Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Bondowoso Dorong Perhutanan Sosial 9.500 Hektar, Kades Kalianyar: Kami Pesimis!

    Pemkab Bondowoso Dorong Perhutanan Sosial 9.500 Hektar, Kades Kalianyar: Kami Pesimis!

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terus mendorong percepatan implementasi program perhutanan sosial sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

    Hal itu disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Bondowoso, Anisatul Hamidah, dalam agenda koordinasi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/6/2025).

    Ia menegaskan bahwa program perhutanan sosial bukan sekadar kebijakan, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk mendampingi masyarakat agar dapat mengakses dan mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan.

    “Konsep perhutanan sosial itu seperti apa, ini adalah komitmen Bapak Bupati agar program ini bisa dinikmati oleh masyarakat,” katanya pasca rakor di ruang Shaba Bina 1 Pemkab Bondowoso.

    Anis berharap semua pihak dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Pemerintah Kabupaten Bondowoso siap mendampingi masyarakat. “Supaya perhutanan sosial ini benar-benar menjadi sarana peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

    Meski demikian, Anis mengakui bahwa pihaknya masih menunggu kepastian penetapan luasan kawasan hutan yang akan diberikan akses kelola kepada masyarakat.

    Menurutnya, angka luasan sudah disampaikan, tetapi finalisasinya masih menunggu proses dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar Perhutanan Sosial (PS) di Yogyakarta.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, menyoroti pentingnya percepatan implementasi program tersebut di Bondowoso.

    Ia menyebut bahwa hingga saat ini, prosentase pelaksanaan perhutanan sosial di Bondowoso masih nol persen.

    “Perhutanan sosial itu sudah berjalan lama, tetapi regulasinya terus berubah-ubah. Di Bondowoso, implementasinya masih nol persen,” sebutnya.

    Kondisi itu berbeda dengan daerah lain seperti Blitar yang progresnya cepat karena sudah membentuk kelembagaan, seperti Pokja PS. “Itu yang membuat mereka bisa segera bergerak,” jelas Jumadi.

    Ia mendorong agar Pemkab Bondowoso segera mengusulkan pengelolaan kawasan perhutanan sosial seluas 9.500 hektare.

    Jumadi menyebut, saat ini sudah ada tujuh kelompok dari Bondowoso yang tengah dalam proses verifikasi di Jakarta, meskipun surat keputusannya belum terbit.

    Lebih lanjut dijelaskan, perhutanan sosial merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mendistribusikan akses kelola kawasan hutan negara kepada masyarakat.

    Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri LHK Nomor 287 Tahun 2022, sebagian hak kelola Perhutani dialihkan kepada masyarakat melalui skema Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

    Kebijakan ini membuka ruang bagi kelompok masyarakat, petani hutan, serta desa penyangga untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

    Potensi ekonomi dari sektor ini dinilai cukup besar jika didukung kelembagaan yang kuat dan pendampingan yang berkelanjutan.

    “Kalau kita ingin bergerak cepat, maka kelembagaannya harus kuat lebih dulu. Pemerintah desa, kelompok tani, dan dinas terkait harus berjalan bersama,” saran Jumadi.

    Dengan luasan potensi 9.500 hektare, maka lahan bakal didistribusikan pengelolaannya ke masyarakat sangat besar.

    “Itu bukan hal kecil. Kalau dikelola dengan benar, bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat sekitar hutan,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Mohammad Faozi, menyampaikan keraguannya terhadap realisasi program ini.

    Ia menyatakan sudah pernah mengajukan usulan perhutanan sosial sejak tahun 2022, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas.

    “Program ini kalau betul-betul ada tindak lanjut dan dikerjakan dengan cepat, sangat membantu kami,” nilainya.

    Namun, ada hal yang mengganggu rasa optimisme bahwa program ini bakal berjalan sukses, terutama di kawasan Kecamatan Sempol/Ijen.

    “Saya pesimis karena sejak 2022 tidak ada hasil. Saya pernah mengurus sampai ke pengukuran titik koordinat dan pengajuan PPKH untuk permukiman, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Sudah hampir tiga tahun,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia menambahkan, 90 persen warga Desa Kalianyar merupakan petani yang selama ini mengelola lahan yang berpotensial bermasalah, baik milik PTPN XII maupun Perhutani.

    Menurutnya, jika program ini benar-benar berjalan, setidaknya akan memberi kepastian hukum serta meningkatkan pendapatan masyarakat. (awi/ian)

  • Mas Rusdi Pastikan Pembangunan Pasuruan Timur dan Barat Merata

    Mas Rusdi Pastikan Pembangunan Pasuruan Timur dan Barat Merata

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan tidak ada perlakuan berbeda antara wilayah barat dan timur dalam pelaksanaan pembangunan. Ia memastikan bahwa seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

    Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (18/6/2025). Agenda tersebut membahas tanggapan atas pandangan fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029 dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

    Isu ketimpangan pembangunan wilayah muncul dalam pandangan Fraksi Gabungan yang terdiri dari PPP, Gelora, Demokrat, dan NasDem. Fraksi tersebut menilai persepsi masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pembangunan antara kawasan barat dan timur.

    “Bahwa pembangunan, tidak ada di kami pemerintah Kabupaten Pasuruan pembeda Pasuruan barat dan Pasuruan timur.Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan yang kami perhatikan semua pembangunannya sesuai kebutuhan,” tegas Mas Rusdi sapaan akrabnya.

    Ia menambahkan, wilayah timur justru menjadi prioritas pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya di bidang infrastruktur seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum. “Terbukti, saat ini survei untuk perbaikan jalan sedang kami lakukan. Bahkan wilayah Nguling, Lekok, dan Grati kami prioritaskan dalam pembangunan infrastruktur,” sambungnya.

    Selain itu, Rusdi juga menanggapi persoalan sengketa tanah yang terjadi di beberapa desa Kecamatan Lekok. Menurutnya, konflik tersebut tidak melibatkan internal Pemkab Pasuruan. “Untuk daerah sengketa tanah di wilayah Lekok, perlu penanganan lebih lanjut. Sengketa ini bukan antar instansi pemkab, melainkan dengan lembaga vertikal,” tambahnya.

    Ia mengajak semua pihak untuk mengutamakan komunikasi antarinstansi guna menjamin kelanjutan pelayanan publik. Termasuk pada wilayah-wilayah yang sedang berkonflik hukum. “Tapi kami yakin, semua ini adalah abdi negara. Kita berharap instansi vertikal juga membuka ruang komunikasi untuk menjaga kelancaran pelayanan dan pembangunan,” pungkasnya. [kun]

  • Pekerja Migran Tagih Janji Bupati Fawait dalam Rencana Pembangunan Jember 2025-2029

    Pekerja Migran Tagih Janji Bupati Fawait dalam Rencana Pembangunan Jember 2025-2029

    Jember (beritajatim.com) – Pekerja migran menagih realisasi janji Bupati Muhammad Fawait dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029.

    Bambang Teguh Karyanto, Koordinator Wilayah Migrant Care Jember, mengatakan, Bupati Fawait belum melaksanakan janji politik yang disampaikannya dalam acara dialog dengan perwakilan pekerja migran, di Hotel Royal, Minggu (20/10/2024).

    Saat itu, Fawait menandantangani dua butir komitmen. Pertama berkomitmen mewujudkan migrasi aman, adil, inklusif, dan bermartabat bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya asal Kabupaten Jember.

    Kedua, berkomitmen mewujudkan pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Jember.

    Bambang sebenarnya berharap dua butir komitmen itu bisa termaktub dalam RPJMD Jember 2025-2029. “Saya lebih percaya dokumen perencanaan, karena itulah alat tagih kita,” katanya, Rabu (18/6/2025).

    Namun naskah rancangan RPMJD 2025-2029 jauh panggang dari api. “(Komitmen yang ditandatangani Fawait) tidak berbanding lurus dengan dokumen RPJMD yang kita tahu merupakan wujud visi, misi, dan komitmen kepala daerah,” kata Bambang.

    Bahkan, dalam seratus hari pertama kinerja Bupati Fawait, Bambang melihat isu pekerja migran sebagaimana komitmen tersebut hilang. Padahal Migrant Care sudah bekerja sama dengan Pemkab Jember sejak pemerintahan Bupati Hendy Siswanto.

    “Usaha kami membantu pekerja migran di sepuluh desa seperti muspro karena tidak tercermin dalam RPJMD. Usaha kami membantu pekerja migran yang bermasalah di luar negeri juga tidak tercermin dalam data angka-angka di RPJMD,” kata Bambang.

    Padahal sejumlah isu pekerja migran Jember sempat melesat menjadi pembicaraan nasional. “Misalnya soal tindak pidana perdagangan orang pada 2023, kita viral sampai jadi atensi presiden. Ini tidak di-capture. Padahal ini kan mesti ada problem struktural. Orang pergi ke luar negeri ingin aman, keluarganya yang ditinggalkan aman, duitnya yang terkirim juga aman. Tapi kan tidak berbanding lurus dengan perlindungannya,” kata Bambang.

    Lisa Widyawati, aktivis Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Jember, mengatakan, sejumlah isu perempuan pekerja migran tidak tercantum dalam rancangan RPJMD 2025-2029. “Yang disebut hanya pekerja migran yang berdokumen. Padahal di Jember ini kan banyak kasus tindak pidana perdagangan orang yang itu seharusnya pemerintah jeli dan tahu,” katanya.

    Menurut Lisa, seharusnya semua isu pekerja migran bisa dimasukkan dalam RPJMD Jember. “Soal pemberdayaan, kami mengusulkan adanya LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) khusus untuk pekerja migran. Saat ini kami masih dengan lembaga swasta dan campur. Padahal kan rawan penipuan,” katanya.

    Program lain yang tidak termasuk dalam RPJMD Jember 2025-2029 adalah pelatihan untuk pekerja migran yang sudah purna dan menjadi disabilitas setelah bekerja ke luar negeri. “Tidak nyantol sama sekali,” kata Lisa.

    Lisa berharap Pemkab Jember segera membahas dan mengesahkan Peraturan Daerah Perlindungan Pekerja Migran. “Kami sudah kawal sejak 2017. Harapan kami pemerintah melek untuk perlindungan pekerja migran, anak, pemberdayaan perempuan, Mohon jeli dan tidak asal-asalan membuat RPJMD,” katanya. [wir]

  • Pemkot Surabaya Buka Seluruh Minimarket yang Disegel

    Pemkot Surabaya Buka Seluruh Minimarket yang Disegel

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi membuka seluruh segel di minimarket yang sebelumnya dikenai penertiban terkait kebijakan parkir resmi tempat usaha. Langkah ini dilakukan pada Selasa malam, 17 Juni 2025, setelah tercapai kesepakatan antara pihak pengelola toko modern dan Pemkot Surabaya mengenai penataan parkir.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa keputusan membuka segel merupakan bentuk penghargaan terhadap komitmen para pemilik minimarket yang bersedia mendukung kebijakan penertiban juru parkir liar dan penggratisan parkir bagi pelanggan.

    “Segel tadi malam dibuka los, karena sejak tadi malam kita sudah sepakat. Oleh sebab itu saya takzim berterima kasih banyak kepada minimarket semua,” ujar Eri saat ditemui di Balai Kota pada Rabu, 18 Juni 2025.

    Ia menjelaskan bahwa pembukaan segel ini tidak lepas dari semangat kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung tertib kota serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Sebagai bagian dari kesepakatan, minimarket wajib menyediakan petugas juru parkir (jukir) resmi berseragam, tanpa membebani pelanggan dengan tarif parkir.

    “Alhamdulillah, toko modern hari ini komitmen gratis (parkir). Dan saya juga mengatakan dengan gratis itu tadi tetap memberikan pegawai yang bertugas sebagai tukang parkir,” lanjut Eri.

    Sebelumnya, sejak awal Juni 2025, Pemkot Surabaya menyegel 203 toko modern yang dinilai tidak memenuhi ketentuan penyediaan jukir resmi. Penertiban dilakukan secara menyeluruh oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya sebagai upaya memastikan setiap tempat usaha mematuhi aturan retribusi pajak parkir sebesar 10 persen.

    Penertiban ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkot Surabaya dalam mengatur sistem parkir yang tertib dan berkontribusi pada pendapatan daerah, sembari tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat pengguna layanan minimarket di kota Pahlawan. [ram/suf]

  • Pemkab Pasuruan Percepat Digitalisasi Desa, Targetkan 2-3 Desa Percontohan di Tiap Kecamatan

    Pemkab Pasuruan Percepat Digitalisasi Desa, Targetkan 2-3 Desa Percontohan di Tiap Kecamatan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memperkuat langkah digitalisasi di wilayah pedesaan sebagai upaya mengejar ketertinggalan teknologi dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

    Tahun ini, Pemkab menargetkan dua hingga tiga desa per kecamatan sebagai percontohan program desa digital, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya melibatkan satu desa per kecamatan.

    Langkah progresif ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Anggota Komisi I DPRD, Eko Suryono, menilai digitalisasi adalah kebutuhan mendesak yang harus segera diimplementasikan dalam layanan pemerintahan desa.

    “Sudah saatnya layanan administrasi dipercepat dan dibuat lebih efisien, baik dari segi waktu maupun tenaga,” ujar Eko, Rabu (18/6/2025). Menurutnya, pelayanan publik berbasis digital akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan desa.

    Lebih dari itu, Eko juga menekankan bahwa transformasi digital akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. “Dengan digitalisasi, masyarakat jadi lebih terbuka dengan informasi dan lebih aktif dalam pemerintahan desa,” tambahnya.

    Keseriusan Pemkab Pasuruan dalam mewujudkan desa digital tak hanya tampak dari perluasan cakupan desa percontohan, tetapi juga dari komitmen anggaran dan pelatihan SDM. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan mengambil peran penting dalam menyediakan infrastruktur jaringan yang mendukung sistem digitalisasi ini.

    Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bertanggung jawab dalam membentuk kapasitas SDM agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital secara mandiri.

    Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, menegaskan bahwa pelatihan akan melibatkan seluruh kepala desa dan operator desa dari total 341 desa yang ada. “Kami akan latih kepala desa dan operator desa dari total 341 desa yang ada,” jelasnya.

    Sebagai bentuk komitmen, Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk mendukung program ini. Dana tersebut akan digunakan, antara lain, untuk pelatihan, penyediaan perangkat, dan penerapan teknologi seperti tanda tangan elektronik yang menjadi prioritas.

    “Target awal memang dua desa per kecamatan, tapi melihat antusiasme dan kebutuhan, jumlahnya bisa bertambah,” terang Rido. Ia menyebut program ini sebagai pijakan awal menuju desa yang mampu beradaptasi dengan era digital secara menyeluruh.

    Ke depan, setidaknya ada 13 jenis layanan desa yang akan didorong untuk didigitalisasi. “Ini awal yang baik agar desa tidak gagap teknologi dan semakin siap menghadapi tantangan zaman,” pungkas Rido. [ada/suf]

  • Kelemahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jember 2025-2029 Terungkap

    Kelemahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jember 2025-2029 Terungkap

    Jember (beritajatim.com) – Sekian kelemahan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 terungkap, dalam diskusi sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil, di Kafe The Tawangmangu, Rabu (18/6/2025).

    Para aktivis tersebut membongkar habis isi naskah Rancangan Akhir Raperda RPJMD yang rencananya akan mulai dibahas dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis (19/6/2025).

    Visi RPJMD Jember 2025-2029 adalah ‘Dengan cinta wujudkan Jember baru yang lebih sejahtera dan maju’. Ada lima misi yang dituangkan dalam RPJMD untuk mewujudkan visi tersebut.

    Pertama, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah. Kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dalam masyarakat yang aman serta nyaman.

    Ketiga, membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

    Keempat, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

    Kelima, percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pertanian, usaha mikro, koperasi, pariwisata dan kemandirian desa, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

    Agung Dewantoro, pegiat Lembaga Studi Desa untuk Petani Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif (LSDP SD Inpers), mengatakan, sejumlah masalah yang terpotret tidak tepat dan tidak didukung data yang memadai.

    “Banyak data yang not available atau tidak tersedia, padahal saat ini Juni 2025. Seharusnya data 2024 sudah ada semua,” kata Agung.

    Agung mengkritik penggunaan data sektoral yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. “Data-data sektoral yang lebih update dan valid mestinya harus dari dinas. Itu berarti selama ini kegiatan-kegiatan yang berjalan tidak menghasilkan laporan yang cukup,” katanya.

    Ketidaktersediaan data ini berimplikasi terhadap inkonsistensi program yang direncanakan. Agung mencontohkan data perlindungan pekerja migran yang mencapai seratus persen pada 2024. “Kalau yang ditarget pekerja migran prosedural ya tercapai. Padahal masalah yang tergambar bukan yang prosedural, justru yang non prosedural. Jadi harus ada mekanisme untuk mengatasi itu,” katanya.

    Rancangan Akhir RPJMD tersebut juga belum memperlihatkan gambaran kapasitas fiskal Kabupaten Jember untuk mengukur realistis tidaknya target yang dicanangkan.

    “Pemimpin itu harus punya mimpi yang lebih. Tugas pemimpin harus membangun mimpi itu. Tapi mimpi itu harus dibuat pada saat bangun, bukan pada saat tidur dan mimpi beneran,” kata Agung. Dengan kata lain, mimpi seorang kepala daerah harus didukung analisis runtut dan sumber daya yang cukup.

    Agung mencontohkan keinginan mengatasi kemiskinan dengan memperhatikan variabel dan karakteristik kelompok miskin yang jadi sasaran. “Sifat (program penanganan kemiskinan) masih putus-putus, reaksioner, dan tidak terencana dengan baik,” katanya.

    Ifan Gallant, pengajar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, menyoroti adanya ketidakselarasan program prioritas dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam Rancangan Akhir RPJMD.

    Ifant mencontohkan program beasiswa kuliah gratis. “Tujuan program itu adalah untuk meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender). Tapi kuliah gratis itu juga tidak menjamin pendidikan menjadi bermutu. Serapan tenaga kerjanya juga belum tentu tercapai, karena tidak dihitung. Mutu pendidikan juga masih debatable,” katanya.

    Bambang Teguh Karyanto, Koordinator Wilayah Migrant Care Jember, juga mempertanyakan ketidaktersediaan data awal. “Bagaimana mau membuat program yang bagus kalau data awalnya tidak ada?” katanya.

    Dokumem RPJMD 2025-2029 dinilai Bambang menihilkan kerja-kerja yang dilakukan organisasi sipil masyarakat yang bekerja sama dengan kepemimpinan pemerintah daerah sebelumnya. “Kerja teman-teman yang berkonsentrasi pada isu stunting, misalnya, seperti muspro, karena tidak tercermin dalam dokumen RPJMPD,” katanya.

    Usaha kelompok-kelompok perlindungan pekerja migran seperti Migrant Care yang selama ini bekerja sama dengan Pemkab Jember untuk membantu pekerja migran bermasalah juga tak tercermin. “Angka-angka capaian itu tidak ada,” kata Bambang.

    Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD Jember 2025-2029 tidak memperhatikan keberhasilan program-program kerja pemerintahan sebelumnya.

    Tak hanya itu. Berdasarkan evaluasi pegiat organisasi masyarakat sipil, RPJMD Jember 2025-2029 lebih bias perkotaan. RPJMD belum memperhatikan keragaman problem di tingkat desa. “Isu problem 226 desa tidak jadi perhatian utama,” kata Bambang.

    Bambang mencontohkan nasib pembangunan di pesisir. “Tidak dibangun satu argumen bahwa kita memiliki 100 kilometer garis pantai dari Paseban sampai Bandealit. Kita memiliki banyak pulau terluar itu bagaimana ke depannya. Ini tidak berbanding lurus dengan rencana intervensi program,” katanya.

    Dalam hal kebencanaan, Rancangan Akhir RPJMD Jember 2025-2029 kurang peka terhadap penanganan bencana. “Misalkan Damkar apakah punya tangga untuk bisa mencapai tower atau lantai atas mall di Jember kalau terjadi kebakaran? Bagaimana kalau terjadi banjir dari utara di Kecamatan Kaliwates?” kata Bambang.

    Bambang dan kawan-kawan akan menyampaikan catatan-catatan terhadap Rancangan Akhir RPJMD Jember 2-25-2029 itu kepada DPRD Jember. Dia menduga kelemahan-kelemahan yang muncul dikarenakan RPJMD tersebur dikerjakan tenaga ahli dari luar Jember. “Jadi dia tidak mengerti Jember,” katanya. [wir]

  • Batik Jombang Tampil di BWBF 2025, Pemkab Dukung UMKM dan Wastra Lokal

    Batik Jombang Tampil di BWBF 2025, Pemkab Dukung UMKM dan Wastra Lokal

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmen serius dalam mendukung pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif lokal dengan turut hadir dalam ajang Wastra Batik Bojonegoro Festival (BWBF) 2025 yang berlangsung di Alun-alun Bojonegoro, Rabu (18/6/2025).

    Acara tahunan ini menjadi salah satu pameran batik terbesar di Jawa Timur yang tahun ini menampilkan 105 stan dari berbagai daerah, termasuk delapan daerah dari Jawa Tengah.

    Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang, Hj. Yuliati Nugrahani, hadir bersama Bupati Jombang H. Warsubi, Wakil Bupati H. Salmanudin Yazid beserta istri Ning Ema Erfina, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang, Suwignyo.

    Dalam kesempatan tersebut, mereka menegaskan pentingnya peran wastra sebagai bagian dari identitas budaya bangsa dan sebagai penggerak ekonomi kreatif berbasis lokal.

    “Wastra bukan sekadar kain melainkan sebuah identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kami berharap, ke depan Jombang juga bisa membuka lebih banyak peluang kolaborasi antar daerah, sekaligus memperkuat daya saing UMKM dan perajin batik Jombang di kancah regional bahkan nasional,” ujar Hj. Yuliati.

    Menurutnya, BWBF 2025 bukan hanya sekadar pameran karya batik, namun juga menjadi wadah edukasi, promosi, dan pemberdayaan sektor kreatif. Keterlibatan berbagai daerah dalam pameran ini memperkaya ragam wastra yang ditampilkan dan memperluas jangkauan pasar bagi para perajin.

    Selain menghadiri pembukaan acara, Yuliati juga menyempatkan diri untuk berkeliling bersama Ketua Dekranasda Jawa Timur, Arumi Bachsin, mengunjungi sejumlah stan batik. Kegiatan ini menunjukkan dukungan langsung kepada para pelaku usaha batik yang sedang memamerkan hasil karya mereka.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, menyampaikan bahwa batik telah menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah.

    “Beberapa waktu lalu, di Jombang kami juga telah menggelar pelatihan membatik yang melibatkan generasi muda dan pelaku UMKM pemula. Ini bagian dari program 100 hari kerja, sebagai langkah awal menyiapkan regenerasi perajin batik Jombang sekaligus sebagai upaya mewujudkan 1 dusun, 1 wirausaha,” jelasnya.

    Warsubi juga memperkenalkan wastra khas Jombang bernama Deles yang memiliki filosofi mendalam tentang kesederhanaan, ketekunan, dan nilai-nilai kejawaan. “Ke depan, Wastra Jombang Deles harus naik kelas. Tidak hanya dipakai dalam seremoni pemerintahan, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat,” tambahnya.

    Senada dengan itu, Kepala Disperindag Jombang, Suwignyo, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendampingi pelaku usaha batik agar lebih siap menghadapi pasar yang semakin kompetitif.

    “Melalui event sebesar BWBF, kita bisa melihat potensi besar dari daerah-daerah lain. Dan wastra Jombang sendiri sebenarnya tidak kalah. Kedepan, kami akan terus mengembangkan ekosistem industri kreatif, mulai dari pembinaan motif lokal, pelatihan pewarnaan alam, hingga pemasaran digital,” ujarnya.

    Kehadiran jajaran Pemkab Jombang dalam BWBF 2025 dinilai sebagai langkah nyata dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan pemberdayaan UMKM melalui kolaborasi antar daerah. Momentum ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi kebangkitan kembali batik Jombang sebagai identitas daerah yang berdaya saing. [suf]

  • Terapkan Pelayanan Digitalisasi, Desa Pandanan Mewakili Gresik Tingkat Nasional

    Terapkan Pelayanan Digitalisasi, Desa Pandanan Mewakili Gresik Tingkat Nasional

    Gresik (beritajatim.com)- Desa Pandanan, Kecamatan Duduksampeyan, terpilih mewakili Gresik di tingkat nasional usai menerapkan  pelayanan digitalisasi terhadap warganya. Terobosan tersebut sebagai bentuk inovasi agar warga tidak perlu lagi datang kantor desa saat mengurus administrasi.

    Wahyu Hidayat (21) salah satu warga setempat mengatakan, adanya pelayanan ini sangat membantu dirinya dalam mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

    “Saya sangat terbantu sekali mengingat mengurus SKCK bisa dilakukan tidak hanya hari aktif, libur pun bisa cukup men-download  Sistem Informasi Desa (SID). Kemudian tinggal mencari desa yang akan di-download,” katanya, Rabu (18/6/2025).

    Lebih lanjut dia menuturkan, sebelumnya dirinya terkendala saat mengurus administrasi secara konvensional. Terlebih lagi, sewaktu hari libur sehingga menunggu saat hari aktif.

    “Pelayanan digitalisasi lebih cepat dibanding konvensional. Kalau bisa dipertahankan karena membantu warga setiap saat,” tuturnya.

    Kepala Desa (Kades) Pandanan, Suryadi menyatakan setiap hari ada 5 orang lebih yang mengurus secara digitalisasi selama 24 jam. Baik melalui video call maupun website desa.

    “Hasil dari pengurusan surat elektronik itu, dikirim melalui PDF ponsel android lalu dicetak sendiri,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, kendati sudah menerapkan pelayanan digitalisasi. Masih ada kendala salah satunya bagi warga berusia lanjut.

    “Khusus warga lansia tinggal telepon ke perangkat desa. Kemudian dibimbing bagaimana masuk ke website desa,” imbuhnya.

    Masih menurut Suryadi, penerapan pelayanan ini berupa saat ada warga hendak mendaftar sebagai anggota TNI yang membutuhkan surat administrasi karena syarat pendaftaran akan ditutup.

    “Dari fakta tersebut, kami akhirnya mengevaluasi pelayanan administrasi melalui digitalisasi agar warga bisa terbantu, dan cepat mendapatkan surat baik itu SKCK maupun lainnya,” pungkasnya. (dny/ted)

  • Tiga Besar Calon Sekda Bondowoso 2025 Diumumkan, Siapa Saja?

    Tiga Besar Calon Sekda Bondowoso 2025 Diumumkan, Siapa Saja?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) secara resmi mengumumkan tiga besar peserta yang lolos seleksi terbuka tahun 2025. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat bernomor 12/PANSEL-JPTP-SEKDA/VI/2025, yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, MA., pada 18 Juni 2025.

    Ketiga nama yang dinyatakan lolos seleksi akhir yaitu:

    Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo; serta
    Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si., Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Setda Bondowoso.

    “Tiga nama ini merupakan peserta terbaik berdasarkan penilaian dari seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, penulisan makalah, hingga wawancara akhir,” terang Prof. Halim saat dikonfirmasi.

    Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan berlandaskan prinsip meritokrasi, serta telah mengantongi surat rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 10 Juni 2025. Dalam pengumuman tersebut juga dijelaskan bahwa urutan nama tidak menunjukkan peringkat, melainkan disusun secara alfabetis.

    Selanjutnya, ketiga nama ini akan diserahkan kepada Bupati Bondowoso untuk dipilih satu orang yang akan diangkat sebagai Sekretaris Daerah definitif.

    Sebelumnya, delapan peserta dinyatakan mengikuti seluruh tahapan seleksi, antara lain:

    Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. (Kadis Dukcapil Bondowoso)
    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I (Kadis PMD Probolinggo)
    Dr. Hari Cahyono, S.T., M.M. (Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso)
    Hendri Widotono, S.Pt., M.P. (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso)
    Dr. Mohammad Imron, M.M.Kes. (Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Setda Bondowoso)
    Sholikin, S.Pd., S.H., M.Si. (Sekretaris DPRD Bondowoso)
    Drs. Sigit Purnomo, M.M. (Kepala BPBD Bondowoso)
    Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si. (Staf Ahli Bidang Perekonomian Setda Bondowoso)

    Proses seleksi ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintahan. [awi/beq]

  • Mas Dhito Ingin Pulangkan Prasasti Harinjing ke Kediri

    Mas Dhito Ingin Pulangkan Prasasti Harinjing ke Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berharap Prasasti Harinjing asli dapat menjadi koleksi museum yang berlokasi di Desa Menang, Kecamatan Pagu.

    Prasasti Harinjing yang ditemukan di Desa Siman Kecamatan Kepung ini sangat penting karena menjadi cikal bakal hari jadi Kabupaten Kediri. Saat ini, Prasasti Harinjing disimpan di Museum Nasional, Jakarta.

    “Karena inti museum itu ya Prasasti Harinjing yang asli, nah itu yang akan kita pikirkan bagaimana nanti memulangkan,” kata Mas Dhito usai mengunjungi dan melihat pameran temporer pre launching museum, Rabu (18/6/2025).

    Terkait koleksi museum nantinya, Mas Dhito berharap bisa ditata dengan memperhatikan storyline yang berurutan. Dalam hal ini, setiap ruang penyimpanan koleksi memiliki kerangka cerita tersendiri.

    Sebagai tempat koleksi benda-benda bernilai sejarah, Mas Dhito menekankan pengamanan museum harus dilakukan ekstra. Pihaknya pun menyebut pembangunan fisik museum tahun 2025 ini akan diteruskan untuk pagar museum.

    “Museum ini harus menjadi salah satu tempat yang nantinya menjadi ikon Kabupaten Kediri,” ungkapnya.

    Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Mustika Prayitno Adi menambahkan, pameran kontemporer pre launching museum digelar pada 17-21 Juni 2025 mendatang.

    Dalam pameran tersebut, diakui hanya memajang sebagian kecil benda koleksi dan menjadi gambaran awal museum yang nantinya ditampilkan. Dari koleksi yang dipamerkan, salah satu yang menjadi masterpiece yakni kepala Bodhisatwa.

    “Tahun kemarin (2024) kita telah membuat storyline. Artefak yang kita temukan itu disusun berdasarkan history dan dituangkan dalam DED (_Detail Engineering Design_),” urainya.

    Dari pelaksanaan pameran selama satu pekan tersebut, diharapkan ada masukan yang muncul dan akan mendasari desain interior museum. Ditargetkan DED museum tersebut dapat selesai tahun 2025 ini.

    Mustika menyebut, museum yang berdiri dua lantai itu akan dioperasionalkan secara bertahap. Sesuai rencana lantai bawah mulai bisa dilakukan soft launching pada penghujung tahun dan 2026 dilanjutkan untuk lantai atas.

    “Rencana kita akhir tahun ini bisa kita operasional kan untuk lantai bawah, tapi secara keseluruhan Insya Allah tahun depan,” pungkasnya. [ADV PKP/nm/but]