Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bella Shofie Resmi Mundur dari DPRD Kabupaten Buru, Pilih Fokus pada Keluarga

    Bella Shofie Resmi Mundur dari DPRD Kabupaten Buru, Pilih Fokus pada Keluarga

    Surabaya (beritajatim.com) – Artis sekaligus politisi, Bella Shofie Rigan, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru, Maluku. Kabar tersebut ia sampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (31/8/2025).

    Dalam keterangannya, Bella menegaskan bahwa keputusan ini berlaku sejak 14 Agustus 2025, disertai bukti surat pengunduran diri yang ditujukan kepada DPW Partai NasDem Maluku.

    “Saya, Bella Shofie Rigan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa terhitung sejak tanggal 14 Agustus saya telah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabutapen Buru dan berikut bukti bahwa saya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPW Partai NasDem Maluku. Saya memohon maaf karena tidak dapat lagi melanjutkan tugas saya di bidang politik,” tulisnya.

    Unggahan tersebut juga menyertakan foto dokumen pengunduran diri yang dikirimkan ke Ketua DPW Partai NasDem Maluku pada pertengahan Agustus lalu. Dalam surat resminya, Bella mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui perenungan mendalam.

    “Keputusan ini merupakan perenungan panjang antara panggilan tugas dan suara hati. Di tengah riuhnya amanah publik, ada suara lembut yang memanggil dari rumah, suara seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang tak tergantikan. Demi menjawab panggilan itu, saya memilih untuk menepi, agar tidak hanya menjaga amanah keluarga, tetapi juga menjaga kehormatan, martabat, dan marwah Partai NasDem,” tulis Bella, dalam surat pengunduran dirinya.

    Meski mundur dari kursi legislatif, Bella menegaskan dirinya tidak akan berhenti berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Buru. Ia berjanji akan tetap hadir melalui berbagai kegiatan sosial, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “InsyaAllah, saya tetap akan melayani masyarakat lewat jalur yang berbeda. Politik bukan satu-satunya cara untuk mengabdi. Saya masih punya tekad untuk berbagi, terutama di bidang sosial,” ungkapnya.

    Sebelum terjun ke dunia politik, wanita kelahiran 5 Februari 1990, tersebut lebih dulu dikenal sebagai seorang aktris sekalugus penyanyi. Kariernya mulai mencuat setelah menjuarai ajang kecantikan di Medan pada tahun 2008. Sejak saat itu, ia kerap tampil di layar kaca dan merilis beberapa karya musik.

    Langkahnya masuk ke dunia politik sempat menarik perhatian publik, terutama karena latar belakangnya sebagai selebriti. Namun kini, ia memutuskan untuk meninggalkan panggung politik demi memprioritaskan peran utamanya sebagai seorang ibu. (fyi/suf)

  • Kerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Massa Rusak Fasilitas hingga Nyaris Terbakar

    Kerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Massa Rusak Fasilitas hingga Nyaris Terbakar

    Blitar (beritajatim.com) – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang berlokasi di Kecamatan Kanigoro mengalami kerusakan parah setelah diserang sekelompok massa pada Sabtu malam (30/8/2025) hingga Minggu dini hari (31/8/2025). Aksi anarkis ini menyebabkan sejumlah kaca pecah, inventaris kantor hilang, dan hampir saja menimbulkan kebakaran besar.

    Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, massa datang secara bergantian dalam empat gelombang. “Massa datang kalau saya hitung ada empat gelombang. Gelombang pertama, kedua, dan ketiga tidak terlalu banyak. Namun gelombang keempat luar biasa banyak,” kata Supriyadi saat meninjau kondisi kantor.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, massa melakukan perusakan terhadap berbagai fasilitas kantor. Mereka bahkan sempat membakar tirai di ruang rapat DPRD. Beruntung, api cepat dipadamkan oleh petugas keamanan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) sehingga tidak menjalar ke ruangan lain.

    Supriyadi menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan DPRD akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menindaklanjuti kerusakan. “Soal kerusakan masih kami cek. Termasuk barang-barang yang dilaporkan hilang, semuanya sedang kami data,” ujarnya.

    Hingga kini, pihak kepolisian bersama Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar masih melakukan pendataan terhadap kerugian akibat aksi perusakan tersebut. Motif di balik kedatangan massa juga belum terungkap secara resmi. [owi/suf]

  • Pesan Kebangsaan dari Jombang: Seruan PCNU di Tengah Gejolak Negeri

    Pesan Kebangsaan dari Jombang: Seruan PCNU di Tengah Gejolak Negeri

    Jombang (beritajatim.com) – Di banyak kota, massa turun ke jalan, menyuarakan aspirasi, namun tak jarang berakhir dengan kerusuhan dan luka sosial. Di tengah suasana yang memanas, suara dari Jombang—sebuah kota yang sejak lama dikenal sebagai pusat spiritual dan intelektual Islam—kembali menggaung.

    Dari kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH. Fahmi Amrullah Hadziq, cucu Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, menyampaikan pesan kebangsaan. Suaranya tegas, tapi tetap menenangkan, mengajak bangsa untuk kembali pada akal sehat dan nurani.

    Ia membuka dengan sebuah seruan yang mengandung peringatan mendalam. “Ingat, kedaulatan tertinggi Bangsa Indonesia ada di tangan rakyat, bukan ditangan wakilnya,” ucapnya pada Minggu (31/8/2025).

    Kiai Fahmi tidak sekadar bicara, ia menuturkan lima imbauan yang ia sebut sebagai jalan keselamatan bangsa.

    Kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ia meminta agar kebijakan yang menambah beban masyarakat segera dicabut. Menurutnya, di tengah ekonomi yang lesu, rakyat butuh ketenangan, bukan aturan yang menekan. Dari Jombang, pesan itu mengalir ke Jakarta, seolah menjadi pengingat bahwa kepemimpinan tertinggi adalah merawat harapan rakyat kecil.

    Kepada para anggota DPR RI, nada kritik terdengar lebih tajam. Kiai Fahmi meminta mereka meminta maaf kepada rakyat, membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan, serta menjaga ucapan agar tidak melukai hati orang-orang yang mereka wakili. Kritik itu lahir dari keresahan publik—sebuah penolakan terhadap jarak yang makin lebar antara rakyat dengan wakilnya.

    Pesan ketiga ia tujukan kepada seluruh elemen bangsa. Demonstrasi, kata dia, memang hak rakyat. Namun ketika protes berubah menjadi anarki, menjarah, membakar, maka di situlah demokrasi ternodai. “Lakukan demonstrasi dengan tertib dan santun. Jangan nodai demokrasi dengan tindakan-tindakan kriminal,” begitu imbauannya.

    Keempat, kepada aparat keamanan TNI dan Polri, ia berpesan untuk tegas menindak pelaku kriminal, tetapi juga wajib melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, aparat keamanan harus ditempatkan sebagai sahabat rakyat, bukan musuh.

    Dan akhirnya, kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, ia menyerukan doa dan istighosah. Di balik seruan politiknya, terselip keyakinan spiritual bahwa doa kolektif mampu mengubah keadaan. Di pesantren-pesantren, di masjid-masjid kecil hingga surau kampung, doa itu kini mungkin tengah bergema, mengikat persaudaraan di tengah ujian bangsa.

    Pesan dari Jombang ini bukan sekadar imbauan formal. Ia lahir dari tradisi panjang para ulama Nusantara yang selalu hadir di setiap titik genting sejarah. Di masa lalu, Tebuireng menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme. Kini, dari tempat yang sama, lahir seruan moral agar bangsa tidak tergelincir dalam pertikaian.

    Di luar sana, demonstrasi mungkin masih berlangsung. Spanduk-spanduk perlawanan masih terbentang. Namun suara dari Jombang seakan menegaskan: bangsa ini akan selamat bukan dengan amarah, melainkan dengan kebijaksanaan, dengan keberanian berkata benar, dan dengan doa yang tak pernah putus. [suf]

  • Wali Kota Mojokerto Ning Ita Ajak Warga Jaga Kedamaian di Tengah Eskalasi Nasional

    Wali Kota Mojokerto Ning Ita Ajak Warga Jaga Kedamaian di Tengah Eskalasi Nasional

    Mojokerto (beritajatim.com) – Di tengah meningkatnya eskalasi nasional dengan maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyerukan pentingnya menjaga ketenangan dan kedamaian, khususnya di wilayah Mojokerto Raya.

    Ajakan itu disampaikan Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita saat menghadiri kegiatan Pawai dan Jalan Sehat di Pasar Ketidur, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto. Ratusan masyarakat tumpah ruah mengikuti kegiatan penuh semangat kebersamaan itu.

    “Bumi Pertiwi sedang berduka. Anak-anak bangsa tengah berada dalam situasi yang tidak kondusif. Di kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Mojokerto untuk menjaga kedamaian, ketenteraman, dan kondusifitas wilayah kita,” ungkap Ning Ita dalam sambutannya, Minggu (31/8/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi bangsa, khususnya Jawa Timur yang kini berada dalam status siaga 1. Ia mengapresiasi jajaran TNI-Polri yang terus berjuang menjaga keamanan di tengah meningkatnya tensi sosial.

    Lebih jauh, Ning Ita mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, terutama oleh ajakan yang beredar di media sosial. Ia menekankan pentingnya merawat warisan leluhur Majapahit berupa semangat persatuan dan kebersamaan.

    “Ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketenteraman tidak akan menyelesaikan persoalan bangsa ini. Mari kita tenangkan hati, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bumi Majapahit senantiasa dijaga kedamaian dan ketenteramannya,” tegasnya.

    Menurut Ning Ita, dengan semangat Merah Putih, masyarakat Mojokerto harus bersatu agar pembangunan dapat berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa dengan kedamaian, warga bisa bekerja dengan nyaman, berolahraga dengan tenang, dan menjalani aktivitas keluarga tanpa rasa khawatir.

    “Terima kasih kepada seluruh warga Mojokerto yang selama ini ikut menjaga ketenteraman kota tercinta ini. Semoga kegiatan positif yang ada di Kota Mojokerto terus digelar. Selain mempererat persaudaraan, kegiatan ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

    Di akhir sambutannya, orang nomor satu di Pemkot Mojokerto itu mengucapkan Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Doa pun dipanjatkan agar bangsa Indonesia senantiasa damai, sejahtera, dan diridai Allah SWT. [tin/suf]

  • Kerusuhan Besar di Kediri Berujung Pembatalan ‘Kediri Merdeka Run 2025’

    Kerusuhan Besar di Kediri Berujung Pembatalan ‘Kediri Merdeka Run 2025’

    Kediri (beritajatim.com) – Kerusuhan besar melanda Kediri pada Sabtu malam 30 Agustus 2025 hingga Minggu dini hari 31 Agustus 2025. Ribuan massa yang datang menggunakan sepeda motor menyerang Kantor Pemerintah Kabupaten dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri. Massa melempari bangunan pemerintah, melakukan penjarahan, hingga membakar fasilitas.

    Sebelum menyerang dua gedung pemerintahan tersebut, massa terlebih dahulu mendatangi Markas Polres Kediri Kota dan membakar Gedung DPRD Kota Kediri. Museum Bagawanta Bhari juga menjadi sasaran perusakan. Massa melakukan pembakaran sekaligus mengambil sejumlah benda purbakala. Aksi serupa terjadi di Kantor Samsat Katang Kabupaten Kediri serta Kantor Samsat Pare.

    Kerusuhan berlanjut dengan pembakaran Markas Polsek Ngasem, pos polisi di beberapa titik Kabupaten dan Kota Kediri, hingga Markas Satlantas Polres Kediri Kota. Jalan Soekarno Hatta, jalur utama pusat perkantoran dan perekonomian Kabupaten Kediri, lumpuh total akibat blokade massa.

    Situasi ini berdampak luas, salah satunya pembatalan agenda Kediri Merdeka Run 2025 yang sedianya digelar pada Minggu, 31 Agustus 2025 di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG). Panitia menyampaikan pengumuman resmi melalui media sosial yang juga menyebar ke berbagai grup WhatsApp.

    “Salam cinta Indonesia kawan-kawan. Kami perlu menyampaikan informasi penting. Dengan penuh rasa empati terhadap penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan perkembangan situasi saat ini, kami sampaikan bahwa penyelenggaraan acara Flag Off ‘Kediri Merdeka Run’ yang sedianya digelar pada hari Minggu 31 Agustus 2025 di kawasan Taman Hijau SLG Kabupaten Kediri dibatalkan demi kebaikan bersama. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari kawan semua. Informasi lebih lanjut mengenai langkah berikutnya akan segera diumumkan melalui kanal resmi panitia. Salam sehat dan tetap semangat.”

    Kediri Merdeka Run 2025 sejatinya memasuki tahun ketiga penyelenggaraan setelah sebelumnya dikenal dengan nama Kediri Run. Ajang ini selalu mendapat antusiasme besar dari masyarakat. Tahun ini jumlah peserta tercatat lebih dari 1.500 orang untuk kategori 5K dan sekitar 60 anak untuk kategori kids run.

    Pada saat pengambilan race pack di Pendopo Panjalu Jayati, Jumat 29 Agustus 2025, Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana menyampaikan dukungan penuh atas gagasan Mbak Cicha menghadirkan kegiatan positif.

    “Mbak Cicha ingin masyarakat Kabupaten Kediri semakin sehat dengan berlari sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan UMKM daerah. Tidak hanya warga Kediri, peserta dari luar daerah juga ikut hadir,” jelas Dyah Saktiana yang akrab disapa Nana dikutip dari laman resmi pemerintah daerah.

    Selain lomba lari, Kediri Merdeka Run 2025 juga menyiapkan pameran UMKM unggulan Kabupaten Kediri serta doorprize spektakuler, mulai dari sepeda motor, sepeda gunung, sepeda listrik, hingga hadiah menarik lainnya.

    “Semua ini bisa terlaksana berkat inisiatif Mbak Cicha yang didukung penuh oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mengangkat nama Kabupaten Kediri di tingkat Jawa Timur bahkan nasional,” tambah Nana.

    Namun, harapan itu harus tertunda akibat kerusuhan yang melanda Kediri. Pembatalan Kediri Merdeka Run 2025 menjadi salah satu dampak nyata dari situasi darurat yang masih berlangsung di wilayah tersebut. [nm/suf]

    Pengumuman pembatalan acara

  • SBY Ingatkan Kader Demokrat: Jangan Buta dan Tuli Terhadap Rakyat

    SBY Ingatkan Kader Demokrat: Jangan Buta dan Tuli Terhadap Rakyat

    Pacitan (beritajatim.com) – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan pesan penting kepada kader Partai Demokrat terkait kepekaan sosial dan kepedulian terhadap rakyat di tengah gejolak demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.

    SBY menyampaikan bahwa Partai Demokrat harus menjadi teladan dengan menunjukkan kepedulian nyata, tidak buta dan tuli terhadap penderitaan masyarakat.

    “Partai Demokrat harus menjadi teladan. Tunjukkan kepedulian nyata, jangan buta dan tuli terhadap apa yang dirasakan rakyat,” ujar SBY saat menutup Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat gelombang pertama di Museum dan Galeri SBY *Ani, Pacitan, ditulis Minggu (31/8/2025).

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu meminta seluruh kader dan anggota partai tidak sekadar aktif dalam politik, tetapi juga hadir di tengah masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi. SBY menekankan pentingnya Demokrat hadir untuk mendengar aspirasi rakyat dan memperjuangkannya secara elegan dan konstitusional, bukan hanya saat menjelang pemilu.

    “Jangan hanya datang ketika pemilu. Demokrat harus hadir setiap saat, saat rakyat butuh perhatian dan solusi,” tegas putra kelahiran Pacitan tersebut.

    Pesan ini disampaikan di tengah situasi Indonesia yang sedang diguncang gelombang demonstrasi, yang dimulai pada Senin (25/8/2025) dan berlanjut hingga Kamis (28/8/2025).

    Aksi massa bermula di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dan meluas ke berbagai daerah, hingga menimbulkan kerusakan fasilitas umum serta aksi penyerbuan terhadap rumah beberapa wakil rakyat yang diduga memicu kemarahan warga. [tri/suf]

  • Wabup Jombang Ajak Masyarakat Jaga Sportivitas di Gerak Jalan Rojo 2025

    Wabup Jombang Ajak Masyarakat Jaga Sportivitas di Gerak Jalan Rojo 2025

    Jombang (beritajatim.com) – Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid mengajak ribuan peserta dan masyarakat untuk menjaga sportivitas serta kebersamaan dalam ajang tahunan Gerak Jalan Rojo 2025 yang dilepas dari Pusdiklat Pramuka Ngoro menuju Plaza Telkom Jombang, Sabtu (30/8/2025).

    Dalam sambutannya, Wabup yang akrab disapa Gus Salman itu menekankan bahwa Gerak Jalan Rojo bukan hanya sekadar lomba jalan kaki, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat persatuan, kekompakan, dan cinta tanah air.

    “Melalui gerak jalan ini, marilah kita giatkan kembali semangat untuk berolahraga, agar kita memiliki kebugaran tubuh serta kesehatan jasmani dan rohani yang prima,” ujar Salmanudin membacakan pesan Bupati Jombang Warsubi.

    Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kategori peserta mulai dari pelajar, umum, perorangan, hingga regu kehormatan dengan total puluhan regu yang menempuh jarak 18 kilometer. Suasana semakin semarak dengan dukungan masyarakat yang memenuhi sepanjang rute, memberikan semangat kepada para peserta.

    Untuk memastikan kelancaran, acara mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, serta dukungan mobil informasi dari Radio Suara Jombang – Dinas Kominfo Kabupaten Jombang. Ribuan warga pun tampak antusias menyaksikan jalannya lomba yang telah menjadi tradisi tahunan di Kabupaten Jombang.

    Dengan semangat kebersamaan dan sportivitas, Gerak Jalan Rojo 2025 diharapkan terus menjadi inspirasi bagi masyarakat Jombang untuk hidup sehat, berprestasi, dan berkontribusi dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. [suf]

  • Masalah Telaga Sarangan Bukan Sekadar Getok Harga, Disbudpar Magetan Soroti Aset dan Regulasi

    Masalah Telaga Sarangan Bukan Sekadar Getok Harga, Disbudpar Magetan Soroti Aset dan Regulasi

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Magetan, Joko Trihono, menegaskan bahwa persoalan utama di kawasan wisata Telaga Sarangan bukan hanya sebatas isu permukaan seperti praktik getok harga maupun layanan lain yang disediakan oleh penyedia jasa wisata.

    “Yang tampak di luar itu misalnya getok harga, kemudian adanya perjalanan kaki yang diselingi kuda, dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya masalah kulit luarnya Sarangan,” ujar Joko, Sabtu (30/8/2025)

    Menurutnya, inti permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah soal penguasaan aset. Saat ini, aset di kawasan Sarangan terbagi dalam empat komponen, yakni milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Perhutani, warga masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Magetan.

    “Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan upaya penataan, yang pertama harus kita selesaikan adalah persoalan aset. Setelah itu, kelembagaannya harus diubah agar permasalahan yang muncul bisa segera ditangani,” tegasnya.

    Disbudpar Magetan juga telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Perhutani. Namun, Joko mengakui masih ada kendala, khususnya di sisi barat kawasan Sarangan yang terkait dengan penguasaan lahan Perhutani.

    “Kalau kita hanya menertibkan yang di barat saja, mereka bilang sudah kerja sama dengan orang lama Perhutani. Nah, bagaimana kita bisa menata kalau seperti itu? Maka dari itu, upaya-upaya ini terus kita kejar agar permasalahan kecil yang sering muncul di permukaan bisa diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

    Selain masalah aset, Joko menyoroti keterbatasan regulasi yang kerap menghambat langkah Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Sarangan. Salah satunya terkait perbaikan fasilitas umum yang rusak.

    “Misalnya pintu WC rusak. Kalau anggaran tahun berjalan belum tercukupi, kami harus menunggu perubahan anggaran. Kalau perubahan anggaran sudah lewat, baru bisa diperbaiki tahun berikutnya. Itu yang sering jadi kendala,” ungkapnya.

    Keterbatasan regulasi juga terlihat saat penyelenggaraan event besar di Sarangan. Menurut Joko, dinas hanya bisa mengeluarkan biaya produksi tanpa mendapat kontribusi balik yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Katakanlah kami ngundang Noah atau Dewa 19 di Sarangan, biaya produksinya tinggi. Tapi kami tidak bisa menarik kontribusi balik, karena yang bisa kami hitung hanya tiket masuk. Padahal biaya produksi besar, sedangkan PAD tidak meningkat,” jelasnya.

    Karena terbentur aturan, Disbudpar tidak bisa membuka rekening khusus untuk menampung hasil penjualan tiket acara. Akibatnya, dana dari event hanya berhenti di pengeluaran produksi.

    “Artinya kelembagaan ini menjadi penting dalam upaya penataan Sarangan. Harus ada kelembagaan yang lebih fleksibel dibanding dinas, agar pengelolaan destinasi wisata bisa lebih maksimal,” tutur Joko.

    Ia menyebut, opsi kelembagaan baru untuk pengelolaan Sarangan sudah mulai dibahas. “Yang jelas kelembagaan yang lebih fleksibel ini juga penting bagi pengelolaan destinasi,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • Ketua DPRD Gresik Pinjamkan Mobdin Baru Untuk Masyarakat

    Ketua DPRD Gresik Pinjamkan Mobdin Baru Untuk Masyarakat

    Gresik (beritajatim.com) – Di tengah situasi chaos masyarakat yang semakin memanas. Cara yang dilakukan Ketua DPRD Gresik, M.Syahrul Munir patut ditiru. Di masa jabatannya 2024-2029, wakil rakyat tersebut, mendapat jatah mobil dinas (Mobdin) baru jenis Hyundai Santa seharga Rp800 juta. Namun, mobil dengan kapasitas mesin 2.500 cc itu tidak dipakai. Sebaliknya, malah dipinjamkan kepada masyarakat bila ingin memanfaatkannya.

    “Monggo silahkan kalau ada masyarakat yang ingin memakai keperluan darurat, atau nikahan. Selama ini saya sering memakai mobil pribadi. Sopir dan bensin nanti saya tanggung,” ujar M.Syahrul Munir, Sabtu (30/8/2025).

    Politisi muda PKB ini menuturkan, peminjaman mobdin sangat mudah dan tak ribet. Warga cukup menghubungi di nomor 085173257345 melalui chat atau telepon. “Cukup menghubungi nomor tersebut bagi masyarakat yang mau pinjam atau memanfaatkan mobdin saya,” tuturnya.

    Sebelumnya, empat pimpinan DPRD Gresik mendapat mobdin baru dengan harga yang berbeda-beda. Hal ini dibenarkan Kabag Umum Pemkab Gresik Khoirul Anwar.

    Dirinya menjelaskan bahwa pengadaan mobdin menggunakan alokasi APBD dan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri nomor 7 Tahun 2006 mengenai Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

    Khoirul merinci, satu unit SUV premium berwarna hitam seharga Rp800 juta dengan kapasitas mesin 2.500 cc dipakai Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir. Sementara tiga unit lain berwarna putih yang masing-masing seharga Rp700 juta dengan kapasitas mesin 2.200 cc, diperuntukkan bagi wakil ketua DPRD.

    “Ketentuan mobil dinas mengacu pada besaran CC. Untuk jenisnya, pimpinan DPRD bisa memilih. Kebetulan Santa Fe masih sesuai dengan ketentuan,” urainya.

    Sebagai informasi, sebelum ada pengadaan mobdin baru jenis Hyundai Santa Fe. Ketua DPRD Gresik menggunakan Toyota Fortuner SUV. Sedangkan wakil ketua DPRD memakai sedan Honda Civic RS. Saat ini, mobdin tersebut sudah diserahkan ke bagian aset Pemkab Gresik sebagai mobil inventaris. [dny/kun]

  • Gandeng Perum Bulog, Pemkab Mojokerto Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Kecamatan

    Gandeng Perum Bulog, Pemkab Mojokerto Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Kecamatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh kecamatan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan GPM nasional yang digelar di 7.285 kecamatan dari 38 provinsi seluruh Indonesia.

    Kegiatan tersebut digelar dalam rangka untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. GPM sendiri digelar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau, menstabilkan harga beras, sekaligus mengendalikan laju inflasi.

    Dalam pelaksanaan di Mojokerto, Pemkab Mojokerto menggandeng Perum BULOG Kantor Cabang (Kancab) Mojokerto dengan menyediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di setiap titik kecamatan sebanyak 7 ton. Selain beras, masyarakat juga bisa mendapatkan komoditas lain seperti minyak kita, minyak goreng premium, dan gula pasir.

    Kepala Perum BULOG Kancab Mojokerto, Muhammad Husin menjelaskan, bahwa harga yang ditawarkan dalam program GPM jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. “Untuk beras SPHP kami sediakan dengan harga Rp11.500 per kilogram atau Rp57.500 per kemasan lima kilogram,” ungkapnya, Sabtu (30/8/2025)

    Sedangkan MinyaKita dengan harga Rp15.000 per liter, minyak goreng premium Rp18.500 per liter, dan gula pasir Rp17.500 per kilogram. Pelaksanaan GPM ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ribuan warga di berbagai kecamatan Mojokerto antusias memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hartono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Mojokerto Nurul Istiqomah, jajaran Dinas Pangan dan Perikanan, Kasdim 0815 Mojokerto, Polres Mojokerto, Inspektorat Pemkab Mojokerto, serta sejumlah pihak terkait lainnya. [tin/kun]