Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Dengarkan Suara Rakyat, Gubernur Khofifah Ajak Masuk Grahadi dan Bagikan Sembako

    Dengarkan Suara Rakyat, Gubernur Khofifah Ajak Masuk Grahadi dan Bagikan Sembako

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menemui masyarakat yang ada di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (30/8/2025).

    Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU ini pun sempat berbincang dengan sejumlah masyarakat yang berkerumun di depan Grahadi. Khofifah keluar dari Gedung Grahadi dan menyalami sejumlah masyarakat yang ada dan tidak ragu untuk memeluk mereka.

    Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk masuk halaman Grahadi dan membagikan sembako kepada semua yang hadir. Khofifah juga mengajak mereka guyub rukun bersama-sama menjaga Jawa Timur.

    Tak hanya itu, Khofifah juga menerima masukan dan mendengarkan keluhan masyarakat yang ada di sana. Pun tidak sedikit di antara mereka yang mendoakan Gubernur perempuan pertama di Jatim ini untuk terus kuat memimpin Jawa Timur.

    Selain menemui masyarakat, Khofifah juga membagikan lebih seribu paket sembako untuk masyarakat yang ada di sana.

    Novi (39) salah seorang warga asal Tambaksari Surabaya yang sempat berbincang, mendoakan agar Gubernur Khofifah diberikan kesehatan, umur panjang, dan yakin semua pasti ada jalan keluarnya.

    “Semoga Bu Khofifah dikasih sehat-sehat dikasih panjang umur, semua itu pasti ada jalan keluarnya, semangat Bu Khofifah, yang sabar, dibalik ini semua pasti ada kebahagiaan bagi Bu Khofifah,” ucap Novi. (tok/ian)

  • Tanggapan Santai Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Soal Ornamen Kota yang Rusak dan Dipunguti Warga Pasca Demo

    Tanggapan Santai Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Soal Ornamen Kota yang Rusak dan Dipunguti Warga Pasca Demo

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan tanggapan santai terkait insiden lepasnya ornamen penghias kota pasca-aksi demonstrasi yang ricuh pada Jumat hingga Sabtu (30/8). Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Eri menyampaikan bahwa kericuhan yang terjadi di Surabaya juga dialami oleh kota-kota lain. Terkait ornamen kota, seperti pot bunga dari besi, yang dipunguti oleh warga, Eri menganggapnya sebagai tindakan yang lumrah.

    “Ini kejadian di seluruh Indonesia, saya yakin bukan hanya kejadian yang langsung. Kalau kejadian lagi kan pasti diingatkan warga,” ujar Eri, Sabtu (30/8/2025).

    Ia juga berpesan kepada warga untuk saling mengingatkan jika ada pihak yang mengambil fasilitas umum saat terjadi kericuhan.

    Eri tidak mempermasalahkan hilangnya fasilitas kota tersebut dan berjanji akan mengganti serta menambah ornamen yang lebih baik di kemudian hari.

    “Mungkin dia (yang mengambil) butuh pot, ya enggak apa-apa lah, nanti kita perbaiki lagi, kita tambah lagi,” tambahnya.

    Untuk diketahui, aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, sejak Jumat hingga Sabtu dini hari itu sempat berlangsung ricuh dan menyebar ke beberapa titik.

    Aksi tersebut merupakan wujud solidaritas masyarakat sipil dan pengemudi ojek online (ojol) untuk mengenang Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang tewas setelah tertabrak kendaraan taktis (rantis) Baracuda di Jakarta pada Kamis (28/8).

    Dalam aksinya, massa mendesak Polri untuk mengusut tuntas tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan. Mereka juga mengecam keras tindakan anggota Brimob yang terlibat dan meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. (rma/ian)

  • DPR RI Sampaikan Duka dan Desak Usut Tuntas Kasus Meninggalnya Pengemudi Ojek Online

    DPR RI Sampaikan Duka dan Desak Usut Tuntas Kasus Meninggalnya Pengemudi Ojek Online

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025. Puan menegaskan duka ini bukan hanya dari dirinya, tetapi juga dari seluruh anggota dan pimpinan DPR RI.

    “Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Almarhum Saudara Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 yang lalu,” kata Puan.

    Puan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Puan juga mendoakan agar amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT.

    “Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Amien YRA,” ujarnya.

    Lebih lanjut, DPR RI mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Puan menegaskan lembaganya akan mengawal penuh jalannya proses penyelidikan.

    “Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi, dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai,” tegas Puan.

    Selain itu, dia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindak kekerasan yang dialami para demonstran. Menurutnya, penyampaian aspirasi rakyat seharusnya berjalan damai tanpa menimbulkan korban.

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya,” ucapnya.

    Puan menambahkan, DPR RI turut meminta maaf kepada rakyat jika selama ini belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas dengan baik. Puan menegaskan, DPR akan terus berbenah dalam mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

    “Atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat,” katanya.

    Menurut Puan, DPR berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat untuk membangun bangsa secara gotong royong. Dia menilai keterbukaan dialog menjadi kunci agar insiden serupa tidak terulang kembali.

    “DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong membangun bangsa dan negara,” ujar Puan.

    Puan mengajak seluruh pihak untuk mawas diri, bekerja keras, dan berdoa bersama. Dia berharap tragedi seperti ini tidak lagi terulang di masa depan.

    “Kita bersama harus mawas diri, bekerja keras dan berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Kejari Luncurkan Program Jaya Sakti Upaya Percepatan Pengembalian BB

    Kejari Luncurkan Program Jaya Sakti Upaya Percepatan Pengembalian BB

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi melalui bidang Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan (PB3R) meluncurkan program “Jaya Sakti” atau Kejari Banyuwangi Melayani Eksekusi Barang Bukti.

    Program tersebut diluncurkan sebagai bentuk terobosan dalam mempercepat proses pengembalian barang bukti (BB).

    Setelah diluncurkan, program Jaya Sakti langsung melakukan eksekusi terhadap 60 perkara yang sudah inkrah. Dari puluhan perkara tersebut, terdapat 26 kendaraan sepeda motor yang merupakan milik warga binaan di Lapas kelas IIA Banyuwangi ditangani dengan langsung terjun ke lokasi untuk pendataan.

    Petugas Kejaksaan nantinya akan memberikan surat kuasa yang bisa digunakan oleh penerima barang bukti.

    Surat tersebut bisa digunakan oleh para warga binaan untuk menunjuk pihak keluarga inti atau anggota keluarga lain yang dipercaya guna mengambil BB ke Kejari Banyuwangi.

    “Kegiatan ini menjadi ajang komunikasi langsung antara petugas PAPBB Kejari Banyuwangi dengan para penerima hak BB sesuai keputusan Pengadilan,” ujar Kajari Banyuwangi, A.O Mangonta melalui Kasi PB3R Kejari Banyuwangi Putu Oka S, Sabtu (30/8/2025).

    Oka menjelaskan, bahwa terdapat 60 perkara yang sudah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap inkrah, namun barang buktinya belum diambil. Dari jumlah tersebut, 26 kendaraan bermotor diantaranya merupakan milik warga binaan di Lapas Banyuwangi.

    “Dari itulah, kita berusaha memberikan pemberitahuan kepada sejumlah warga binaan. Agar, mereka mengetahui jika ada BB yang kembali kepada mereka untuk bisa diambil,” jelasnya.

    Oka menjelaskan, tidak hanya sekadar mengumumkan pihaknya juga membawakan surat kuasa yang bisa digunakan oleh penerima. Surat tersebut, tentu bisa digunakan untuk menunjuk anggota keluarga yang dipercaya guna mengambil barang bukti.

    “Jadi kita hanya ingin memberikan kemudahan bagi para warga binaan, tentu dalam pengambilan BB tidak ada pungutan biaya apapun alias gratis,” ungkapnya.

    Oka berharap, melalui kegiatan ini warga binaan kembali mendapatkan haknya. Serta hal ini sebagai wujud dan komitmen Kejari, karena tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum.

    “Tentunya kita selalu berkomitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang humanis, transparan, dan memudahkan masyarakat, termasuk para warga binaan yang berhak atas barang bukti,” pungkasnya. [tar/ian]

  • Demo Berujung Ricuh, Mahfud MD: Jangan Benturkan Aparat dengan Rakyat

    Demo Berujung Ricuh, Mahfud MD: Jangan Benturkan Aparat dengan Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Peristiwa demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta, Jumat (29/8/2025), menyisakan duka mendalam setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia. Menanggapi tragedi tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar aparat keamanan dan masyarakat tidak dipertentangkan.

    Mahfud menegaskan, baik massa aksi maupun aparat lapangan tidak bisa serta-merta dijadikan kambing hitam. Menurutnya, persoalan sebenarnya justru bersumber dari elit yang kerap mempermainkan politik dan ekonomi demi kepentingan pribadi.

    “ Sabar dan jernih dalam melihat peristiwa. Mereka yang demo dan marah-marah tak bisa disalahkan dan ditindak secara represif karena mereka menyampaikan aspirasi dalam penegakan keadilan. Personel aparat berbarakuda di lapangan yang kemudian menabrak pendemo juga harus dikasihani. Mereka itu mungkin panik karena terjepit,” ujar Mahfud dalam unggahannya di Instagram, Sabtu (30/8/2025).

    Kericuhan bermula ketika kendaraan taktis barakuda disebut menabrak sejumlah pendemo. Affan Kurniawan, salah satu peserta aksi yang juga mitra driver ojol, menjadi korban hingga meninggal dunia. Insiden ini memicu gelombang duka sekaligus amarah dari berbagai kalangan.
    Mahfud menilai, tragedi semacam ini semestinya menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar tidak mengorbankan rakyat dan aparat lapangan hanya karena kepentingan elit politik.

    Dalam pernyataannya, Mahfud tidak segan menuding pejabat yang korup dan tamak sebagai aktor utama di balik situasi ricuh. Ia menyebut praktik “serakahnomics” – sebuah istilah sindiran untuk menggambarkan keserakahan dalam politik dan ekonomi – sebagai biang kerok masalah.

    “Yang salah adalah pejabat-pejabat korup yang memainkan politik dan ekonomi yang serakahnomics. Itu biang utamanya,” tegas Mahfud.

    Mahfud juga mengajak masyarakat luas untuk tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjaga kewarasan berpikir menjadi kunci agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa menambah korban jiwa.

    “Jangan benturkan aparat lapangan dengan rakyat yang menuntut dan menggunakan hak konstitusionalnya. Kendorkan saraf, kencangkan urat, sehatkan badan,” lanjutnya. [fyi/beq]

  • Gagarin Beri Bocoran Bakal Calon Ketua Golkar Pacitan, Tak Bisa Selain Kader

    Gagarin Beri Bocoran Bakal Calon Ketua Golkar Pacitan, Tak Bisa Selain Kader

    Pacitan (beritajatim.com) – Partai Golkar Pacitan akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI pada Minggu, 31 Agustus 2025, untuk memilih Ketua DPD Golkar Pacitan periode 2025–2030. Sehari sebelumnya, Sabtu (30/8/2025), pendaftaran calon ketua resmi dibuka.

    Ketua DPD Golkar Pacitan, Gagarin, menyebut Musda kali ini akan menentukan penggantinya. Ia mengungkap ada 12 nama kader yang dinilai memenuhi syarat, meski belum semuanya dipastikan mendaftar.

    “Untuk calon kemungkinan ada satu, dua, atau tiga. Kalau empat tidak mungkin,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPD Golkar Pacitan, Sabtu (29/8/2025).

    Gagarin menegaskan kursi ketua hanya diperuntukkan bagi kader internal. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, calon ketua haruslah kader minimal lima tahun dan pernah menjabat sebagai pengurus. Selain itu, masa jabatan ketua maksimal dua periode.

    “Dari luar kader tidak bisa. Semua calon harus kader dan pernah menjadi pengurus minimal lima tahun,” tegasnya.

    Sebelumnya, Gagarin telah menyatakan mundur dari kepengurusan DPD Golkar Pacitan. Keputusan tersebut memunculkan spekulasi politik, termasuk kabar dirinya akan bergabung dengan Partai Demokrat.

    “Saya pastikan resign dari kepengurusan DPD Golkar bukan sebagai jembatan. Soal isu Demokrat, saya belum bisa menjawab,” kata Wakil Bupati Pacitan tersebut. [tri/beq]

  • Eri Cahyadi Tegaskan Komitmen Gotong Royong Jelang Konfercab PDIP Surabaya

    Eri Cahyadi Tegaskan Komitmen Gotong Royong Jelang Konfercab PDIP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga DPD PDIP Jawa Timur, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh semua calon yang memiliki tekad membesarkan partai.

    Dia menekankan bahwa dukungan tidak diberikan pada individu tertentu, melainkan pada semangat kebersamaan.

    “Bagi saya, siapapun yang berkomitmen untuk membantu masyarakat, siapapun yang siap menangis dan tertawa bersama rakyat, itulah yang akan saya dukung penuh. Usulan nama-nama calon pun, saya serahkan sepenuhnya kepada PAC,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/8/2025).

    Eri juga menegaskan kesiapannya untuk bergandengan tangan dengan siapapun yang nantinya diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai Ketua DPC. Baginya, keputusan dari pusat adalah amanat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

    “Siapapun yang nanti diberi mandat oleh DPP, mari kita songsong dengan semangat gotong royong, karena tujuan kita satu: bekerja untuk kesejahteraan rakyat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi.

    Lebih jauh, Eri mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas partai. Dia menilai Konfercab bukan hanya forum memilih pemimpin, tetapi juga momentum memperkuat barisan.

    “PDI Perjuangan adalah rumah besar rakyat. Mari kita jaga bersama-sama agar tetap kokoh, solid, dan mampu terus menjadi partai pelopor,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Bawaslu, Guardian of Democracy yang Terbatasi Regulasi

    Bawaslu, Guardian of Democracy yang Terbatasi Regulasi

    Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting sebagai penjaga demokrasi. Namun selama ini lembaga tersebut tak bisa berbuat banyak dalam pemilu.

    Hal ini disampaikan Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, acara penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik dan produk hukum, yang digelar Badan Pengawas Pemilu, di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jumat (30/8/2025).

    “Kalau kita baca di Undang-Undang Pemiluan kita, baik UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun UU Nomor 1 Tahun 2015 terkait pemilu dan pilkada, di sana dijelaskan bahwa Bawaslu adalah the guardian of democracy,” kata Khozin.

    Khozin menyebut tugas itu tidak sederhana. “Bawaslu adalah penjaga marwah demokrasi kita. Oleh karena itu baik buruk iklim demokrasi kita, hulunya ada di Bawaslu sebetulnya,” katanya.

    Namun, lanjut Khozin, dalam praktiknya kewenangan Bawaslu dalam menindak dibatasi regulasi. “Kita dihadapkan pada satu realitas bahwa Bahwaslu hanya menjadi lembaga pengawas saja. Cuma mengawasi atau ngomong awas-awas gitu aja. Tidak bisa kemudian punya yurisprudensi yang kokoh untuk melakukan penindakan,” katanya.

    “Kalau saya mengistilahkan, Bawaslu itu menjelma menjadi kurir kasus saja dari konteks di lapangan ke Gakkumdu (Sentra Penegak Hukum Terpadu). Selebihnya enggak bisa ngapa-ngapain. Mau ketua Bahwaslu berakrobat bagaimanapun, kalau secara regulasi terkunci, ya enggak bisa,” kata Khozin.

    Ini yang kemudian menurut Khozin memunculkan dilema politik. “Antara kemauan dan kemampuan tidak berjalan linier,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang ini.

    Khozin juga menyebut Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengakses data kependudukan. “KPU punya akses terhadap NIK (Nomor Induk Kependidikan) full, tapi Bawaslu terbatas. Logika sederhana: lantas bagaimana Bawaslu mau melakukan penindakan kepada KPU?” katanya.

    Selaim problem kewenangan, Khozin meihat Bawaslu mengalami keterbatasan sumber daya manusia. “Bawaslu secara person sampai ke tingkat desa dan sampai tingkat TPS sangat terbatas. Rasionya itu satu berbanding tujuh. Contoh: PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa) hanya satu orang, sementara KPU bisa tujuh orang,” katanya.

    Dengan jumlah yang terbatas, menurut Khozin, jajaran Bawaslu di tingkat bawah akhirnya lebih disibukkan kerja administratif daripada substantif pengawasan. “PKD banyak disibukkan urusan pelaporan, administrasi, nge-print sana, nge-print sini, bundel sana, bundel sini. Akhirnya meaningless secara fungsi,” katanya.

    Hal ini yang kemudian membuat Khozin menyuarakan agar fungsi Bawaslu diperkuat agar bisa melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran pemilu. Dia mencontohkan lemahnya Bawaslu dalam menindak pelanggaran politik uang.

    “Secara teori itu jelas sudah. Secara praksis, saya berani taruhan, se-Indonesia berapa sih kasus money politics yang bisa diproses lebih lanjut? Apakah itu masuk dalam pidana umum, apakah itu masuk di dalam pidana kepemiluan, apakah itu masuk dalam pidana khusus lainnya, itu kan enggak jelas,” kata Khozin.

    Ketidakjelasan ini, menurut Khozin, harus diubah. “Yang insyaallah dalam waktu yang tidak lama ini, Komisi II dengan KPU dan Kemendagri secara intensif mempersiapkan perumusan paket undang-undang politik yang di dalamnya juga ada undang-undang kepemiluan kita,” katanya.

    Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya menyadari ada waktu hingga 2029 bagi lembaganya untuk berbenah. “Kami tahu kami banyak kekurangan. Makanya kami ingin berbenah lebih baik lagi agar bisa lebih kuat,” katanya. [wir]

  • Legislator DPR RI dari Jember Akui Kepercayaan Publik terhadap Kepemiluan Rendah

    Legislator DPR RI dari Jember Akui Kepercayaan Publik terhadap Kepemiluan Rendah

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, legislator DPR RI dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengakui, bahwa kepercayaan publik terhadap kepemiluan rendah. Perlu ada perbaikan sistem agar pemilu lebih berkualitas.

    “Suka atau tidak, harus kita akui, trust level masyarakat terhadap kepemiluan kita, dalam hal ini peserta pemilu maupun pelaksana pemilu, memang sangat berkurang atau ada di titik rendah,” kata Khozin, usai acara penguatan kelembahaan keterbukaan informasi publik dan produk hukum, yang digelar Badan Pengawas Pemilu, di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jumat (30/8/2025).

    Rendahnya kepercayaan ini, menurut Khozin, memicu pemerintah, DPR RI, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan sejumlah perbaikan tata kelola dan tata laksana kepemiluan.

    Pemilu masih akan dilaksanakan empat tahun lagi. “Tapi hasil yang baik dimulai dengan perencanaan dan persiapan yang baik. DPR RI sedang menyiapkan kajian-kajian dan naskah-naskah bersama pemerintah untuk memenuhi prinsip meaningful participation publik dalam hal perumusan undang-undang,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    DPR RI meminta publik memberikan masukan. “Kemudian secara kelembagaan, regulasinya kita perbaiki melalui revisi undang-undang paket politik dan undang-undang pemilu,” kata Khozin.

    Khozin menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kepemiluan. “Bawaslu ini diibaratkan wasit. KPU itu diibaratkan panitia pelaksana, partai politik diibaratkan petinjunya. Jadi kalau kemudian wasitnya baik, insyaallah itu akan men-trigger dan mendorong pesertanya ikut baik,” katanya.

    “Sebaliknya, kalau pengawasnya tidak baik, pelaksananya tidak baik, maka output yang dihasilkan juga akan tidak baik. Artinya semua sektor harus memperbaiki diri sekarang,” kata Khozin.

    Menurut Khozin, tugas pemerintah adalah memitigasi kesempatan kepada pemangku kepentingan pemilu untuk tidak melanggar dan bertindak tidak jauh dari filosofi demokrasi dan undang-undang. “Sementara masyarakat harus disadarkan untuk memiliki niat yang baik dan keyakinan yang baik,” katanya.

    Khozin mengakui politik uang menjadi isu klasik dari pemilu ke pemilu. Dia kemudian mengingatkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang memperkuat institusi partai politik dengan menaikkan dana bantuan politik “Itu jelas sudah beberapa tahun terakhir KPK sudah merekomendasikan itu,” katanya.

    “Karena jika partai politik tidak diintervensi oleh pemerintah dalam hal keuangan, itu sama halnya membiarkan partai untuk mencari sumber uang lain. Ketika itu terjadi, maka birokrasi kita yang muaranya adalah dari instrumen partai politik nantinya akan berisiko,” kata Khozin.

    Komisi II DPR RI sudah sepakat menambah bantuan keuangan untuk partai politik sesuai kemampuan keuangan negara dan rasional. “Belum sampai ke pembahasan itu, tapi spirit untuk memperkuat partai politik di antaranya dengan intervensi keuangan dari negara, kita sepakati. Bahwa nanti berapa persen hitungannya seperti apa, kita menunggu rumusan yang diajukan oleh pemerintah,” kata Khozin. [wir]

  • Terima Studi Tiru DPMPTSP Kota Batu, Pemkot Kediri Ungkap Kunci Sukses Raih WBK

    Terima Studi Tiru DPMPTSP Kota Batu, Pemkot Kediri Ungkap Kunci Sukses Raih WBK

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu (DPMPTSP) menerima kunjungan dari DPMPTSP Kota Batu yang berjumlah tiga belas orang dalam rangka Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

    Untuk diketahui, DPMPTSP Kota Kediri telaih meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2022.

    Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Edi Darmasto, Kepala DPMPTSP Kota Kediri. Dalam sambutannya, disampaikan Edi bahwa pihaknya merasa senang dipilih sebagai tempat studi tiru DPMPTSP Kota Batu.

    Ia juga mengutarakan dalam membangun ZI, Pemkot Kediri selalu mengedepankan enam area perubahan secara mendalam. Adapun keenamnya, antara lain: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    “Kita berusaha maksimal agar itu bisa dipahami oleh seluruh ASN agar satu frekuensi. Selain itu juga pemanfaatan medsos kita optimalkan, menciptakan terobosan-terobosan kinerja, konsisten melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, juga membutuhkan kolaborasi dengan tim penilai internal,” terangnya, pada Jumat (29/8/2025).

    Edi juga mengungkap kunci sukses merain predikat WBK: komitmen, menyusun peta resiko, inovasi, penggunaan teknologi informasi, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi.

    Di penghujung kegiatan, Dyah Lies Tina, Kepala DPMPTSP Kota Batu menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Kota Kediri atas materi yang telah disampaikan. Dirinya menyebutkan saat ini pihaknya telah berupaya membangun ZI dan akanmenghadapi penilaian wawancara pada tanggal 19 September mendatang.

    “Hasil studi banding hari ini sangat bermanfaat karena hl-hal yang belum tahu kami dapat di sini. Penjelasan Bapak Kadis sangat membantu kami dalam membangun ZI, sehingga kami punya panduan dalam persiapan penilaian ke depan,” ucapnya. Tak lupa, Dyah juga meminta doa restu agar penilaian berjalan lancar dan dapat menyusul Kota Kediri meraih predikat WBK. [nm/ted]