Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkot dan Pemkab Mojokerto Keluarkan Instruksi Khusus Keamanan Kerja ASN, Berlaku 1–4 September 2025

    Pemkot dan Pemkab Mojokerto Keluarkan Instruksi Khusus Keamanan Kerja ASN, Berlaku 1–4 September 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kompak mengeluarkan instruksi khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) menyusul kondisi keamanan di wilayah Jawa Timur yang dinilai kurang kondusif. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur.

    Surat Edaran Kepala BKD Provinsi Jawa Timur tersebut Nomor 800/5815/204.1/2025 tentang Keamanan Kerja Pegawai. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko, masing-masing menandatangani edaran dengan status penting dan segera, berlaku mulai 1 hingga 4 September 2025.

    Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan ini untuk melindungi pegawai di tengah dinamika situasi keamanan. “Instruksi ini langkah antisipasi agar ASN tetap aman dan pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

    Sementara itu, Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko menekankan pentingnya kedisiplinan ASN dalam mematuhi instruksi. “Kami minta seluruh jajaran mematuhi arahan ini demi menjaga kondusivitas wilayah dan keselamatan pegawai,” katanya.

    Dengan kebijakan bersama ini, Pemkot dan Pemkab Mojokerto menegaskan komitmen menjaga keamanan ASN sekaligus mendukung terciptanya suasana kondusif di wilayah Mojokerto Raya.

    Adapun poin-poin utama yang wajib dipatuhi ASN di lingkungan Pemkot maupun Pemkab Mojokerto adalah sebagai berikut:

    Selama periode 1–4 September 2025, ASN tidak diwajibkan mengenakan seragam dinas, melainkan diperbolehkan memakai pakaian bebas rapi.
    Seluruh pegawai dilarang menggunakan kendaraan dinas berpelat merah hingga kondisi keamanan membaik.
    Dokumen negara dan aset penting harus diamankan dengan ketat.
    Masing-masing perangkat daerah wajib berpartisipasi aktif menjaga keamanan kantor, termasuk membentuk posko swadaya selama 24 jam.
    ASN diminta tidak mengunggah konten, status, maupun story di media sosial yang bersifat provokatif atau pamer (flexing).
    Pada Senin, 1 September 2025, perangkat daerah di Kota Mojokerto juga diminta menggelar doa bersama demi kedamaian bangsa serta mendoakan almarhum Affan Kurniawan. [tin/ian]

  • Antisipasi Aksi Susulan, Mas Dhito Berlakukan Jam Malam Bagi Pelajar di Kediri

    Antisipasi Aksi Susulan, Mas Dhito Berlakukan Jam Malam Bagi Pelajar di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Mensikapi perkembangan situasi keamanan pasca aksi anarkisme yang dilakukan massa dan mencegah terjadinya aksi susulan, pemberlakukan jam malam diterapkan bagi kalangan pelajar di Kabupaten Kediri.

    Aturan itu disampaikan langsung oleh Bupati Hanindhito Himawna Pramana usai melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda, Kepala OPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertempat di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025) sore.

    Mas Dhito, sapaan akrab bupati berharap kejadian kerusuhan yang telah terjadi di Kabupaten Kediri akhir pekan lalu tidak kembali terulang. Terlebih, berdasarkan informasi akan ada potensi aksi demonstrasi susulan pada 3 September mendatang di kota-kota besar.

    Disisi lain, hingga saat ini aksi demonstrasi juga masih terjadi di berbagai kota/kabupaten lain. Meski begitu, dikhawatirkan psikologis massa akan merembet hingga ke Kediri.

    “Inilah yang kami antisipasi supaya tidak terjadi,” kata Mas Dhito.

    Berkaca dari aksi anarkisme di Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8) malam, massa yang datang langsung melakukan perusakan, pembakaran Gedung DPRD, Kantor Samsat dan tak terkecuali gedung perkantoran di Komplek Pemkab Kediri. Dalam aksi itu, pelaku juga melakukan penjarahan.

    Dalam kejadian tersebut, Mas Dhito mengaku prihatin karena para pelaku merupakan pelajar yang usianya antara 14-17 tahun. Sebagai bentuk anstisipasi, berdasarkan hasil koordinasi dengan kepolisian, untuk beberapa waktu kedepan pemberlakuan jam malam akan dilakukan di Kabupaten Kediri.

    “Mulai dari hari ini kami menerapkan jam malam,” ungkapnya.

    Jam malam bagi kalangan pelajar itu diberlakukan mulai jam 21.00 WIB. Para pelajar pada jam itu diminta untuk sudah berada di rumah. Bilamana ditemukan masih berkerumun, akan langsung dibubarkan. Dalam hal ini kegiatan patroli akan ditingkatkan, khususnya di daerah rawan.

    Adapun di Kabupaten Kediri titik yang menjadi fokus yakni berada di wilayah Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Pare. Penerapan jam malam itu diberlakukan sampai situasi dirasa telah kembali kondusif.

    Mas Dhito pun mengimbau kepada orang tua/wali termasuk kalangan guru untuk bersama memberikan pemahaman bagi anak maupun siswanya. Termasuk kepada masyarakat Kabupaten Kediri diharapkan dapat menjaga wilayahnya masing-masing.

    Mas Dhito mengaku akan menghidupkan sistem jaga desa atau yang biasa dikenal siskamling. Untuk itu, pihaknya telah mengintruksikan kepada camat untuk berkomunikasi intens dengan para Kapolsek maupun Danramil.

    “Diharapkan para kepala desa untuk bisa menggerakkan warganya bersama dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas,” tandasnya. [ADV PKP/nm]

  • Pembakaran Gedung DPR Makar! Presiden Prabowo: Sudah Ada Indikasi Aktornya

    Pembakaran Gedung DPR Makar! Presiden Prabowo: Sudah Ada Indikasi Aktornya

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi pembakaran Gedung DPRD yang terjadi dalam kericuhan unjuk rasa bukanlah bentuk penyampaian aspirasi, melainkan tindakan makar yang tidak bisa ditoleransi.

    “ASN, orang tidak bersalah, bahkan masyarakat biasa yang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan makar,” tegas Presiden Prabowo saat memberikan keterangan resmi, usai jenguk Polisi dan Masyarakat Korban Demo, 1 September 2025 di RS Polri Jakarta.

    Seperti diketahui dalam aksi unjukrasa di Makassar sebanyak 4 orang ASN meninggal dunia akibat pembakaran.

    Tidak hanya di Makassar, di sejumlah kota di Jawa Timur juga aksi anarkis terjadi seperti di Surabaya pembakaran gedung samping Grahadi, DPRD Kota Kediri, Pemkab Kediri, Blitar dan sejumlah pos Polisi di Surabaya dan Waru Sidoarjo.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah dan aparat negara akan menyelidiki secara tuntas siapa aktor di balik peristiwa tersebut.

    “Semua aparat negara akan selidiki. Siapa yang bertanggung jawab? Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi, dan kita tidak akan ragu-ragu,” ujarnya.

    Ia juga menekankan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat dan melawan pihak-pihak yang disebutnya sebagai mafia.

    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia, sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

    “Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka, demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya,” tegas Presiden.

    Pernyataan keras ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aksi anarkis yang mengganggu stabilitas negara, sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi yang digadang sebagai prioritas nasional. (ted)

  • Wali Kota dan Forkopimda Mojokerto Deklarasi Tolak Aksi Anarkis

    Wali Kota dan Forkopimda Mojokerto Deklarasi Tolak Aksi Anarkis

    Mojokerto (beritajatim.com) – Di tengah memanasnya situasi nasional akibat maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

    Deklarasi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam Rapat Koordinasi Forkopimda yang berlangsung di Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto. Acara ini dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, hingga organisasi kepemudaan.

    Dalam sambutannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di Mojokerto Raya agar tidak terprovokasi aksi anarkis. “Aksi penyampaian pendapat adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan dengan damai dan menjunjung tinggi nilai demokrasi,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

    Deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum di Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto. [Foto : ist]Menurutnya, pihaknya tidak ingin Mojokerto ikut terprovokasi aksi anarkis yang hanya akan merugikan masyarakat. Sebagai tindak lanjut nyata, Pemkot Mojokerto bersama lebih dari 1.600 anggota Muslimat menggelar selawat bergiliran nonstop sejak pagi hingga malam di Rumah Rakyat.

    Pemkot Mojokerto juga mengundang para pengemudi ojek online untuk doa bersama sekaligus pembagian sembako. Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut menggelar tahlil dan selawat di kantor masing-masing demi mendoakan keselamatan bangsa.

    “Kota ini rumah kita bersama. Sudah seharusnya kita rawat dengan doa, persaudaraan, dan semangat kebersamaan agar Mojokerto tetap aman dan damai,” pungkasnya.

    Deklarasi bersama tersebut memuat lima poin utama, yaitu:

    1. Menolak segala bentuk aksi anarkis di Mojokerto Raya.

    2. Menjunjung tinggi nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum.

    3. Menolak hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian di masyarakat maupun media sosial.

    4. Bersama-sama menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban di Mojokerto Raya.

    5. Mengajak seluruh masyarakat melaksanakan doa bersama untuk kondusifitas di seluruh wilayah Indonesia. [tin/but]

  • Demo Rakyat Jatim Menggugat 3 September Turunkan Khofifah Batal

    Demo Rakyat Jatim Menggugat 3 September Turunkan Khofifah Batal

    Surabaya (beritajatim.com) – Pentolan aksi demonstrasi Rakyat Jawa Timur (Jatim) Menggugat, Muhammad Soleh, mengumumkan pembatalan aksi yang dijadwalkan pada 3 September 2025 mendatang, yang sebelumnya menyerukan agar Gubernur Khofifah Indar Parawansa diturunkan.

    Soleh menyampaikan demo tersebut akan ditunda. Dengan alasan bahwa kondisi di Indonesia, termasuk di Surabaya yang akan menjadi lokasi demonstrasi, belum kondusif. Akibat kerusuhan massa anarkis yang terjadi belakangan ini.

    “Ketika ini dipaksakan pada tanggal 3 September justru akan menakuti masyarakat terutama warga Surabaya,” kata Soleh di Posko Penggalangan Dana Aksi Rakyat Jatim Menggugat di Taman Apsari Surabaya, Senin (1/9/2025).

    Ia juga menjelaskan, penundaan aksi demo juga untuk menghindari massa aksi yang anarkis, seperti yang sudah terjadi di Surabaya dan kota-kota lainnya, yaitu adanya penjarahan dan pembakaran kantor.

    “Jadi mengingat dalam beberapa hari ini aksi-aksi yang awalnya damai sudah berubah menjadi aksi anarkis. Ada beberapa kantor DPRD dibakar, rumah-rumah politisi dijarah, sudah terjadi pertindakan anarkis di jalan-jalan, pos-pos polisi banyak yang dirusak, kantor Negara Grahadi juga dibakar. Maka menurut kita situasi ini tidak kondusif,” urainya.

    Dengan ditundanya demo ini, Soleh mengungkapkan Posko Penggalangan Dana Aksi di Taman Apsari Surabaya dibongkar (ditutup). Dengan tenggat waktu pendirian (buka) kembali yang belum bisa ditentukan.

    “Mulai malam ini posko kita tutup. Karena kan aksinya kan sudah ditunda. Nah kalau masih tetap ada posko, maka akan ada bantuan. (Saat ini) kardus air meniral mungkin lebih dari 500. Itu yang masih kita amankan, kita simpan untuk kegiatan aksi nanti,” tutupnya.

    Seperti diketahui, aksi demonstrasi Rakyat Jawa Timur (Jatim) Menggugat ini semula direncakan akan digelar pada 3 September 2025. Dengan melayangkan tiga tuntutan dan seruan agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun.

    Dari tiga tuntutan tersebut di antaranya, adalah pengampunan pajak, pengusutan dugaan kasus korupsi triliunan dana hibah, dan terkait penghapusan pungli-pungli sekolah negeri. [ram/beq]

  • Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Magetan (beritajatim.com) – Kompetisi Pidato Dialektika Wajah Sang Proklamator yang digelar Merdeka Sejak Dalam Pikiran (MSDP) Movement bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono disambut antusias.

    Acara ini menjadi ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan orasi dengan gaya Bung Karno yang berapi-api.

    “Luar biasa antusiasme kawan-kawan pelajar dan mahasiswa di Dapil Jatim 9 ini, dan tadi telah kita saksikan bagaimana pembacaan pidato yang luar biasa dan selamat kepada seluruh pemenang, insya Allah agenda ini akan kita buat rutin,” ujar Deni di salah satu cafe di Magetan, ditulis Senin (1/9/2025).

    Final kompetisi berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan penonton yang memenuhi ruangan. Para juara tampil percaya diri, menyuarakan pidato penuh api semangat kebangsaan ala Bung Karno.

    Menurut Deni, kegiatan ini bukan hanya lomba pidato, tetapi juga ajang refleksi sejarah dan penghormatan pada jasa pahlawan bangsa. Ia menilai kompetisi semacam ini bisa menjadi jalan membangun generasi penerus yang tangguh.

    “Kita jadikan agenda tahunan untuk menggugah semangat patriotisme dan mengenang jasa pahlawan-pahlawan bangsa kemerdekaan khususnya Bung Karno. Sehingga generasi muda ke depan bisa lebih baik, spiritnya bisa lebih menggebu-gebu untuk menjadi bangsa penerus yang lebih baik,” katanya.

    Dalam ajang ini, Aryo Jati Kusumo dari SMAN 1 Magetan berhasil meraih juara pertama berkat kepiawaiannya merangkai kata dengan lantang dan penuh keyakinan. Sorak-sorai penonton menyambutnya saat ia mengakhiri pidato dengan ekspresi yang membangkitkan semangat.

    Erin Ramadayanti dari Universitas Trunojoyo Madura yang tampil menawan dengan retorika tajam meraih juara kedua sekaligus gelar Juara Favorit. Sementara juara ketiga diraih Lusiana Setyawati dari SMAN 1 Kawedanan dengan gaya pidato penuh penghayatan.

    Ketua MSDP Movement, Lucky Setyo, menyebut lomba ini tidak hanya ajang kompetisi, melainkan sarana mengasah potensi generasi muda. Dia menilai kemampuan berpidato adalah modal penting untuk menghadapi tantangan zaman.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menggali potensi, melatih keberanian berbicara di depan publik, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi yang baik,” kata Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menegaskan pentingnya menanamkan nilai kepemimpinan dan semangat kebangsaan melalui kegiatan positif semacam ini. Dia berharap para peserta bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi pemuda lainnya.

    “Pidato adalah seni menyampaikan gagasan dengan keyakinan, dan kami percaya kemampuan tersebut sangat penting dimiliki oleh generasi muda. Lomba ini menjadi ajang positif untuk menyalurkan energi kreatif sekaligus menanamkan nilai kepemimpinan, kecerdasan, serta semangat kebangsaan,” tuturnya.

    Menurut Lucky, MSDP ingin menjadikan ajang ini sebagai gerakan berkelanjutan untuk mengajak anak muda merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak.

    “Melalui ajang ini MSDP Movement ingin terus mengajak generasi muda untuk merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Politisi Muda Surabaya Ais Shafiyah Asfar Raih Gelar Doktor dari UNAIR di Usia 24 Tahun

    Politisi Muda Surabaya Ais Shafiyah Asfar Raih Gelar Doktor dari UNAIR di Usia 24 Tahun

    Surabaya (beritajatim.com) – Politisi muda yang juga anggota DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, B.Sc., M.A., resmi meraih gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Airlangga (UNAIR) dengan predikat Summa Cumlaude dan IPK sempurna (4.0) di usia 24 tahun 7 bulan.

    Sidang promosi doktor berlangsung khidmat di Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR. Dalam forum akademik itu, Ais berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Studi tentang Model Penggunaan Media Sosial, Pengetahuan Politik, Efikasi Politik, Preferensi Kandidat, dan Aktivasi Politik Generasi Z Pada Pemilu Presiden 2024.”

    Penelitian tersebut mengupas bagaimana media sosial menjadi episentrum baru bagi generasi Z dalam membangun pengetahuan politik. Ais menegaskan bahwa pola komunikasi digital telah memengaruhi kepercayaan diri mereka untuk berpartisipasi hingga menentukan pilihan politik.

    Predikat Summa Cumlaude diberikan sebagai pengakuan atas kualitas disertasi yang dinilai istimewa. Dewan penguji menegaskan riset Ais unggul secara metodologis sekaligus memberikan kontribusi teoritis yang tinggi.

    “Alhamdulillah, semua ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan doa yang tak henti-hentinya. Gelar ini saya persembahkan untuk keluarga, para dosen pembimbing, dan seluruh anak muda Indonesia yang terus berjuang,” ujar Dr. Ais Shafiyah Asfar usai sidang, Senin (1/9/2025).

    Ais menambahkan bahwa risetnya diharapkan tidak berhenti di ruang akademik. Dia mendorong agar temuannya dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk lebih dekat dengan generasi muda.

    “Saya berharap, penelitian ini bisa menjadi panduan para pemangku kebijakan untuk lebih memahami generasi kami. Demokrasi akan lebih sehat bila anak muda dilibatkan secara nyata dalam proses politik,” katanya.

    Pencapaian ini menempatkan Ais sebagai representasi politisi sekaligus intelektual muda dengan fondasi akademik yang kokoh. Dia menegaskan komitmennya untuk terus menyeimbangkan kiprah politik praktis dengan kontribusi keilmuan.

    “Politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang ilmu dan tanggung jawab moral. Saya ingin membuktikan bahwa anak muda bisa memberi warna baru dengan idealisme dan basis pengetahuan yang kuat,” tegasnya. [asg/ian]

  • Bupati Fawait: Perda Pekerja Migran Jember Tunggu Cantolan UU

    Bupati Fawait: Perda Pekerja Migran Jember Tunggu Cantolan UU

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menegaskan komitmennya untuk menerbitkan peraturan daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengenai perlindungan pekerja migran. Saat ini Pemerintah Kabupaten Jember sudah mempermudah layanan bagi calon pekerja migran.

    “Insyaallah perda ini menunggu cantolan undang-undang yang hari ini sedang direvisi. Tidak mungkin kita bikin perda terus cantolan di atasnya belum ada,” kata Bupati Fawait, usai acara pembukaan desk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember, Senin (1/9/2025).

    Fawait mengatakan, perda untuk pekerja migran di Jember harus diwujudkan. Namun sembari menanti itu, Pemkab Jember membuka fasilitas desk BP2MI yang mempermudah layanan terhadap calon pekerja migran.

    Pembukaan layanan ini menindaklanjuti komitmen Pemkab Jember dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. “Pengurusan administrasi bagi para calon PMI tidak perlu jauh-jauh lagi ke Surabaya, Malang, Banyuwangi. Cukup bisa di Jember,” kata Fawait.

    Saat ini kantor Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember masih belum selesai dibangun. Administrasi ketenagakerjaan untuk sementara waktu diurus dan dilayani tuntas di kantor Dinas PMPTSP Jember.

    “Ini bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan komitmen Presiden Prabowo, bahwa kita harus mempermudah para calon pekerja migran Indonesia untuk mengurus prosedur, sehingga nanti mereka yang berangkat ke luar negeri terdata dengan baik dan berangkatnya secara prosedural,” kata Fawait.

    Menurut Fawait, masih banyak warga Jember yang memilih menjadi pekerja migran lewat jalur non prosedural. “Ini karena tidak tahu alurnya dari awal sampai akhir. Bahkan ngurusnya memang terlalu jauh selama ini: ke Surabaya, ke Malang, dan ke Banyuwangi,” katanya.

    Pemkab Jember sudah merancang program sosialisasi ke sekolah dan pesantren serta masyarakat luas soal prosedur menjadi pekerja migran. “Kalau ada orang mau jadi PMI, ini loh prosedurnya, supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Fawait.

    Selain itu, lanjut Fawait, Pemkab Jember akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk calon dan purna pekerja migran Indonesia. “Harapannya, calon pekerja migran bekerja ke luar negeri tidak cuma bekerja di ‘sektor informal’ saja, tapi bisa ke sektor-sektor yang high skill. Harapan kami, kalau itu terjadi mereka bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar,” katanya.

    Bupati Fawait juga ingin jangkauan negara tujuan pekerja migran asal Jember bisa lebih luas. “Kita berharap bisa ke negara-negara yang lebih terjamin soal masalah besaran gajinya. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea, bahkan kalau belum, mungkin bisa ke Eropa,” katanya.

    Namun, lanjut Fawait, kemampuan berbahasa harus dimiliki. “Mudah-mudahan ke depan program kita ini, pekerja migran yang berangkat dari Jember bisa mendapatkan kemampuan berbahasa yang lebih baik, sehingga mereka bisa bekerja di sektor yang lebih baik di luar, dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya. [wir/ian]

  • Bupati Setyo Wahono Ajak Warga Jaga Ketenangan dan Waspada Provokasi

    Bupati Setyo Wahono Ajak Warga Jaga Ketenangan dan Waspada Provokasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Menyikapi memanasnya situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian.

    Dalam pesannya yang disampaikan kepada publik, Setyo Wahono menekankan pentingnya persatuan dan kewaspadaan terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

    “Saudara-saudara masyarakat Bojonegoro yang saya cintai, menyikapi situasi Kamtibmas yang sedang berkembang di tanah air, mari kita bersama-sama menjaga ketenangan, kedamaian, serta memperkuat persatuan,” imbuhnya, Senin (1/9/2025).

    Ia secara khusus mengingatkan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh isu atau informasi yang berseliweran, terutama yang belum dapat dipastikan akurasinya. Menurutnya, hal tersebut berpotensi merusak kerukunan dan persaudaraan yang telah lama dibangun bersama.

    Bupati kelahiran Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro itu meyakini bahwa kedewasaan masyarakat dalam menyikapi setiap perkembangan situasi akan sangat menentukan terciptanya suasana yang aman dan tentram di lingkungan mereka.

    “Kedewasaan dan kebijaksanaan kita dalam menyikapi setiap perkembangan akan sangat menentukan tercapainya suasana yang aman dan tentram di sekitar,” ujarnya.

    Di akhir pesannya, Bupati menggaungkan semangat ‘Jogo Bojonegoro’ atau menjaga Bojonegoro. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus bergandengan tangan mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang adem, bahagia, makmur, dan membanggakan.

    “Dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, serta rasa cinta kepada tanah kelahiran, kita wujudkan Bojonegoro yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. [lus/but]

  • Ketua DPRD Pasuruan Ingatkan Anggota: Hati-Hati Berucap, Jangan Picu Kegaduhan

    Ketua DPRD Pasuruan Ingatkan Anggota: Hati-Hati Berucap, Jangan Picu Kegaduhan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menekankan pentingnya kehati-hatian para wakil rakyat dalam berkomunikasi. Menurutnya, setiap ucapan bisa saja dipelintir jika disampaikan tanpa pertimbangan.

    Ia meminta seluruh anggota dewan maupun ketua DPC untuk lebih menahan diri di ruang publik. “Saya minta jangan ada komentar yang tidak perlu, karena bisa memicu persepsi yang salah di masyarakat,” ujar Samsul Hidayat, Senin (1/9/2025).

    Dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus), sudah diputuskan bahwa hasil pembahasan internal tidak harus diumbar di media sosial. Langkah ini diambil demi menjaga kondusifitas dan mencegah munculnya polemik baru.

    “Kalau rapat sudah dibicarakan di forum resmi, cukup disimpan di forum tersebut. Tidak semua hal harus diumumkan ke publik lewat sosmed,” tegasnya.

    Samsul menilai bahwa peran dewan sangat strategis sehingga setiap sikap harus dijaga. Karena itu, ia mengingatkan agar anggota legislatif lebih fokus bekerja dibanding mencari perhatian dengan pernyataan kontroversial.

    “Kita ini wakil rakyat, jadi harus bisa memberi teladan. Jangan sampai yang kita ucapkan justru menimbulkan kegaduhan,” katanya.

    Selain itu, ia juga mendorong semua anggota dewan untuk lebih mengedepankan kerja kolektif. Menurutnya, dengan saling menguatkan, DPRD bisa menjalankan fungsi dengan lebih baik. “Kerja sama antar anggota adalah kunci. Kalau solid, masyarakat pasti akan merasakan manfaatnya,” tutur Samsul.

    Dengan pesan ini, Ketua DPRD berharap para anggota dapat menjaga citra lembaga. Ia menegaskan, kehati-hatian berucap merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. “Harus ingat, ucapan kita bukan hanya mewakili pribadi, tapi juga lembaga. Jadi mari sama-sama menjaga nama baik DPRD Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya. (ada/kun)