Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Mbak Wali Buka Exhibition Museum 2025 Kediri, Hadirkan 8 Museum dan Komunitas Sejarah

    Mbak Wali Buka Exhibition Museum 2025 Kediri, Hadirkan 8 Museum dan Komunitas Sejarah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati secara resmi membuka Exhibition Museum 2025 yang digelar di Taman Sekartaji.

    Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025.

    Dalam sambutannya, Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa wajah Kota Kediri maupun daerah-daerah lain di Indonesia hari ini tidak lepas dari rangkaian peristiwa di masa lampau.

    Peradaban yang ada saat ini, kata Mbak Wali, dipengaruhi oleh jejak sejarah, nilai-nilai budaya, dan perjuangan para pendahulu.

    “Seperti kata Ir. Soekarno, Jas Merah: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Tidak terbatas pada era pra dan pasca kemerdekaan saja, kita juga perlu belajar banyak dari peninggalan arkeologis. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri bersama delapan museum dari Jawa Timur menghadirkan koleksinya di Taman Sekartaji sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi para generasi muda,” tutur Wali Kota Kediri, Jumat (29/8/2025).

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa melalui pameran museum ini, masyarakat diajak untuk menengok kembali jejak perjalanan sejarah, memaknai kebesaran masa lampau, sekaligus menjadikannya bekal untuk melangkah lebih kuat menuju masa depan.

    Harapannya pameran ini menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi semua, terutama generasi muda, untuk semakin bersemangat berkarya, berprestasi, dan menginspirasi.

    “Tidak menutup kemungkinan, kita juga akan menorehkan sejarah baru yang suatu saat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya,” pungkasnya.

    Exhibition Museum 2025, menghadirkan delapan museum dari Jawa Timur, antara lain, Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian (UNAIR Surabaya), Museum Song Terus dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan (Kabupaten Pacitan), Museum Penataran (Kabupaten Blitar), Museum Anjuk Ladang (Kabupaten Nganjuk), Museum Daerah Tulungagung, Museum Airlangga (Kota Kediri), Museum Bagawanta Bari (Kabupaten Kediri), dan Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy’ari (Kabupaten Jombang).

    Selain museum, ada pula enam komunitas pemerhati sejarah, seni budaya, serta kolektor pribadi yang turut berpartisipasi. Mereka menghadirkan beragam aktivitas edukatif, seperti edukasi mencanting dan mewarnai batik, pembelajaran aksara Kawi, hingga edukasi budaya dari Omah Panji.

    Pengunjung juga berkesempatan menikmati koleksi foto Kediri tempo dulu, alat cetak buku lama, serta buku-buku cetakan Tan Khoen Swie, penerbit legendaris asal Kediri.

    Usai pembukaan, Wali Kota Kediri bersama Wakil Wali Kota Kediri meninjau stan-stan museum yang ada. Keduanya tampak antusias melihat langsung koleksi benda-benda bersejarah yang dipamerkan. Antusiasme serupa juga terlihat dari masyarakat yang hadir, yang begitu tertarik menyaksikan beragam koleksi bersejarah yang sarat makna dan nilai edukasi dalam pameran ini.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Para Staf Ahli, Kepala Disbudparpora Zachrie Ahmad, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Camat, segenap Kepala Museum peserta pameran, Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri, Pemilik Percetakan Tan Khoen Swie Jojo Sutjahjo Gani, Ketua Rumah Budaya Kota Kediri Rindu Rikat, komunitas pemerhati sejarah, serta masyarakat yang memadati area Taman Sekartaji. [nm/ted]

  • Ketum PPI Muhlis Ali Ajak Rakyat Jaga Persatuan di Tengah Ujian Bangsa

    Ketum PPI Muhlis Ali Ajak Rakyat Jaga Persatuan di Tengah Ujian Bangsa

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, menyerukan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika kebangsaan yang kian memanas. Ia menekankan bahwa Indonesia hanya dapat berdiri kokoh jika seluruh anak bangsa merawatnya dengan semangat kebersamaan.

    “Negeri ini adalah rumah bersama, yang hanya bisa bertahan jika kita rawat bersama. Jangan sampai retak karena ego pribadi maupun kepentingan golongan,” ujar Muhlis Ali, Jumat (29/8/2025) malam.

    Muhlis menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program-program nyata, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan penguatan ketahanan pangan, merupakan ikhtiar untuk menjawab kebutuhan mendasar rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa.

    Namun, ia juga menyoroti berbagai ujian kebangsaan yang muncul belakangan ini. Tragedi meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, disebutnya sebagai duka mendalam yang dirasakan masyarakat.

    Muhlis mengucapkan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban. Ia juga mengapresiasi respons cepat aparat negara, mulai dari Kapolri yang menemui keluarga korban, Kapolda Metro yang hadir dalam pemakaman, hingga langkah Propam Polri yang mengusut tujuh anggota Brimob terkait peristiwa tersebut.

    “Tindakan itu adalah bukti bahwa negara hadir, aparat tidak tinggal diam, dan marwah institusi dijaga,” tegasnya.

    Di tengah situasi yang penuh tantangan, Muhlis mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, aparat, organisasi masyarakat, media, hingga rakyat, untuk kembali mengingat esensi persatuan.

    “Kita bangsa besar yang lahir dari gotong royong, bukan dari saling menyalahkan. Inilah saatnya menguatkan solidaritas dan menenangkan hati demi masa depan Indonesia,” pungkasnya. (yog/ian)

  • Bupati Lamongan Dukung Eksistensi Tenis, Rencanakan Pembangunan Lapangan Baru

    Bupati Lamongan Dukung Eksistensi Tenis, Rencanakan Pembangunan Lapangan Baru

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyatakan dukungannya terhadap perkembangan cabang olahraga (cabor) tenis di Kabupaten Lamongan.

    Dukungan tersebut ditegaskan saat membuka kejuaraan tenis yang digelar Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Lamongan, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, di Lapangan Tenis Pemkab Lamongan, Jumat (29/8/2025).

    Sebagai salah satu bentuk dukungan, Pemkab Lamongan mencanangkan pembangunan lapangan tenis baru, salah satunya yang akan direalisasikan di kawasan Gadjah Mada Lamongan.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, keberadaan fasilitas olahraga yang memadai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berolahraga, termasuk pada cabor tenis.

    “Kegiatan ini adalah upaya meningkatkan minat olahraga masyarakat, terutama di cabor tenis. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Lamongan terus mengupayakan ketersediaan fasilitasnya,” tutur Pak Yes.

    Pak Yes menambahkan, Pemkab Lamongan menaruh perhatian serius pada pengembangan olahraga, baik sebagai sarana rekreasi, kesehatan, maupun ajang pembinaan atlet berprestasi.

    “Dengan adanya fasilitas tambahan, diharapkan tenis bisa semakin populer dan melahirkan atlet-atlet potensial dari Lamongan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Pelti Lamongan, Munif Syarif, menyampaikan bahwa pertandingan tenis ini akan berlangsung selama tiga hari. Ajang tersebut diikuti oleh 38 tim yang terbagi dalam tiga kategori, yakni 9 tim ganda putra kelompok A, 15 tim ganda putra kelompok B, dan 14 tim ganda putra pemula.

    “Tingginya antusiasme peserta, menjadi bukti bahwa tenis memiliki potensi besar untuk berkembang di Lamongan. Kami berharap, dukungan dari pemerintah daerah dapat terus berlanjut, sehingga para pecinta tenis memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan minat sekaligus mengasah kemampuan,” kata Munif. (fak/ian)

  • Pemkab Bondowoso Gelar Uji Kompetensi 20 Kepala OPD, Mutasi ASN Mengintai?

    Pemkab Bondowoso Gelar Uji Kompetensi 20 Kepala OPD, Mutasi ASN Mengintai?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mulai menggelar uji kompetensi bagi 20 kepala perangkat daerah (eselon II) yang saat ini masih aktif menjabat.

    Uji kompetensi tersebut digelar di Shaba Bina Praja Pemkab Bondowoso. Itu sebagai langkah pemetaan kapasitas dan potensi pergeseran jabatan, sebelum nantinya Pemkab membuka seleksi terbuka (open bidding) untuk 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menjelaskan, uji kompetensi ini berorientasi pada kepentingan organisasi, bukan individu.

    “Hasilnya nanti akan menentukan apakah pejabat tetap pada posisi yang sekarang atau justru bergeser ke perangkat daerah lain. Yang terpenting, sesuai kompetensi dan integritasnya,” jelasnya, Jumat (29/8/2025).

    Menurutnya, ada tiga aspek utama dalam uji kompetensi. Pertama, penulisan makalah yang menguji kemampuan berpikir dan menuangkannya dalam karya, sesuai perangkat daerah tujuan.

    Makalah ini ditulis langsung di lokasi tanpa akses internet maupun perangkat luar, sehingga murni hasil pemikiran peserta.

    Kedua, kompetensi manajerial yang meliputi integritas, manajemen, kerja sama, inovasi, pelayanan publik, hingga kemampuan problem solving.

    Ketiga, kompetensi teknis sesuai bidang OPD yang dituju, ditambah dengan penilaian sosio-kultural atau rekam jejak, termasuk riwayat hukum jika ada.

    “Perangkat daerah harus diisi orang yang tepat, bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga integritas agar bisa jadi teladan,” tegas Sekda.

    Penulisan makalah dilakukan pada Kamis (28/8/2025) kemarin, dilanjutkan pemaparan pada Jumat (29/8/2025).

    Pemkab menargetkan hasil uji kompetensi bisa rampung dalam dua pekan. Setelahnya, akan dilakukan penataan melalui pergeseran atau mutasi ASN, sebelum membuka open bidding untuk 12 OPD yang saat ini masih kosong. (awi/ian)

  • Dinsos Jatim Fasilitasi Pemulangan PMI Asal Madiun Alami Gangguan Kejiwaan

    Dinsos Jatim Fasilitasi Pemulangan PMI Asal Madiun Alami Gangguan Kejiwaan

  • Legislator PKS Dorong Perda Perlindungan Nelayan Benur Pacitan

    Legislator PKS Dorong Perda Perlindungan Nelayan Benur Pacitan

    Pacitan (beritajatim.com) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan benur. Hal ini disampaikan saat dirinya meninjau langsung kondisi nelayan di tengah merosotnya harga Benih Bening Lobster (BBL) atau benur yang menyentuh angka terendah Rp1.500 per ekor.

    “Prinsipnya, saya akan bertemu langsung dengan para nelayan untuk mendengar dan menggali akar permasalahan terkait anjloknya harga benur. Karena selisih antara harga beli dan harga jual saat ini sangat jauh,” kata Riyono dalam kunjungannya ke Pacitan, Kamis (19/6/2025).

    Menurutnya, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 24 Tahun 2024 sebenarnya sudah menetapkan harga patokan terendah benur sebesar Rp8.500 per ekor di tingkat nelayan. Namun kenyataan di lapangan sangat kontras, dan nelayan tidak memiliki daya tawar.

    “Ini jelas merugikan nelayan. Maka perlu ada intervensi kebijakan di tingkat daerah. Salah satunya melalui perda yang menjadi payung hukum untuk intervensi harga, serta mendorong aspek pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan,” tegasnya.

    Riyono menilai bahwa penyusunan perda merupakan amanat undang-undang yang seharusnya diprioritaskan Pemkab Pacitan dan DPRD setempat. Ia menyebut regulasi tersebut penting untuk memastikan nelayan benur tidak semakin terpinggirkan dan dapat bertahan secara ekonomi.

    Ia juga berjanji akan menyampaikan langsung permasalahan ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk menjajaki peluang ekspor benur ke Vietnam yang saat ini mulai terbuka. Pendekatan kebijakan, menurut Riyono, harus spesifik sesuai dengan karakteristik tiap daerah.

    “Setiap daerah punya persoalan unik, jadi solusi pun harus kontekstual. Kami siap mengadvokasi dan mengawal aspirasi para nelayan,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, perdagangan benur di Pacitan saat ini berhenti total sejak 24 Mei 2025. Dua perusahaan mitra penyalur benur, PT Pacific Maritime Indonesia dan PT Ratuworld Aquaculture International, menghentikan operasionalnya. Surat edaran dari BPBAP Situbondo di bawah Ditjen Perikanan Budidaya KKP juga memperkuat penghentian tersebut.

    Akibatnya, ribuan nelayan kehilangan mata pencaharian dan tidak lagi melaut. Padahal, Pacitan dikenal sebagai daerah dengan potensi benur terbesar se-Jawa Timur, dengan kuota legal mencapai 9,5 juta ekor melalui 24 Kelompok Usaha Bersama (KUB) resmi. [tri/beq]

  • Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Naik Traktor Bantuan Kementerian Pertanian

    Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Naik Traktor Bantuan Kementerian Pertanian

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian RI untuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Porong, benar-benar mendapatkan pengawasan dari Pemkab Sidoarjo.

    Alsintan yang sudah diterima oleh Gapoktan dimanfaatkan secara maksimal dan tidak disalahgunakan. Untuk memastikan hal tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, melakukan kunjungan kerja ke Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Porong.

    Wabup Sidoarjo, Camat Porong, serta Ketua BPP Kecamatan Porong meninjau langsung penyaluran bantuan baru saja tiba, benar-benar bermafaat dan tepat sasaran. Mimik Idayana bahkan sempat naik traktor dalam kunjungan ini.

    Bantuan Alsintan yang disalurkan meliputi 3 unit traktor, 4 unit rice transplanter (mesin penanam padi), 8 unit pompa air, 2 unit traktor trailer turntable troli, dan 1 unit drone pertanian.

    Bantuan tersebut rencananya akan dikelola oleh 17 kelompok gabungan petani (Gapoktan) yang tersebar di wilayah Kecamatan Porong. Alsintan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian di daerah tersebut serta mendukung swasembada para petani.

    Hj. Mimik Idayana juga berkeliling kawasan BPP Porong. Ia mengapresiasi hasil pembudidayaan tanaman dan tumbuhan yang telah berhasil dikembangkan oleh penyuluh dan petani setempat.

    “Kami sangat mengapresiasi upaya para penyuluh dan petani di sini yang sudah mampu membudidayakan berbagai jenis tanaman secara inovatif. Ini menjadi contoh baik bagi pengembangan pertanian di masa depan,” ucapnya, Kamis (19/6/2025).

    Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memajukan sektor pertanian. Ilmu pertanian harus terus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Anak-anak muda harus lebih aktif dan tertarik pada dunia pertanian. Banyak peluang dan inovasi yang bisa dikembangkan, terlebih dengan adanya teknologi pertanian dan mesin-mesin modern ini,” imbunya.

    Wakil Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendukung segala bentuk inovasi dan pengembangan di bidang pertanian.

    “Kami akan selalu mendukung langkah-langkah Dinas Pertanian dan Pangan dalam menjalankan program-program yang berpihak pada kemajuan sektor pertanian di Sidoarjo,” tutupnya.

    Kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi ringan antara Wakil Bupati dengan para penyuluh dan seluruh pegawai BPP Kecamatan Porong terkait rencana implementasi dan pendistribusian Alsintan secara merata dan optimal. (isa/but)

  • Rombel SD Belum Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Tetap Siap Operasi Juli 2025

    Rombel SD Belum Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Tetap Siap Operasi Juli 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Program Sekolah Rakyat di Banyuwangi dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni pertengahan Juli 2025. Persiapan pelaksanaan, mulai dari sarana prasarana, tenaga pendidik, hingga calon peserta didik tingkat SMP dan SMA telah rampung. Namun, rombongan belajar (rombel) tingkat SD masih belum terpenuhi karena kendala pada izin orang tua.

    Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menyatakan bahwa proses belajar di sekolah yang seluruhnya gratis itu direncanakan mulai 14 Juli 2025. “Rencana pelaksanaan 14 Juli kita gak ngerti maju mundurnya. Tidak tahu nanti ada perubahan apa tidak, menunggu dari Kemensos,” jelasnya, Kamis (19/6/2025).

    Ia menjelaskan bahwa seluruh rombel tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi, masing-masing dua rombel dengan jumlah maksimal 25 siswa per rombel. Sementara rombel SD belum mencapai kuota minimum karena rendahnya kesediaan orang tua untuk mengizinkan anak mereka mengikuti sistem boarding.

    “Memang orang tua sangat tidak ikhlas sepertinya. Jadi kita kesulitan mencari keikhlasan orang tua untuk melepas anaknya di boarding,” tegas Henik.

    Menurutnya, siswa SD yang diterima tidak harus duduk di kelas satu, tetapi bisa dari kelas III atau IV dan akan digabung dalam satu rombel. Dari 17 anak yang sempat mendaftar, kini hanya tersisa dua siswa yang dipastikan akan tinggal di asrama. “Sampai saat ini tinggal dua yang orang tuanya ikhlas untuk boarding,” ungkapnya.

    Upaya terus dilakukan oleh tim Dinas Pendidikan Banyuwangi dan para pendamping PKH untuk mengejar kuota minimal 25 siswa. Henik menyebut, kesulitan ini tidak hanya terjadi di Banyuwangi, melainkan juga menjadi kendala nasional. Beberapa daerah bahkan membatalkan pembukaan rombel SD karena minimnya siswa.

    “Jadi kami berupaya terus, kami optimislah di usia jenjang kelas berapa pun, kan campuran kalau SD. Kalau pada akhirnya cuma 2 siswa, kita tunggu keputusan Kemensos,” tambahnya.

    Sementara itu, pembenahan sarana prasarana di Gedung Diklat Licin yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat terus dipacu. Henik memastikan gedung akan siap 100 persen saat waktu pelaksanaan tiba. “Pada prinsipnya Gedung Diklat Licin ready, tinggal moles sedikit,” bebernya.

    Untuk tenaga pengajar, proses rekrutmen telah rampung. Hanya posisi juru masak dan wali asrama yang belum terisi karena keterbatasan ASN di Banyuwangi. “Itu kita serahkan ke Kemensos, Kemensos yang akan mengisi,” pungkas Henik. [alr/beq]

  • DPRD Jatim Ingatkan Rapergub Pemajuan Kebudayaan Harus Lindungi Seniman Miskin

    DPRD Jatim Ingatkan Rapergub Pemajuan Kebudayaan Harus Lindungi Seniman Miskin

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2024 terkait Pemajuan Kebudayaan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan seniman, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

    “Rapergub ini sudah mengatur sebagian amanat perda, tapi pelaksanaannya harus menyentuh langsung kebutuhan seniman, terutama yang hidupnya serba terbatas,” ujar Sri Untari di Surabaya, Kamis (19/6/2025).

    Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya memberikan pengakuan simbolik kepada pelaku budaya. Sebaliknya, harus ada intervensi konkret melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, akses pasar, serta bantuan perlindungan sosial bagi seniman yang ekonominya rentan.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan apresiasi simbolis, tapi harus ada langkah konkret. Mulai dari pemberian fasilitas, pelatihan, akses ke pasar seni, hingga bantuan perlindungan sosial,” tegasnya.

    Sebagai penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari menyampaikan bahwa seniman miskin adalah garda terdepan pelestarian budaya, namun mereka kerap termarjinalkan dalam kebijakan. Padahal, tanpa perlindungan nyata, mereka bisa kehilangan daya untuk berkarya.

    “Tanpa dukungan riil, mereka bisa kehilangan daya untuk berkarya. Akibatnya, seni dan budaya lokal bisa ikut lenyap,” katanya.

    Sri Untari juga menyoroti pentingnya mekanisme pelestarian dan perlindungan Warisan Budaya Takbenda (WBTB), yang hingga tahun 2024 telah mencapai 112 objek di Jawa Timur. Ia menilai Rapergub harus mengatur langkah teknis agar warisan budaya tidak punah dan tetap bisa diwariskan kepada generasi mendatang.

    Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pendaftaran objek budaya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2022. Di Jawa Timur, tercatat ada 4.219 objek pemajuan kebudayaan yang potensial untuk didaftarkan.

    “Ini langkah strategis untuk melindungi hak masyarakat adat dan pelaku budaya secara hukum,” jelasnya.

    Sri Untari juga mendorong agar Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah diperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menilai lembaga tersebut harus diberi ruang untuk membina, memberi masukan kebijakan, serta menjembatani komunikasi antarpelaku seni.

    “Dewan Kebudayaan harus diberi ruang yang cukup untuk berperan aktif, baik dalam pembinaan pelaku budaya, memberi masukan kebijakan, maupun jadi wadah komunikasi antar pelaku seni,” ucapnya.

    Ia berharap pembahasan Rapergub bisa lebih partisipatif dan melibatkan komunitas budaya agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

    “Kebudayaan adalah jati diri dan kekayaan kita bersama. Dengan regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang tepat, saya berharap kebudayaan Jawa Timur akan semakin maju dan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. [asg/beq]

  • DPR Siap Bahas Regulasi Batas Wilayah Seluruh Indonesia

    DPR Siap Bahas Regulasi Batas Wilayah Seluruh Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap melakukan pembahasan kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul sempat muncul sengketa status empat pulau sengketa, yakni Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang antara Sumut dan Aceh.

    Menurut Rifqinizamy, jika diperlukan, akan dilakukan revisi terhadap semua undang-undang tentang provinsi, kabupaten dan kota. “Terkait wilayah terutama batas-batas provinsi, kabupaten, dan kota akan segera kami normakan dalam undang-undang. Dengan kata lain kami siap untuk melakukan pembahasan terkait hal tersebut,” kata Rifqi.

    Jika diperlukan perincian titik koordinat batas wilayah, Rifqi menyebut, Komisi II siap melakukan revisi terhadap semua undang-undang tentang Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini penting agar tak ada lagi sengketa terkait batas wilayah yang berujung polemik di tengah masyarakat.

    “Komisi II DPR RI siap bekerja keras menyelesaikan seluruh undang-undang terkait provinsi kabupaten kota yang jumlahnya 545 di seluruh Indonesia,” tegasnya. [hen/but]