Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Usai Minimarket, Pemkot Surabaya Wajibkan Rumah Makan Sediakan Jukir Resmi

    Usai Minimarket, Pemkot Surabaya Wajibkan Rumah Makan Sediakan Jukir Resmi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas kebijakan penataan parkir dengan mewajibkan seluruh rumah makan dan restoran untuk menyediakan petugas parkir resmi berseragam. Kebijakan ini mengikuti langkah serupa yang sebelumnya diterapkan pada minimarket dan toko modern, dan mulai diberlakukan pada Selasa (17/6/2025).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa rumah makan tidak berbeda dengan toko modern dalam hal kewajiban penyediaan tempat parkir dan kontribusi pendapatan daerah. “Rumah makan sama dengan toko modern, aturannya sama. Jadi (wajib) menyediakan tempat parkir dan 10 persennya masuk ke Pemkot Surabaya,” kata Eri.

    Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Pemilik usaha diberikan dua pilihan skema, yaitu parkir gratis atau parkir berbayar. Untuk parkir gratis, usaha harus mencantumkan tulisan “bebas parkir”, dengan beban biaya ditanggung langsung oleh pelaku usaha.

    “Kalau parkirnya dibayarkan oleh teman-teman toko modern, jadi dia bebas parkir. Jadi kalau selama (toko modern) tidak menghapus tulisan (bebas parkir), maka parkir gratis. Dan itu dibebankan toko modern,” jelas Eri.

    Sementara itu, untuk skema berbayar, pengelola tempat usaha diperbolehkan menarik retribusi parkir dari konsumen, baik secara tunai maupun digital. Pajak parkir yang dikenakan adalah 10 persen dari estimasi jumlah kendaraan atau data riil per bulan.

    “Jadi sebenarnya kalau dia (toko modern) mau narik parkir atau tidak, itu kewenangan mereka. Yang penting pajak parkirnya 10 persen dari jumlah kendaraan yang parkir,” lanjutnya.

    Pemkot menekankan bahwa kewajiban menyediakan juru parkir resmi berlaku untuk semua tempat usaha, termasuk rumah makan, restoran, hingga hotel. Tempat usaha yang tidak mematuhi aturan ini berisiko dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan. “Kalau mau buka segel, maka harus ada petugas parkirnya,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan parkir terpadu dan peningkatan kontribusi sektor usaha terhadap pendapatan asli daerah melalui mekanisme perparkiran yang tertib dan transparan. [ram/beq]

  • Catat, Ini Aturan Penjemputan Jemaah Haji Sumenep

    Catat, Ini Aturan Penjemputan Jemaah Haji Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Tiga kloter jemaah haji Sumenep yakni kloter 23, 24, dan 25 dijadwalkan tiba di Sumenep pada Rabu (18/06/2025) dan Kamis (19/06/2025).

    Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setkab Sumenep, Kamiluddin mengatakan, kedatangan jemaah haji tersebut dipusatkan di GOR A. Yani. Penyambutan dijadwalkan dilakukan Bupati/ Wakil Bupati Sumenep.

    “Tiga kloter ini datangnya tidak bersamaan. Kalau kloter 23 tiba di GOR Rabu besok jam 22.00 WIB. Sedangkan kloter 24 dan 25 dijadwalkan Kamis, jam 05.15 WIB dan jam 10.46,” terangnya, Selasa (17/06/2025).

    Sedangkan untuk aturan penjemputan, lanjut Kamiluddin, pihaknya memberlakukan sama seperti saat pemberangkatan. Untuk 1 jemaah, yang diijinkan masuk hanya 1 mobil dengan 1 penjemput. Mobil yang bisa masuk hanya yang diberi stiker khusus.

    “Aturan ini kami berlakukan agar jangan sampai terjadi penumpukan penjemput di dalam GOR A. Yani. Meski secara pribadi saya meyakini bahwa penjemput tidak akan semembeludak saat pemberangkatan, karena datangnya kan tidak bersamaan per kloter. Kalau pemberangkatan kemarin kan tiga kloter bersamaan. Jadi penuh,” ujarnya.

    Jumlah jemaah di kloter 23 dan 24 masing-masing sebanyak 375 orang. Sedangkan di kloter 25 tercatat sebanyak 172 orang. Selain tiga kloter tersebut, jemaah haji Sumenep juga ada yang tergabung dalam kloter 50 sebanyak 17 orang, dan kloter 56 sebanyak 70 orang.

    “Sebenarnya ada juga jemaah Sumenep yang gabung dengan kloter lain selain 5 kloter yang sudah saya sebutkan. Totalnya jemaah haji kita tergabung di 10 kloter. Tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Ada yang cuma 2. Jadi gabungan dengan jemaah dari kota lain,” papar Kamiluddin. (tem/but)

  • Dirut Perumda Semeru Lumajang Mundur, Perusahaan Dinyatakan Bangkrut dan Diusut Inspektorat

    Dirut Perumda Semeru Lumajang Mundur, Perusahaan Dinyatakan Bangkrut dan Diusut Inspektorat

    Lumajang (beritajatim.com) – Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Semeru Kabupaten Lumajang, Mochammad Bahrul Wahid, secara mendadak mengajukan pengunduran diri di tengah kondisi perusahaan yang dinyatakan bangkrut. Pengunduran diri ini menyusul langkah dua direksi lainnya dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Lumajang yang juga menyerahkan surat pengunduran diri secara bersamaan.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengonfirmasi bahwa ketiga direksi dari dua BUMD tersebut telah secara resmi mengajukan permohonan pengunduran diri. “Khusus untuk PD Semeru ini kondisi perusahaannya bangkrut atau pailit, jadi masih harus diaudit di Inspektorat. Tentu tidak sekadar audit, tapi ini ada tujuan tertentu agar bisa diketahui kenapa kok bisa bangkrut. Setelah ketemu dan selesai, ini baru saya akan pikirkan apakah akan diteruskan atau tidak perusahaannya,” tegasnya, Selasa (17/6/2025).

    Direktur Utama Perumda Semeru diketahui baru dilantik pada September 2023 dan sejatinya masa jabatannya baru akan berakhir pada September 2028. Namun, pengajuan pengunduran diri tersebut terjadi hanya dua bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang baru.

    Inspektur Inspektorat Kabupaten Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa proses audit sedang berlangsung sebagai langkah tindak lanjut atas permohonan pengunduran diri para direksi. Audit tersebut mencakup laporan keuangan tiga bulan terakhir serta laporan keuangan Perumda Semeru selama tahun 2024.

    “Ini saya usahakan akhir bulan ini bisa selesai dan muncul laporan hasil pemeriksaan. Setelah itu nanti bupati akan mempelajari terlebih dahulu apa yang menjadi kelemahan dan seterusnya. Barulah setelah itu diteruskan ke persetujuan dan dilakukan pemberhentian,” jelasnya.

    Bupati Indah Amperawati menegaskan bahwa keputusan akhir terkait nasib Perumda Semeru, termasuk kemungkinan pembubaran atau restrukturisasi, baru akan diambil setelah hasil audit rampung. Langkah ini ditempuh untuk mengetahui secara pasti penyebab kebangkrutan dan kelemahan manajerial yang terjadi dalam tubuh perusahaan daerah tersebut. [has/beq]

  • Setelah Diprotes PKL, Pemkot Blitar Akhirnya Berikan Lapak Gratis

    Setelah Diprotes PKL, Pemkot Blitar Akhirnya Berikan Lapak Gratis

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar akhirnya memfasilitasi ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang protes karena tidak dapat lapak di Blitar Djadoel. Pemkot Blitar akhirnya bersedia menyediakan stand gratis untuk PKL di bazar Blitar Djadoel 2025.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar, Hakim Isworo, merespons langsung keluhan para PKL dengan terjun ke lokasi dan berdialog secara langsung. Hakim pun berjanji memfasilitasi para PKL yang protes tersebut.

    “Setelah menerima pengaduan dari para PKL, kami segera turun ke lapangan dan berkoordinasi. Hasil musyawarah memutuskan bahwa stand gratis akan diberikan kepada para PKL lokal,” jelas Hakim, Selasa (17/06/2025).

    Kepala Disperindag Kota Blitar menjelaskan bahwa stand untuk PKL akan ditata ulang di sisi utara area pameran Blitar Djadoel. Ia juga menegaskan bahwa solusi ini adalah bentuk komitmen Pemkot untuk berpihak kepada masyarakat kecil.

    “Yang penting areal dan stand telah kami siapkan, ditata bareng-bareng. Bila ada kekurangan, masih bisa dicarikan solusi yang berpihak kepada para PKL lokal,” imbuhnya.

    Sebelumnya, sebanyak 200 pedagang kaki lima (PKL) Kota Blitar protes ke panitia event Blitar Djadoel. Mereka protes karena tidak diberikan lapak atau stan untuk berjualan di Blitar Djadoel tahun 2025.

    Menurut pedagang, pihak event organizer (EO) Blitar Djadoel memasang tarif Rp.3 juta untuk setiap lapak. Para PKL pun diminta membayar Rp.3 juta agar bisa ikut berjualan di Blitar Djadoel.

    Namun jika tidak mereka tak diperkenankan untuk berjualan di Blitar Djadoel 2025. Aturan itulah yang diprotes oleh PKL. Pasalnya para PKL tak kuat membayar sewa lapak sebesar Rp.3 juta.

    “Teman-teman tidak bisa berjualan, karena tidak mampu membayar Rp.3 juta, karena kita pedagang kecil kalau suruh bayar segitu kami tidak mampu,” kata Andri, koordinator PKL Kota Blitar, Selasa (17/06/2025).

    Menurut pedagang kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa kali gelaran Blitar Djadoel bukan hanya pada tahun 2025 ini saja. Para PKL ini pun menyayangkan tindakan ini.

    “Teman kami sudah ada yang beli, tapi kan tidak tahu untung ruginya, karena kalau tidak beli tidak dapat tempat,” bebernya.

    Kini para pedagang kaki lima tersebut meminta kepada Pemerintah Kota Blitar agar memberikan tempat berjualan di Blitar Djadoel. Mereka berharap Blitar Djadoel ini bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat kecil termasuk PKL Kota Blitar.

    “Ini nasib teman-teman PKL ini masih menggantung belum ada hak tempat yang bisa ditempati, kita mau diperhatiin mana tempat kita,” tandasnya. (owi/but)

  • Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Sambibulu Cek Perkembangan Lahan Hortikultura Warga

    Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Sambibulu Cek Perkembangan Lahan Hortikultura Warga

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan mandiri yang dicanangkan oleh Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur, Bhabinkamtibmas Desa Sambibulu, Aiptu Choirul, melaksanakan kegiatan pengecekan perkembangan lahan hortikultura milik warga di Dusun Sambiroto, RT 14 RW 3, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, pada Selasa (17/6/2025).

    Kegiatan ini merupakan implementasi arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, yang mendorong peran aktif personel kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan lokal melalui pendekatan berbasis komunitas. Fokus pemantauan dilakukan pada lahan hortikultura milik warga bernama Ihsan, yang telah menanami pekarangannya dengan berbagai tanaman produktif seperti terong, cabai, gambas, mentimun, jambu merah, jambu kristal, dan jeruk nipis.

    Selain melakukan pengecekan, Aiptu Choirul juga memberikan motivasi kepada pemilik lahan dan warga sekitar agar terus bersemangat dalam mengembangkan pekarangan menjadi lahan produktif. Ia juga mengimbau agar warga aktif berkomunikasi dengan perangkat desa bila mengalami kendala dalam bertani.

    “Kami siap membantu dan menjadi penghubung apabila ada kebutuhan atau hambatan yang dihadapi warga dalam menjalankan kegiatan pertanian di pekarangan rumah. Ini bagian dari komitmen Polri untuk mendukung ketahanan pangan yang tercanang pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing,” ujar Aiptu Choirul.

    Pemilik lahan, Ihsan, menyambut baik dukungan dari Bhabinkamtibmas. Ia mengaku termotivasi untuk terus mengembangkan kebun hortikultura miliknya agar dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi lingkungan sekitar.

    “Saya senang dan merasa diperhatikan. Kehadiran Pak Bhabin memberi semangat baru bagi saya dan warga lain untuk terus mengembangkan lahan pekarangan agar bisa bermanfaat, bukan hanya untuk keluarga tapi juga lingkungan sekitar,” ucapnya. [isa/beq]

  • IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    Jember (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) mengkritik strategi Bupati Muhammad Fawait mengatasi kemacetan di kawasan simpang empat Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Ada dua opsi cara mengatasi kemacetan yang direncanakan Fawait, yakni membangun underpass atau flyover. Dua opsi ini sudah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian berkomitmen merealisasikannya pada 2026.

    Underpass adalah terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah untuk jalur lalu lintas kendaraan yang berfungsi mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memisahkan arus lalu lintas pada dua level berbeda.

    Sementara flyover jalan layang atau jembatan layang. yakni struktur jalan yang dibangun di atas jalan lain atau persimpangan, untuk memisahkan arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan.

    Ketua IKAPMII Jember Hadinuddin menyebut pembangunan flyover atau underpass tidak mendesak. “Justru yang dibutuhkan adalah pelebaran lajur Mangli-Rambipuji,” katanya, Selasa (17/6/2025).

    Menurut Hadinuddin, volume kepadatan kendaraan di Mangli masih sangat normal. Pembangunan flyover atau underpass justru mengurangi estetika kota Jember dan berdampak negatif pada volume aktivitas jual beli pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk.

    Selain itu, kata Hadinuddin, jalur Mangli ke arah kota bukanlah jalur kendaraan dengan tonase berat. Selain itu banyak jalur alternatif menuju kota dari arah Mangli.

    “Justru ruas kemacetan adalah lajur Mangli-Rambipuji dan Mangli-ambulu. Kepadatan kendaraan cukup tinggi, karena menjadi lajur semua kendaraan, baik pribadi, motor, dan kendaraan tonase berat, sehinga perlu pelebaran, atau jika memungkinkan menjadi double way,” kata legislator DPRD Jatim dari Gerindra ini.

    Selain itu, pembangunan underpass maupun flyover dikhawatirkan Hadinuddin memiliki dampak ekologis. “Resapan air semakin kecil akibat betonisasi. Sementara sungai di tengah kota sudah tak mampu menampung debit air,” katanya.

    Hadinuddin mengingatkan sedimentasi di Sungai Bedadung yang semakin tinggi. “Tingginya pertumbuhan properti di utara Sungai Bedadung berdampak besar pada volume debit air yg harus ditampung sungai itu. Ini masalah serius yang tidak pernah diperhatikan Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya.

    Hadinuddin berharap pembangunan di Mangli mempertimbangkan semua aspek. “Bupati yang cerdas tidak berpikir jumlah anggaran. Yang dipikirkan adalah asas manfaat dan dampak ekonomi yang dihasilkan, juga dampak ekologi yang bisa diminamilisasi,” katanya. [wir]

  • Pembentukan Koperasi Merah Putih Lamongan Capai 79 Persen, Target Rampung Akhir Juni

    Pembentukan Koperasi Merah Putih Lamongan Capai 79 Persen, Target Rampung Akhir Juni

    Lamongan (beritajatim.com) – Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan progres positif dan saat ini telah mencapai sekitar 79 persen. Dari total 474 desa dan kelurahan di wilayah tersebut, sebanyak 333 telah memiliki badan hukum, sementara sisanya, sebanyak 141 desa atau kelurahan, masih dalam tahap penyelesaian administrasi.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Lamongan, Etik Sulistyani, menargetkan seluruh proses pembentukan koperasi ini akan rampung pada akhir Juni 2025.

    “Pembentukan Koperasi Merah Putih belum bisa 100 persen karena ada keterlambatan penyerahan berkas dari desa kepada notaris,” kata Etik dalam rapat koordinasi bersama camat dan notaris di Kantor Diskopum Lamongan, Selasa (17/6/2025).

    Etik menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis jaringan server. Hal ini terjadi karena seluruh dokumen dan data pendukung harus diunggah ke sistem nasional.

    Selain permasalahan jaringan, menurut Etik, kelengkapan administrasi juga menjadi hambatan dalam proses pembentukan koperasi. Beberapa desa belum melengkapi dokumen seperti NPWP, berita acara musyawarah desa, dan rencana usaha yang merupakan persyaratan mutlak dalam proses legalisasi.

    “Musyawarah desa sudah dilaksanakan, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti NPWP, berita acara dan rencana usaha,” ujarnya.

    Etik juga menambahkan bahwa Diskopum Lamongan kini mulai memfokuskan diri pada pengembangan gerai sembako. Dalam pertemuan daring dengan kementerian terkait, disebutkan akan ada fasilitasi perizinan untuk distribusi LPG dan pupuk melalui koperasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam mendukung sektor pertanian di desa.

    “Saya juga ingin meningkatkan dukungan untuk UMKM, mungkin dengan adanya semacam back rate yang bisa dimasukkan ke dalam Koperasi Desa Merah Putih,” ungkap Etik. [fak/beq]

  • Kemenag Pamekasan Siapkan 7 Titik Penjemputan Jemaah Haji Mulai 19 Juni 2025

    Kemenag Pamekasan Siapkan 7 Titik Penjemputan Jemaah Haji Mulai 19 Juni 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan menyiapkan tujuh titik lokasi penjemputan bagi jemaah haji yang akan tiba secara bertahap mulai Kamis, 19 Juni 2025. Persiapan ini dilakukan guna mengantisipasi kemacetan dan memastikan proses penyambutan berjalan tertib dan lancar.

    “Sesuai jadwal, kedatangan jemaah haji Pamekasan pada 19 Juni 2025, yakni jemaah haji yang tergabung dalam kloter (kelompok terbang) 27,” ujar Kepala Kemenag Pamekasan, Mawardi, Selasa (17/6/2025).

    Tujuh titik penjemputan yang telah disiapkan adalah Masjid Agung Asy-Syuhada’, Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar, Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pesantren At-Tauhid Penempan, Pesantren Karang Baru Nyalaran, dan Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru.

    “Penempatan titik-titik ini untuk menghindari penumpukan kendaraan di pusat kota,” jelas Mawardi. Ia menambahkan bahwa penjemputan pertama akan dilakukan langsung oleh Forkopimda Pamekasan di Masjid Agung Asy-Syuhada’. “Selanjutnya rombongan jemaah haji diarahkan ke titik penjemputan sesuai jadwal yang ditentukan,” tambahnya.

    Kemenag Pamekasan juga telah berkoordinasi dengan Polres Pamekasan, Pemkab Pamekasan, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan guna memastikan kelancaran teknis dan keamanan selama proses penjemputan berlangsung.

    Berdasarkan jadwal resmi, jemaah haji Kloter 27 dijadwalkan tiba di Pamekasan pada 19 Juni 2025 pukul 23.30 WIB, disusul Kloter 28 pukul 06.30 WIB dan Kloter 29 pukul 12.20 WIB pada 20 Juni 2025. Kloter 95 akan tiba pada 11 Juli 2025 pukul 10.50 WIB, sementara Kloter 97 pukul 21.20 WIB di hari yang sama.

    Pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Pamekasan memberangkatkan sebanyak 1.049 jemaah, sesuai kuota yang ditetapkan oleh Kemenag RI. Mereka terbagi dalam lima kloter: 27, 28, 29, 49, dan 95.

    Namun, dalam pelaksanaannya, empat jemaah asal Pamekasan dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Mereka adalah Usman Hadji Fajari (52), warga Desa Nyalabuh Laok dari Kloter SUB 27 dan KBIH Nurul Hikmah; Maridah Rabbisin Asdin (85), warga Desa Tambak dari Kloter SUB 28 dan KBIH Assyarifain; Hasiyeh binti Habidin (85), warga Desa Palengaan Dhaja dari Kloter SUB 95 dan KBIH Al-Miftah; serta Moetia binti Moh Kacel (89), warga Desa Waru Barat dari Kloter SUB 27 dan KBIH Al-Khairat. [pin/beq]

  • 3 Direktur di Perumda Lumajang Mengundurkan Diri

    3 Direktur di Perumda Lumajang Mengundurkan Diri

    Lumajang (beritajatim.com) – Sebanyak tiga direksi badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan telah melakukan pengunduran diri dari jabatan.

    Informasinya, salah satu direksi yang melakukan pengunduran diri adalah Mochamad Bahrul Wahid yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perumda Semeru.

    Selanjutnya, ada dua direksi lain dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mahameru yang ikut mengundurkan diri.

    Kedua direksi itu adalah Achmad Arifulin Nuha yang menjabat sebagai Direktur Utama serta Khoirul Anam selaku Direktur Keuangan.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, dari ketiga direksi yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri, hanya Achmad Arifulin Nuha yang sudah disetujui.

    Sementara, untuk dua direksi lain, permohonannya diketahui belum dikabulkan.

    Khusus Khoirul Anam yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, saat ini justru ditunjuk sebagai plt Dirut Perumdam Tirta Mahameru untuk mengisi kekosongan jabatan.

    Alasan pengunduran serentak dua direktur Perumdam Tirta Mahameru diakui karena adanya aturan dari Permendagri yang baru. Di mana, untuk wilayah Kabupaten Lumajang yang hanya memiliki skala pelanggan kecil, diharuskan hanya memiliki satu direktur.

    “Ini untuk yang Perumdam ini sekarang kan ada dua direkturnya, jadi adanya permendagri yang baru ini dua-duanya mundur dan akan dibuka seleksi kembali. Untuk direktur keuangan karena menyatakan tidak akan ikut seleksi direktur jadinya ditunjuk sebagai Plt sampai terpilih direktur baru,” terang Indah Amperawati, Selasa (17/6/2025).

    Sementara itu, alasan permohonan pengunduran diri Dirut PD Semeru yang dijabat Mochamad Bahrul Wahid belum diterima diakui karena masih harus dilakukan proses audit keuangan.

    “Tentu ini untuk yang direktur PD semeru belum saya acc, tapi ini nanti pasti di acc karena sekarang masih dilakukan proses audit keuangan di Inspektorat,” ungkap Bupati Lumajang dengan sapaan akrab Bunda Indah itu. (has/but)

  • 3 Direktur di Perumda Lumajang Mengundurkan Diri

    3 Direktur di Perumda Lumajang Mengundurkan Diri

    Lumajang (beritajatim.com) – Sebanyak tiga direksi badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan telah melakukan pengunduran diri dari jabatan.

    Informasinya, salah satu direksi yang melakukan pengunduran diri adalah Mochamad Bahrul Wahid yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perumda Semeru.

    Selanjutnya, ada dua direksi lain dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mahameru yang ikut mengundurkan diri.

    Kedua direksi itu adalah Achmad Arifulin Nuha yang menjabat sebagai Direktur Utama serta Khoirul Anam selaku Direktur Keuangan.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, dari ketiga direksi yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri, hanya Achmad Arifulin Nuha yang sudah disetujui.

    Sementara, untuk dua direksi lain, permohonannya diketahui belum dikabulkan.

    Khusus Khoirul Anam yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, saat ini justru ditunjuk sebagai plt Dirut Perumdam Tirta Mahameru untuk mengisi kekosongan jabatan.

    Alasan pengunduran serentak dua direktur Perumdam Tirta Mahameru diakui karena adanya aturan dari Permendagri yang baru. Di mana, untuk wilayah Kabupaten Lumajang yang hanya memiliki skala pelanggan kecil, diharuskan hanya memiliki satu direktur.

    “Ini untuk yang Perumdam ini sekarang kan ada dua direkturnya, jadi adanya permendagri yang baru ini dua-duanya mundur dan akan dibuka seleksi kembali. Untuk direktur keuangan karena menyatakan tidak akan ikut seleksi direktur jadinya ditunjuk sebagai Plt sampai terpilih direktur baru,” terang Indah Amperawati, Selasa (17/6/2025).

    Sementara itu, alasan permohonan pengunduran diri Dirut PD Semeru yang dijabat Mochamad Bahrul Wahid belum diterima diakui karena masih harus dilakukan proses audit keuangan.

    “Tentu ini untuk yang direktur PD semeru belum saya acc, tapi ini nanti pasti di acc karena sekarang masih dilakukan proses audit keuangan di Inspektorat,” ungkap Bupati Lumajang dengan sapaan akrab Bunda Indah itu. (has/but)