Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Mas Dhito Selamatkan 6000 Lebih Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri

    Mas Dhito Selamatkan 6000 Lebih Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berhasil mengembalikan 6000 lebih anak tidak sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan. Capaian ini diperoleh dengan berbagai langkah taktis yang dilakukan.

    Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mochamad Muhsin menyampaikan penurunan angka anak tidak sekolah ini berkat kerja keras berbagai sektor.

    Catatan Dapodik menunjukkan, dari angka hampir 12 ribu anak tidak sekolah di tahun 2024 dapat ditekan hingga 5027 pada awal Mei lalu. Dimana kondisi tersebut menjadi salah satu konsern utama yang kerap disampaikan Mas Dhito.

    Berbagai program intervensi yang dilakukan adalah pemberian beasiswa, home visit teacher award, hingga kerjasama dengan pelaku seni seperti jaranan dan karawitan. Bahkan di beberapa kegiatan kesenian, dikhususkan untuk mensosialisasikan agar anak tidak sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan.

    Jika ditemukan anak-anak tidak sekolah pada pentas seni ini, petugas dari Dinas Pendidikan langsung mendaftarkan kembali ke bangku sekolah.

    “Atas perintah Mas Bup (Mas Dhito) agar ada percepatan, kita minta guru-guru agar bergerak ke lapangan, ke tetangga yang terdeteksi tidak sekolah, putus sekolah, supaya diminta kembali bersekolah,” jelas Muhsin pada Sabtu (14/6/2025).

    Lebih detail, Muhsin menjelaskan, 5027 anak tidak sekolah ini berasal dari difabel hingga anak mondok yang tidak terdaftar di sekolah formal. Bagi difabel, Mas Dhito memberikan kebijakan agar seluruh satuan pendidikan dapat memberikan akses kepada difabel.

    Saat ini, di Kabupaten Kediri sendiri sudah ada lebih dari 270 sekolah membuka akses tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kediri juga telah memberikan pelatihan kepada 300 guru sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus. Rencananya, tahun ini akan ada pendambahan 300 guru pendamping untuk mendapatkan pelatihan tersebut.

    Menjelang tahun ajaran baru 2025-2026 ini, Mas Dhito juga mewajibkan seluruh sekolah untuk memberikan ruang kepada anak-anak difabel. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara.

    “Saat SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), sekolah wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus,” tandas Muhsin.

    Pemerintah Kabupaten Kediri berharap dengan kembalinya anak-anak sekolah ini, bisa kembali melanjutkan mimpi anak-anak muda yang kemudian bisa berdampak kepada kesejahteraan keluarga.

    Sebagaimana disampaikan Mas Dhito, kemiskinan ekstrem ditargetkan bisa hilang di Kabupaten Kediri dalam 5 tahun kedepan. Dimana salah satu indikator penyumbangnya adalah angka anak putus sekolah. [ADV PKP/nm/but]

  • Presiden Prabowo ke Singapura, Diantar Gibran dan Dasco

    Presiden Prabowo ke Singapura, Diantar Gibran dan Dasco

    Jakarta (beritajatim.com) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Singapura untuk melakukan kunjungan kenegaraan melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (15/6/2025) petang. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tampak hadir melepas keberangkatan Presiden Prabowo.

    Hadir juga melepas keberangkatan Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Agenda kunjungan kenegaraan Prabowo di Singapura akan dimulai pada Senin, 16 Juni 2025, dengan pertemuan resmi bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Parliament House, Singapura.

    Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia–Singapura, sekaligus membuka peluang kerja sama strategis yang saling menguntungkan bagi kedua negara. [hen/but]

  • Survei 100 Hari Fawait-Djoko: Wadul Gus e dan UHC Tempati Kepuasan Tertinggi Warga Jember

    Survei 100 Hari Fawait-Djoko: Wadul Gus e dan UHC Tempati Kepuasan Tertinggi Warga Jember

    Jember (beritajatim.com) – Platform aduan warga Wadul Gus’e dan Universal Health Coverage (UHC Prioritas) menjadi program dengan kepuasan tertinggi dari warga Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Demikian hasil survei terhadap seratus hari pertama kinerja Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, yang dilaksanakan lembaga The Republic Institute terhadap 800 responden di 31 kecamatan, pada 15-22 Mei 2025.

    Direktur The Republic Institute Sufyanto mengatakan, secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan respons dan citra positif dari masyarakat.

    “Sekitar 82,8 persen masyarakat Jember nenilai kinerja Bupati Fawait dan Wabup Djoko Susanto dalam seratus hari memuaskan,” katanya, dalam konferensi pers di Jo Cafe, Jember, Minggu (15/6/2025). Hanya 10,5 persen responden yang menyatakan tidak puas dan 6,7 responden tidak menjawab.

    Kepuasan tertinggi 19,5 persen ada pada komitmen terhadap peningkatan di sektor pelayanan publik dan 16,2 persen pada konsistensi janji dan program yang dibawa saat kampanye. Sementara itu, 13,2 persen menyatakan puas pada kecepatan dalam merespon isu dan masalah yang terjadi di masyarakat.

    Sebanyak 83,5 persen responden menyatakan puas terhadap platform aduan warga Wadul Gus’e dan 82 persen puas terhadap program Universal Health Coverage (UHC Prioritas) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara itu, 80.9 persen puas terhadap perbaikan infrastruktur melalui Unit Reaksi Cepat (URC),

    Wadul Gus e diluncurkan pada 14 Maret 2025 untuk membuka saluran informasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Sufyanto memaparkan, program ini mendapat respons positif baik dari masyarakat Jember dan masyarakat umum. “Program ini pun mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah yang mendukung keterbukaan informasi pblik,” katanya.

    Sementara program Universal Health Coverage (UHC Prioritas) mulai diluincurkan pada 1 April 2025. Program ini memungkinkan masyarakat yang beridentitas warga Jember dapat mengakses fasilitas kesehatan secara merata di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

    Selama seratus hari, kepuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah pada bidang pelayanan publik, yakni 87,2 persen. Bidang ini meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

    Sementara kepuasan terendah ada pada bidang lingkungan hidup yakni 71,3 persen. Bidang ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk program penghijauan dan ketahanan pangan.

    Ketidakpuasan tertinggi ada pada bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi dan bidang pembangunan infrastruktur, yakni masing-masing 14 persen. Bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi meliputi Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sementara bidang pembangunan dan ibfrastruktur meliputi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. [wir]

  • Tifo Suporter Timnas Perwujudan Semangat Gotong Royong Bung Karno

    Tifo Suporter Timnas Perwujudan Semangat Gotong Royong Bung Karno

    Jember (beritajatim.com) – Aksi tifo spanduk raksasa bergambar sosok ksatria yang disajikan suporter tim nasional sepak bola Indonesia saat pertandingan melawan China, di Stadion Gelora Bung Karno, 5 Juni 2025, adalah perwujudan semangat gotong royong yang dicetuskan Bung Karno.

    Hal ini disampaikan Agus Hadi Santoso, ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Jawa Timur, 2004-2009, dalam acara ‘Sosialisasi Gotong Royong sebagai Falsafah Kebudayaan Bangsa’, di Hotel Royal, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/6/2025).

    “Gotong royong harus kita jadikan landasan kehidupan sehari-hari. Gotong-royong ini dilakukan oleh suporter Indonesia, saat bertanding dengan Cina. Itu bikin gambar sebesar itu habis berapa juta rupiah. Urunan suporter, suporter beli tiket sendiri, hanya untuk memenangkan Indonesia. Luar biasa. Itu bagian dari sebuah gotong royong,” kata Agus.

    Agus mengingatkan, gotong royong adalah saripati Pancasila. “Setelah menelurkan Pancasila, lima sila di sebagai landasan negara kita, diperas lagi oleh Bung Karno menjadi gotong-royong. Gotong-royong harus kita jadikan landasan kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Di luar urusan sepak bola, Agus prihatin dengan semakin hilangnya semangat gotong royong di kalangan anak muda yang lebih tersita dengan ponsel. “Oleh sebab itu anak-anak kita harus dididik jangan sampai gotong-royong yang sudah menjadi kebiasaan leluhur kita kemudian terabaikan,” katanya.

    “Ini yang paling berbahaya. Jangan sampai lupa dengan gotong royong tadi. Biasakan mereka untuk diajari bergotong royong,” kata Agus. [wir]

  • Peringatan Bulan Bung Karno Jadi Ajang Reuni Kader Veteran PDIP Jember

    Peringatan Bulan Bung Karno Jadi Ajang Reuni Kader Veteran PDIP Jember

    Jember (beritajatim.com) – Acara ‘Sosialisasi Gotong Royong sebagai Falsafah Kebudayaan Bangsa’, di Hotel Royal, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/6/2025), menjadi ajang reuni sejumlah kader veteran PDI Perjuangan.

    Acara tersebut digelar oleh Eko Yunianto, anggota DPRD Jawa Timur, untuk memperingati Bulan Bung Karno. Beberapa kader veteran yang hadir antara lain Kusen Andalas yang pernah menjabat wakil bupati Jember 2005-2015; Agus Hadi Santoto, ketua Fraksi PDIP DPRD Jember 2004-2009; dan Ni Nyoman Putu Martini, wakil ketua DPRD Jember 2014-2019.

    “Saya hadir di sini dalam rangka untuk semangat bersama, untuk membicarakan aspirasi dari bawah untuk dititipkan kepada para peserta Kongres (PDI Perjuangan),” kata Kusen. Kongres PDIP rencananya akan digelar tahun ini.

    Selain itu, lanjut Kusen, pertemuan para kader senior tersebut adalah untuk menjaga agar tidak ada keterputusan komunikasi. “Jadi kita dalam suatu organisasi tidak boleh terkotak-kotak. Kita harus bersatu,” katanya.

    Dalam pidatonya, Kusen mengatakan, semua orang memahamu makna gotong royong. “Tinggal mau apa tidak melakukannya. Harapan saya, Anda mandegani (menjadi tokoh) di lingkungannya masing-masing,” katanya kepada para kader yang berkumpul.

    Kusen ingin kader PDI Perjuangan Jember bisa menjadi penentu dalam kehidupan politik. “Dengan simbol gotong-royongm tujuannya adalah bersatu, bersatu dan satu kata, hulupis kuntul, baris. Ini ngono kudune (begitu seharusnya, red),” katanya.

    Kusen mengkritik PDI Perjuangan Jember yang sudah merasa menang dengan hanya menguasai delapan kursi DPRD setempat. “Disebut menang kalau seperti zaman Golkar (Orde Baru), berkuasa segalanya, sampai-sampai toko-tokoh dicat warna kuning,” katanya.

    Kusen menegaskan semua aspek kehidupan berkaitan dengan politik. “Tidak ada yang tidak berkaitan politik. Keluarga, dagang, berbuat salah pun ada hubungannya dengan politik,” katanya.

    “Maka dari itu mumpung saya ketemu ini mengingatkan, ayo, kita bersatu. Kita orang politik. Orang politik harus berpikir jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah,” kata Kusen.

    Agus Hadi Santoso mengingatkan, bahwa gotong royong adalah saripati Pancasila. “Setelah menelurkan Pancasila, lima sila di sebagai landasan negara kita, diperas lagi oleh Bung Karno menjadi gotong-royong. Gotong-royong harus kita jadikan landasan kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Hariyanto, staf ahli Eko Yunianto, mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan rentetan dari Bulan Bung Karno. “Kita ingin penerus bangsa ini bisa berjalan meneruskan api perjuangan ide dan gagasan Bung Karno. Bukan abunya yang kita teruskan, tapi api perjuangan dari Bung Karno,” katanya.

    Kehadiran sejumlah kader veteran PDI Perjuangan, menurut Hariyanto, untuk merajut kebersamaan. “Tanpa mereka, tanpa para senior-senior partai, kita tidak mungkin seperti ini. Justru yang muda-muda ini tenaga pikirannya harus lebih lebih bersemangat. Jangankan yang muda, yang tua saja semangatnya seperti ini. Apalagi yang muda,” katanya.

    Kehadiran para kader veteran tersebut diharapkan Haryanto bisa memberikan teladan kepada para kader muda. “Pemikirannya kita ambil, semangatnya kita ambil. Tenaganya yang harus lebih ditingkatkan,” katanya. [wir]

  • Jatim Masih Butuh 4 Ribu Dapur MBG, 5 Ribu Peminat Ajukan Tawaran

    Jatim Masih Butuh 4 Ribu Dapur MBG, 5 Ribu Peminat Ajukan Tawaran

    Jember (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur masih membutuhkan empat ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kurang lebih lima ribu peminat mengajukan tawaran untuk mendirikan dapur. Tidak semuanya memenuhi syarat.

    “Setelah dievaluasi BGN (Badan Gizi Nasional), kebanyakan peminat dari perusahaan. Padahal perusahaan tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan untuk mendirikan dapur itu adalah yayasan,” kata Satib, anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerakan Indonesia Raya, usai acara ‘Sarasehan Peranan Pemuda dalam Menyongsong Indonesia Emas’, di Hotel Bintang Mulia, Minggu (15/6/2025).

    Kuota untuk setiap yayasan dibatasi maksimal sepuluh dapur. “Kita diberi kesempatan untuk membuat yayasan. Karena kebutuhan yayasan sangat mendesak, akhirnya Kementerian Hukum sangat memprioritaskan proses yayasan yang didirikan untuk menangani dapur MBG,” kata Satib. Sertifikat yayasan hanya memakan waktu satu pekan.

    Setiap yayasan akan mendapat keuntungan Rp 2 ribu per paket makanan. Pemerintah juga menyediakan anggaran Rp 3 ribu per paket makanan untuk operasional. Sementara anggaran untuk makanannya sendiri Rp 10 ribu per paket makanan.

    “Jadi total Rp 15 ribu. Namun yang Rp 10 ribu per paket makanan tidak bisa diutik-utik karena nanti ada pengawasan langsung dari BGN. BGN akan menempatkan orang di setiap dapur untuk mengontrol gizi,” kata Satib.

    Anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jatim didorong untuk membuka dapur-dapur untuk menunjang program Presiden Prabowo Subianto itu. “Di internal kami baru dibentuk tim yaitu Tim Tiga, salah satunya saya. Insyaallah kami baru mulai rapat Rabu yang akan datang,” kata Satib.

    Ini disambut antusias oleh Satib. Rencananya, dia akan mendirikan dua dapur di kawasan perdesaan. “Nanti untuk plotting pendistribusiannya, yang menetapkan BGN. Kami hanya menyiapkan dapur dan makanannya. Dikirim ke mana, BGN yang menentukan. Bukan kita cari sendiri,” katanya.

    Satib memandang program BGN ini akan menguntungkan warga perdesaan. “Dengan berdirinya dapur-dapur, otomatis yang dilayani mayoritas di desa. Kebutuhan bahan-bahannya dari desa. Ini nanti otomatis bisa menggerakkan perekonomian di desa,” katanya. [wir]

  • Meski Anggaran Pusat Terbatas, Pemkab Blitar Ajukan Perbaikan 11 Jalan dan 4 Jembatan

    Meski Anggaran Pusat Terbatas, Pemkab Blitar Ajukan Perbaikan 11 Jalan dan 4 Jembatan

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengusulkan perbaikan 11 jalan dan 4 jembatan ke pemerintah pusat.

    Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dialami oleh Pemkab Blitar.

    Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan menjelaskan perbaikan 11 ruas jalan dan 4 jembatan tersebut membutuhkan anggaran mencapai Rp378 miliar.

    Nilai itu cukup besar, dianggap terlalu besar oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Sehingga Pemkab Blitar berusaha mencari solusi yang dengan mengajukan perbaikan 11 jalan dan 4 jembatan tersebut ke pemerintah pusat.

    “Kami sudah mengusulkan perbaikan 11 ruas jalan & 4 jembatan ke pemerintah pusat atau Kementerian PUPR karena membutuhkan anggaran besar hingga Rp378 miliar,” ungkap Hamdan, Minggu (15/06/2025).

    Jalan yang telah diusulkan perbaikan ke pemerintah pusat ini mayoritas merupakan jalur sirip menuju JLS (jalur lintas selatan) mulai dari Binangun, Tambakrejo, Tumpak kepuh-Bululawang, Kaligambang, Peh Pulo.

    Selain itu ada pula jalan lain seperti di Candirejo Ponggok yang sempat ramai dikeluhkan warga, Wlingi, hingga Desa Semen perbatasan Malang.

    “Tidak hanya 11 ruas jalan, kata dia, Pemkab Blitar juga mengusulkan perbaikan 4 jembatan, seperti Jembatan Ngeni, Jembatan Kalisuki Binangun, Jembatan Bakung dan Jembatan Ngembul,” tegasnya.

    Anggaran perbaikan jalan dan infrastruktur Kabupaten Blitar tahun 2025 ini turun hingga 50 persen lebih. Pada tahun 2025 ini, anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Blitar hanya sebesar Rp60 miliar.

    Jumlah tersebut memang lebih kecil jika dibandingkan tahun 2024 lalu. Dimana pada tahun 2024 lalu anggaran perbaikan jalan dan infrastruktur Kabupaten Blitar mencapai Rp110 miliar.

    Tentu kondisi ini membuat Pemkab Blitar bingung. Karena kerusakan jalan yang ada di Bumi Penataran kian memburuk dan perlu dilakukan perbaikan. Kini sebagai upayanya, Pemkab Blitar berusaha melobi pemerintah pusat agar mau ikut membantu perbaikan jalan.

    “Dalam waktu dekat Dinas PUPR Kabupaten Blitar juga kembali melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR untuk update progres usulan ini. Hamdan berharap usulan ini bisa disetujui oleh pemerintah pusat,” tegasnya. [owi/aje]

  • Dandim dan Kapolres Ponorogo Ajak Warga Jaga Keamanan Malam 1 Sura

    Dandim dan Kapolres Ponorogo Ajak Warga Jaga Keamanan Malam 1 Sura

    Ponorogo (beritajatim.com) – Menjelang datangnya Bulan Sura, suasana di Ponorogo mulai dipersiapkan agar tetap aman dan kondusif. Berbagai elemen masyarakat pun diminta ikut terlibat aktif dalam menjaga ketertiban.

    Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono, menekankan pentingnya sinergi antar semua pihak. Dia mengajak semua lapisan masyarakat untuk terus mempererat kerja sama demi keamanan bersama. Sehingga seperti bulan Suro sebelumnya, Bumi Reog damai tidak ada gangguan ketertiban masyarakat.

    “Alhamdulillah Kabupaten Ponorogo senantiasa dalam suasana aman dan kondusif. Ini semua berkat kerjasama dan sinergitas dari semuanya, baik TNI, Polri serta semua unsur terkait serta masyarakat termasuk Pamter,” ungkap Letkol Dwi Soerjono, usai Apel Siaga Pamter di Waduk Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Minggu (15/6/2025).

    Menurut Dwi Soerjono Pamter sebagai bagian dari organisasi PSHT, juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Mereka diminta menjadi contoh baik dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Pamter sebagai pengaman internal organisasi PSHT tentunya harus bisa menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi masyarakat dengan menampilkan kegiatan-kegiatan positif, penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan,” kata Letkol Dwi Soerjono.

    Nada serupa juga disampaikan Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo. Dia menekankan pentingnya merawat solidaritas dan komunikasi yang selama ini sudah berjalan baik antara kepolisian dan organisasi masyarakat, termasuk PSHT. AKBP Andin menilai Kabupaten Ponorogo punya modal sosial kuat yang harus terus dijaga.

    “Saya apresiasi kerja sama yang sudah terjalin baik selama ini. Harapannya, ke depan bisa lebih ditingkatkan. Warga PSHT saya harap terus bisa memberi kontribusi positif bagi pembangunan Ponorogo,” pungkasnya. [end/aje]

  • Sidoarjo Genjot Program RTLH Bagi Warganya, Ini Pesan Wabup!

    Sidoarjo Genjot Program RTLH Bagi Warganya, Ini Pesan Wabup!

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Rumah warga yang tidak layak huni menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi layak huni. Termasuk pula kesehatan warga tidak mampu bakal menjadi perhatian pemerintah warga untuk tetap hidup sehat dan bebas dari penyakit yang dideritanya.

    Hal demikian disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu rumah tidak layak huni (RTLH) milik Mesna (90), di Desa Candipari, Kecamatan Porong.

    Saat berkunjung ke rumah Mesna yang berdinding bambu dan beratapkan genteng tua dengan ukuran kecil terlihat sangat memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan huni itu, wabup didampingi oleh Camat Porong, perangkat desa, petugas Puskesmas setempat.

    Pemerintah kecamatan sebelumnya telah mengusulkan renovasi rumah tersebut melalui program bantuan RTLH. Namun, Mesna menolak rumahnya direnovasi karena alasan pribadi dan keterikatan emosional dengan rumah yang telah ia tempati puluhan tahun.

    “Kami sangat menghargai keputusan Mbah Mesna, meskipun niat kami hanya ingin memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan aman bagi beliau,” ujar Mimik usai sidak Minggu (15/6/2025).

    Meski tidak dapat merenovasi rumah tersebut, Mimik menegaskan bahwa perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan Mesna tetap menjadi prioritas. Ia meminta pemerintah desa dan petugas Puskesmas setempat untuk rutin memantau kondisi kesehatan Mbah Mesna serta memastikan kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi.

    “Kami akan terus berkoordinasi agar Mbah Mesna tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial yang dibutuhkan. Ini bentuk kepedulian kita terhadap warga lanjut usia yang rentan,” tegasnya. (isa/aje)

  • Pemkab Sidoarjo Genjot Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Bupati Terbitkan SE untuk Libatkan Seluruh OPD dan Lembaga

    Pemkab Sidoarjo Genjot Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Bupati Terbitkan SE untuk Libatkan Seluruh OPD dan Lembaga

    Sidoarjo (beritajatm.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Dalam upaya mengoptimalkan cakupan layanan ini, Bupati Sidoarjo H. Subandi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.2/6374/438.5.2/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

    Surat tersebut mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk para camat, untuk mendukung penuh dan mendorong keberhasilan pelaksanaan PKG di seluruh puskesmas di Kabupaten Sidoarjo.

    “Surat edaran ini bertujuan untuk menggerakkan semua elemen pemerintahan dan masyarakat agar bersama-sama menyukseskan PKG sebagai bagian dari program preventif dan promotif layanan kesehatan,” ujar Bupati Subandi, Minggu (15/6/2025).

    PKG mencakup berbagai layanan penting seperti pemeriksaan tekanan darah, antropometri, gula darah, risiko jantung, fungsi ginjal, deteksi dini kanker serviks, pemeriksaan TBC (Tb), dan kesehatan jiwa. Program ini terbuka bagi seluruh warga Kabupaten Sidoarjo tanpa biaya alias gratis.

    Hingga Juni 2025, sebanyak 148.508 warga telah mendapatkan fasilitas PKG. Jumlah ini baru mencapai 8,053 persen dari target 36 persen cakupan PKG tahun ini. Pemerintah daerah terus mendorong partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk memanfaatkan program ini.

    PKG dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan siklus hidup dan kelompok usia masyarakat. Beberapa kategori pelaksanaannya antara lain:

    PKG Ulang Tahun, ditujukan bagi bayi, anak usia prasekolah hingga usia 6 tahun, dewasa, dan lansia. Layanan ini bisa diakses baik saat ulang tahun maupun di luar tanggal ulang tahun.

    PKG Sekolah, diperuntukkan bagi anak usia 7-17 tahun dan dilaksanakan rutin setiap tahun ajaran baru.

    PKG Khusus, ditujukan bagi ibu hamil, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pemeriksaannya dilakukan sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

    Dalam SE tersebut, Bupati Subandi juga menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo agar memastikan ketersediaan alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) demi menunjang kelancaran PKG. Selain itu, organisasi profesi juga diminta terlibat aktif dalam mendukung dan menyosialisasikan program ini.

    Dukungan lintas sektor pun ditekankan dalam surat edaran ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sidoarjo diminta untuk menetapkan sasaran penerima PKG serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal verifikasi dan validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan dalam pendaftaran.

    Lebih jauh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan dan menggerakkan warga untuk berpartisipasi.

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga turut berperan dengan menyosialisasikan program PKG ke semua satuan pendidikan serta memastikan pelaksanaan PKG di PAUD/TK, SD, dan SMP pada tahun ajaran baru.

    Sektor perizinan dan ketenagakerjaan juga tidak luput dari instruksi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Tenaga Kerja diminta untuk menghimbau pelaku usaha dan perusahaan agar mendukung pelaksanaan PKG di puskesmas terdekat, baik bagi masyarakat umum maupun karyawan.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo mendapat tugas untuk menyosialisasikan PKG di lingkungan madrasah, pondok pesantren, serta kepada para calon pengantin yang tengah mengurus pernikahan.

    Tak kalah penting, para Camat di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo turut diminta menggerakkan masyarakat di wilayahnya. Mereka diimbau melibatkan lurah, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyukseskan PKG sebagai bentuk nyata pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata.

    Dengan sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan tercapainya cakupan maksimal PKG demi meningkatkan derajat kesehatan warga secara menyeluruh. [isa/suf]