Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bentuk Karakter Anak Surabaya, Wali Kota Eri Terapkan Sekolah Masuk Pagi dan Pulang Tanpa PR Sejak 2022

    Bentuk Karakter Anak Surabaya, Wali Kota Eri Terapkan Sekolah Masuk Pagi dan Pulang Tanpa PR Sejak 2022

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menerapkan sekolah tanpa pekerjaan rumah (PR) dan jam masuk pagi sejak 2022. Aturan ini diterapkan di seluruh sekolah SD-SMP sederajat di Kota Surabaya.

    Tujuan diterapkannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, pembentukan karakter, minat dan bakat, serta pengembangan kreativitas pelajar Kota Surabaya. Kebijakan yang sudah diterapkan kurang lebih empat tahun ini, dikemas oleh pemkot melalui program Sekolah Arek Suroboyo (SAS).

    Program yang dikembangkan oleh Pemkot Surabaya itu, tidak hanya untuk meningkatkan kedisiplinan, pembentukan karakter, dan pengembangan kreativitas siswa saja. Akan tetapi, program ini juga sebagai salah satu cara untuk mengurangi kenakalan remaja di Surabaya.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program SAS yang digerakkan oleh Pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya ini, untuk pembentukan karakter dan menyalurkan bakat minat anak. Program ini juga sebagai salah satu cara untuk mengatasi kenakalan remaja di Surabaya.

    “Kita itu, sejak Januari 2022 mengadakan Sekolah Arek Suroboyo. Di dalam Sekolah Arek Suroboyo itu ada yang namanya sekolah kebangsaan dan bakat minat, kalau hari ini masih ada geng motor, dan (kenakalan remaja) macam-macam itu, karena tidak ada pembentukan karakter sejak awal,” kata Wali Kota Eri Cahyadi saat meninjau kegiatan siswa di SDN Kaliasin I pada (11/6/2025).

    Wali Kota Eri menyampaikan, program SAS memiliki dampak positif bagi perkembangan anak Surabaya ke depannya. Karena, program ini tidak hanya mengajarkan anak lebih disiplin, akan tetapi juga untuk meningkatkan rasa kepedulian dan sosial anak, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga.

    Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menjelaskan, adanya program SAS, siswa akan memiliki kesempatan untuk bersosialisasi di masyarakat dan lebih banyak waktu bersama keluarga. Karena dalam program ini, waktu belajar mengajar di sekolah SD dan SMP dimajukan, yang tadinya dimulai pada pukul 07.00 WIB, kini menjadi pukul 06.30-12.00 WIB.

    “Karena waktunya (kegiatan belajar) kita sampai pukul 12.00 WIB, sampai salat zuhur, setelah berjamaah langsung kita melakukan sekolah kebangsaan, wawasan kebangsaan, dan bakat minat,” ujar Cak Eri.

    Selaras berjalannya program ini, siswa SD-SMP baik itu negeri dan swasta tidak lagi dibebani pekerjaan rumah (PR) oleh guru. Karena dalam program ini, PR diganti dengan pendidikan karakter dan pengembangan bakat, setelah kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurutnya, diterapkannya kebijakan ini siswa tidak lagi terbebani tugas sekolah ketika di rumah.

    “Jadi siswa bisa sekaligus menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah, sehingga setelah kembali pulang ke rumah dia tidak ada lagi PR yang dibebankan. Karena apa? Saya ingin Arek-arek Surabaya banyak berinteraksi dengan keluarga, banyak berinteraksi dengan masyarakat, sehingga itu akan membentuk karakter anak. Karena karakter-karakter ini tidak hanya diajarkan di sekolah tapi juga ada di setiap rumah dan setiap perkampungan, dan semua itu kita terapkan di 2022,” ungkap Cak Eri.

    Sebelumnya, Cak Eri juga sempat meninjau berbagai kegiatan di SDN Kaliasin I dan SMPN 6 Surabaya. Di SDN Kaliasin I, Cak Eri sempat menyapa sejumlah siswa yang sedang mengikuti kegiatan pengambangan kreativitas dan bakat, seperti menggambar, latihan musik, karate, hingga sepak bola.

    Setelah meninjau kegiatan siswa SDN Kaliasin I, Cak Eri menuju ke SMPN 6 Surabaya. Di sini ia juga sempat menyapa siswa-siswi yang sedang mengikuti berbagai kegiatan pengambangan kreativitas dan bakat. Mulai kegiatan karawitan, bola basket, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), paduan suara, hingga kelas bahasa asing.

    Cak Eri berharap, melalui program ini, siswa SD-SMP sederajat di Surabaya akan lebih disiplin dan terhindar dari kegiatan negatif. Karena menurutnya, pembentukan karakter tidak bisa hanya dilakukan oleh sekolah, akan tetapi juga membutuhkan peran serta orang tua.

    “Karena yang saya katakan tadi, pembentukan karakter tidak hanya dilakukan oleh atau guru saja, akan tetapi juga membutuhkan peran serta orang tua, dua-duanya harus membentuk karakter. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan di Surabaya,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, berdasarkan instruksi Wali Kota Eri Cahyadi mengenai jam sekolah yang terlalu panjang dan membuat aktivitas sosial di luar sekolah berkurang, maka pihaknya sangat serius untuk mengurangi beban siswa. “Jam belajar selesai pukul 12.00 WIB dan pendalaman sampai pukul 14.00 WIB. Artinya dua jam sudah efektif, anak – anak bisa mengikuti pola pembelajaran melalui pengambangan bakat masing – masing. Ada lukis, menari, mengaji, dan lainnya,” kata Yusuf.

    Sedangkan untuk penyelesaian PR bagi siswa di tingkat SD dan SMP, Yusuf menerangkan, bisa dilakukan melalui kelas pengayaan untuk diselesaikan di sekolah. “Agar fresh, pulang anak-anak sudah tidak ada beban mengerjakan PR. Maka, pengayaan pembelajaran antar teman bisa membantu menyelesaikan PR dan pulang sudah tidak memikirkan PR,” ujarnya.

    Sebab, menurutnya, pola pembelajaran pendalam karakter ini akan melatih para siswa untuk lebih aktif, mandiri, dan berani memberikan pendapat untuk menciptakan desain atau rencana pengembangan pengetahuan siswa. “Anak dilatih aktif untuk membuat proyek. Maka saya siapkan menu ekstrakulikuler yang cocok dengan sekolah dan kondisi anak-anak agar menyenangkan. Bahkan, respon dari teman – teman sekolah sangat setuju karena fokus pada pembentukan karakter siswa,”

    Saat kunjungan ke sekolah-sekolah, Cak Eri dan Kepala Dispendik Yusuf Masruh sempat berbincang dengan salah satu siswa Kelas 8 SMPN 6, yaitu Yusuf Bagus Kristianto. Saat itu Yusuf mengapresiasi program SAS yang digagas oleh orang nomor satu di lingkungan Pemkot Surabaya tersebut.

    Menurut dia, program SAS bukan sekadar untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, akan tetapi juga sebagai salah satu cara untuk menyalurkan minat dan bakat. Dia menyebutkan, program yang diluncurkan Pemkot Surabaya pada tahun 2022 itu justru meningkatkan kreativitas siswa.

    “Saya berterima kasih kepada Pemkot Surabaya karena telah menyiapkan program ini. Bahkan sejak tahun 2022 sudah tidak ada PR lagi, dan sekolah menganti dengan latihan soal yang dikumpulkan di waktu tertentu,” kata Yusuf.

    Adanya program ini, Yusuf menambahkan, para siswa mengikuti berbagai kegiatan kreatif yang sesuai dengan bakat dan minatnya. “Jadi setelah kegiatan di kelas, kita mengikuti SAS pada pukul 13.00 WIB sampai pukul 14.30 WIB,” pungkasnya. (ADV)

  • Kolam Terbengkalai di Mojokrapak Jombang Dihidupkan Lagi, 10 Ribu Benih Ikan Nila Jadi Simbol Ketahanan Pangan

    Kolam Terbengkalai di Mojokrapak Jombang Dihidupkan Lagi, 10 Ribu Benih Ikan Nila Jadi Simbol Ketahanan Pangan

    Jombang (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memperkuat ketahanan pangan mendapat dukungan konkret dari berbagai pihak. Salah satu sinergi nyata tersebut ditunjukkan lewat kolaborasi antara Pemkab Jombang dan Polres Jombang dalam kegiatan tebar 10 ribu benih ikan nila di Dusun Sugihwaras, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Sabtu (14/6/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jombang, H. Warsubi, yang menegaskan bahwa penguatan sektor pangan, terutama dari wilayah pedesaan, menjadi bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang sejalan dengan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    “Ketahanan pangan harus dimulai dari bawah. Kita dorong masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi lokal, termasuk melalui budidaya ikan. Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga soal kesejahteraan,” tegas Warsubi di hadapan warga dan peserta kegiatan.

    Yang menarik, benih ikan nila tersebut ditebar di sebuah kolam yang telah lebih dari satu dekade terbengkalai. Kolam tersebut dulunya merupakan fasilitas renang milik salah satu anggota Polres Jombang. Kini, kolam itu diberdayakan kembali sebagai upaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitar.

    Bupati Jombang mengapresiasi keterlibatan Polres Jombang dalam mendukung ketahanan pangan melalui tindakan nyata di lapangan. Menurutnya, langkah ini menjadi contoh penting bagaimana aparat dan pemerintah daerah bisa bekerja sama dalam program-program yang berdampak langsung kepada rakyat.

    “Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kabupaten Jombang dan aparat keamanan, kita akan lebih mudah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tambahnya.

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli mendatang. Ia menegaskan bahwa Polri siap mengambil peran dalam gerakan nasional ketahanan pangan.

    “Kami menebar 10 ribu benih ikan nila dan akan memastikan perawatannya maksimal. Alhamdulillah, kolam yang dulu tidak digunakan, sekarang bisa dimanfaatkan kembali untuk masyarakat. Insyaallah membawa berkah,” ujar AKBP Ardi.

    Bupati Jombang Warsubi bersama Kapolres AKBP Ardi Kurniawan saat menebar benih ikan nila

    Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

    Kegiatan ini turut disambut antusias oleh warga sekitar Dusun Sugihwaras. Masyarakat menyatakan siap untuk terlibat aktif dalam pengelolaan kolam secara berkelanjutan. Nantinya, kolam tersebut akan menjadi bagian dari sumber pangan lokal sekaligus penguatan ekonomi mikro masyarakat desa.

    “Kolam tersebut nantinya akan dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat, sebagai sumber pangan sekaligus penguatan ekonomi mikro,” pungkas Ardi.

    Sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan institusi keamanan seperti ini menunjukkan bahwa program ketahanan pangan tidak harus berskala besar untuk berdampak luas. Langkah kecil di Mojokrapak menjadi simbol bahwa kemandirian pangan dapat dibangun dari desa, dimulai dari kolam yang terbengkalai. [suf]

  • Koperasi Merah Putih di Blitar Terbentuk 100%, Dekopinwil Jatim Ingatkan Komitmen

    Koperasi Merah Putih di Blitar Terbentuk 100%, Dekopinwil Jatim Ingatkan Komitmen

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 21 unit Koperasi Merah Putih di Kota Blitar telah terbentuk. Itu artinya, jumlah Koperasi Merah Putih yang terbentuk di Kota Blitar sudah mencapai 100 persen dari target yang diberikan.

    Terkait hal itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur, Slamet Sutanto mengingatkan pentingnya komitmen untuk menyukseskan koperasi merah putih yang sudah terbentuk. Komitmen ini bukan hanya dari pengurus dan pemerintah namun juga dari masyarakat selaku pelaku koperasi.

    “Harus ada komitmen semua pihak, bukan hanya pemerintah, pembina, bukan hanya pengawas tetapi juga masyarakat sebagai pelaku dan pengguna harus komitmen yang diniati baik itu,” ucap Slamet Sutanto, Sabtu (14/6/2025).

    Slamet Sutanto mengingatkan akan pentingnya komitmen bersama agar koperasi merah putih ini bisa berjalan dan sukses. Komitmen ini harus dipegang dan dijalankan oleh semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

    Jika tidak, tentu pailit akan menjadi ancaman nyata untuk koperasi merah putih yang sudah terbentuk. Dampaknya jika koperasi itu mengalami pailit maka kemungkinan besar koperasi itu berangsur tak aktif.

    “Kalau yang saya dengar kemarin kan Kabupaten Blitar sudah terbentuk 70 persen dari target 248 unit (koperasi merah putih), kalau kota sudah terbentuk semua 100 persen,” bebernya.

    Dari data yang diperoleh Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur, jumlah koperasi merah putih yang telah terbentuk di Kota Blitar sudah mencapai 100 persen yakni 21 unit. Sementara untuk di Kabupaten Blitar, jumlah koperasi merah putih yang terbentuk masih mencapai 70 persen dari target 248 unit. Sementara untuk secara umum di Jawa Timur, jumlah koperasi yang terbentuk sudah mencapai 75 persen. [owi/beq]

  • Gerakan Banyuwangi Positif Galang Kolaborasi Lintas Sektor Lawan Disinformasi Digital

    Gerakan Banyuwangi Positif Galang Kolaborasi Lintas Sektor Lawan Disinformasi Digital

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Polresta, jurnalis, penggiat media sosial, dan elemen lintas sektor lainnya meluncurkan gerakan “Banyuwangi Positif” sebagai upaya membendung disinformasi dan hoaks yang marak di era digital. Inisiatif ini dikemas dalam forum group discussion (FGD) yang digelar pada Jumat (13/6), dan ditutup dengan deklarasi bersama membangun ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

    Gerakan Banyuwangi Positif diinisiasi oleh Pemkab Banyuwangi, Polresta Banyuwangi, serta komunitas jurnalis dan penggiat media digital yang tergabung dalam Banyuwangi Media Sosial Network. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi seperti IJTI dan PWI, serta menggandeng instansi pemerintahan, TNI-Polri, tokoh agama, mahasiswa, NGO, dan kalangan pengusaha.

    “Semua yang hadir sepakat untuk membendung disinformasi di era digital saat ini. Banyuwangi yang indeks pembangunan manusianya cukup pesat wajib kita jaga bersama-sama,” ujar Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra saat membuka diskusi.

    Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, yang hadir sebagai pemateri, menyambut baik gerakan ini. Ia menilai pendekatan kolaboratif lintas sektor sangat efektif dalam membangun budaya bermedia yang etis.

    “Ini sangat positif. Semua unsur hampir ada untuk memberikan edukasi, pemahaman kepada semua pihak baik masyarakat, wartawannya, penggiat media sosial, konten kreator, termasuk institusi terkait untuk bisa membuat produk jurnalistik yang baik dan benar,” ujar Jazuli.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang berbagi yang terbuka bagi semua pihak, sekaligus langkah konkret menjaga ruang digital yang sehat.

    “Pemda siap mendukung untuk mewujudkan Banyuwangi menjadi daerah yang nyaman untuk beraktivitas di media sosial. Semoga kegiatan ini tidak berhenti di sini,” kata Budi.

    Deklarasi Banyuwangi Positif yang menjadi penutup forum menegaskan komitmen seluruh peserta dalam menciptakan citra positif Banyuwangi di ruang digital, sekaligus memperkuat kolaborasi melawan disinformasi yang merusak tatanan sosial dan informasi publik. [alr/beq]

  • Muhammadiyah Surabaya Dukung Penertiban Parkir Liar: Kota Harus Tertib, Adil, dan Manusiawi

    Muhammadiyah Surabaya Dukung Penertiban Parkir Liar: Kota Harus Tertib, Adil, dan Manusiawi

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota dalam menertibkan praktik parkir liar, khususnya di area toko modern, minimarket, dan pusat perbelanjaan. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua LHKP, dr. Zuhrotul Mar’ah, yang juga merupakan Anggota Komisi D DPRD Surabaya.

    “Penertiban ini bukan bentuk tindakan represif, melainkan implementasi dari Peraturan Daerah yang sudah berlaku di Surabaya,” tegas dr. Zuhro, Sabtu (14/6/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membangun kota yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan manusiawi dalam pelaksanaannya. Ia merujuk pada dua regulasi utama yang menjadi dasar penertiban, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

    “Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk terus membangun kota yang tertib, aman, ramah, dan berpihak kepada seluruh warga — baik konsumen, pelaku usaha, maupun pencari nafkah harian,” kata dr. Zuhro.

    Ia menekankan bahwa toko modern yang memiliki lahan parkir sendiri seharusnya tidak memungut biaya parkir dari pengunjung. Sebaliknya, penyedia toko bertanggung jawab memastikan area parkir tersebut aman dan tertib sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumen.

    “Dengan beban baru yang sudah ditanggung konsumen, yaitu membayar kantong plastik, maka adalah hal yang adil jika mereka mendapat layanan parkir gratis, aman, dan nyaman. Konsumen tidak boleh terus-menerus dibebani biaya tambahan yang tidak berdasar hukum,” tegasnya.

    Namun, dr. Zuhro juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Banyak juru parkir liar yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut. Maka dari itu, penertiban harus disertai pendekatan yang berpijak pada prinsip keadilan sosial.

    “Oleh karena itu, pendekatan kami adalah tegas terhadap pelanggaran, namun adil dan manusiawi terhadap nasib rakyat,” ujarnya.

    Untuk itu, LHKP Muhammadiyah merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, mendorong toko modern untuk mempekerjakan mantan jukir sebagai tenaga resmi dengan pelatihan dan sistem kerja yang layak. Kedua, menyediakan program pelatihan kerja dan transisi bagi jukir melalui sinergi lintas dinas. Ketiga, mempercepat digitalisasi sistem parkir agar lebih transparan dan bebas pungutan liar.

    “Kota ini dibangun bukan untuk mengorbankan siapa pun, melainkan untuk melindungi semuanya. Konsumen dilindungi. Pekerja dilindungi. Lingkungan juga dilindungi,” ujar dr. Zuhro.

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Surabaya sebagai kota yang tertib, adil, dan manusiawi.

    “Mari kita jaga kota Surabaya tercinta ini bersama. Demi keamanan dan keadilan untuk semua,” tandas politisi PAN tersebut. [asg/beq]

  • Musda VI DKJT Kokohkan Peran Strategis dalam Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan

    Musda VI DKJT Kokohkan Peran Strategis dalam Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI selama tiga hari, 13–15 Juni 2025, di Great Diponegoro Hotel Surabaya. Forum strategis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi DKJT sebagai aktor utama dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

    Mengusung tema “Perda Pemajuan Kebudayaan: Fondasi Baru Dewan Kesenian Jawa Timur”, Musda kali ini menghadirkan perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan dari 34 kabupaten/kota se-Jawa Timur, unsur Majelis Pertimbangan dan Departemen DKJT. Tema ini juga selaras dengan visi besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur: “Gerbang Baru Nusantara”.

    Ketua Pelaksana Musda VI, Nazar Albatati, menegaskan pentingnya menjadikan Musda sebagai momen transisi DKJT dari forum organisasi menjadi gerakan kultural berbasis regulasi. “Musda ini kami harapkan akan menjadi satu rumusan baru langkah kerja DKJT sebagai implementasi Perda ini, sekaligus menjadi dorongan bagi Dewan Kesenian lain untuk menyukseskan visi Pemprov Jawa Timur,” ujarnya.

    Menurut Nazar, proses penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang sedang berlangsung akan semakin mengokohkan peran kelembagaan DKJT dalam peta pembangunan kebudayaan Jawa Timur.

    Senada dengan itu, Ketua Presidium DKJT, Taufik Hidayat, menyoroti nilai fundamental dari Perda Pemajuan Kebudayaan yang menurutnya tak hanya soal program dan anggaran. “Perda ini adalah prinsip pondasi dasar, bukan hanya kiblat anggaran dan kegiatan, namun pada nilai,” tegasnya.

    Taufik mendorong agar Dewan Kesenian Kabupaten/Kota tak hanya berperan sebagai fasilitator kegiatan seni, tetapi juga ikut menyusun kurikulum dan pendidikan kebudayaan di tingkat dasar.

    Musda VI ini mendapat dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan. Hadir di antaranya Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, Asisten I Sekdaprov Jatim Benny Sampirwanto, serta perwakilan Kemenkumham, Kejati Jatim, Polda Jatim, hingga UNESCO.

    Perwakilan Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto, menyampaikan pesan dari Plt. Gubernur Emil Dardak terkait pentingnya sinergi antara DKJT dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Semoga Musda VI mendapat rumusan bersama tentang posisi DKJT dalam perda pemajuan kebudayaan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menekankan bahwa pembangunan tanpa kebudayaan akan kehilangan arah dan makna. “Musyawarah Daerah ini harus kita manfaatkan bukan hanya untuk menyusun kepengurusan baru, tetapi juga merumuskan visi dan langkah nyata ke depan,” tandasnya. [asg/beq]

  • DPRD Jatim Dukung Ekspansi Transjatim ke Madiun Raya hingga Kediri Raya

    DPRD Jatim Dukung Ekspansi Transjatim ke Madiun Raya hingga Kediri Raya

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ekspansi layanan angkutan massal Transjatim ke sejumlah wilayah baru di luar kawasan aglomerasi Gerbangkertosusila. Wilayah yang disasar dalam pengembangan tersebut antara lain Madiun Raya, Malang Raya, Jember Raya, dan Kediri Raya.

    Kepala Bidang Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Ainur Rofiq, menyebut bahwa aspirasi agar Transjatim hadir di daerah-daerah tersebut muncul dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah kabupaten dan kota. “Kemarin hearing dengan Bupati Ngawi, beliau berharap nantinya Madiun Raya juga ada Transjatim yang bisa melayani masyarakat. Komisi D juga mendukung itu,” ungkapnya.

    Menurut Ainur, kehadiran Transjatim tidak hanya penting sebagai alat transportasi publik, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata. Transportasi massal berbasis jalan seperti Transjatim dinilai efektif karena tarifnya terjangkau dan mampu menghubungkan antarwilayah secara lebih efisien.

    “Selain tarif yang terjangkau, mengurangi kemacetan, dan membuka akses wilayah ke pusat ekonomi serta pariwisata. Hingga akhir Mei 2025, sudah terdapat enam koridor yang dioperasikan, dan semuanya telah terintegrasi antar-koridor. Insya Allah Koridor VII bisa mulai beroperasi pada bulan September 2025,” ujarnya.

    Koridor VII tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas di wilayah Gerbangkertosusila. Untuk operasional awal, Dishub Jatim menyiapkan 15 unit armada, terdiri dari 14 armada aktif dan satu armada cadangan.

    Selama ini, layanan Transjatim telah terbukti mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya di kawasan Gerbangkertosusila. Karena itu, Dishub Jatim akan terus mendorong kajian dan koordinasi lintas daerah guna memperluas jangkauan layanan ke wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi besar dalam pengembangan transportasi publik, termasuk Madiun Raya dan Kediri Raya. [tin/beq]

  • Nasdem: Sebagian Pejabat Pemkab Jember Belepotan Ikuti Kinerja Bupati Fawait

    Nasdem: Sebagian Pejabat Pemkab Jember Belepotan Ikuti Kinerja Bupati Fawait

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat menyoroti kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dilantik pada 20 Februari 2025.

    Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, sebagian pejabat masih canggung dengan cara kerja Bupati Muhammad Fawait yang ingin bergerak cepat. “Ada juga beberapa yang masih belepotan,” katanya, Sabtu (14/6/2025).

    Sejumlah OPD yang harus dievaluasi adalah Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Cipta Karya Jember. David melihat banyak program di Dinas Cipta Karya yang belum terealisasi. “Mungkin juga bisa dilakukan pergantian personel,” katanya.

    David juga menilai perlunya penyegaran posisi camat yang tidak bisa bersinergi dengan Bupati Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto.

    “Semua pejabat harus bisa menyesuaikan diri dengan visi dan misi Bupati Jember. Harus bisa menyesuaikan diri dengan sat setnya (gerak cepat, red),” kata David.

    David mencontohkan program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) yang sudah diawali di Kecamatan Tanggul. “Ini bentuk sinergi, bagaimana seluruh pejabat bisa berkumpul dan menerima aspirasi langsung dari masyarakat. Jadi tidak hanya duduk di belakang meja,” katanya.

    David menyebut Bunga Desaku langkah bagus untuk memperbaiki kinerja dan menggali langsung potensi masyarakat di setiap wilayah. “Kita punya potensi destinasi wisata yang sangat banyak. Tapi sampai hari ini belum tergarap serius, karena memang di satu sisi menggarap itu butuh perencanaan yang bagus dan disertai anggaran memadai. Tapi di tahun-tahun lalu belum dilakukan,” katanya.

    Dalam waktu dekat Bupati Muhammad Fawait akan menggerakkan gerbong mutasi di tubuh Pemkab Jember. Apalagi menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ada delapan jabatan eselon II, 30 jabatan eselon III, dan 98 jabatan eselon IV yang kosong. Ditambah 94 orang pejabat yang akan pensiun, maka jumlah jabatan yang kosong bisa mencapai 230 posisi. [wir]

  • Wabup Sidoarjo Resmikan UD Yis Jaya, UMKM Olahan Ceker Ayam Tanpa Tulang di Jabon

    Wabup Sidoarjo Resmikan UD Yis Jaya, UMKM Olahan Ceker Ayam Tanpa Tulang di Jabon

    Sidoarjo (beritajatim.com) – “Apapun bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu membantu peningkatan taraf hidup dan kemajuan ekonomi keluarga di Sidoarjo, wajib didukung.” Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana saat meresmikan UD Yis Jaya, pelaku UMKM olahan ceker ayam tanpa tulang di Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

    Dalam sambutannya, Wabup Mimik menyampaikan bahwa dukungan terhadap pelaku UMKM merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk mendorong daya saing ekonomi lokal melalui penguatan sektor UMKM.

    “Hari ini saya meresmikan UD Yis Jaya, milik dari Mak Siti Aisyah. UMKM ini binaan dari saya. Dari awal saya ikut mengawasi dan mendampingi,” ujar Mimik Idayana.

    Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan UMKM tersebut turut disupport, termasuk dalam hal modal usaha. UD Yis Jaya disarankan untuk mengikuti program Kredit Usaha Daerah (Kurda) dan mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp70 juta dari BPR Delta Artha Sidoarjo yang digunakan untuk pembangunan gudang produksi.

    Menurut Wabup, langkah ini merupakan bagian dari realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi–Mimik, dalam mendorong kemajuan UMKM lokal melalui dukungan menyeluruh. Pemerintah berharap pelaku UMKM dapat naik kelas, meningkatkan kapasitas produksi dan omzet, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    “Para pelaku UMKM harus terus didukung agar bisa naik kelas, bisa meningkatkan produksi serta omzet, serta dapat mengurangi pengangguran, serta menjadi penyemangat bagi UMKM yang lain untuk maju dan berani bersaing,” tambahnya.

    Mimik juga mengapresiasi keberhasilan UD Yis Jaya yang mampu menjual seluruh produksinya karena telah memiliki pasar tetap. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa pendampingan serius terhadap UMKM dapat menghasilkan dampak signifikan.

    “Produksi mereka langsung habis karena sudah punya pasar sendiri. Ini bukti kalau kita serius, UMKM bisa berkembang luar biasa,” ujarnya.

    Siti Aisyah, pemilik UD Yis Jaya, mengungkapkan bahwa usaha olahan ceker ayam miliknya kini mempekerjakan 16 orang dari lingkungan sekitar. Omzet bulanannya telah mencapai Rp300 juta. Ia mengaku awalnya hanya memproduksi lima kilogram ceker ayam per hari, namun berkembang pesat berkat bantuan alat produksi dari Wabup Sidoarjo.

    “Awalnya saya produksi cuma 5 kilo, kemudian dengan dibantu Bu Mimik dengan alat produksi maka produksi kami terus berkembang. Pinjaman ke BPR Delta Artha Sidoarjo dimanfaatkan untuk pembangunan. Sedangkan bahan baku kami dari pabrik pemotongan ayam,” jelas Siti Aisyah.

    Kini, kapasitas produksi UD Yis Jaya telah meningkat menjadi 200 kilogram per hari. Produk mereka telah menjangkau pasar di berbagai kota, seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, hingga Bangka Belitung. Melihat permintaan pasar yang terus meningkat, ia juga berencana menambah jumlah pegawai.

    “Setelah banyak orang tahu saya disupport Bu Mimik, orderan makin banyak. Saya ajak tetangga-tetangga yang mau bantu, terutama ibu-ibu yang butuh penghasilan tapi tetap bisa momong anak,” imbuhnya.

    Langkah pendampingan dan fasilitasi dari Pemkab Sidoarjo ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai mampu memberdayakan ekonomi lokal, khususnya bagi perempuan dan warga desa. [isa/beq]

  • 136 Jabatan Eselon II, III, IV Pemkab Jember Kosong

    136 Jabatan Eselon II, III, IV Pemkab Jember Kosong

    Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 136 jabatan eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat ini kosong. Sementara 94 orang pejabat akan pensiun pada 2025-2026.

    Menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ada delapan jabatan eselon II, 30 jabatan eselon III, dan 98 jabatan eselon IV yang kosong. Ditambah 94 orang pejabat yang akan pensiun, maka jumlah jabatan yang kosong bisa mencapai 230 posisi.

    “Persiapan pengisian jabatan yang kosong untuk eselon II telah dilakukan dengan melaksanakan uji kompetensi mutasi antar eselon II. Saat ini sedang proses di pusat, semoga segera clear,” kata Kepala BKPSDM Jember Suko Winarno, Sabtu (14/6/2025).

    Sementara itu, lanjut Suko, seleksi terbuka atau lelang jabatan akan dilaksanakan untuk mengisi kursi jabatan yang belum terisi dari mutasi antar eselon II. “Rencana lelang jabatan atau seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini akan melihat pasca penataan atau rotasi yang dilakukan,” katanya.

    Dari mutasi dan rotasi yang akan dilakukan Bupati Fawait, akan diketahui jabatan yang kosong. “Proses pengisian jabatan melalui seleksi terbuka sendiri diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 45 hari,” kata Suko.

    Pengisian jabatan tersebut masih akan mengikuti Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (KSOTK) Pemkab Jember yang berlaku sekarang, kendati saat ini perubahan peraturan daerah tentang KSOTK tengah berproses.

    Ada banyak perubahan struktur birokrasi, terutama dengan penggabungan dan penghapusan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Aspek kepegawaian tentu akan mengikuti perubahan itu. Namun BKPSDM memilih menanti dan melihat perkembangan penetapan KSOTK tersebut ke depan.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto berharap posisi jabatan organisasi perangkat daerah yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah diisi sosok yang tak sekadar menjalankan tugas rutin, namun punya visi jelas dan kemampuan inovatif,

    “Dia punya visi ke depan bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan. Punya caranya, punya srrateginya. Mau ditarget tinggi. Inovasi harus dilakukan agar pendapatan asli daerah kita tidak sekadar naik, tapi melompat,” kata Widarto.

    Sementara OPD kunci yang melayani kebutuhan dasar masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, dan kesejahteraan sosial harus diisi sosok yang punya jiwa melayani. “Harus dicari kepala OPD yang punya visi melayani,” kata Widarto. [wir]