Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Wali Kota Mojokerto Lepas Kontingen SBH dan Sampaikan Bangga Pramuka

    Wali Kota Mojokerto Lepas Kontingen SBH dan Sampaikan Bangga Pramuka

    Mojokerto (beritajatim.com) – Semangat Pramuka membara dalam seremoni pemberangkatan Kontingen Saka Bakti Husada (SBH) Kota Mojokerto yang akan mengikuti Perkemahan Tingkat Daerah (Pertida) VII Jawa Timur. Acara pelepasan digelar khidmat di Pendopo Sabha Mandala Tama, Balai Kota Mojokerto, Jumat (13/6/2025).

    Kontingen ini akan bergabung dengan ratusan Pramuka dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Timur di Bumi Perkemahan Alas Soeko, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 17–20 Juni 2025. Mereka mengemban misi besar, menimba ilmu, memperluas wawasan, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan rasa bangganya atas semangat para generasi muda. Menurutnya, kegiatan Pramuka menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter positif. “Melalui Pramuka, saya melihat ada penanaman pendidikan karakter yang luar biasa. Kemandirian, kepedulian, dan empati sosial terbentuk dari aktivitas-aktivitas Pramuka,” ungkapnya.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) pun mendorong peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin. Sebab, Pertida bukan sekadar kegiatan rekreasi, melainkan proses pembentukan jati diri. Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama Gerakan Pramuka telah memberikan pembinaan maksimal kepada peserta.

    “Kolaborasi ini diharapkan mencetak generasi unggul, calon pemimpin masa depan yang tumbuh dari Kota Mojokerto. Semoga saat kembali ke Kota Mojokerto nanti, para peserta membawa pulang ilmu dan pengalaman yang akan menjadi bekal berharga untuk masa depan,” imbuhnya.

    Dengan semangat dan tekad tinggi, para anggota kontingen dilepas dengan doa dan harapan. Mereka diharapkan mampu membawa harum nama Mojokerto dalam ajang yang bukan hanya perkemahan, tetapi juga wadah pembelajaran karakter bagi para pemuda Jawa Timur. [tin/but]

  • Merokok Sembarangan di Sampang Denda Rp1 Juta

    Merokok Sembarangan di Sampang Denda Rp1 Juta

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang, melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB), akan segera memberlakukan sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Plh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes-KB Sampang, Esti Utami, menjelaskan bahwa Perda KTR telah mengatur dengan jelas mengenai larangan dan sanksi. Salah satunya, larangan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

    “Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda hingga maksimal Rp 1 juta,” ucapnya. Jum’at (13/6/2025)

    Diketahui, sejumlah lokasi prioritas penerapan KTR sudah ditentukan. Meliputi fasilitas layanan kesehatan, lembaga pendidikan, tempat ibadah, taman bermain anak, tempat kerja, angkutan umum, serta ruang-ruang publik lainnya.

    Setelah itu pembentukan Satgas, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sosialisasi, lalu dilakukan penegakan aturan secara langsung di lapangan.

    “Saksi akan kita terapkan di lapangan,” pungkasnya. [sar/but]

  • Wali Kota Mojokerto Sambut Bhante Luong Po dari Thailand, Pererat Diplomasi Budaya Lewat Wayang

    Wali Kota Mojokerto Sambut Bhante Luong Po dari Thailand, Pererat Diplomasi Budaya Lewat Wayang

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyambut hangat kunjungan Bhante Luong Po dari Museum Nang Yai Wat Khanon, Thailand, di Museum Gubug Wayang, Kota Mojokerto. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Thailand, khususnya melalui seni tradisional wayang.

    “Selamat datang di Mojokerto, pusat Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-16,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu, membuka pertemuan dengan penuh keramahan, Jumat (13/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat namun penuh makna tersebut, Ning Ita memaparkan sejarah strategis Kota Mojokerto sebagai pusat perdagangan penting pada masa Majapahit. Ia menyoroti peran Pelabuhan Canggu dan Sungai Brantas yang kala itu menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi, menghubungkan pedalaman Pulau Jawa dengan dunia luar.

    Tak hanya membahas sejarah, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini juga berharap kerja sama budaya antara Mojokerto dan Thailand dapat terus berlanjut. “Saya berharap tahun depan Bhante bisa datang lagi ke Kota Mojokerto, untuk menikmati lebih banyak wisata sejarah dan budaya yang kami miliki,” tuturnya.

    Melalui penerjemah, Bhante Luong Po yang merupakan Kepala Wat Khanon sekaligus Ketua Pusat Budaya Wayang Kulit Besar Thailand menyampaikan rasa terima kasih dan kekagumannya atas upaya pelestarian budaya di Mojokerto. Ia mengaku terkesan dengan semangat masyarakat dalam menjaga tradisi di tengah kemajuan kota. “Kami sangat senang. Jika ada kesempatan, kami ingin bekerja sama lebih lanjut,” ujarnya.

    Pertemuan ini menjadi langkah kecil namun signifikan dalam diplomasi budaya, memperkuat hubungan antarnegara sekaligus menegaskan bahwa seni tradisional seperti wayang adalah bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. [tin/kun]

  • Mbak Wali Buka Workshop Animasi Bertema Cerita Panji, Langkah Wujudkan Kediri City Tourism

    Mbak Wali Buka Workshop Animasi Bertema Cerita Panji, Langkah Wujudkan Kediri City Tourism

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Workshop Video Animasi ‘Kilas Balik Cerita Panji Menapaktilasi Peradaban untuk Kediri Ngangeni’. Workshop berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Kegiatan ini diikuti perwakilan dua orang anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di setiap kelurahan se-Kota Kediri. Narasumber adalah Khamadi dari Udinus Kediri.

    “Cerita Panji ini sangat terkenal bahkan ada salah satu negara yakni Malaysia yang melakukan penelitian tentang Cerita Panji ini di Kota Kediri. Mereka tertarik dan terpikat dengan Cerita Panji. Kisah ini dapat menjadi icon Kota Kediri,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan Cerita Panji merupakan warisan budaya adiluhung yang telah diakui dunia. Termasuk oleh UNESCO sebagai bagian dari Memory Of The World. Workshop ini juga sejalan dengan salah satu Sapta Cita Pembangunan, yaitu, Cita Ketiga, Kediri City Tourism (D’CITO). Melalui D’CITO ini dapat mendorong kebangkitan sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Termasuk kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa seperti Cerita Panji.

    “Inilah yang kita sebut sebagai bagian dari misi besar Kediri Ngangeni. Menjadikan Kediri sebagai kota yang tidak hanya layak dihuni dan dikunjungi tetapi juga dirindukan. Kota yang mengikat hati melalui budaya, keramahan, dan kreativitas warganya,” jelasnya.

    Wali kota termuda ini berpesan kepada KIM Kelurahan, agar semangat dalam mengikuti workshop dan kompetisi ini. KIM harus menjadi pelaku sejarah digital, tidak hanya menjadi penonton. Melalui workshop ini diharapkan peserta dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber yang berpengalaman. Serta memanfaatkannya untuk menghasilkan karya animasi yang membanggakan.

    “Nanti teman-teman KIM silahkan bertanya kepada narasumber sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan karya animasi Cerita Panji yang bisa dikenal hingga internasional. Terima kasih juga kepada Diskominfo telah menyelenggarakan acara ini semoga kisah-kisah agung ini akan bertransformasi menjadi karya yang menginspirasi,” pungkasnya.

    Plt Kepala Dinas Kominfo Chevy Ning Suyudi menambahkan tema workshop ‘Kilas Balik Cerita Panji Menapaktilasi Peradaban untuk Kediri Ngangeni’ untuk lebih memasyarakatkan Cerita Panji. Maka kegiatan ini salah satu upaya untuk melestarikan kisah ini.

    Beberapa kali juga telah dilakukan survey yang hasilnya banyak masyarakat yang di Kota Kediri maupun di luar Kota Kediri mengharapkan konten yang muncul terkait maupun cerita zaman kerajaan. Meskipun Cerita Panji telah terdaftar sebagai ingatan dunia tetapi upaya pelestarian harus terus dilakukan.

    Hal ini agar Cerita Panji tetap relevan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. “Maka kami buat workshop dengan konsep animasi. Workshop dilakukan tanggal 12 Juni, selanjutnya nanti di tanggal 13-26 akan membuat project. Di tanggal 27 akan dilakukan penjurian dan tanggal 28 pengumuman pemenang,” imbuhnya. [nm/kun]

  • Pastikan Pelaksanaan Program Pelayanan Adminduk All In Kelurahan Lancar dan Terarah, Pemkot Kediri Gelar Monev

    Pastikan Pelaksanaan Program Pelayanan Adminduk All In Kelurahan Lancar dan Terarah, Pemkot Kediri Gelar Monev

    Kediri (beritajatim.com) – Guna menyempurnakan pelaksanaan program Adminduk All in Kelurahan yang telah dilaunching beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Kediri melalui Dispendukcapil menggelar rapat koordinasi evaluasi dan monitoring pelayanan Adminduk All In Kelurahan. Rapat yang diselenggarakan melalui zoom meeting ini, mengundang seluruh Camat, Lurah, serta operator SIAK Kelurahan dan Kecamatan dari tempat kerja masing-masing.

    Dihubungi secara terpisah, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Marsudi Nugroho mengatakan monev dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, memastikan kesesuaian arah dan tujuan dari program Adminduk All In Kelurahan. Serta mengukur pencapaian pelayanan Adminduk di kelurahan atau kecamatan selama 9 hari kerja.

    “Di dalam monev ini kita ingin mengetahui kendala atau masalah yang dihadapi petugas operator pelayanan di kelurahan dan kecamatan. Mulai dari persyaratan, mekanisme pengajuan, mekanisme verifikasi dan validasi berkas pemohon,” tuturnya.

    Marsudi melihat program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ini karena program Adminduk All in Kelurahan bisa semakin memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan admninduk ke masyarakat.

    Namun dalam pelaksanaannya, Marsudi mengaku masih menemukan beberapa kendala. Ia menyebut kendala yang paling banyak dihadapi ialah terkait sistem dan jaringan, sarana dan prasarana, kendala dalam proses upload dan entry berkas pemohon, dll.

    “Hal ini karena petugas operator masih belum terbiasa dengan sistem SIAK, alur atau mekanisme pengajuan dan proses verifikasi dan validasi. Namun seiring berjalannya waktu kita akan terus berbenah dan inshaAllah kendala ini bisa kita tangani,” ungkapnya.

    Dalam monev kali ini, Marsudi juga menyampaikan beberapa arahan kepada petugas operator di kelurahan. Diantaranya harus mengedepankan pelayanan one stop service, mengutamakan ketelitian dan kejelian dalam menggali informasi ke warga yang mengajukan permohonan untuk pengisian entry dalam SIAK.

    “Untuk para petugas agar upload persyaratan atau dokumen pendukung lebih tertib, rapi dan valid. Selain itu, operator pelayanan agar memvalidasi RT, RW, nomor WA dan email yang digunakan pemohon karena file dokumen yang diinginkan akan dikirimkan melalui WA dan email kecuali KTP el dan KIA,” tambahnya.

    Terkait pendistribusian form permohonan KK, KTP, SKPWNI, Akte kelahiran dan akte kematian Marsudi mengatakan akan disampaikan ke kecamatan atau bisa diambil petugas kelurahan.

    Pihaknya juga menghimbau agar petugas operator kelurahan ikut mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Mohon diinfokan kepada masyarakat untuk mengurus IKD karena sekaligus dapat berfungsi sebagai KTP el dan IKD bisa terupdate secara realtime,” ungkapnya.

    Marsudi berharap dari kegiatan monev hari ini pelayanan Adminduk All in Kelurahan semakin lancar dan sukses. Selain itu ketrampilan dan kemampuan petugas operator juga semakin meningkat. [nm/kun]

  • BPK Temukan 14 Permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemkab Magetan 2024

    BPK Temukan 14 Permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemkab Magetan 2024

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024. Meski prestasi tersebut berhasil dipertahankan selama sebelas tahun berturut-turut sejak 2014, BPK tetap mencatat 14 temuan penting yang menjadi catatan koreksi bagi Pemkab Magetan.

    Temuan tersebut disampaikan Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan, Jumat (13/6/2025). Ia menegaskan bahwa rekomendasi BPK menjadi komitmen bersama untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

    “Terhadap temuan tersebut, menjadi komitmen kita bersama untuk selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta tindak lanjut sebagaimana rekomendasi yang diberikan, menuju terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel pada tahun mendatang,” kata Bupati.

    Berikut adalah 14 temuan BPK atas pengelolaan APBD Kabupaten Magetan tahun 2024:

    1. Regulasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya ditetapkan dan kebijakan akuntansi belum dimutakhirkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

    2. Pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum seluruhnya didukung oleh Peraturan Bupati.

    3. Penetapan target pendapatan pajak daerah belum mempertimbangkan kebijakan makroekonomi dan potensi pajak secara akurat.

    4. Peraturan Bupati terkait pajak dan retribusi daerah ditetapkan terlambat, serta pemberian pengurangan pajak belum sesuai ketentuan.

    5. Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya belum sesuai aturan.

    6. Realisasi belanja jasa pelayanan dari retribusi kesehatan pasien umum tidak sesuai ketentuan.

    7. Standar harga satuan belanja perjalanan dinas belum sesuai peraturan.

    8. Belanja honorarium penyuluhan atau pendampingan belum sesuai standar harga satuan regional.

    9. Terdapat kesalahan penganggaran pada belanja barang dan jasa serta belanja modal.

    10. Kekurangan volume dan/atau spesifikasi teknis pada dua paket konstruksi bangunan gedung.

    11. Kekurangan volume dan/atau spesifikasi teknis pada delapan paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan.

    12. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum tertib.

    13. Keberadaan aset lain-lain tidak diketahui dan belum diserahterimakan kepada instansi vertikal.

    14. Penatausahaan dan pemanfaatan properti investasi belum tertib.

    “Dari sisi fiskal, meskipun realisasi pendapatan daerah tercatat melebihi target hingga Rp2,03 triliun atau 100,48 persen, masih terdapat ruang besar untuk pembenahan, terutama dalam hal perencanaan anggaran, pengendalian intern, dan pengelolaan aset,” terang Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti saat penyampaian Raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Magetan, Jumat (14/62/2025).

    Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tersebut telah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan pada 27 Mei 2025.

    Terpisah, Ketua DPRD Magetan Suratno menyampaikan apresiasi atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Magetan Tahun Anggaran 2024. Ia menyoroti berbagai capaian positif, terutama hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kabupaten Magetan.

    “Dari laporan hasil audit BPK RI Jawa Timur, kita berbangga. Mulai dari 2014 kita sudah dapat tiket WTP,” ujar Suratno dalam tanggapannya.

    Ia juga menankan pentingnya konsistensi terhadap rekomendasi BPK sebagai indikator kepatuhan penyelenggaraan keuangan daerah.

    “Ini patut kita syukuri, ketaatan dan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil temuan BPK, kita nomor keempat se-Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.

    Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah saat ini. [fiq/but]

  • Pemkot Mojokerto Kucurkan Rp3 Miliar untuk Bedah 137 Rumah Tidak Layak Huni di 2025

    Pemkot Mojokerto Kucurkan Rp3 Miliar untuk Bedah 137 Rumah Tidak Layak Huni di 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bedah Rumah Swadaya (BRS) tahun 2025. Sebanyak 137 rumah tidak layak huni milik warga berpenghasilan rendah akan diperbaiki, dengan total anggaran mencapai Rp3,087 miliar.

    Program ini menjadi langkah nyata dalam menyediakan hunian yang sehat, layak, dan manusiawi. Kegiatan penyaluran bantuan tahap pertama ditandai melalui sosialisasi yang digelar Dinas PUPRPerakim di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa esensi dari program ini bukan terletak pada kemewahan, melainkan pada kelayakan dan kesehatan tempat tinggal masyarakat. “Tujuan utama program ini bukan untuk bersaing dalam hal kemewahan, tetapi agar semua punya tempat tinggal yang sehat dan layak dihuni,” ungkapnya, Jumat (13/6/2025).

    Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan senilai Rp21 juta, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp3,5 juta untuk upah tukang. Meski demikian, Pemkot memberikan kelonggaran bagi warga yang mampu melakukan perbaikan secara mandiri.

    “Sehingga kualitas pembangunan bisa ditingkatkan. Ini bentuk stimulus dari pemerintah. Kalau ada warga yang punya tabungan atau dukungan dari sumber lain, bisa dipakai untuk menambah kualitas pembangunan. Jadi ada fleksibilitas dalam pemanfaatannya,” jelas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota.

    Tak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, Ning Ita juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga untuk menjaga lingkungan. Ia mengajak masyarakat membiasakan diri memilah sampah dari rumah sebagai bagian dari pola hidup bersih dan sehat.

    “Sampah jangan dibuang sembarangan ke sungai atau selokan. Harus dipilah sejak dari rumah. Sampah organik seperti sisa sayuran dipisahkan dari botol plastik dan kresek. Sampah plastik bisa dibawa ke bank sampah,” pesannya.

    Program Bedah Rumah Swadaya ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata Pemkot Mojokerto terhadap warga miskin. Dengan adanya rumah yang layak dan sehat, diharapkan kualitas hidup masyarakat meningkat, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.

    Pemkot menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya terfokus pada proyek infrastruktur berskala besar, melainkan juga menyentuh kebutuhan paling mendasar warga: tempat tinggal yang layak. [tin/suf]

  • Gelar Telusur Jaringan, Media Ukur Umpan Balik Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi ASN

    Gelar Telusur Jaringan, Media Ukur Umpan Balik Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Lakukan pengukuran secara holistik kepada alumni sertifikasi kompetensi 2024 Kota Kediri, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri bekerjasama dengan UPT Sertifikasi Kompetensi SDM Jawa Timur menyelenggarakan Jaring Telusur di Aula Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri.

    Dikonfirmasi secara terpisah, Un Ahmad Nurdin, Kepala BKPSDM Kota Kediri menerangkan Jaring Telusur merupakan kegiatan untuk menggali umpan balik dan masukan atas sertifikasi kompetensi yang telah diselenggarakan.

    Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 87 Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) dan Bendahara OPD alumni sertifikasi kompetensi 2024. “Jaring telusur itu sudah lazim dilakukan untuk pelatihan-pelatihan untuk mencari feedback atau masukan dari peserta yang telah mengikuti suatu pelatihan,” ucapnya.

    Un mengemukakan alumni PPK dan Bendahara OPD dipilih sebagai objek pengukuran Dikarenakan pengelolaan keuangan merupakan kompetensi dasar dari suatu Perangkat Daerah sehingga harus diprioritaskan sebelum kompetensi yang lain.

    ” Hari ini ada 4 asesor yang bertugas pada masing-masing meja desk. Para asesor tersebut menggali informasi tentang apa saja yang dikehendaki dalam pelatihan berikutnya oleh peserta setelah ikut sertifikasi,” terangnya.

    Dirinya juga berpendapat bahwa sertifikasi kompetensi ditempuh ASN sebagai upaya dalam peningkatan mutu pelayanan publik. Sertifikasi kompetensi merupakan poros dari pelayanan publik karena pengelolaan keuangan adalah pusat dari semua kinerja di pemerintah daerah.

    “Jadi manakala pengelolaan keuangan dan pelayanan baik, maka kinerja OPD bisa baik. Tapi kalau pengelolaan keuangan di OPD tidak baik, maka bisa bahaya karena berpotensi mengarah ke tindak pidana korupsi, kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Sehingga pengelolaan keuangan merupakan basic dari kinerja OPD harus didulukan pelatihannya,” jelasnya.

    Pada kegiatan yang berlangsung satu hari itu Un berharap kepada agar peserta menyampaikan jawaban atau penjelasan kepada asesor apa adanya. “Jadi yang peserta rasakan dan inginkan agar disampaikan secara riil agar tim asesor bisa menyimpulkan suatu konklusi yang betul dan baik untuk pengembangan diklat ke depan,” pungkasnya. [nm/but]

  • Polda Jatim Salurkan Ribuan Porsi MBG untuk Pelajar Mojokerto

    Polda Jatim Salurkan Ribuan Porsi MBG untuk Pelajar Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur memasuki hari keempat, Jumat (13/6/2025).

    Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mencetak generasi emas Indonesia melalui pemenuhan gizi anak bangsa.

    Sejak resmi diluncurkan pada, Selasa (10/6/2025), ribuan porsi makanan bergizi telah disalurkan kepada pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Jawa Timur, termasuk di Mojokerto Raya. Keceriaan dan antusiasme tampak jelas di wajah para siswa dan siswi penerima manfaat. Mereka menyambut gembira sajian makanan bergizi tersebut.

    Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim, Kombes Pol Agus Wibowo menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar membagikan makanan.

    “Ini adalah wujud nyata kepedulian Polda Jatim terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Dapur SPPG berlokasi di area SPN Polda Jatim, dan seluruh personel siap mengawal kelancaran program sesuai amanah Kapolri dan Kapolda Jatim,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, bahwa program MBG menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA sederajat. “Setiap harinya, sebanyak 2.872 porsi makanan bergizi didistribusikan secara merata dan dapur SPPG menerapkan standar ketat,” katanya.

    Tim Poliklinik SPN Polda Jatim rutin melakukan pemeriksaan keamanan makanan (food safety) untuk memastikan kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan. Menurutnya, konsistensi pemeriksaan tersebut menunjukkan komitmen serius Polda Jatim terhadap kesehatan para pelajar.

    Respons positif dari dunia pendidikan pun terus berdatangan. Salah satunya disampaikan oleh Kepala MI Sunan Ampel, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Afif Siddik. “Program ini sangat membantu. Anak-anak kami senang dan semakin semangat belajar. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda Jatim atas perhatiannya,” ucapnya. [tin/ted]

  • SILPA Rp96,5 Miliar Bikin Golkar Meradang: Ada Pemborosan Anggaran di Bondowoso?

    SILPA Rp96,5 Miliar Bikin Golkar Meradang: Ada Pemborosan Anggaran di Bondowoso?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp96,5 miliar menjadi sorotan tajam Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Bondowoso. Kritik pedas ini dilontarkan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Jumat (13/6/2025) lalu.

    Meski Pemerintah Kabupaten Bondowoso berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Fraksi Golkar tetap mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran. “Meski capaian opini WTP dari BPK patut diapresiasi, namun angka SILPA yang sangat besar ini perlu menjadi perhatian serius. Ini bisa menandakan adanya potensi pemborosan atau belum optimalnya realisasi anggaran,” ujar juru bicara Fraksi Partai Golkar, Masdidik.

    Fraksi Golkar mendesak Pemkab Bondowoso untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penggunaan anggaran. Mereka menekankan pentingnya memastikan setiap alokasi belanja ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

    Tak hanya soal APBD, implementasi RPJMD 2025–2029 juga tak luput dari kritik. Fraksi Golkar mengingatkan agar dokumen perencanaan lima tahunan ini tidak hanya sekadar formalitas, tapi harus menjadi pedoman operasional dalam setiap kebijakan.

    “Kami mendukung penuh visi ‘Bondowoso Berkah’ — Berkualitas, Akseleratif, dan Holistik. Namun agar itu tak hanya jadi slogan, harus ada pengawalan teknis melalui penganggaran berbasis hasil (result-based budgeting), serta evaluasi berkelanjutan,” lanjutnya.

    Menyikapi instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang diperkirakan berlanjut hingga 2026, Fraksi Golkar mendorong Pemkab tetap fokus pada program-program prioritas secara bertahap dan efektif.

    “Kita semua harus bersikap bijak dan empatik. Keterbatasan fiskal tidak boleh jadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan,” tegas Masdidik.

    Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dengan prinsip kolaboratif dan objektif. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan mewujudkan Bondowoso yang lebih maju dan sejahtera. [kun]