Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kota Malang Raih Penghargaan TP2DD Kategori KKPD, Bukti Nyata Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah

    Kota Malang Raih Penghargaan TP2DD Kategori KKPD, Bukti Nyata Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah

    Malang (beritajatim.com) – Kota Malang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Dalam ajang Sekartaji yang digelar Selasa, 17 Juni 2025, Pemerintah Kota Malang menerima penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan kategori Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Terakselerasi.

    Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ridzky Prihadi, kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Pengakuan ini merupakan hasil dari komitmen dan langkah nyata Pemkot Malang dalam mendorong transformasi digital, khususnya di sektor keuangan pemerintahan.

    Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah telah diterapkan sejak awal tahun 2024 di lingkungan Pemkot Malang sebagai bagian dari kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

    “Secara teknis, KKPD digunakan untuk pembayaran belanja daerah yang dibebankan pada APBD, termasuk belanja barang, jasa, dan modal, melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), harapannya dengan menggunakan KKPD maka dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wahyu.

    Penerapan KKPD dinilai sebagai langkah strategis dalam meminimalisir penggunaan uang tunai pada transaksi keuangan daerah, serta sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan pengawasan yang lebih baik.

    Tak hanya implementatif, Kota Malang dinilai akseleratif dalam proses transformasi digital. Kecepatan dan ketepatan Pemkot Malang dalam menerapkan sistem ini menjadikannya sebagai yang tercepat di antara kota dan kabupaten lain dalam wilayah kerja Bank Indonesia.

    “Akseleratif berarti kita ada percepatan yang dinilai oleh BI untuk Pemerintah Kota Malang di antara kota dan kabupaten yang berada di wilayah kerja BI. Kita dinilai memiliki akselerasi paling cepat mudah dan bisa dilihat oleh mereka yang mampu melihat pertumbuhan ekonomi,” tegas Wahyu.

    Lebih jauh, Wahyu menekankan pentingnya peran Tim TP2DD Kota Malang dalam mengawal proses digitalisasi keuangan daerah. Ia berharap capaian ini tidak menjadi akhir, tetapi justru menjadi pendorong untuk terus melangkah lebih baik.

    “Tentunya sebagai evaluasi bagi kami agar ke depan apa yang kita lakukan selangkah lebih baik dari kemarin, tetapi kita tidak cukup puas, kita terus kerja keras untuk menghasilkan yang lebih baik. Terutama apa yang dilakukan oleh BI ini akan dirasakan oleh masyarakat, terutama Kota Malang. Mudah-mudahan Kota Malang dapat lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

    Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Kota Malang berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern dan berbasis digital, yang diharapkan mampu memberi dampak langsung bagi efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. [luc/suf]

  • Wakil Bupati Jember Dua Periode Minta Fawait-Djoko Rukun agar Bawa Rezeki

    Wakil Bupati Jember Dua Periode Minta Fawait-Djoko Rukun agar Bawa Rezeki

    Jember (beritajatim.com) – Kusen Andalas, Wakil Bupati 2005-2010 dan 2010-2015, menyoroti hubungan duet pemimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur: Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto.

    Bukan rahasia lagi jika hubungan Fawait dan Djoko tidak mesra. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Djoko merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan daerah. Fawait juga dua kali mendelegasikan sekretaris daerah untuk mewakilinya dalam sidang paripurna daripada meminta Djoko yang mewakili.

    Terakhir, Djoko mengaku tidak diberitahu sama sekali soal keberadaan Bupati Fawait di Amerika Serikat pada 8-15 Juni 2025.

    “Sebetulnya masalah ini tidak baik. Namanya satu keluarga harus rukun. Insyaallah kalau rukun. akan membawa rezeki. Tapi kalau tidak rukun akhirnya sama halnya suatu keluarga bercerai-berai, rezeki orang Jember tidak ada,” kata Kusen, Selasa (17/6/2025).

    Kusen berharap Bupati Fawait dan Wabup Djoko sama-sama menyadari tugas dan fungsi masing-masing. “Saya berharap mereka bisa berjalan bersama,” katanya.

    Kusen lantas menceritakan pengalamannya mendampingi Bupati Muhammad Zainal Abidin Djalal. “Saling menghargai. Pak Bupati menghargai Wakil Bupati, Wakil Bupati juga menghargai Pak Bupati,” katanya.

    Selama sepuluh tahun berduet dengan Djalal dalam memimpin Jember, Kusen mengakui beberapa kali terjadi perbedaan pandangan.

    “Perbedaan mesti ada, tidak ada orang yang tidak berbeda. Tapi insyaallah kalau satu sama lain menyadari dan semuanya terbuka, insyaallah tidak ada apa-apa. Intinya transparansi. Ada apa-apa diajak bicara,” kara Kusen.

    Kusen menyebut Djalal sosok pemimpin yang baik. “Pak Djalal ingin semua pejabat menjadi saudara, saling memiliki. Pak Djalal ingin para pejabat pintar dan wakil bupati tidak ketinggalan,” katanya.

    Beberapa kali Kusen dilibatkan oleh Bupati Djalal dalam kegiatan pemerintahan. “Kalau dulu, saya dipasrahi untuk menyelesaikan masalah-masalah internal, mengingatkan rekomendasinya apa,” katanya.

    Kusen juga diajak untuk berdiskusi soal kebijakan pemerintah. “Beliau terbuka kok. Ketika mulai pembahasan anggaran, Pak Djalal memanggil saya memberitahu ‘ini rencananya begini. Mungkin Pak Kusen mau ada yang disampaikan’,” kata Kusen.

    Soal penataan birokrasi, Kusen menyerahkannya kepada Djalal. Namun dia tetap diberitahu melalui sekretaris daerah. “Saya sendiri takut mengusulkan. Kalau usulan saya tidak membuat lebih baik, berdampak pada saya. Tapi waktu itu saya diberitahu dan diajak bicara,” kata mantan ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember ini.

    Sementara itu, Agus Hadi Santoso, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember 2004-2009, menyebut hubungan Djalal-Kusen harmonis. “Saat periode pertama Pak Kusen belajar karena pertama kali duduk di eksekutif. Kalau ada pernik-pernik kami bahas bersama,” katanya.

    Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember saat itu, Kusen sering berkomunikasi dengan Djalal jika ada sesuatu yang dianggap tidak pas. Perbedaan antara Djalal dan Kusen, menurut Agus, bisa dibicarakan dan diredam agar tidak muncul ke permukaan.

    Agus tidak tahu bagaimana pembagian tugas pokok dan fungsi antara Djalal dan Kusen. Namun dia melihat Kusen punya peran memberikan masukan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk eselon di luar eselon II. “Tidak didominasi bupati,” katanya.

    “Menjadi wakil bupati kalau dianggap ban serep, nggak enak juga. Dia juga berjuang bersama-sama saat pilkada, sehingga harus ada pembagian tupoksi yang jelas, Tidak bisa tim sukses mengalahkan wakil bupati,” kata Agus.

    Agus juga memuji sikap Bupati Djalal yang saat itu menyadari bahwa PDI Perjuangan punya andil besar dalam pilkada. “Saat itu tidak ada ego. Kalau pun ada sesuatu yang kurang pas, Pak Kusen pintar memendamnya walau curhat ke beberapa orang, termasuk saya,” katanya.

    Bupati Djalal memang memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan-kebijakan penting. Namun, menurut Agus, Kusen dan Fraksi PDI Perjuangan tetap diajak bicara. “Walau berhadapan dengan partai yang tidak mendukung Pak Djalal di parlemen, situasinya masih nyaman,” kata Agus.

    Fraksi PDI Perjuangan sendiri terkadang punya sikap kritis tersendiri. “Kalau ada kebijakan yang saat itu tidak pro rakyat, kami mengkritisi. Bahkan kami sempat ditegur Pak Kusen. Tapi kami harus fair, karena harus memperjuangkan rakyat,” kata Agus. [wir]

  • Dorong Produktivitas, Riyono Caping Serahkan 44 Unit Alsintan untuk Petani Pacitan

    Dorong Produktivitas, Riyono Caping Serahkan 44 Unit Alsintan untuk Petani Pacitan

    Pacitan (beritajatim.com) – Raut wajah bahagia tampak jelas dari para ketua kelompok tani di berbagai daerah di Kabupaten Pacitan. Mereka menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Riyono Caping, yang juga merupakan anggota Komisi IV dari Fraksi PKS.

    Bantuan alsintan tersebut diserahkan langsung kepada kelompok tani dan terdiri dari berbagai jenis, diantaranya satu unit traktor roda empat, dua unit traktor roda dua, satu unit mesin tanam padi, 10 unit pompa air, serta 30 unit hands sprayer. Total sebanyak 44 unit alsintan diberikan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian di Pacitan.

    “Tujuannya jelas, untuk membantu masyarakat Pacitan, khususnya para petani, agar dapat memanfaatkan alsintan ini sebaik-baiknya dalam pengolahan lahan maupun memperbaiki struktur tanah,” ujar Riyono Caping Usai menyerahkan alsintan di Halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Selasa (17/6/2025).

    Ia menegaskan bahwa selain sektor pariwisata, pertanian juga menjadi kunci penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Pacitan. “Sebagian besar masyarakat kita adalah petani. Kalau petani sejahtera, maka pendapatan mereka akan meningkat, dan ini tentu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” tambahnya.

    Riyono juga membuka ruang komunikasi yang luas bagi kelompok tani untuk menyampaikan kebutuhan atau aspirasi mereka. Menurutnya, penyerahan bantuan alsintan ini merupakan bagian dari pelayanan sebagai wakil rakyat di Komisi IV DPR RI.

    “Kami di sini hadir untuk masyarakat. Silakan sampaikan melalui dinas terkait, karena ini bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan sektor pertanian di Pacitan,” pungkasnya. [tri/suf]

  • Polemik Empat Pulau, Presiden Prabowo Putuskan Masuk Wilayah Provinsi Aceh

    Polemik Empat Pulau, Presiden Prabowo Putuskan Masuk Wilayah Provinsi Aceh

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Ketua DPR RI, serta sejumlah menteri di Istana Negara.

    “Haari ini pemerintah yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap dinamika empat pulau di Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (17/6/2025).

    Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan laporan dan dokumen yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, serta data pendukung lain yang telah dikaji secara menyeluruh.

    “Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, keempat pulau tersebut secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Kami berharap keputusan ini menjadi solusi terbaik bagi Pemerintah Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara dan sekaligus mengakhiri dinamika yang berkembang di tengah masyarakat,” tegasnya.

    Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak benar jika ada isu yang menyebutkan satu provinsi secara sepihak ingin mengklaim keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Presiden, melalui Mensesneg, meminta agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan.

    “Kami mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara dan Aceh untuk memahami bahwa proses ini dilakukan berdasarkan data dan prosedur yang sah. Nantinya, Bapak Menteri Dalam Negeri akan memberikan penjelasan lengkap mengenai kronologis dan dasar-dasar administratif yang mendasari keputusan ini,” katanya.

    Mensesneg juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan antara dua provinsi yang saling bertetangga dan memiliki hubungan sosial ekonomi yang kuat.

    “Sumatera Utara dan Aceh adalah saudara. Ekonominya saling menopang. Jangan sampai dinamika empat pulau ini berkembang ke arah yang kontraproduktif,” katanya. [hen/suf]

  • Raperda RPJMD Jember 2025-2029 Terbuka untuk Perbaikan

    Raperda RPJMD Jember 2025-2029 Terbuka untuk Perbaikan

    Jember (beritajatim.com) – Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 akan dibahas pekan ini. Raperda tersebut terbuka untuk perbaikan.

    Hal ini disampaikan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (17/6/2025). “Kemarin kami sudah banyak menerima masukan dari stakeholder, terutama sewaktu pembahasan draf awal. Walaupun sekarang tidak menutup kemungkinan, karena ini draf raperda, ada perbaikan-perbaikan,” katanya.

    Salah satu masukan perbaikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memasukkan sejumlah draft. “Kami hanya menerima informasi sekilas. Nanti suratnya akan masuk ke kami untuk diperbaiki sesuai rekomendasi dari ke Kemenpan-RB,” kata Halim.

    Halim berjanji mengecek kembali draf raperda. “Masih terbuka perbaikan-perbaikan yang harus disesuaikan lagi dengan aturan, walaupun secara mutlak RPJMD ini adalah kewenangan dari bupati terpilih untuk menyusun visi-misinya. Filosofinya seperti itu,” katanya.

    Salah satu saran perbaikan berasal tim ahli DPRD Jember menyangkut tata kelola pertanian. “Nah, ini sudah ada draf raperda yang ingin diusulkan tentang tata kelola pertanian di Kabupaten Jember. Otomatis mau tidak mau itu juga harus disesuaikan,” kata Halim.

    DPRD Jember dan Pemkab Jember tinggal melakukan sinkronisasi visi dan misi RPJMD dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sebelumnya, DPRD Jember telah membahas rancangan awal (ranwal) RPJMD. “Ranwal biasanya hanya rancangan teknokratik. Artinya tidak terlalu pada substansi. Ibaratnya hanya kebijakan-kebijakan umum saja,” kata Halim.

    Perda RPJMD diperbarui karena harus menyesuaikan visi dan misi bupati baru Jember. “Dasar hukumnya diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Zaenurrofik, dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, Kamis (6/3/2025) sore.

    “RPJMD ini menjadi buku besar dalam pemyusunan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah dan juga rencana kerja atau renja perangkat daerah. Nantinya RPJMD ini juga akan disusun beriringan dengan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah,” kata Yogie Agung Sanegara, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember. [wir]

  • Seluruh Kelurahan di Kota Mojokerto Resmi Jadi Kampung KB

    Seluruh Kelurahan di Kota Mojokerto Resmi Jadi Kampung KB

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kekuatan utama daerah. Salah satunya melalui program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang kini telah diterapkan di seluruh kelurahan se-Kota Mojokerto.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan pembinaan Pokja Kampung KB se-Kota Mojokerto yang digelar di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat. “Di dalam Kampung KB itu kita mengintegrasikan banyak hal. Ini bukan sekadar program, tapi strategi untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing,” ungkapnya, Selasa (17/6/2025).

    Ning Ita (sapaan akrab, red) mengungkapkan rasa bangganya karena seluruh kelurahan di Kota Mojokerto telah berhasil menjadi Kampung KB. Capaian ini menjadikan Kota Mojokerto sebagai salah satu dari dua kota di Jawa Timur yang telah 100 persen membentuk Kampung KB di wilayah kelurahan.

    “Bahkan, Mojokerto berhasil meraih peringkat dua dalam penilaian Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Timur. Artinya, capaian ini bukan semata-mata untuk lomba atau prestise. Ini adalah kontribusi nyata kita sebagai bagian dari NKRI dalam mendukung pembangunan nasional,” tegasnya.

    Meski Kota Mojokerto tidak memiliki potensi sumber daya alam yang besar, kekuatan utama Kota Mojokerto justru terletak pada potensi SDM-nya. Ning Ita mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Kampung KB dan mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja.

    “Kita harus bangga dengan SDM yang kita miliki. Prestasi bisa lahir dari berbagai lini, akademik, non-akademik, pemerintahan, hingga masyarakat umum. Semua itu adalah wajah nyata dari keunggulan SDM Kota Mojokerto. Tolong jangan merasa cukup. Masih banyak capaian yang bisa kita kejar. Mari tingkatkan target secara bertahap dan terus motivasi diri untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi,” pungkasnya. [tin/but]

  • Sekar Meninggal Sehari Sebelum Pelantikan Calon PPPK Formasi Guru di Lumajang

    Sekar Meninggal Sehari Sebelum Pelantikan Calon PPPK Formasi Guru di Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Prosesi pelantikan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi momen yang paling dinanti bagi sejumlah pegawai di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

    Sebanyak 630 calon PPPK di Pemkab Lumajang sudah resmi dilantik di kawasan wisata pemandian alam Selokambang, Selasa (17/6/2025). Penantian panjang itu menjadi momen paling dinanti bagi mereka yang sudah lama mengabdi kepada negara.

    Namun, di balik momen kebahagian 630 pegawai, satu calon PPPK dari formasi tenaga pendidikan guru atas nama Sekar Miadiarti (34) justru batal dilantik. Dia telah menghembuskan nafas terakhir satu hari sebelum pelantikan.

    Sekar meninggal dunia karena kompilasi plasenta yang terputus karena tengah mengandung anaknya. Informasinya, sebelum hendak dilantik, Sekar diketahui sudah mengabdikan hidupnya sebagai guru honorer selama 10 tahun terakhir di SMPN 1 Candipuro.

    Saat proses pelantikan bersama 630 calon PPPK lain, pengambilan SK harus diwakilkan kepada sang ibu mertua bernama Djayeng. Menurutnya, kondisi istri dari anaknya itu masih baik-baik saja satu hari sebelum pelantikan.

    Almarhum Sekar bahkan disebut masih sempat memberikan materi pembelajaran di sekolahnya, Senin (16/6/2025) pagi. Kondisi tubuh Sekar diketahui mulai memburuk saat sore hari, di mana secara tiba-tiba ia mengalami sakit perut dan harus dilarikan ke rumah sakit.

    Bupati Lumajang menyerahkan SK PPPK kepada ibu mertua Almarhum Sekar Miadiarti yang meninggal dunia sebelum pelantikan, Selasa (17/6/2025). (Foto: Diskominfo Lumajang)

    “Sebenarnya (Sekar) nggak sakit, pagi masih sempat ngajar di sekolah, tapi kemarin sore itu tiba-tiba perutnya sakit dan dibawa ke rumah sakit sama suaminya. Ini akhirnya meninggal dunia karena plasentanya terputus,” terang ibu mertua Sekar, Djayeng di lokasi pelantikan PPPK.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan, selama masa penantian menjadi PPPK, Sekar tengah mengandung sang calon buah hatinya delapan bulan.

    Sebagai informasi, Sekar diketahui memiliki Nomor Induk PPPK 1991 1220 2025 212019. Almarhum lahir di Lumajang pada 20 Desember 1991.

    Atas berpulangnya Sekar sebelum sempat menerima SK PPPK, Pemkab Lumajang ikut menyampaikan duka yang mendalam.

    “Ini sebelum meninggal, Sekar menjabat sebagai guru Ahli Pertama untuk guru Bahasa Indonesia di SMPN 1 Candipuro dan harusnya akan bertugas di SMPN 1 Kunir. Ini nanti akan saya minta kepala BKD untuk cek, karena kalau dia berstatus tenaga kontrak tentu ada BPJS tenaga kerja yang akan mengeluarkan santunan kematian,” ungkap Bupati Lumajang Indah Amperawati. (has/but)

  • Dukung Ekspor ke Pasar Global, Wali Kota Mojokerto Tinjau Industri Lokal

    Dukung Ekspor ke Pasar Global, Wali Kota Mojokerto Tinjau Industri Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri lokal. Melalui program Sambang (Semangat Membangun), Ning Ita (sapaan akrab, red) melakukan monitoring langsung ke sejumlah perusahaan di wilayah Kota Mojokerto.

    Dalam kunjungan kali ini, dua perusahaan disambangi, yakni CV Bumi Indo yang bergerak di bidang produksi pakan ternak, serta CV Nyoto Maju Jaya yang fokus pada pengolahan limbah plastik. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk membangun komunikasi langsung dengan pelaku usaha sekaligus memastikan iklim industri tetap produktif dan kondusif.

    “Saya mengapresiasi kontribusi perusahaan-perusahaan ini dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung roda perekonomian daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya, Selasa (17/6/2025).

    Menariknya, CV Bumi Indo diketahui tengah bersiap menembus pasar ekspor ke Tiongkok. Saat ini, perusahaan tersebut masih menjalani proses kurasi produk sebelum resmi mengekspor. Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini menyambut positif langkah tersebut sebagai bukti peningkatan daya saing produk lokal.

    “Kami mendukung penuh langkah ekspor ini. Ini menjadi bukti bahwa produk Kota Mojokerto telah naik kelas dan mampu bersaing di pasar global. Pemerintah hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang siap memfasilitasi dan mencarikan solusi. Dengan komunikasi yang terbuka, kami berharap ekonomi Kota Mojokerto dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Program Sambang sendiri direncanakan akan terus digelar secara berkala. Tujuannya tidak hanya memantau aktivitas industri, tetapi juga mendengarkan langsung aspirasi serta tantangan yang dihadapi para pelaku usaha. [tin/suf]

  • Jalan Raya Porong Terendam Banjir 1 Meter, Bupati Sidoarjo Tinjau Langsung Pakai Perahu

    Jalan Raya Porong Terendam Banjir 1 Meter, Bupati Sidoarjo Tinjau Langsung Pakai Perahu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi beserta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo melakukan Sidak ke lokasi banjir Porong Senin (17/6/2025).

    Bupati bersama sejumlah pejabat sempat naik perahu karet menyusuri lokasi banjir. Melihat langsung kondisi banjir yang terjadi di jalan itu.

    Bupati menegaskan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Ia akan usulkan untuk peningkatan jalan. Ia berharap jalan Raya Porong yang terendam dapat ditinggikan.
    “Nanti kita laporkan biar ada peningkatan jalan untuk peninggian,” ucapnya.

    H. Subandi juga menambahkan untuk saat ini Jalan Raya Porong ditutup sementara. Jika air telah surut akan dibuka kembali. Ia berharap hari ini tidak turun hujan. Dengan begitu akan mempercepat surutnya genangan air. “Semoga hari ini tidak hujan agar banjir ini tidak semakin parah,” harapnya.

    Sekedar diketahui, hujan yang mengguyur kawasan Porong Senin (16/6/2025) malam, menyebabkan Jalan Raya Porong terendam. Ketinggian air mencapai kisaran satu meter.

    Panjang jalan yang terendam sampai sekira 500 meter jalan. Akibatnya, banyak kendaraan terjebak banjir di jalan nasional penghubung Sidoarjo – Pasuruan tersebut. Akibat ketinggian air yang ada, Jalan Raya Porong pun ditutup. Kendaraan dari arah Sidoarjo dilewatkan ke jalan Arteri Porong. Begitu pula sebaliknya.

    Beberapa kendaraan sempat terjebak banjir sebelum Jalan Raya Porong ditutup. Bahkan masih tersisa satu unit truk bermuatan yang terjebak banjir.

    Saat ini tengah dilakukan penyedotan air dengan pompa-pompa air milik Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Air sedotan tersebut dibuang ke kolam penampungan air yang berada disebelah jalan Raya Porong. (isa/kun)

  • Penggunaan APBD Jember 2024 Sisakan Rp 256 M

    Penggunaan APBD Jember 2024 Sisakan Rp 256 M

    Jember (beritajatim.com) – Pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 menyisakan Rp 256 miliar.

    Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2024 sebenarnya Rp 501 miliar. “Tapi total yang bisa kita gunakan dalam perubahan anggaran sekitar Rp 250 miliar, karena silpa lainnya adalah silpa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” katanya, Selasa (17/6/2025).

    Silpa tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintah daerah dan program nasional. Halim belum bisa memastikan program mana saja.

    “Kalau kita lihat kerangkanya, kemungkinan ya masih untuk infrastruktur yang mendominasi, infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Kedua, kesehatan. Ketiga pendidikan, terutama rehabilitasi gedung sekolah,” kata Halim.

    Silpa tersebut akan melengkapi alokasi anggaran yang telah diubah untuk kepentingan efisiensi. “Misalkan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, pengadaan mobil dinas, yang dianggap kurang efisien dialihkan untuk kegiatan yang tepat guna, tepat sasaran,” kata Halim.

    Sebelum membahas Perubahan APBD Jember 2025, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember akan membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024 paling lambat 30 Juni. Pembahasan LPP bisa dilaksanakan karena Pemkab Jember telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2024.

    DPRD Jember hanya punya waktu dua pekan untuk menyelesaikan pembahasan LPP APBD 2024. “LPP ini syarat untuk untuk bisa melanjutkan langkah membahas perubahan anggaran keuangan. LPP ini hanya membahas masalah keuangan terutama silpa,” kata Halim. [wir]