Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Pamekasan Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kondusivitas

    Bupati Pamekasan Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kondusivitas

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, seiring dengan adanya aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Pamekasan.

    Bahkan pihaknya juga menekankan pentingnya musyawarah dalam menyampaikan aspirasi tanpa harus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, ataupun tindakan yang mengarah pada aksi anarkisme.

    “Kami mengajak semua elemen masyarakat kabupaten Pamekasan, untuk bersama-sama ikut menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengutamakan musyawarah dalam menyampaikan pendapat,” kata KH Kholilurrahman, Minggu (31/8/2025).

    Selain itu pihaknya juga mengimbau sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan beragam isu yang beredar tanpa sumber yang konkrit, termasuk juga informasi dari dari pihak tidak bertanggungjawab.

    “Maka dari itu, mari hindari dari perbuatan yang menjurus pada tindakan anarkisme dan jangan mudah terprovokasi dari isu yang tidak jelas sumbernya. Mari kita ciptakan suasana aman, sejuk dan damai, khususnya di kabupaten Pamekasan,” imbaunya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga sangat berharap dinamika sosial politik yang berkembang di tengah masyarakat, agar dapat disikapi dengan bijak diiringi dengan sikap kepala dingin, serta tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan.

    “Maka dari itu kami sangat berharap khususnya di kabupaten Pamekasan, agar tetap kondusif. Sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa terganggu dengan gejolak sosial yang merugikan,” pungkasnya. [pin/but]

  • Gubernur Khofifah Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Jatim

    Gubernur Khofifah Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3/3432/013.3/2025 kepada Bupati/Wali Kota di Jawa Timur tentang peningkatan upaya pencegahan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna mencegah/mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa.

    Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas kondisi dinamika masyarakat yang saat ini agar tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

    Tak hanya itu, penerbitan SE ini juga merupakan tindak lanjut dari keterangan pers Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Minggu (31/8/2025) sore tadi mengenai perkembangan situasi negara.

    “Sesuai arahan Presiden didukung pantauan kami langsung dilapangan terkait perkembangan situasi yang terjadi, maka kami menyadari harus ada langkah-langkah strategis sebagai bentuk antisipasi,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi pada Minggu (31/8/2025).

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat meninjau dampak aksi demonstrasi di gedung Grahadi, Minggu (31/8/2025).

    Untuk itu, Gubernur Khofifah menambahkan, perlu adanya penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan instansi pemerintah lainnya jika dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi terdapat aktivitas anarkis.

    “Kita jaga Jawa Timur. Kita jaga Indonesia. Jangan sampai merusak fasilitas umum, menjarah dan sebagainya, karena itu melanggar hukum. Maka sinergi Pemda, TNI, Polri wajib hadir untuk mencegah peristiwa serupa jangan sampai terjadi,” imbuhnya.

    “Bersama Forkopimda Jatim, kami imbau Bupati/ Wali Kota di Jatim melakukan upaya-upaya preventif untuk pengamanan objek-objek vital di daerah masing-masing,” sambungnya.

    Kepada Perguruan Tinggi, Sekolah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya, Gubernur Khofifah juga mengimbau
    untuk mencegah pelibatan peserta didik dalam kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kegiatan yang tidak perlu pada malam hari.

    “Mohon kepada guru, wali murid supaya memastikan keamanan anak-anak sekolah,” ungkapnya.

    “Bahkan usai demo ricuh kemarin, Dispendik Surabaya memutuskan untuk meliburkan sekolah tanggal 1-4 September dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah,” terangnya.

    Didalam SE tersebut juga diinstruksikan kepada Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan upaya pengamanan di lingkungan masing-masing.

    “Mari bersatu bergandengan tangan, kita hidupkan kembali kampung tangguh/kampung merah putih untuk mencegah aksi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” jelasnya.

    “Kita juga menyeru dan mengajak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lembaga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas masyarakat,” tegasnya.

    Tak lupa, Gubernur Khofifah juga mengimbau untuk meningkatkan tugas dan peran RT/RW/Kampung maupun satuan lingkungan lainnya.

    “Di tingkat akar rumput RT/RW/Kampung juga punya andil mendorong pengendalian kegiatan anggota masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (tok/but)

  • Golkar Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Golkar Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Jakarta (beritajatim.com) – DPP Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Adies yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 yang meliputi Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya itu harus menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

    “Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai GOLKAR, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” tulis siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

    Dalam keterangan tertulis tersebut juga disebutkan, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi.

    “Di sisi lain, DPP Partai GOLKAR menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai GOLKAR,” tulis keterangan pers tersebut. [hen/but]

  • Ketua Golkar Jatim Bantah Isu Gagarin Pindah ke Demokrat

    Ketua Golkar Jatim Bantah Isu Gagarin Pindah ke Demokrat

    Pacitan (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, menepis isu keluarnya Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah dari Partai Golkar.

    “InsyaAllah tidak, Pak Gagarin tetap akan bersama Golkar,” ujar Ali saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar di Kantor DPD Golkar Pacitan, Minggu (31/8/2025).

    Ali menjelaskan, keputusan Gagarin tidak lagi berada di kepengurusan partai hanyalah bagian dari proses regenerasi kepemimpinan Golkar di Pacitan.

    “Ya memang sekarang kan hanya suksesi saja, bukan berarti dia keluar dari Golkar,” tegasnya.

    Anggota DPR RI itu memastikan Gagarin tetap menjadi kader dan bagian dari keluarga besar Golkar, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.

    “Dia tetap menjadi bagian dari Golkar Kabupaten, Golkar Jawa Timur, dan juga Golkar Pusat,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gagarin menyampaikan bahwa dirinya memilih mundur dari kepengurusan partai untuk fokus pada jabatannya saat ini sebagai Wakil Bupati Pacitan, mendampingi Bupati Indrata Nur Bayuaji.

    Bahkan, sempat santer beredar isu bahwa Gagarin akan bergabung dengan Partai Demokrat untuk menyongsong Pilkada Pacitan 2029. Namun, hal itu ditepis langsung oleh Golkar Jawa Timur. (tri/but)

  • Kumpulkan Ketua Partai, Presiden: Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan ke LN

    Kumpulkan Ketua Partai, Presiden: Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan ke LN

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, pimpinan DPR telah sepakat akan mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan dan memberhentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama para Ketua Partai Politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Dalam konferensi pers itu hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Ada pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

    Selanjutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

    Dia juga memastikan, segala aspirasi dan tuntutan rakyat yang disampaikan dalam demonstrasi beberapa waktu belakangan ini didengar oleh pemerintah serta DPR RI.

    “Para pimpinan DPR dan para Ketua Umum partai telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo. [hen/aje]

  • DPP PAN Menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota Fraksi DPR RI

    DPP PAN Menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota Fraksi DPR RI

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) resmi mengumumkan keputusan menonaktifkan dua kadernya, yakni Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya, dari keanggotaan Fraksi PAN DPR RI. Kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 1 September 2025.

    Keputusan tersebut disampaikan PAN melalui siaran pers resmi pada Minggu, 31 Agustus 2025. Dalam pernyataan itu, PAN menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah mencermati dinamika politik dan perkembangan situasi terkini di Tanah Air.

    PAN menegaskan bahwa keputusan menonaktifkan kedua kadernya tidak lepas dari upaya menjaga marwah, disiplin, serta integritas partai di parlemen. Sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, PAN menekankan konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai reformasi di tengah masyarakat, bangsa, dan negara.

    “PAN senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI,” tulis DPP PAN dalam siaran pers Minggu (31/8/2025).

    Selain itu, PAN juga menegaskan bahwa peran partai di parlemen tetap diarahkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan akan terus dijalankan agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

    Dalam siaran pers tersebut, PAN juga menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh dinamika politik yang tengah berkembang. Partai meminta publik untuk tetap tenang, sabar, dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “PAN menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat,” tegas pernyataan itu.

    PAN berharap langkah ini dapat menjadi momentum untuk menata kembali perjuangan partai di masa depan, sekaligus memperkuat konsolidasi internal agar lebih fokus menjalankan fungsi dan peran politiknya di DPR RI.

    Menutup siaran persnya, DPP PAN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Partai menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus komitmen menjaga marwah partai. [fyi/aje]

  • Mewujudkan Komunikasi Publik yang Bermartabat

    Mewujudkan Komunikasi Publik yang Bermartabat

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Menghadapi kondisi Indonesia yang kurang kondusif saat ini, komunikasi menjadi ujung tombak dan bagian yang sangat penting. Maka kehadiran tokoh yang memahami komunikasi public dengan baik menjadi hal yang penting meredakan kondisi panas yang terjadi di Indonesia.

    Pakar komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Yogyakarta,Assoc Prof Dr Edwi Arief Sosiawan, SIP, MSi, CIIQA, CIAR, CPM (Asia) menuturkan akhir akhir ini komunikasi yang dilakukan oleh pejabat publik kurang mampu direduksi menjadi sekadar pertukaran informasi belaka.

    Padahal setiap ucapan, pilihan kata, dan gaya penyampaian adalah sebuah performa budaya yang sarat dengan makna simbolik. Ketika seorang pejabat menggunakan label kasar untuk merujuk pada rakyat yang tengah menyuarakan aspirasinya, yang terjadi bukanlah sekadar luapan emosi sesaat.

    Tindakan itu merupakan sebuah proses produksi makna yang halus namun powerful: sebuah upaya pembingkaian (framing) yang menggeser posisi warga dari partisipan politik yang sah menjadi entitas marginal dan ter-kriminalisasi.

    Bahasa, dalam konteks ini, berubah menjadi alat kekuasaan yang membentuk realitas dan mempertegas garis pemisah antara “kami” dan “mereka”.

    Budaya politik suatu bangsa sangat dibentuk oleh resonansi linguistik dari para pemimpinnya. Ketika bahasa yang digunakan terasa jumawa, berjarak, dan miskin empati, publik tidak akan mendengar isi pesannya, melainkan bagaimana pesan itu disampaikan.

    Mereka akan membaca sikap dan karakter. Citra yang terbentuk adalah citra elite yang terasing, yang meminggirkan (to marginalize) pengalaman hidup dan penderitaan riil rakyatnya. Jurang pemisah (gap) budaya dan kepercayaan pun semakin menganga.

    “Sebaliknya, kita masih mengenang figur-figur juru bicara di era sebelumnya yang berhasil membangun otoritas bukan melalui kerasnya suara, melainkan melalui narasi yang lembut, konsisten, dan legitimatif. Mereka memahami bahwa kredibilitas adalah mata uang yang paling berharga dalam komunikasi publik,” jelas Edwi.

    Dana kepercayaan publik (public trust fund) tidak dibangun melalui program-program monologis yang gemerlap. Ia lahir secara organik dari budaya komunikasi yang membumi sebuah praktik yang jujur, responsif, dan yang terpenting, mempertontonkan empati yang tulus. Inilah esensi dari model two-way symmetrical communication, sebuah model ideal di mana pejabat tidak hanya bertindak sebagai corong kebijakan, tetapi juga sebagai pendengar yang aktif dan interpreter yang bijak.

    Model ini menuntut kemampuan untuk tidak sekadar mendengar, tetapi benar-benar menyimak aspirasi publik, lalu menyampaikannya kembali (reframing) dengan kelembutan budi dan kecerdasan budaya, sehingga rakyat merasa dipahami, bukan dihadapi.

    Fenomena terkini memperlihatkan betapa rapuhnya pondasi ini ketika fungsi juru bicara yang sentral dan terkoordinasi terabaikan. Yang muncul adalah fragmentasi narasi dan inkonsistensi pesan yang membingungkan publik.

    “Misalnya, ketika seorang Wakil Ketua DPR menyampaikan evaluasi kritis terhadap kebijakan pajak sebuah domain yang bukan ranah wewenangnya tidak hanya melampaui batas prosedural, tetapi juga menciptakan kesan bahwa tidak ada satu pun suara yang benar-benar otoritatif,” bebernya.

    Situasi ini melahirkan sebuah krisis makna: komunikasi pemerintah menjadi tidak utuh, tidak mewakili lembaga, dan pada akhirnya, semakin tidak mewakili rakyat.
    Terdapat beberapa romendasi untuk pendekatan komunikasi pemerintah yang perlu dibenahi secara fundamental yaitu:

    1. Pembangunan Budaya Institusi yang Empatik

    Pelatihan komunikasi untuk pejabat harus melampaui teknik presentasi.

    Ia perlu masuk ke dalam pelatihan narasi empatik dan pemaknaan simbolik, membekali para pejabat dengan kecerdasan budaya untuk membaca situasi dan merespons dengan bahasa yang mempersatukan, bukan memecah belah.

    2. Manajemen Pesan yang Konsisten dan Terkoordinasi

    Setiap lembaga pemerintah perlu memiliki budaya juru bicara yang kuat dan tidak ad-hoc. Hanya dengan suara yang konsisten dan terkelola, sebuah lembaga dapat membangun representasi diri yang otentik dan dapat dipercaya.

    3. Adopsi Model Dialogis yang Simetris

    Pemerintah harus secara aktif mengadopsi dan menginternalisasi model komunikasi dua arah. Ini berarti membangun sistem yang tidak hanya mendengar keluhan, tetapi secara proaktif merespons dengan personalisasi dan kontekstualisasi budaya, menunjukkan bahwa pemerintah hadir bersama rakyat, bukan di atas mereka.

    Pada akhirnya, komunikasi pejabat publik adalah soal kepercayaan. Ia tidak hanya dibangun lewat kebijakan yang substantif, tetapi juga melalui bahasa yang menyejukkan, narasi yang merangkul, dan simbol-simbol yang mengafirmasi rakyat sebagai subjek politik. Ddemokrasi yang sehat, rakyat bukan “penerima pasif” kebijakan, melainkan partisipan aktif yang layak dihormati, di situlah, sejatinya, komunikasi publik menemukan kemanusiaannya. [aje]

  • Akademisi: Publik Harus Bijak Sikapi Aksi Demonstrasi

    Akademisi: Publik Harus Bijak Sikapi Aksi Demonstrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Akademisi Universitas Negeri Malang Abdul Kodir menilai gelombang aksi yang terjadi belakangan ini lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut dia, keresahan publik tidak lepas dari kondisi ekonomi dan sosial yang kian sulit.

    “Banyak masyarakat merasakan keresahan ekonomi dan sosial yang dihadapi saat ini. Terbatasnya lapangan pekerjaan, akses pendidikan dan kesehatan yang murah dan memadai susah untuk mereka jangkau,” ujar Kodir saat dihubungi, Minggu (31/8/2025).

    Kodir menyebut kondisi itu makin diperburuk oleh sikap sebagian anggota DPR yang dinilai tidak memiliki empati. Gimmick politik dan pernyataan kasar dari wakil rakyat justru membuat kemarahan publik semakin tersulut.

    “Situasi ini diperburuk sikap dari anggota DPR yang nir empathy terhadap masyarakat. Gimick-gimick dan ungkapan kasar yang seharusnya tidak keluar dari mulut mereka membuat kemarahan publik tersulut,” katanya.

    Kodir menyinggung kasus tewasnya Affan, pengemudi ojek online, yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa itu memicu demonstrasi di berbagai kota sebagai bentuk solidaritas masyarakat. “Terutama kasus tewasnya saudara Affan dari Ojol akibat dilindas dengan mobil Baracuda Brimob memicu reaksi demonstrasi hampir di seluruh kota di Indonesia,” ucapnya.

    Namun, dia menilai jalannya aksi mulai melenceng dari tujuan awal. Alih-alih menyuarakan tuntutan, demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik.

    “Aksi demonstrasi dan protes kemudian mengarah ke pembakaran gedung pemerintah dan fasilitas umum. Lanjut ke penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri, situasi yang sepertinya nampak janggal,” jelasnya.

    Menurutnya, ada kemungkinan kekuatan lain ikut menunggangi aksi tersebut. Kelompok ini disebut sengaja bermain di air keruh demi agenda politik tertentu.

    “Fenomena ini sepertinya bukan murni dilakukan elemen masyarakat sipil. Namun ada kekuatan kelompok lain yang berupaya untuk menjadi penumpang gelap untuk agenda setting politik tertentu,” tegasnya.

    Karena itu, dia mengimbau publik agar lebih bijak menyikapi situasi. Fokus utama harus tetap pada substansi isu dan tuntutan yang sebenarnya.

    “Sehingga perlu menghimbau kepada publik untuk lebih mawas dan bersikap bijak dalam demonstrasi. Fokus lagi kepada substansi isu dan tuntutan yang ada kecenderungan untuk dilecengkan,” katanya.

    Kodir juga meminta massa aksi mengenali rekan-rekan yang ikut turun ke jalan agar terhindar dari provokasi. Khusus mahasiswa, dia menyarankan untuk memakai jas almamater saat berdemo.

    “Mohon untuk mengenali kawan yang tergabung dalam peserta aksi. Untuk mahasiswa agar melakukan demonstrasi menggunakan almamater mereka untuk menghindari adanya oknum penyusup yang berniat melakukan provokasi,” tutupnya. [asg/suf]

  • Gubernur Pantau Grahadi Usai Dibakar, Warga: Bu Khofifah Tolong Sampaikan DPR, Kalau Ngomong Hati-hati!

    Gubernur Pantau Grahadi Usai Dibakar, Warga: Bu Khofifah Tolong Sampaikan DPR, Kalau Ngomong Hati-hati!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin meninjau Gedung Negara Grahadi Surabaya pasca dibakar pada Sabtu (30/8/2025) malam.

    “Saya harap ini kejadian yang terakhir,” kata Pangdam V/Brawijaya.

    Saat menemui warga, seorang bapak bapak menemui Khofifah dan menyampaikan pesan. “Bu Khofifah, tolong sampaikan ke anggota DPR agar kalau ngomong hati-hati. Saya sakit hati Bu. Kasihan Pemprov Jatim yang jadi korban dibakar Bu,” katanya.

    Khofifah menjawab. “Iya, saya sampaikan,” ujarnya.

    Khofifah meminta beberapa PKL agar masuk ke Gedung Grahadi untuk menjajakan jualannya. “Monggo yang jualan bisa masuk dalam,” tuturnya.

    Pantauan beritajatim.com, tampak hangus beberapa bangunan Grahadi sisi barat. Mulai ruang kerja Wagub Jatim, Kabiro Umum, Gudang Biro Umum dan ruangan Kabag-kabag.

    “Tetap semangat Bu Khofifah dan Mas Emil, sabar ya. Semangat terus,” kata warga seorang ibu. [tok/suf]

  • Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI

    Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI

    Jakarta (beritajatim.com) – DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem.

    “NasDem Mencermati dinamika Masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai NasDem H. Surya Paloh dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem,” ujar Sekjen Nasdem Hernawi Taslim dalam siaran pers, Minggu (31/8/2025).

    Dia menyebut, aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan Utama dalam perjuangan Partai NasDem. Menurutnya, perjuangan Partai NasDcm sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

    “Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini, Partai NasDem ‘menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” katanya lagi.

    Hernawi menambahkan, dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPRRI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

    “Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat khususnya para Anggota Partai NasDem. Jakarta, 31 Agustus 2025,” ujar Hernawi. [hen/suf]