tidak tinggal diam dalam mensukseskan program nasional ini. Para Bhabinkamtibmas, stakeholder terkait, dan perangkat desa juga aktif mendampingi serta mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan lahan bergizi maupun lestari,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Polda Jawa Timur juga telah menggagas program KTSM Semeru sebagai sarana edukasi dan pendampingan pertanian berbasis teknologi yang menyasar generasi muda. Program ini diharapkan mampu mencetak petani milenial yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Klinik ini juga diharapkan menjadi pusat inovasi dan konsultasi tani, yang menjembatani antara petani, penyuluh, serta stakeholder pertanian lainnya,” tambah Kombes Pol Christian Tobing. [isa/beq]

  • Wali Kota Blitar Bakal Bikin Perwali Khusus Perjelas Titik Parkir

    Wali Kota Blitar Bakal Bikin Perwali Khusus Perjelas Titik Parkir

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin bakal mengeluarkan peraturan soal perparkiran berupa Peraturan Wali Kota (Perwali). Beleid ini untuk memperjelas titik-titik parkir di Bumi Bung Karno.

    “Nanti insyaallah kita akan bikin Perwali tata kelola parkir,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Kamis (12/6/2025).

    Perwali ini nantinya akan menjadi payung hukum untuk pelaksanaan tata kelola parkir di Kota Blitar. Mas Ibin ingin ada kejelasan soal titik-titik mana saja yang menjadi area parkir kendaraan.

    “Jadi tidak semua tempat parkir boleh diparkiri (ditarik tarif parkir),” tegasnya.

    Peraturan yang akan diterbitkan oleh Wali Kota Blitar ini juga akan digunakan untuk payung hukum dalam penertiban juru parkir. Nantinya semua juru parkir harus resmi dan terdaftar di dinas terkait.

    Mas Ibin tidak ingin lagi melihat juru parkir liar yang menarik parkir di area umum dan aset pemerintah. Hal ini dilakukan agar tata kelola parkir di Kota Blitar bisa tertib.

    “Kami akan mulai menertibkan bahwa parkir di jalan umum, di tepi jalan, di fasilitas pemerintah itu tegaskan lagi harus dikelola pemerintah,” tandasnya.

    Perwali ini nampaknya akan menjadi jawaban dari keluh kesah masyarakat soal tata kelola parkir di Kota Blitar. Selama ini masyarakat mengeluhkan banyaknya juru parkir di Kota Blitar.

    “Pindah satu toko ke toko yang lain sudah diparkir, belanja habis Rp20 ribu biaya parkirnya Rp4.000,” ucap Misti, warga Kota Blitar.

    Masyarakat juga mengeluhkan adanya pungutan parkir yang lebih mahal dari ketentuan. Meski tak seberapa, namun hal itu membuat masyarakat tidak nyaman.

    “Ada juga yang narik sepeda motor Rp3.000, meski hanya selisih Rp1.000 tapi apa gunanya aturan kalau tidak dijalankan,” tegasnya.

    Kini masyarakat pun menanti aturan yang jelas soal parkir. Lebih dari itu masyarakat juga berharap penerapan aturan parkir bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. [owi/beq]

  • Operasional Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar Ditunda, Ini Alasan Dishub Jatim

    Operasional Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar Ditunda, Ini Alasan Dishub Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim, Nyono memastikan operasional kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar yang sedianya dijadwalkan pada pertengahan Juni ini masih ditunda.

    “Iya (ditunda). Ini karena masih dimatangkan di Pemkot Denpasar,” kata Nyono kepada beritajatim.com, Kamis (12/6/2025).

    Nyono mengatakan, pihaknya masih dalam proses pematangan operasional kapal cepat. Sehingga, launching atau peluncurannya belum dapat disampaikan terlebih dahulu.

    Menurut Nyono kapal cepat bertajuk Kapal Express Bahari ini mempunyai rute Pelabuhan Boom Marina Banyuwangi ke Pelabuhan Serangan Sanur, Denpasar Bali. Rute baru ini sangat efisien dengan waktu tempuh hanya sekitar 2 jam 30 menit, dibandingkan dengan akses jalur darat yang memakan waktu sekitar 5 jam.

    “Kapal Bahari Express ini dapat menjadi solusi alternatif yang menjanjikan dan dicintai publik,” katanya.

    Rute pelayaran ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan antara Jatim dan Bali. Kapal ini akan beroperasi setiap hari dari Senin hingga Minggu, kecuali hari Selasa karena jadwal maintenance rutin. Jadwal keberangkatan dari Banyuwangi pukul 09.00 WIB, diperkirakan tiba di Bali pukul 12.30 WITA. Sedangkan dari Bali berangkat pukul 14.00 WITA, estimasi tiba di Banyuwangi pukul 15.30 WIB.

    Fasilitas kapal Bahari Express akan menyediakan 400 kursi penumpang yang dibagi dalam dua tipe, yakni Executive dan VIP. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Express Bahari Mobile.

    Harga tiket penumpang bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dari Banyuwangi dibanderol harga Rp275 ribu untuk VIP dan Rp225 ribu khusus Executive. Sedangkan,.penumpang WNI dari Bali harga Rp285 ribu (VIP) dan Rp235 ribu (Executive). [tok/beq]

  • Anggaran Berkurang Rp255 M, Angka Stunting di Blitar Bisa Turun?

    Anggaran Berkurang Rp255 M, Angka Stunting di Blitar Bisa Turun?

    Blitar (beritajatim.com) – Anggaran penanganan stunting di Kabupaten Blitar tahun 2025 ini berkurang sebesar Rp255 miliar dari sebelumnya. Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar pun hanya menganggarkan dana Rp92 miliar untuk mengatasi permasalahan stunting.

    Jumlah itu jauh lebih kecil jika dibandingkan anggaran penanganan stunting tahun 2024 lalu yang mencapai Rp375 miliar. Kondisi ini tentu tidak ideal dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Blitar.

    “Alokasi anggaran yang sebelumnya mencapai Rp347 miliar tahun lalu, kini hanya tersisa Rp92 miliar. Penurunan ini cukup signifikan mencapai 73 persen. Tahun lalu, ada 58 sub kegiatan yang kami tag untuk mendukung stunting. Tahun ini hanya 40 yang diakui,” jelas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Blitar, Lila Erayunia, Kamis (12/6/2025).

    Pengurangan anggaran ini terjadi akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu, hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat beberapa sub kegiatan terpangkas. Dengan begitu, kegiatan yang dinilai tak secara langsung menyasar anak stunting, tidak diakui sebagai bagian dari pendukung program.

    Salah satu yang terdampak pemangkasan anggaran stunting ini adalah dinas kesehatan yang tahun lalu mendapat alokasi Rp62 miliar. Namun, kini hanya menerima sekitar Rp45,5 miliar untuk program stunting.

    “Anggaran itu paling besar dalam penanganan retardasi pertumbuhan anak,” jelas Lila.

    Meski berkurang, namun Pemerintah Kabupaten Blitar menjamin program-program pokok penanganan stunting tetap berjalan seperti biasa. Program tersebut antara lain penyediaan tablet tambah darah, pemenuhan gizi ibu hamil dan remaja putri, serta edukasi keluarga melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar.

    “Terpenting, meski anggaran terkena efisiensi, program tetap berjalan. Pencegahan pernikahan anak, pembinaan tim percepatan penurunan stunting (TPPS), dan kegiatan SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) masih terus kami laksanakan. Sebab, kegiatan itu langsung menyasar anak stunting,” jelasnya.

    Besar kecilnya anggaran, tentu sangat berpengaruh dalam upaya pengentasan stunting di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar yang menganggarkan anggaran sebesar Rp375 miliar tercatat mampu menurunkan angka stunting dari 20,3 persen menjadi 17,8 persen.

    Di tengah kondisi itu Bupati Blitar Rijanto justru tak mau menyerah dan menargetkan penurunan angka stunting dari 17 persen menjadi 14,65 persen. Ini dianggap Rijanto sebagai target realistis yang terus dikejar.

    Namun, Bupati Rijanto menegaskan bahwa menuju angka nol (zero stunting) masih menjadi tantangan besar. Hasil identifikasi faktor determinan stunting di Kabupaten Blitar lebih dari 70 persen adalah dikarenakan pola asuh yang kurang tepat.

    Maka dari itu, menjadi suatu tantangan yang besar bagi Pemkab Blitar untuk bisa mengubah pemikiran orang tua dan memberikan pemahaman terkait pola asuh yang benar, gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita.

    “Evaluasi dari provinsi tadi memberi semangat baru. Kuncinya keterpaduan, kekompakan, dan komitmen dari seluruh stakeholder. Tidak hanya OPD, tapi juga PKK, Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, Baznas, hingga forum CSR turut terlibat,” ungkap Rijanto.

    Rijanto mengaku, dalam penanganan stunting perlu sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, NGO dan swasta, termasuk PKK. Tidak hanya itu, keberadaan puskesmas dan pustu integrasi layanan primer (ILP) tentu mendekatkan pelayanan ke masyarakat . Apalagi, Kabupaten Blitar sebagai produsen protein hewani memudahkan akses ketercukupan gizi. Namun tentu membutuhkan budaya gotong royong dan kepedulian yang tinggi di masyarakat.

    “Yang paling penting adalah perubahan perilaku. Pola hidup bersih dan sehat harus dibiasakan sejak dini. Kalau masyarakat sudah sadar, kerja pemerintah jauh lebih ringan,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Wali Kota Malang Minta Tim Khusus Telusuri Isu Poligami Kadis DLH

    Wali Kota Malang Minta Tim Khusus Telusuri Isu Poligami Kadis DLH

    Malang(beritajatim.com) – Beredar kabar salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Malang berpoligami atau menikah lagi. Isu ini bahkan telah sampai ke telinga Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

    Wahyu mengambil langkah cepat untuk menyikapi kabar yang beredar. Dia telah meminta tim pemeriksa kedisiplinan untuk untuk melakukan investigasi dengan memanggil dan mengklarifikasi kepada kepala dinas yang bersangkutan.

    “Saya melihat dan mendengar dari media sosial. Saya sudah perintahkan Tim Pemeriksa Kedisiplinan untuk mengklarifikasi,” ujar Wahyu Hidayat saat dikonfirmasi.

    Wahyu memastikan mereka akan melakukan penyelidikan dengan cermat tidak gegabah. Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) beranggotakan Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Bagian Hukum.

    “Kita masih berproses. Jangan sampai saya memberikan rekomendasi, ternyata faktanya tidak seperti itu. Kita tunggu saja hasilnya,” ujar Wahyu.

    Menurutnya, proses pemeriksaan membutuhkan waktu karena tidak hanya melibatkan pemanggilan terhadap pejabat terkait, tetapi juga dimungkinkan pihak-pihak lain untuk memperkuat data. Ia menekankan bahwa rekomendasi tindakan akan didasarkan pada tingkat kesalahan yang terbukti.

    Wahyu menyebut tim harus bekerja berdasarkan fakta yang valid. Untuk saat ini sanksi akan ditentukan pada tingkat kesalahan. Selama proses pemeriksaan berlangsung, kepala dinas tersebut masih aktif berdinas seperti biasa

    “Sanksi akan ditentukan berdasarkan tingkat kesalahannya. Saya sudah minta tim untuk memberikan data seakurat mungkin. Sudah dipanggil hari ini dan belum selesai saya tanya pak bagaimana hasilnya? Belum dalam masih proses,” ujar Wahyu. (luc/ted)

  • Pilkades Serentak 17 Desa di Kabupaten Pasuruan Terancam Ditunda, Ini Penjelasan DPMD dan DPRD

    Pilkades Serentak 17 Desa di Kabupaten Pasuruan Terancam Ditunda, Ini Penjelasan DPMD dan DPRD

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pesta demokrasi tingkat desa di Kabupaten Pasuruan terancam batal digelar tahun ini. Hal itu disebabkan oleh belum turunnya regulasi dari pemerintah pusat hingga pertengahan tahun 2025.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, mengatakan bahwa pelaksanaan pilkades membutuhkan waktu persiapan yang panjang. Minimal, tahapan harus dimulai enam bulan sebelum hari pencoblosan.

    “Sampai saat ini belum ada regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur teknis pilkades,” kata Rido. Ia menambahkan, tanpa regulasi yang jelas, tahapan tidak bisa dimulai.

    Rido juga menjelaskan bahwa setelah PP diterbitkan, pemerintah daerah harus membuat peraturan turunan seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Sementara waktu yang tersedia dalam sisa tahun ini dinilai terlalu sempit.

    “Kalaupun PP-nya turun sekarang, waktunya tidak cukup untuk menyiapkan pelaksanaan pilkades tahun ini,” jelasnya. Ia menyebut kemungkinan besar proses pemilihan kepala desa baru akan digelar pada tahun 2027.

    Pilkades serentak tahun ini seharusnya dilaksanakan di 17 desa yang tersebar di berbagai kecamatan. Di antaranya Desa Wonokoyo (Beji), Kedungbanteng (Rembang), Karangasem (Wonorejo), dan Penunggul (Nguling).

    Meski pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk mendukung penyelenggaraan pilkades, dana tersebut kemungkinan tidak bisa terserap. “Selama belum ada pilkades, jabatan kepala desa akan diisi oleh penjabat (Pj) yang telah ditunjuk,” ujar Rido.

    Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak terburu-buru menyosialisasikan pencalonan. Ia mengakui antusiasme warga untuk mengikuti pilkades sudah mulai terasa di sejumlah desa.

    “Lebih baik masyarakat menunggu kepastian dan tidak terburu-buru mempersiapkan pencalonan,” katanya. Ia juga meminta DPMD memikirkan realokasi anggaran agar tidak menjadi dana menganggur.

    Rudi menegaskan bahwa tantangan besar justru akan datang pada 2027 saat 245 desa serentak menggelar pilkades. “Perlu persiapan yang matang dari sisi teknis, keamanan, dan anggaran agar tidak terjadi kekacauan,” pungkasnya. (ada/ian)

  • Jukir Resmi Minimarket Surabaya Diintimidasi Preman, Wali Kota Eri Cahyadi: Akan Saya Bela!

    Jukir Resmi Minimarket Surabaya Diintimidasi Preman, Wali Kota Eri Cahyadi: Akan Saya Bela!

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam menertibkan praktik parkir liar di wilayahnya. Setelah mewajibkan seluruh minimarket dan tempat usaha modern mempekerjakan juru parkir (jukir) resmi berseragam, muncul gangguan dari kelompok tak dikenal terhadap para jukir resmi tersebut.

    Salah satunya dialami oleh Hadi Purwanto, jukir resmi di salah satu minimarket di Jalan Kartini, Surabaya. Ia mengaku mengalami intimidasi dari delapan orang pria tak dikenal yang mendatanginya pada Kamis malam (5/6/2025).

    “Intimidasi minta lahan, minta tempat buat makan sehari-hari. Kami arahkan untuk mediasi bahwasannya ini tempat Indomaret,” kata Hadi kepada wartawan, Rabu (11/6/2025), usai bertemu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    Menurut Hadi, para pria tersebut membentak dan mengancam, meski tidak sampai melakukan tindakan kekerasan secara fisik. “Bentak-bentak iya, tidak ada kekerasan. Mengancam minta lahan parkir,” urainya.

    Hadi menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai jukir resmi atas arahan dari Pemerintah Kota. Ia menegaskan bahwa parkir di lokasi minimarket tempatnya berjaga sudah ditetapkan bebas pungutan liar.

    “Mediasi bahwasannya di sini sudah diberi arahan dari Pak Eri bebas parkir. Responnya mereka menyanggupi. Saat ini belum datang lagi,” katanya.

    Hadi menambahkan bahwa para pelaku tidak mengungkapkan identitas mereka saat diminta. “Saat ditanya (identitasnya), mereka tidak mengaku, mungkin takut. Bukan (ormas) ngakunya. Cuma segerombolan orang,” imbuhnya.

    Menanggapi insiden ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta para jukir resmi agar tidak gentar menghadapi aksi premanisme. Ia menegaskan komitmennya untuk membela para jukir yang bekerja secara sah di minimarket. “Makanya kalau ada jukir di minimarket tak bela,” tegas Eri.

    Ia juga menyampaikan bahwa kasus ini telah ditangani oleh aparat kepolisian setempat dan pihaknya tidak akan mentoleransi keberadaan preman di Surabaya.

    “Pak Kapolrestabes sudah menyampaikan enggak ada preman. Dipastikan akan ditangkap jika ada preman. Bahkan akan melakukan tindakan tegas terukur,” tandas Eri.

    Kejadian ini menjadi perhatian publik, terutama dalam upaya Pemerintah Kota Surabaya menciptakan ketertiban dan rasa aman di ruang-ruang publik. Warga pun diimbau untuk mendukung kebijakan parkir resmi dan melaporkan jika menemukan praktik intimidasi serupa. [ram/suf]

  • Empat Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Ahmad Labib Apresiasi Kebijakan Tegas Menteri ESDM

    Empat Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Ahmad Labib Apresiasi Kebijakan Tegas Menteri ESDM

    Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terhadap pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat berhasil menarik respons positif dari berbagai kalangan.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib menilai, kebijakan ini bukan hanya bentuk ketegasan negara dalam menertibkan tata kelola sektor pertambangan. Tetapi, juga langkah monumental dalam menjaga keutuhan ekologis dan keberpihakan terhadap masyarakat adat Papua. Karena itu, kebijakan ini harus terus didukung bersama seiring dengan penguatan kedaulatan ekologis.

    “Kita semua apresiasi dan mendukung penuh pencabutan empat izin tambang. Ini adalah bukti nyata keberanian mengambil keputusan demi kepentingan bangsa yang lebih besar, khususnya dalam menjaga kedaulatan ekologis dan hak-hak masyarakat adat,” ujar Labib, Rabu (11/6/2025).

    Lebih lanjut Labib menekankan, pencabutan IUP di wilayah yang merupakan salah satu kawasan konservasi laut terpenting di dunia ini, adalah langkah strategis dalam mendamaikan kebutuhan investasi dengan keberlanjutan lingkungan hidup.

    “Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi warisan dunia. Sudah seharusnya negara hadir ketika kepentingan jangka pendek mengancam masa depan ekosistem dan masyarakat setempat. Ini bukan semata soal investasi, tapi soal keberlanjutan dan keadilan,” imbuhnya.

    Labib juga menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penerbitan izin yang berdampak pada konflik lahan maupun kerusakan lingkungan.

    “Kebijakan investasi harus dilandasi prinsip good governance, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat. Jangan sampai ada lagi izin-izin tambang yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan diterbitkan dengan mudah di wilayah sensitif seperti Raja Ampat,” katanya.

    Labib mengajak seluruh pihak termasuk dunia usaha, untuk melihat keputusan ini sebagai momentum membangun paradigma baru investasi di Indonesia.

    “Saatnya kita mendefinisikan ulang arti pembangunan. Tidak semua investasi harus merusak. Dengan komitmen kuat seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Bahlil, saya yakin Indonesia bisa menjadi contoh negara yang tumbuh secara ekonomi, namun tetap lestari secara ekologis,” pungkasnya. (tok/ian)