Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Tak Semua Petani Tembakau Dapat Pupuk Gratis, Pemkab Bondowoso Siapkan Langkah Antisipasi Protes

    Tak Semua Petani Tembakau Dapat Pupuk Gratis, Pemkab Bondowoso Siapkan Langkah Antisipasi Protes

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menerapkan strategi mitigasi risiko sosial dalam penyaluran bantuan pupuk gratis untuk petani tembakau.

    Pasalnya, dari total 8.000 hektare luas lahan tembakau, pupuk gratis hanya cukup untuk sekitar 500 hektare.

    Kepala DPKP Bondowoso, Hendri Widotono, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dan stok menjadi kendala utama.

    Oleh karena itu, penyaluran bantuan dilakukan secara selektif, hanya diberikan kepada petani dengan luasan lahan maksimal 0,2 hektare (200 deseare). Petani dengan lahan seperempat hektare atau lebih, belum mendapatkan jatah pada tahun ini.

    “Kita memitigasi agar tidak terjadi keributan di lapangan. Karena kebutuhan pupuk jauh lebih besar dari jumlah yang tersedia. Jadi distribusi harus tepat sasaran dan adil,” ujar Hendri diwawancarai media, Selasa (17/6/2025).

    Menurutnya, alokasi pupuk gratis senilai 130 ton ini merupakan bentuk komitmen Pemkab di tengah keterbatasan fiskal.

    “Pak Bupati sudah mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk program ini. Itu sudah luar biasa di tengah upaya efisiensi anggaran,” tambahnya.

    Langkah mitigasi ini meliputi verifikasi ketat data petani penerima. Hendri menjelaskan bahwa pendataan dilakukan secara bertahap dan selektif.

    Tak sedikit nama yang terpaksa dicoret dari daftar karena tidak memenuhi kriteria, salah satunya terkait luasan lahan.

    “Pak Kades (salah satu peserta rapat) tadi sempat bertanya, kenapa banyak yang dicoret? Karena kita harus meminimalkan potensi konflik. Kita saring benar-benar agar bantuan ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan,” terangnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pengawasan dilakukan ketat oleh inspektorat, Kejaksaan, hingga UPT, karena program ini masuk dalam Proyek Strategis Daerah (PSD).

    “Inspektorat mendampingi sejak perencanaan hingga distribusi. Kejaksaan juga ikut mengawal,” kata Hendri.

    Program pupuk gratis ini menyasar 52 desa di 9 kecamatan sentra tembakau. Karena pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi tembakau, maka Pemkab mengambil langkah alternatif melalui program ini.

    “Pak Bupati sudah membuka ‘kunci’-nya dulu. Tahun ini kita mulai dengan anggaran yang ada. Kalau tahun depan pagunya memungkinkan, bisa saja ditambah,” pungkasnya. [awi/aje]

  • Tinjau Puskesmas Sukorejo Blitar, Wapres Gibran Janjikan Fasilitasi Alkes

    Tinjau Puskesmas Sukorejo Blitar, Wapres Gibran Janjikan Fasilitasi Alkes

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau puskesmas Sukorejo Kota Blitar, Rabu (18/6/2025). Gibran yang ditemani Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa melihat langsung pelayanan kesehatan di puskesmas Sukorejo.

    Dalam kunjungan kerjanya itu, Gibran sempat berbincang dengan kepala puskesmas Sukorejo dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Dharma Setiawan menyebut bahwa Gibran sempat menyoroti pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas Sukorejo.

    “Beliau menyanggupi untuk segera bersurat kepada beliau untuk difasilitasi di pusat soal pemenuhan alat dasar kesehatan mulai puskesmas sampai di RSUD Mardi. Beliau sampaikan ke kita semuanya,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Dharma Setiawan.

    Menurut Dharma, tujuan awal Gibran adalah meninjau layanan cek kesehatan gratis yang menjadi program di pemerintahannya. Diketahui layanan cek kesehatan gratis memang sedang berjalan di Kota Blitar, dan pada hari ini ada 25 orang yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis tersebut.

    “Jadi Alhamdulillah kota Blitar diwakili Puskesmas Sukorejo mendapatkan kesempatan luar biasa dan langka bahwa bapak Gibran berkenan hadir dalam rangka memastikan apakah layakan primer berjalan baik dan lancar beliau melihat satu persatu pelayanan dan beliau menekankan apakah cek kesehatan gratis sudah berlangsung dan dilaksanakan,” bebernya.

    Selain memastikan layanan kesehatan gratis, Gibran juga meninjau alat kesehatan (alkes) yang ada di puskesmas. Gibran juga memberikan saran perbaikan pada beberapa poli yang ada di puskesmas tersebut.

    “Beliau melihat fasilitas fisik dan ada masukan untuk disempurnakan agar pelayanan lebih baik. Utamanya di poli gigi layakan umum farmasi USG dan UGD secara prinsip beliau mengatakan luar biasa,” tegasnya. [owi/beq]

  • Perkuat Pengamanan Laut, Bakamla RI Bangun Stasiun Pemantauan di Banyuwangi

    Perkuat Pengamanan Laut, Bakamla RI Bangun Stasiun Pemantauan di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Demi memperkuat pengamanan perairan nusantara, khususunya wilayah perairan Banyuwangi, Badan Kemanan Laut Nasional Republik Indonesia (Bakamla RI) akan mendidirkan stasiun pemantauan di Bumi Blambangan.

    Hal itu disampaikan Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Inhuker Bakamla RI, Laksamana TNI Sigit Winarko saat bertemu Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Banyuwangi. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat Bakamla RI dan Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso.

    Laksamana Sigit mengatakan, Bakamla memiliki kewenangan melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta yurisdiksi maritim Indonesia.

    “Untuk mendukung pengamanan maka pembangunan Stasiun pemantau akan didirikan di Banyuwangi. Nantinya fasilitas ini akan dilengkapi early wraning radar, kamera dan peralatan komunikasi lainnya untuk mengantisipasi pelanggaran di laut,” katanya.

    Dikatakan dia, Bakamla telah menginventarisir sejumlah potensi ancaman keamanan maupun potensi pelanggaran yang biasanya terjadi di perairan. Mulai dari illegal fishing hingga imigran gelap.

    “Kami masih terus menginventarisir potensi ancaman pelanggaran hukum di teritorial laut wilayah Banyuwangi,” ujarnya.

    Sementara itu Wakil Bupati Mujiono menyambut baik rencana pembangunan Stasiun Pemantauan di Banyuwangi. Ia mengatakan kehadiran Bakamla akan memperkuat keamanan wilayah.

    Pihaknya menambahkan, Banyuwangi menjadi salah satu pintu masuk vital di ujung timur Pulau Jawa. Maka perlu dijaga keamanannya. Tentunya kehadiran Bakamla di Banyuwangi semakin memperkuat pengamanan wilayah.

    “Sebelumnya di Banyuwangi juga telah terdapat Pangkalan TNI angkalan Laut dan Satpol Airud Polresta Banyuwangi yang turut menjaga wilayah teritori perairan daerah. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus menjaga wilayah Banyuwangi,” pungkas Mujiono. [alr/aje]

  • Bupati Ipuk Luncurkan Program “Banyuwangi Melayani” Permudah Akses Layanan Publik

    Bupati Ipuk Luncurkan Program “Banyuwangi Melayani” Permudah Akses Layanan Publik

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tengah mempersiapkan peluncuran program baru bertajuk Banyuwangi Melayani sebagai upaya menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan mengedepankan pendekatan humanis.

    Selama ini, sejumlah warga masih menghadapi kendala dalam mengakses berbagai layanan publik karena keterbatasan informasi terkait regulasi, terutama di bidang perizinan, pendidikan, kesehatan, dan sektor layanan lainnya.

    “Salah satunya yang menyebabkan kendala adalah keterbatasan informasi di masyarakat, dan komunikasi dengan para tenaga teknis di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Simpul inilah yang coba kami urai dalam program ini,” jelas Ipuk, Selasa (18/6/2025).

    Program Banyuwangi Melayani dirancang sebagai jalur komunikasi langsung antara masyarakat dengan tenaga teknis dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui program ini, masing-masing OPD menyediakan kontak person yang bisa dihubungi, mulai dari kepala dinas hingga staf teknis, sesuai bidangnya. Harapannya, berbagai hambatan layanan yang dialami masyarakat dapat segera ditangani secara efektif.

    Masyarakat bisa menggunakan program ini untuk menyampaikan keluhan maupun mengakses informasi layanan tertentu dengan cepat dan tepat sasaran.

    “Sebenarnya selama ini sudah ada layanan call center 112 yang beroperasi 24 jam untuk menerima laporan warga. Ini kita tambah dengan Banyuwangi Melayani agar lebih spesifik,” terang Ipuk yang juga alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Surabaya.

    Lebih lanjut, Ipuk menegaskan bahwa program ini tak hanya soal kecepatan pelayanan, tetapi juga membangun komunikasi publik yang lebih humanis. Ia mengakui bahwa belum semua warga bisa mengakses sistem digital secara optimal, sehingga dibutuhkan jembatan komunikasi yang ramah dan edukatif.

    “Hal ini perlu jembatan komunikasi. Kami ingin menekankan komunikasi yang humanis dan edukatif,” ujarnya.

    Ipuk juga mencontohkan sejumlah bentuk pelayanan publik yang sering disalahpahami masyarakat sebagai tanggung jawab penuh Pemkab, padahal secara regulasi melibatkan instansi vertikal seperti kementerian, pemerintah provinsi, hingga pihak ketiga.

    “Contohnya dalam soal perizinan. Dalam proses penerbitan izin usaha ataupun izin bangunan, ini tidak semata domain pemkab. Tapi, juga ada kewenangan kementerian, kewenangan tim independen, konsultan dan lain-lain. Jadi, ini perlu disampaikan, sejauh mana kendala yang terjadi,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaannya, Banyuwangi Melayani akan menyajikan daftar nomor WhatsApp dari pejabat dinas hingga tenaga teknis sesuai bidangnya. Informasi tersebut akan disebarkan di berbagai kantor pemerintahan dan titik strategis di wilayah Banyuwangi.

    “Prinsipnya, semua harus terlayani sebaik-baiknya. Mengurai masalah, menghadirkan solusi,” pungkas Ipuk. [alr/beq]

  • Banyuwangi Jadi Pilot Project Gerakan Wisata Bersih Kemenparekraf

    Banyuwangi Jadi Pilot Project Gerakan Wisata Bersih Kemenparekraf

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Pariwisata menetapkan Banyuwangi sebagai salah satu dari 16 daerah di Indonesia yang menjadi pilot project Gerakan Wisata Bersih (GWB). Peluncuran program nasional tersebut digelar di Pantai Grand Watudodol, Banyuwangi, Selasa (17/6/2025) sore, dan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto.

    “Banyuwangi dipilih dan ditetapkan sebagai pilot project, sebagai percontohan dari hanya 16 daerah Indonesia oleh Kementerian Pariwisata,” ujar Hariyanto dalam sambutannya.

    Peluncuran tersebut turut dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Asisten Deputi Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Pariwisata Kementerian Sekretariat Negara Ida Dwi Nilasari, Kadis Pariwisata Provinsi Jawa Timur Evy Afianasari, serta Kadis Lingkungan Hidup Jatim Nurkholis. Hadir pula Kapolresta Banyuwangi AKBP Rama Samtama Putra dan Danlanal Banyuwangi Kolonel Laut (P) Muhammad Puji.

    Hariyanto menyampaikan bahwa Banyuwangi dipilih karena dianggap berhasil mengembangkan kolaborasi lintas sektor dalam memajukan pariwisata daerah secara konsisten.

    “Banyuwangi secara konsisten telah menjadi leading sector pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Ia menambahkan, Gerakan Wisata Bersih bertujuan meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui indikator health and hygiene serta environmental sustainability yang menjadi bagian penting dari Travel and Tourism Development Index (TTDI). Indikator ini berperan dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

    “Karenanya Kemenpar meluncurkan Gerakan Wisata Bersih untuk mendorong kesadaran semua pihak untuk menciptakan destinasi wisata yang bersih dan berkelanjutan,” ungkapnya.

    Hariyanto menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan komunitas lokal dalam mewujudkan keberhasilan program ini.

    “Itu sebabnya kami pilih Banyuwangi karena kolaborasi seluruh stakeholder-nya sudah jalan. Apa yang telah dilakukan Banyuwangi ini menjadi contoh baik untuk direplikasi di daerah-daerah lain,” jelasnya.

    Sebagai bagian dari peluncuran, ratusan warga dan pelajar ikut serta membersihkan sampah di area Pantai Grand Watudodol sebagai bentuk partisipasi langsung dalam gerakan ini.

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Pariwisata atas penunjukan Banyuwangi dalam program nasional ini.

    “Kami berterima kasih atas support yang diberikan Kemenpar pada pariwisata Banyuwangi. Gerakan ini sejalan dengan komitmen daerah dalam membangun pariwisata yang tidak hanya menarik untuk dikunjungi tapi juga tetap terjaga ekosistemnya,” kata Ipuk.

    Ipuk menambahkan bahwa pihaknya akan terus memberikan edukasi kepada para pengelola dan pengunjung destinasi wisata untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan pariwisata. [alr/beq]

  • Ditemani Khofifah, Wapres Gibran Nyekar ke Makam Bung Karno Blitar

    Ditemani Khofifah, Wapres Gibran Nyekar ke Makam Bung Karno Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berziarah ke makam sang proklamator, Ir. Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Rabu (18/6/2025). Gibran ditemani Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Terlihat pula Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin yang juga ikut menemani Gibran dan Khofifah nyekar di Makam Bung Karno. Ketiganya pun terlihat khusyuk memanjatkan doa di samping pusara Makam Bung Karno.

    “Beliau bapak wapres sebelum mengunjungi lokasi baik produk unggulan maupun pembukaan pasar jadul pada pukul 07 beliau hadir di Makam Bung Karno dan melakukan ziarah,” Edy Wasono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rabu (18/6/2025).

    Sebenarnya Gibran tidak ada jadwal untuk berziarah ke Makam Bung Karno. Namun pagi hari ini ternyata Wapres RI tersebut menyempatkan diri untuk berziarah ke Makam Bung Karno.

    Anak pertama Joko Widodo tersebut ditemani oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Gibran dan Khofifah kompak mengenakan baju putih saat berziarah di Makam Bung Karno.

    “Beliau fokus untuk mendoakan beliau sebagai presiden pertama dan proklamator. Dan bertepatan bulan ini bukan bung Karno,” bebernya

    Pengamanan kunjungan kerja Gibran di Blitar ini memang dilakukan secara ketat. Begitu pula dengan saat berziarah di makam Bung Karno.

    “Jadi area makam tadi steril dan pengamanan ketat kami sendiri tidak tahu beliau kesini karena mobil yang dipakai Hiace sehingga kami tidak tahu,” tandasnya. [owi/beq]

  • Pameran Temporer Museum Daerah Kediri Diresmikan, Warisan Budaya Siap Sambut Generasi Muda

    Pameran Temporer Museum Daerah Kediri Diresmikan, Warisan Budaya Siap Sambut Generasi Muda

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri resmi menggelar Pameran Temporer sebagai bagian dari pre launching Museum Daerah, sebuah inisiatif yang digagas untuk memperkenalkan wajah baru pusat edukasi sejarah dan budaya lokal.

    Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, di Desa Menang, Kecamatan Pagu, pada Selasa, 17 Juni 2025.

    Museum Daerah yang direncanakan ini akan menjadi ruang terpadu yang menggabungkan fungsi edukatif dengan fasilitas amphitheater serta kedekatannya dengan situs bersejarah Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Dalam sambutannya, Mbak Dewi menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga dan merawat kekayaan budaya Kediri, baik yang bersifat fisik maupun tak benda.

    Pameran ini menyuguhkan beragam koleksi artefak pilihan, ilustrasi desain interior museum, hingga narasi sejarah yang mengisahkan perjalanan Kediri dari masa ke masa.

    Acara ini terbuka untuk publik hingga 21 Juni 2025 dan diharapkan mampu menjadi pintu masuk bagi masyarakat dalam mengenal lebih dalam warisan lokal yang selama ini menjadi identitas kuat wilayah tersebut.

    Sejumlah tokoh kebudayaan, perwakilan dari lembaga pemerintah, dan pelajar turut menghadiri pembukaan pameran tersebut. Inisiatif ini diharapkan memperkuat citra Kabupaten Kediri sebagai daerah yang konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah lokal di tengah masyarakat.

    Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mustika Prayitno Adi mengatakan bahwa arca yang ditampilkan hanya sebagian, karena masih pre launching.

    “InsyaAllah akhir tahun ini, mohon doanya agar bisa terwujud. Kita berusaha keras agar ini bisa terwujud,” katanya.

    Menurutnya, selain sebagai tempat mengumpulkan dan mengamankan benda-benda cagar budaya, fungsi museum nantinya bisa dijadikan objek penelitian dan untuk wisata edukasi. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Lumajang Sebut Ada Dua Pegawai yang Tersandung Masalah Korupsi

    Bupati Lumajang Sebut Ada Dua Pegawai yang Tersandung Masalah Korupsi

    Lumajang (beritajatim.com) – Dua orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan bermasalah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

    Hal itu diungkap Bupati Lumajag Indah Amperawati saat melakukan pelantikan 630 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kawasan wisata Pemandian Alam Selokambang, Selasa (17/6/2025).

    Menurutnya, dua pegawai tersebut diketahui bermain-main soal uang. Namun, tidak dijelaskan rinci persoalan jenis apa yang menjerat kedua pegawai tersebut. Selain itu, nama instansi dan pegawai yang rencananya akan segera diberhentikan itu belum disebutkan.

    “Sebentar lagi, saya menghentikan kontrak dua orang karena main-main soal uang,” terang Indah Amperawati.

    Untuk proses pemutusan hubungan kerja terhadap dua pegawai yang dimaksud, diakui, masih harus menjalani sejumlah prosedur. Meski begitu, dipastikan proses pemberhentian dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedua pegawai sudah dilakukan.

    “Sebelum diperiksa oleh inspektorat, saya sudah sampaikan kepada kepala OPD nya agar dihentikan sambil berproses. Ini sudah terbukti, hanya secara administrasi harus dilalui dilakukan pemeriksaan oleh inspector. Tapi saya minta untuk diberhentikan dan tidak diperpanjang,” tambahnya.

    Sebagai pegawai di lingkungan pemerintah, memberikan teladan yang baik kepada masyarakat menjadi sikap penting. Terlebih, masih banyak kalangan yang menunggu nasibnya untuk bisa lolos sebagai PPPK.

    Sementara itu, kedua pegawai yang bermasalah dipastikan masih belum berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Bupati Lumajang juga mengingatkan agar pegawai PPPK yang sudah dilantik tidak bermasalah dengan perselingkuhan.

    “Masih banyak mereka yang menunggu nasibnya untuk menjadi dan lolos sebagai P3K, sementara dua orang yang saya sebutkan itu masih kontrak belum PNS. Mereka tidak amanah, ini bukan hanya soal uang, tetapi bagi yang selingkuh, kalau di sini ada yang nyerempet-nyerempet soal itu akan dihentikan,” ungkapnya. (has/ian)

  • Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi, Mbak Wali Koordinasi Bersama KPK

    Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi, Mbak Wali Koordinasi Bersama KPK

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri acara Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sektor Tertentu Melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP). Acara berlangsung di Auditorium Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Selasa (17/06/2025).

    Kegiatan ini, sesuai dengan pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Serta instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dalam rangka tindak pidana korupsi. Ini juga tindak lanjut dari penguatan komitmen anti korupsi pemerintah daerah pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah pada Rabu, 19 Maret 2025 di D. I. Yogyakarta.

    “Forum ini bukan sekedar pertemuan administratif. Ini adalah ruang untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu,” ujar Mbak Wali Kota Kediri Vinanda.

    Wali kota termuda ini berharap pada tahun 2025 pemenuhan MCPSP bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen semata. Namun juga direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi yang pada akhirnya produk kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Melalui pertemuan ini, Pemkot Kediri ingin memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan integritas tidak berhenti di atas kertas. Pemenuhan indikator-indikator MCSP ke depan harus terwujud dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kami berharap koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya pada Pemkot Kediri bisa lebih optimal. Dengan adanya pemenuhan kelengkapan pada area intervensi yang telah ditetapkan oleh KPK maka akan mempermudah kita dalam upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya.

    Mbak Wali menyadari bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh sebab itu, besar harapan KPK dapat terus mendampingi dan menguatkan langkah-langkah pencegahan korupsi yang tengah dibangun Pemkot Kediri. Termasuk meningkatkan kinerja para pelaksana di Pemkot Kediri untuk mewujudkan budaya kerja praktik-praktik baik di seluruh lini pemerintahan.

    “Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan pengawasan internal kita mampu membangun fondasi pemerintahan yang tidak hanya patuh aturan. Tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kepercayaan publik. Mari kita kuatkan komitmen untuk jadi garda terdepan dalam memerangi korupsi,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Wakil Ketua DPRD Sudjono Teguh, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Sekretaris DPRD Rahmat Hari Basuki, Inspektur Kota Kediri Mukhlis Isnaini, dan jajaran Kepala OPD terkait. [nm/ian]

  • DPRD Surabaya Peringatkan Pemkot, Pelibatan Warga Laporkan Jukir Liar Bisa Picu Konflik Horizontal

    DPRD Surabaya Peringatkan Pemkot, Pelibatan Warga Laporkan Jukir Liar Bisa Picu Konflik Horizontal

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengkritisi imbauan Pemerintah Kota agar warga turut melaporkan dan tolak membayar juru parkir (jukir) liar. Dia mengingatkan bahwa pendekatan ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal jika tidak disertai sistem pendukung yang jelas dan terstruktur.

    “Kami mendukung pelibatan warga dalam pelaporan jukir liar. Tapi Command Center 112 dan aplikasi Wargaku harus bisa menjamin respon dalam hitungan menit, bukan jam apalagi hari,” tegas Yona, yang akrab disapa Cak YeBe, Selasa (17/6/2025).

    Menurutnya, mengandalkan warga untuk menjadi pelapor aktif tanpa perlindungan dan mekanisme penanganan yang transparan bisa membahayakan keselamatan mereka. Dia menilai warga bisa saja dihadapkan langsung dengan jukir liar yang terafiliasi pada jaringan atau kelompok tertentu yang terorgonisir.

    “Banyak jukir liar beroperasi di wilayah abu-abu hukum dan menggunakan pendekatan intimidatif. Tanpa perlindungan sistemik, warga bisa menjadi korban tekanan sosial atau bahkan kekerasan,” jelas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cak YeBe menegaskan pentingnya keterlibatan aktif lembaga resmi penegak perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dia menyebut penegakan di lapangan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat.

    “Kami juga mendorong agar Satpol PP benar-benar diberdayakan sebagai garda depan penegakan perda, tidak hanya simbolik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Komisi A berkomitmen akan mengevaluasi efektivitas pengawasan di lapangan dengan memanggil Satpol PP untuk rapat kerja. Dia menegaskan bahwa penertiban jukir liar tidak boleh bersifat insidental atau hanya temporer.

    “Penertiban ini harus berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat saat viral. Harus ada pola kerja rutin dan strategi yang terukur,” tegasnya.

    Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan dan edukasi, Komisi A juga mendorong keterlibatan struktural pemerintah di tingkat bawah. Cak YeBe menyebut peran lurah dan camat tak boleh pasif dalam persoalan ini.

    “Kami akan mendorong counterpart kami, seperti lurah dan camat, agar aktif mensosialisasikan aturan parkir kepada pelaku usaha dan masyarakat. Jangan sampai semua dibebankan pada dinas teknis semata,” terangnya.

    Selain itu, keterlibatan RT/RW sebagai bagian dari pengawasan sosial juga dianggap krusial dalam membangun tata kelola parkir yang berkeadilan.

    “Kalau hanya imbauan tanpa infrastruktur pendukung, itu akan jadi wacana kosong yang bisa memecah masyarakat bawah,” pungkas Cak YeBe. [asg/ian]