Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Wapres Gibran Bakal Ikut Bernostalgia di Blitar Djadoel 2025

    Wapres Gibran Bakal Ikut Bernostalgia di Blitar Djadoel 2025

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dipastikan bakal menghadiri dan membuka event tahunan Blitar Djadoel 2025 yang digelar Pemerintah Kota Blitar. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran dijadwalkan ikut bernostalgia menikmati atmosfer tempo dulu yang menjadi ciri khas bazar tersebut.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, atau yang akrab disapa Mas Ibin. Ia mengatakan bahwa Gibran akan membuka bazar dan turut meninjau langsung stand-stand yang menjajakan kuliner serta produk-produk bernuansa jadul dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se-Kota Blitar.

    “Alhamdulillah Mas Wapres merespons, beliau akan datang ke Blitar. Mas Wapres akan membuka bazar Blitar Djadoel dan tentunya akan mengecek apa saja yang dipasarkan,” ujar Syauqul Muhibbin, Senin (16/6/2025).

    Menurut Mas Ibin, Blitar Djadoel adalah salah satu event kebanggaan masyarakat Blitar yang rutin digelar setiap tahun. Wapres Gibran dijadwalkan menyusuri bazar dan mencicipi langsung berbagai kuliner khas masa lalu, sekaligus berdialog dengan para pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak ekonomi lokal.

    “Blitar Djadoel ini adalah bazar ikon Kota Blitar yang selalu menarik perhatian. Kami harap dengan kehadiran Mas Wapres, akan mendorong UMKM kita untuk terus berkembang dan berinovasi,” imbuhnya.

    Event Blitar Djadoel 2025 akan berlangsung pada 18 hingga 22 Juni 2025. Ratusan lapak UMKM akan memeriahkan kawasan bazar, menjajakan aneka makanan, minuman, kerajinan, dan fesyen bernuansa jadul hingga kekinian. Pemerintah Kota Blitar berharap momentum ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia, tetapi juga sebagai ruang nyata pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    “Yang utama harus kita dorong adalah produk-produk khas Kota Blitar yang berpeluang untuk ekspor. Kita akan fokus ke sana agar UMKM bisa naik kelas,” tegas Mas Ibin. [owi/beq]

  • Pelajar SD Diajak Sinau Bareng Bung Karno Arek Suroboyo

    Pelajar SD Diajak Sinau Bareng Bung Karno Arek Suroboyo

    Surabaya (beritajatim.com) — Puluhan pelajar sekolah dasar di Kota Surabaya mengikuti kegiatan “Sinau Bareng Bung Karno Arek Suroboyo” dengan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah pada Senin pagi (16/6/2025). Rangkaian kunjungan itu meliputi Rumah Kelahiran Bung Karno di Pandean, Rumah HOS Tjokroaminoto, dan Museum Dr. Soetomo.

    Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Komunitas Sinau Bareng Kebangsaan yang digerakkan oleh sejumlah pemuda Kota Surabaya. Tujuan utamanya adalah mengenalkan sejarah kota sebagai tempat kelahiran Bung Karno dan dapur nasionalisme Indonesia kepada generasi penerus.

    Alfan Thoriqi, salah satu penggerak kegiatan ini, menjelaskan bahwa para pelajar diperkenalkan dengan berbagai peristiwa kebangsaan yang berakar di Surabaya. Mulai dari titik balik kekalahan tentara Mongol di Ujung Galuh, era pergerakan nasional, hingga perjuangan pasca-kemerdekaan RI.

    “Semangat rela berkorban, gotong-royong, menjunjung tinggi nasionalisme harus digelorakan kepada generasi penerus sejak dini, sehingga tongkat estafet perjalanan bangsa dilanjutkan oleh generasi yang berkepribadian dalam budaya,” kata Alfan Thoriqi.

    Selain mengunjungi tempat bersejarah, para pelajar juga diajak berdoa di pusara Dr. Soetomo, salah satu tokoh pendiri Bangsa yang dimakamkan di kompleks Gedung Nasional Indonesia, Bubutan. Doa bersama ini menjadi penutup kegiatan yang sarat makna kebangsaan.

    “Kita berkirim doa kepada Allah SWT untuk Bung Karno, HOS Tjokroaminoto, Dr. Soetomo, dan segenap pahlawan bangsa Indonesia. Semoga diberikan tempat yang mulia di sisi-Nya serta kita para generasi penerus diberikan keberkahan, kekuatan, hingga kebijaksanaan,” ujar Andre Saputra Budiono, tokoh penggerak pemuda.

    Pembina Komunitas Sinau Bareng Kebangsaan, Achmad Hidayat, memberikan apresiasi atas antusiasme para siswa SD yang mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Dia menegaskan bahwa pembelajaran sejarah adalah kunci pembentukan karakter anak bangsa.

    “Jangan salah ya, Bung Karno merupakan putra dari guru sekolah dasar, Bapak Soekemi. Jadi kalau adik-adik belajar tekun, nanti akan menjadi orang sukses di kemudian hari,” ungkap Achmad.

    Achmad juga mengusulkan agar kegiatan napak tilas sejarah kebangsaan dijadikan agenda resmi pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) atau kegiatan tengah semester. Menurutnya, Surabaya memiliki banyak destinasi sejarah yang relevan untuk penguatan karakter pelajar.

    “Kalau ke luar kota itu berat biayanya bagi wali murid. Kota Surabaya memiliki destinasi wisata sejarah dan kebudayaan yang sungguh beragam untuk membentuk karakter adik-adik sekolah dasar,” pungkasnya. [asg/but]

  • Wali Kota Kediri Sidak Puskesmas Pesantren II, Dorong Layanan 24 Jam dan Standar Tinggi

    Wali Kota Kediri Sidak Puskesmas Pesantren II, Dorong Layanan 24 Jam dan Standar Tinggi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPT Puskesmas Pesantren II di Kelurahan Singonegaran, Senin pagi (16/6/2025), untuk memastikan seluruh layanan kesehatan berjalan optimal dan sesuai prosedur medis.

    Dalam kunjungan tersebut, kepala daerah termuda di Indonesia ini meninjau seluruh unit layanan, mulai dari ruang tunggu hingga laboratorium. Ia mengecek langsung kesiapan fasilitas, kelengkapan sarana penunjang, dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

    “Kami ingin memastikan apakah pelayanan di Puskesmas ini berjalan dengan baik, apakah pelayanannya ini ramah, sesuai prosedur kesehatan dan lain sebagainya. Tapi tadi saya keliling rata-rata masyarakat kami tanyakan mereka semua puas, pelayanannya cepat kemudian juga tadi ada beberapa ruangan sarana dan prasarananya sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, harapan kami ke depan bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Vinanda.

    Ia juga menyoroti laboratorium di Puskesmas Pesantren II yang dinilai telah memadai, termasuk untuk pemeriksaan penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan Demam Berdarah Dengue (DBD). “Tadi sudah cukup baik di sini, saya lihat laboratoriumnya juga sudah memadai bahkan lengkap juga, ada tes TBC, DB juga sudah ada, dan lain sebagainya. Saya lihat sudah bagus di sini,” jelasnya.

    Soal tenaga medis, Vinanda mengapresiasi program magang (internship) yang mendukung layanan kesehatan. Menurutnya, keberadaan empat dokter yang dibantu oleh tenaga magang cukup memadai untuk menangani pasien dengan cepat dan efisien.

    Wali kota muda ini juga menyampaikan harapannya agar Puskesmas Pesantren II dapat buka 24 jam ke depan, untuk menghindari keharusan warga sekitar mengakses layanan kesehatan ke wilayah lain seperti Ngletih.

    “Untuk yang ditingkatkan, pertama, syukur-syukur nanti ke depan puskesmas ini bisa buka 24 jam sehingga masyarakat yang tinggal di sini tidak jauh-jauh lagi, biasanya harus ke Ngletih ya, harapannya kalau puskesmas ini buka 24 jam nanti yang rumahnya deket di sini bisa mendapatkan pelayanan di sini,” imbuhnya.

    Menutup kunjungannya, Vinanda mengimbau seluruh puskesmas di Kota Kediri untuk terus mengutamakan keramahan dan disiplin menjalankan prosedur medis. Ia menegaskan pentingnya menjaga standar pelayanan karena puskesmas merupakan garda terdepan dalam sistem layanan kesehatan dasar.

    “Imbauan untuk puskesmas yang lain pertama tetap memperhatikan keramahan jadi ketika memberikan pelayanan harus ramah kemudian juga puskesmas harus bersih dan jangan lupa memperhatikan prosedur kesehatan. Jangan sampai puskesmas ini kan garda terdepan untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Jangan sampai tidak memenuhi prosedur sehingga salah dalam memberikan pelayanan,” tandas Vinanda. [nm/beq]

  • Pemkab Bojonegoro dan Perhutani Teken MoU Pengoptimalan Pengelolaan Hutan

    Pemkab Bojonegoro dan Perhutani Teken MoU Pengoptimalan Pengelolaan Hutan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menjalin kerja sama strategis dengan Perum Perhutani melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengoptimalan pengelolaan kawasan hutan. Penandatanganan dilakukan di Kantor Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur, Surabaya, Senin (27/5/2025).

    Kesepakatan ini mencakup sejumlah aspek penting, antara lain perlindungan dan pemanfaatan kawasan hutan, penanganan bencana alam, pengembangan industri berbasis kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. MoU ini diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang optimal sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang kian kompleks. Ia mencontohkan banjir bandang yang terjadi dalam tiga tahun terakhir sebagai bukti perlunya intervensi nyata dalam pengelolaan kawasan hutan.

    “Tidak hanya soal pertanian dan peternakan, kawasan hutan juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri yang memberi nilai ekonomi bagi warga,” ujar Setyo Wahono.

    Ia juga mengusulkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan sewa lahan hutan agar manfaat ekonominya lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

    Kepala Divre Perhutani Jawa Timur, Wawan Triwibowo, menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya hutan Bojonegoro sebagai kawasan strategis, mengingat kontribusinya terhadap produksi kayu jati di Jawa Timur sangat signifikan.

    “Hutan Bojonegoro sangat penting bagi kami. Dalam sejarah, kayu jati dari Bojonegoro menyumbang 25 persen dari total produksi kayu jati di Jawa Timur,” jelasnya.

    Direktur Operasional Perhutani, Natalas Anis Harjanto, menyatakan komitmen perusahaan untuk mendukung langkah Pemkab Bojonegoro dalam menciptakan model pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan bermanfaat secara sosial maupun ekologis.

    “Hutan Bojonegoro menyimpan banyak potensi. Mari kita optimalkan pemanfaatannya agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Diketahui, luas kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro mencapai sekitar 94 ribu hektare. Sebagian kawasan tersebut mengalami kerusakan akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan sekaligus mendorong kesejahteraan warga sekitar.

    Melalui MoU ini, Pemkab Bojonegoro dan Perum Perhutani sepakat membangun kolaborasi jangka panjang untuk menjaga kelestarian hutan serta mengintegrasikan potensi kehutanan dengan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. [lus/beq]

  • TPA Botok Segera Beroperasi, Pemkab Magetan Kejar Pengadaan Lahan 7 Hektare

    TPA Botok Segera Beroperasi, Pemkab Magetan Kejar Pengadaan Lahan 7 Hektare

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Botok di Desa Botok, Kecamatan Karas, segera dapat dioperasikan, seiring percepatan pengadaan lahan yang akan mencapai total sekitar 7 hektare.

    Luasan tersebut mendekati kebutuhan ideal sebesar 10 hektare untuk mendukung pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Magetan, Saif Muchlissun, menyampaikan bahwa proses pengadaan lahan TPA Botok masih berjalan. Pihaknya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan telah melakukan survei ke lokasi beberapa waktu lalu. “Terkait TPA Botok, harapan kami bisa segera operasional,” ujarnya.

    Untuk mendukung fungsionalitas TPA, sejumlah infrastruktur penunjang turut disiapkan, termasuk pembangunan akses jalan menuju lokasi. “Kami sudah berkoordinasi dengan DPUPR, dan disampaikan bahwa jalan tersebut akan segera dibangun karena saat ini sudah ditetapkan sebagai jalan kabupaten,” terang Saif.

    DLHP juga telah mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat guna mendukung pembangunan TPST. Saat ini, lahan yang tersedia mencapai sekitar 4,9 hektare. Tambahan dua hektare akan diperoleh tahun ini melalui proses pengadaan yang didampingi oleh Kejari dan Polres Magetan. “Yang siap kita proses sekitar dua hektare, untuk pengadaan tahun ini. Nilainya masih menunggu hasil appraisal,” jelasnya.

    Jika seluruh tahapan berjalan lancar, total luas lahan TPA Botok akan mencapai 7 hektare. “Kalau sudah 7 hektare tersedia di TPA Botok, saya rasa itu sudah cukup untuk pembangunan TPST,” pungkasnya. [fiq/aje]

  • KPU Sumenep Nyatakan Hairul Anam Penuhi Syarat Gantikan BEI di DPRD

    KPU Sumenep Nyatakan Hairul Anam Penuhi Syarat Gantikan BEI di DPRD

    Sumenep (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep resmi menyatakan bahwa Hairul Anam memenuhi seluruh syarat administratif untuk menggantikan Bambang Eko Iswanto (BEI) sebagai anggota DPRD Sumenep melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW). Proses ini dilakukan menyusul kasus narkoba yang menjerat BEI, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari KPU yang menyebutkan Hairul Anam sebagai calon legislatif PPP dengan suara terbanyak kedua di Daerah Pemilihan (Dapil) I, sehingga layak menggantikan posisi BEI.

    “Kami segera menindaklanjuti surat dari KPU ini dengan menggelar rapat pimpinan DPRD Sumenep. Setelah itu, kami akan mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Sumenep untuk proses PAW ini,” kata Zainal, Senin (16/6/2025).

    Dalam Pemilu 2019, Hairul Anam mengantongi 2.505 suara, sementara BEI memperoleh 4.487 suara. Merujuk pada ketentuan yang berlaku, caleg dengan suara terbanyak kedua berhak diusulkan menggantikan anggota DPRD yang diberhentikan.

    “Untuk PAW, yang diusulkan adalah caleg dengan perolehan terbanyak kedua. Dalam hal ini, Hairul Anam berada di posisi tersebut untuk PPP Dapil I,” jelas Zainal.

    Saat ini, DPRD Sumenep menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Timur mengenai pemberhentian resmi BEI dan pengangkatan Hairul Anam. Setelah SK tersebut diterima, DPRD akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) guna menetapkan jadwal sidang paripurna pelantikan.

    Diketahui, Bambang Eko Iswanto ditangkap pada 4 Desember 2024 di kediamannya di Desa Kombang, Kecamatan Talango, dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 15,76 gram. Dalam putusan 14 Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Jika tidak dibayar, BEI akan menjalani tambahan kurungan enam bulan. [tem/beq]

  • Gerakan B2SA di Jombang: Upaya Menanamkan Pola Makan Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

    Gerakan B2SA di Jombang: Upaya Menanamkan Pola Makan Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Gerakan Memasyarakatkan Makan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) pada Senin, 16 Juni 2025 di pendopo setempat.

    Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung target nasional Indonesia Emas 2045 dengan menanamkan kesadaran pola konsumsi pangan sehat sejak usia dini.

    Acara berlangsung meriah dan diikuti oleh pelajar dari berbagai sekolah dasar seperti SDI Roushon Fikr Jombang, SDN Jombatan, dan SDN Jombatan 3, serta perwakilan kader Pokja III dan TP PKK dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang.

    Para peserta mendapatkan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, termasuk melalui demonstrasi menu B2SA yang disajikan secara kreatif, serta pembagian materi kepada siswa dan kader PKK.

    Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Hj. Yuliati Nugrahani Warsubi, dalam sambutannya menekankan peran penting ibu-ibu rumah tangga dalam menciptakan keluarga sehat melalui pola makan bergizi.

    “Melalui gerakan B2SA ini, kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK dan para pelajar, untuk membiasakan konsumsi makanan yang beragam dan bergizi. B2SA bukan hanya soal kenyang, tapi tentang kualitas hidup yang sehat dan produktif,” ungkap Yuliati.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, juga menyampaikan pentingnya pola makan sehat dalam membentuk generasi unggul. Ia menegaskan bahwa gerakan ini harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

    “Kita ingin anak-anak Jombang tumbuh cerdas, sehat, dan berdaya saing. Maka, gerakan B2SA harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Bupati Warsubi.

    Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Jombang Sudiro Setiono menambahkan bahwa gerakan ini akan dikembangkan secara berkelanjutan ke seluruh kecamatan dengan pendekatan edukatif dan inovatif.

    Bupati Jombang Warsubi mendapatkan piagam penghargaan dari Bulog Cabang Mojokerto, Senin (16/6/2025)

    “Kegiatan hari ini adalah wujud sinergi antara pemerintah, sekolah, dan PKK dalam mendorong kesadaran konsumsi pangan yang beragam dan aman. Ini akan terus kita kembangkan ke seluruh kecamatan dengan pendekatan edukatif dan inovatif,” jelasnya.

    “Pemkab Jombang berharap, melalui gerakan ini, kesadaran gizi masyarakat dapat meningkat dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan generasi mendatang,” tambahnya.

    Selain rangkaian edukatif, dalam acara ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan dari Bulog Cabang Mojokerto kepada Bupati Jombang atas sinergitas dan pencapaian Kabupaten Jombang dalam optimalisasi penyerapan gabah/beras tahun 2025.

    Anak-anak peserta acara juga diajak berkeliling Pendopo Kabupaten Jombang untuk mengenal lebih dekat tempat simbolik pemerintahan daerah. Momen ini menjadi bagian dari pendidikan non-formal yang membuka cakrawala anak-anak mengenai ruang publik dan peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

    Melalui gerakan B2SA, Kabupaten Jombang menunjukkan komitmen nyata dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini, sebuah langkah kecil namun berdampak besar dalam menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. [suf]

  • Wabup Sidoarjo Ajak Lansia Ambil Peran Aktif Turunkan Angka Stunting, Begini Caranya!

    Wabup Sidoarjo Ajak Lansia Ambil Peran Aktif Turunkan Angka Stunting, Begini Caranya!

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo, terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tak hanya melalui kebijakan pemerintah, namun dukungan elemen masyarakat juga sangat diperlukan.

    Seperti yang ditegaskan oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana saat menghadiri kegiatan sosialisasi peningkatan ekonomi keluarga terhadap penurunan angka stunting. Ia mengajak para warga lanjut usia (lansia) di Waru, Sedati dan Gedangan, untuk ikut ambil bagian dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

    Hj. Mimik menegaskan bahwa peran serta lansia dalam keluarga sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi generasi muda dalam hal pemenuhan gizi, pola asuh anak, serta kebersihan lingkungan.

    “Lansia adalah aset keluarga yang masih sangat berperan. Dengan pengalaman hidup yang dimiliki, para lansia bisa memberikan contoh dan nasihat kepada anak cucunya agar lebih peduli terhadap kesehatan anak, termasuk pemenuhan gizi yang baik agar terhindar dari stunting,” ujarnya Senin (16/6/2025).

    Hj. Mimik juga mengapresiasi semangat para lansia yang hadir dalam sosialisasi dan berharap dapat menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing.

    Upaya Pemkab Sidoarjo untuk menurunkan angka stunting diantaranya melalui sinergi lintas sektor, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan kelompok lansia sebagai agen perubahan.

    Selain ajakan kepada lansia dan elemen masyarakat untuk berperan, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat mendukung penuh program-program pemerintah lainnya, seperti renovasi rumah warga tidak mampu, pembangunan jalan yang berlubang, hingga upaya menciptakan generasi Sidoarjo yang sehat dan cerdas.

    “Pemerintahan Subandi-Mimik berkomitmen maju bersama untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan yang ada di Sidoarjo harus maksimal. Nantinya tidak ada lagi jalan berlubang, tidak ada anak yang tidak sekolah,” tegasnya.

    “Kami minta kerjasamanya kalau ada tetangga kanan kiri yang tidak bisa sekolah, rumahnya tidak layak monggo langsung ke saya nanti akan segera kami tindaklanjuti,” sambungnya. [isa/aje]

  • ‘Wadul Gus e’ Petakan Pejabat Pemkab Jember yang Perlu Penyegaran

    ‘Wadul Gus e’ Petakan Pejabat Pemkab Jember yang Perlu Penyegaran

    Jember (beritajatim.com) – ‘Wadul Gus e’ tak hanya kanal pengaduan biasa. Program ini dijadikan sarana untuk mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Kanal pengaduan melalui nomor WhatsApp ini diluncurkan Fawait pada 14 Maret 2025 untuk menerima pengaduan terkait pembangunan dari masyarakat Jember. Semua pengaduan akan langsung diteruskan ke OPD yang membidangi untuk ditindaklanjuti.

    Sejauh ini 2.341 dari 3.252 aduan telah diselesaikan. Sementara itu 682 aduan berstatus disposisi, 221 aduan berstatus tindak lanjut, dan delapan aduan berstatus dibatalkan.

    “Wadul Gus e ini bisa jadi salah satu pemetaan mana OPD yang bekerja sat set (sigap). Bagi OPD yang tidak bisa bekerja sat set, maka dalam bahasa saya, perlu dikasih minuman penyegar,” kata Bupati Muhammad Fawait, Senin (16/6/2025).

    Menurut Fawait, ketidaksigapan itu tidak berarti menunjukkan ketidakmampuan kepala OPD bersangkutan. “Mungkin dia tidak cocok di situ. Itu jadi salah satu indikator kita untuk melakukan penyegaran di OPD-OPD tersebut,” katanya.

    Fawait mengingatkan filosofi otonomi daerah kepada semua OPD. “Filosofi otonomi daerah adalah memberikan pelayanan terbaik, dan kami akan berusaha memberikan pelayanan terbaik walau belum sempurna. Tapi saluran Wadul Gus e jadi saluran instrumen untuk mendekatkan bupati dengan masyarakat,” katanya.

    Berdasarkan hasil survei terhadap seratus hari pertama kinerja Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, yang dilaksanakan lembaga The Republic Institute, kepuasan tertinggi yakni 19,5 persen ada pada komitmen terhadap peningkatan di sektor pelayanan publik dan 16,2 persen pada konsistensi janji dan program yang dibawa saat kampanye.

    Sementara itu, 13,2 persen dari 800 responden menyatakan puas pada kecepatan dalam merespon isu dan masalah yang terjadi di masyarakat.

    Selama seratus hari, kepuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah pada bidang pelayanan publik, yakni 87,2 persen. Bidang ini meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

    Sementara kepuasan terendah ada pada bidang lingkungan hidup yakni 71,3 persen. Bidang ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk program penghijauan dan ketahanan pangan.

    Ketidakpuasan tertinggi ada pada bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi dan bidang pembangunan infrastruktur, yakni masing-masing 14 persen. Bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi meliputi Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Sementara bidang pembangunan dan ibfrastruktur meliputi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. [wir]

  • Pemkab Jember Selesaikan 2.341 Aduan Masyarakat Lewat ‘Wadul Gus e’

    Pemkab Jember Selesaikan 2.341 Aduan Masyarakat Lewat ‘Wadul Gus e’

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menyelesaikan 2.341 dari 3.252 aduan masyarakat yang disampaikan lewat kanal ‘Wadul Gus e’ pada 14 Maret-14 Juni 2025.

    Sementara itu 682 aduan berstatus disposisi, 221 aduan berstatus tindak lanjut, dan delapan aduan berstatus dibatalkan. Sebanyak 344 aduan berasal dari Kecamatan Kaliwates. Sebanyak 605 aduan terkait infrastruktur jalan.

    Aduan terbanyak melalui nomor WhatsApp 08113111108 yakni 3.107 aduan. Sementara itu 33 aduan dari command center, satu aduan dari Facebook, dua aduan dari mall desa, empat aduan dari TikTok, dan 105 aduan dari Instagram.

    Organisasi perangkat daerah yang paling banyak menerima aduan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (793 aduan), dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memiliki laporan yang diproses terbanyak, yakni 455 aduan dengan tingkat penyelesaian 426 aduan.

    Tingginya tingkat penyelesaian ‘Wadul Gus e’ ini berkorelasi positif dengan hasil survei yang dilakukan The Republic Institute. Sebanyak 83,5 persen dari 800 responden menyatakan puas terhadap platform aduan warga Wadul Gus’e.

    Bupati Muhammad Fawait bersyukur dengan hasil program ‘Wadul Gus e’ sejauh ini. “Ini bagian dari bentuk keinginan kami agar masyarakat terlibat dalam proses pelayanan publik di Jember,” katanya, Senin (16/6/2025).

    Program Wadul Gus e mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak. “Bahkan ada beberapa kabupaten yang datang ke Jember untuk studi banding terkait saluran Wadul Gus e,” kata Fawait. [wir]