Category: Beritajatim.com Politik

Jadi Keynote Speaker BIMA USI 2025, Mbak Wali Bagikan Motivasi Kepemimpinan Wanita di Era Modern

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjadi keynote speaker dalam kegiatan Bina Inspirasi Mahasiswa di Universitas Strada Indonesia (BIMA USI) 2025. Di hadapan ratusan mahasiswa baru, Wali Kota membagikan pengalaman sekaligus motivasi tentang gaya kepemimpinan wanita di era modern. Acara berlangsung di Auditorium USI.

Mbak Wali mengungkapkan dahulu perempuan dipandang pekerjaannya hanya di dapur aja. Perjuangan panjang yang telah dilewati sehingga perempuan bisa masuk ke dalam berbagai sektor bahkan menjadi pemimpin. Seperti yang diketahui, R.A. Kartini memperjuangkan adanya hak yang sama bagi perempuan di segala aspek.

Ketika perempuan menjadi pemimpin pun banyak tantangan yang harus dihadapi. Baik sosial, budaya, stereotip gender, dan lainnya. “Alhamdulillah di beberapa dekade terakhir perempuan berhasil menunjukkan kemajuan dan kemampuannya. Sehingga perempuan turut serta menjadi pemimpin,” ungkapnya, pada Selasa (2/9/2025).

Wali kota termuda ini menjelaskan mengenai potret gender di Kota Kediri. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2024 untuk perempuan sebanyak 50,3% dan laki-laki 49,7%. Untuk angkatan kerja, prosentase laki-laki mencapai 57,1% dan perempuan mencapai 42,9%. Khusus di lingkungan Pemkot Kediri, ada 36% ASN perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Data BPS juga menyebutkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di angka 94,78. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional.

Untuk data Pemberdayaan Gender Kota Kediri berada di angka 81,27. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Lalu Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri berada di angka 0,120 atau dalam kategori rendah. “Pemkot terus berkomitmen untuk membangun ekosistem yang adil bagi seluruh pihak. Kita harapkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama di segala aspek. Baik perempuan dan laki-laki bisa mengembangkan potensinya,” jelasnya.

Perempuan memiliki peran yang sangat vital di berbagai aspek. Perempuan memiliki peran penting seperti, penggerak partisipasi publik, pengambil kebijakan, dan mendorong kebijakan inklusif. Sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di era saat ini. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang adaptif, empati, dan kolaboratif.

Di era modern ini, gaya kepemimpinan tersebut sangat dibutuhkan. Sebab kepemimpinan bukan hanya tentang instruksi satu arah, tapi kemampuan untuk mendengarkan dan memiliki rasa empati. Gaya kepemimpinan kolaboratif yang hexahelix juga harus dilakukan. Model kolaborasi ini melibatkan enam pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Yakni, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Hukum dan Regulasi, serta Media.

“Saya yakin dengan adanya kolaborasi ini akan lebih cepat menyelesaikan tantangan yang ada. Di masyarakat ini banyak tantangan yang harus diselesaikan tentu bukan hanya pemerintah saja tetapi harus kolaborasi,” ujarnya.

Terakhir, Mbak Wali memberikan beberapa pesan untuk mahasiswa. Dimana mahasiswa ini memiliki kesempatan emas untuk belajar, berinovasi dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Dengan cara mengikuti berbagai organisasi mahasiswa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, serta tunjukkan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan yang baik.

“Kalian bisa memberikan kontribusi di masyarakat. Tunjukkan kalian bisa memberikan solusi bagi tantangan yang ada di masyarakat. Kembangkan karakter kepemimpinan kalian dan jangan takut untuk bermimpi besar,” pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 686 mahasiswa baru dari jenjang S-1, S-2, dan S-3 secara daring dan luring. Turut hadir, Pengawas Yayasan Dahlia Ishak, Ketua Yayasan Nurdina, Wakil Ketua Yayasan Koesnadi, Rektor Sentot Imam Suprapto, pejabat struktural USI, Ketua Panitia BIMA USI 2025 Ratna Wardani, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

03/09/2025 00:03
Pemkab banyuwangi Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Banyuwangi (beritajatim.com)- Berbagai elemen masyarakat menggelar doa bersama di Pendopo Shaba Swagata Blambangan Banyuwangi. Mereka memanjatkan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kedamaian kabupaten di ujung timur Pulau Jawa tersebut.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi A.O. Mangontan, DPRD Banyuwangi Makrifatul Kamilah, dan Kepala Kemenag Banyuwangi Choironi Hidayat.

Sederet pemuka agama pun memanjatkan doa sesuai keyakinannya masing-masing. Di antaranya oleh Ketua Umum MUI Banyuwangi KH. Muhaimin Asymuni, Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Sunandi Zubaidi, Ketua FKUB Banyuwangi Nur Khozin, dan dilanjutkan oleh sejumlah pemuka agama lainnya.

Pemuka agama yang hadir antara lain perwakilan umat Konghucu Tjahjadi Sugianto, perwakilan umat Katolik Emanuel Imamdwi, Ketua BAMAG (Kristen) Pendeta Anang Sugeng, Ketua Walubi (Budha) Eka Wahyu Widayat, dan Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banyuwangi Sudariyanto.

Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ketua PD Muhammadiyah Banyuwangi, Ketua LDII Banyuwangi, Ketua Al-Irsyad Banyuwangi dan sejumlah kiai di Banyuwangi. Tampak di antaranya KH. Ahmad Faizin, KH. Zulkarnain, KH. Wasil d.

Mereka berbaur dengan para tokoh agama, pemimpin ormas, hingga para pengemudi ojek online. Semuanya mengharapkan kondusivitas daerah tetap terjaga.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Upaya sungguh-sungguh ini, harus senantiasa kita sempurnakan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ungkap Bupati Ipuk.

Doa bersama tersebut, tak semata bertujuan untuk mengetuk pintu langit. Namun, juga untuk merajut persatuan dan kesatuan di antara elemen masyarakat. “Jika telah terjalin persatuan yang kokoh, insyaallah akan terwujud kedamaian dan kondusivitas daerah,” tegas Ipuk.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh KH. Ir. Achmad Wahyudi. Pemuka agama sekaligus pengasuh PP. Adz-Dzikra Banyuwangi itu menyebutkan persatuan itu ibaratkan sebuah bangunan yang kokoh. Setiap bagiannya memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lain.

“Seperti inilah persatuan, para pemimpin, para tokoh hingga rakyatnya, punya fungsi masing-masing. Semuanya harus bersatu dan saling support satu sama lain. Tidak boleh terpisah-pisah. Jika terpisah maka bukanlah bangunan yang kokoh,” terangnya. [tar/ian]

02/09/2025 23:52
Pemkab Sampang Bentuk Satgas Awasi Program Makan Bergizi Gratis

Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tim pengawas ini dikomandoi langsung oleh Wakil Bupati Sampang Mahfud. Satgas melibatkan berbagai instansi lintas sektor, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI-Polri, Dinas Kesehatan hingga Dinas Pendidikan.

Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto menjelaskan, tugas utama tim ini adalah memastikan seluruh dapur pelaksana program MBG memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

“Laporan soal kualitas makanan, tim akan langsung melakukan verifikasi di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran standar, kami akan segera menggelar rapat dan mengambil langkah tegas,” jelasnya, Selasa (2/9/2025).

Sudarmanto juga menambahkan, keterlibatan TNI dan Babinsa sangat penting di tingkat bawah karena mereka berperan aktif dalam pengawasan serta menyampaikan laporan kondisi lapangan kepada pimpinan daerah.

“Jika sampai ada warga terdampak atau mengalami gangguan kesehatan akibat makanan, akan segera ditangani dengan serius. Kami juga libatkan puskesmas agar layanan medis cepat diberikan,” tegasnya.

Saat ini, tercatat sekitar 25 Satuan Pelaksana Bahan Gizi (SPBG) di Kabupaten Sampang telah mengantongi izin resmi, sementara ratusan lainnya masih dalam proses pengajuan.

Setiap SPBG, kata Sudarmanto, memiliki struktur organisasi lengkap yang mencakup kepala pelaksana, pengawas, tenaga gizi, hingga staf akuntansi untuk memastikan transparansi pelaksanaan program.

“Satgas ini baru terbentuk tiga hari lalu. Sebelumnya, pengawasan program hanya melibatkan Kodim dan Badan Gizi Nasional. Kini, kami berkomitmen melakukan pengawasan menyeluruh agar masyarakat benar-benar mendapatkan makanan bergizi sesuai standar,” pungkasnya. [sar/but]

02/09/2025 23:13
Pemkab Tulungagung Gelar Apel Akbar Jaga Indonesia, Jogo Tulungagung

Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung menggelar apel akbar bertajuk Jaga Indonesia, Jogo Tulungagung. Apel akbar diikuti oleh ribuan anggota organisasi pencak silat dan organisasi masyarakat lain.

Apel tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap aksi kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah. Mereka bersepakat untuk tetap menjaga situasi Tulungagung kondusif dan tidak terjadi kerusuhan.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan pentingnya kesadaran bersama masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ajakan yang berujung pada kerusuhan.

“Kehadiran panjenengan semua hari ini adalah bukti nyata menjaga Tulungagung tetap damai. Kita tahu, di daerah sekitar sempat terjadi kerusakan fasilitas umum yang merugikan, baik secara materiil maupun pelayanan publik. Hal itu jangan sampai terjadi di Tulungagung,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

Gatut Sunu menekankan bahwa pemerintah menghormati hak penyampaian pendapat masyarakat, namun aspirasi harus disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab.

“Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional, tapi tidak boleh dengan cara anarkis. Yang kita tolak adalah perusakan, provokasi, dan kekerasan. Saya percaya masyarakat Tulungagung bisa menyampaikan pendapat dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap menjaga kondusifitas daerah kita,” tambahnya.

Deklarasi tersebut juga diisi dengan pembacaan komitmen bersama, di antaranya menjaga kerukunan, menolak segala bentuk aksi anarkis, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Tulungagung.

Sementara itu, Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, menegaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah pengamanan ekstra.

“Kami sudah melakukan penebalan pasukan di sejumlah objek vital di Tulungagung. Kalau ada pihak-pihak yang nekat berbuat rusuh, tentu akan kami tindak tegas,” tuturnya.

Kapolres juga berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi isu yang beredar di media sosial. Dengan adanya deklarasi ini, Pemkab Tulungagung bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat berharap situasi daerah tetap ayem, tentrem, dan guyub rukun, jauh dari potensi kerusuhan.

“Jangan mudah terprovokasi, baik di lapangan maupun di medsos. Mari kita jaga bersama Tulungagung agar tetap damai, aman, dan kondusif,” pungkasnya. [nm/ian]

02/09/2025 23:12
Anggaran Mobil Dinas Magetan Rp11,29 Miliar Dialihkan ke Infrastruktur

Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan memutuskan melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp11,29 miliar. Anggaran yang semula dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas dialihkan ke sektor infrastruktur.

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi dipimpin Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro dan Pj Sekretaris Daerah dihadiri Kepala Dinas/Badan beserta Kepala Bidang dan Pejabat PEP terkait pembahasan percepatan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 11–14 Juni 2025.

“Jadi, sejak saat itu sudah diputuskan untuk mengalihkan anggaran yang tadinya untuk mobil dinas ini ke sejumlah proyek infrastruktur. Nanti, untuk pelaksanaannya baru akan disahkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD),” terang Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, Selasa (2/9/2025).

Dana tersebut diperintahkan untuk membiayai pembangunan sejumlah fasilitas publik, meliputi:

1. Perbaikan jalan kabupaten (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

2. Peningkatan jalan perumahan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

3. Rehabilitasi ruang kelas (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga),

4. Jalan usaha tani dan jalur irigasi tersier (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan).

Pemerintah menargetkan minimal Rp15 miliar bisa dialokasikan untuk empat OPD tersebut melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Jadi dari efisiensi mobil dinas ini, ditambah dengan sumber pembiayaan asumsi pendapatan berjalan bisa sampai Rp15 miliar menjelang akhir Desember 2025. Infrastruktur ini diprioritaskan berbasis kebutuhan masyarakat dan tetap harus melalui pembahasan serta persetujuan DPRD Magetan. Proses pengesahan APBD-P dijadwalkan pada akhir September 2025,” lanjutnya.

Adapun rincian anggaran mobil dinas yang dialihkan senilai Rp11,29 miliar antara lain:

1. Mobil camat: 18 unit total Rp4,5 miliar

2. Mobil kepala bagian: 9 unit total Rp3,3 miliar

3. Towing DPUPR: Rp900 juta

4. Operasional UPTD PU: Rp290 juta

5. Mobil damkar: Rp2,3 miliar

Dengan langkah ini, pemerintah memastikan penganggaran lebih berpihak pada kebutuhan infrastruktur publik. “Untuk menjamin transparansi, masyarakat dapat langsung mengakses informasi resmi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” pungkasnya. [fiq/but]

02/09/2025 22:57
Komisi E DPRD Jatim Desak Pemprov Penuhi Anggaran Pendidikan di P-APBD 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov lebih serius memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Jubir Komisi E, Cahyo Harjo Prakoso, menegaskan sektor pendidikan adalah urusan wajib yang tidak bisa ditawar.

“Pendidikan adalah pelayanan dasar dan menjadi program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya. Karena itu, Komisi E setuju terhadap penambahan alokasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp568,8 miliar dalam P-APBD 2025,” kata Cahyo saat Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Komisi-Komisi, Selasa (2/9/2025).

Namun, lanjut Cahyo, Komisi E menemukan masih ada kekurangan pos gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan sebesar Rp15,5 miliar. Komisi E menilai kekurangan itu seharusnya sudah diantisipasi sejak APBD murni 2025.

“Komisi E meminta TAPD untuk segera mengalokasikan kekurangan gaji dan tunjangan tersebut dalam P-APBD 2025. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Cahyo.

Selain itu, Komisi E merekomendasikan tambahan Rp1,18 miliar untuk program Pendidikan Profesi Guru bagi 1.475 guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Ada pula usulan Rp27 miliar untuk mendukung kinerja berbagai bidang di Dinas Pendidikan.

“Tambahan anggaran ini diperlukan untuk meningkatkan mutu SDM pendidikan dan layanan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Dengan begitu, kualitas pendidikan bisa lebih merata,” kata Cahyo.

Komisi E juga mengkritisi soal Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang hanya mampu dialokasikan delapan bulan dalam P-APBD 2025. Kondisi ini, kata Cahyo, terjadi akibat keterbatasan fiskal daerah.

“Seharusnya BPOPP bisa dianggarkan penuh 12 bulan, tapi tahun ini justru turun menjadi delapan bulan. Karena itu kami mendorong Pemprov segera menyelesaikan Pergub tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan,” jelasnya.

Tidak hanya soal anggaran rutin, Komisi E juga menegaskan pentingnya peningkatan beasiswa untuk siswa SMK, SMA, dan SLB swasta. Besarannya diharapkan kembali ke rencana awal Rp1 juta per siswa, meski jumlah penerima harus disesuaikan dengan pagu anggaran.

“Beasiswa ini adalah upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kami ingin nilainya kembali ke rencana awal, yakni Rp1 juta per siswa,” tegas Cahyo.

Selain anggaran operasional dan beasiswa, Komisi E juga mengungkap keterbatasan sarana prasarana sekolah. Masih banyak ruang kelas rusak berat maupun sedang serta sekolah yang belum memiliki lahan sendiri.

“Kami mendukung dialokasikannya anggaran Rp10 miliar untuk rehab ruang kelas, Rp5 miliar untuk pembangunan toilet, air bersih, dan pagar sekolah, serta Rp7,5 miliar untuk pembelian lahan SMAN 1 Taruna Madani Pasuruan,” katanya.

“Kami juga meminta Dinas Pendidikan segera merencanakan pembangunan gedung baru bagi sekolah yang masih menumpang,” pungkas Cahyo. [asg/ian]

02/09/2025 22:28
Khofifah Yakin Pembakar Grahadi Bukan Warga Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa proses renovasi sisi barat Gedung Negara Grahadi yang terbakar akibat aksi demonstrasi akan segera dilakukan.

Hal ini disampaikan usai rapat bersama delapan stakeholder, mulai dari sejarawan, pakar, hingga pegiat cagar budaya yang digelar pada Selasa (2/9/2025).

“Grahadi siang ini jam 1 ada rapat dengan delapan stakeholder. Mulai sejarawan, pakar, cagar budaya, semuanya kita libatkan untuk memberikan pandangan bagaimana renovasi bisa segera dilakukan. Jadi, hari ini sudah hampir final, termasuk soal pengamanan, karena memang renovasi harus segera dimulai,” ujar Khofifah kepada wartawan di acara Pasar Murah, Kantor Kelurahan Jemur Wonosari.

Dengan nada penuh keprihatinan, Khofifah menuturkan bahwa banyak bagian kayu jati tua peninggalan zaman Belanda yang hangus terbakar. Menurutnya, kualitas kayu jati berusia ratusan tahun yang menjadi ciri khas bangunan cagar budaya tersebut sangat sulit ditemukan kembali.

“Sedih sekali melihatnya. Kayu jati sebesar itu mungkin masih bisa ditemukan, tapi kualitas kayu jati ratusan tahun seperti yang ada di Grahadi tidaklah mudah diganti. Hampir semuanya hangus,” ungkapnya.

Khofifah juga menegaskan.bahwa dirinya tidak percaya warga Jawa Timur tega merusak cagar budaya yang menjadi ikon sejarah. “Saya tidak meyakini yang tega merusak itu orang Jawa Timur. Saya percaya orang Jawa Timur itu baik. Mereka boleh menyampaikan pendapat, boleh orasi, boleh mengkritik, tetapi saya rasa mereka tidak akan tega merusak cagar budaya,” tegasnya.

Terkait anggaran renovasi, Khofifah menyampaikan bahwa detail rencana biaya masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia mengungkapkan adanya kemungkinan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Untuk detail plan anggarannya memang belum ada. Tapi tadi saya mendapat informasi dari Kementerian PU bahwa kemungkinan akan ada support budget. Namun lebih dari sekadar anggaran, kita bicara tentang cagar budaya. Kalau mencintai negeri ini, mestinya tidak akan tega merusak warisan sejarah seperti ini,” jelasnya.

Khofifah menambahkan, bahwa Grahadi selama ini terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk aksi unjuk rasa yang rutin digelar di depan gedung setiap hari Kamis.

“Silakan semua menyampaikan pendapat, silakan orasi, silakan mengkritik. Toh setiap Kamis juga ada aksi di depan Grahadi, semua bisa menyampaikan aspirasi dengan damai. Tetapi jangan merusak. Grahadi adalah gedung negara, simbol cagar budaya, bukan sekadar kantor,” pungkasnya. (tok/but)

02/09/2025 22:13
Sugeng Pujianto Kandidat Kuat Ketua DPC PDIP Malang

Malang (beritajatim.com) – Sugeng Pujianto jadi salah satu nama yang banyak diusulkan Pengurus Anak Cabang (PAC) sebagai bakal calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Sugeng, mantan Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP dua periode dari Dapil Malang Raya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada 28 PAC yang mengusulkan nama Sugeng, Politisi senior PDIP di Malang.

Pengalaman serta sepak terjangnya Sugeng selama berseragam partai berlambang banteng moncong putih itu pun tak perlu diragukan.

Hal itu juga diakui Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lawang, Samuel Molindo. Samuel mengatakan bahwa sosok Sugeng selama ini sudah banyak berjasa bagi masyarakat, utamanya di Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi Lawang, Singosari, dan Pakis. Meskipun, saat ini Sugeng sudah tidak menjabat sebagai anggota dewan.

“Pak Sugeng itu senior, orang lama, kita sudah sangat mengenal dengan beliau. Beliau pengampu Dapil 6, selama ini beliau cukup memperhatikan Lawang,” kata Samuel, Selasa (2/9/2025).

Selain Sugeng, PAC Lawang juga mengusulkan dua nama lain. Di antaranya Didik Gatot Subroto dan Redam Guruh Krismantara. Didik merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang saat ini, sedangkan Redam adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang.

“Di Lawang itu tiga nama, Pak Sugeng, kemudian Mas Didik Ketua DPC sekarang, kemudian Mas Redam anak muda dari Dapil saya kebetulan,” ucapnya.

Selain PAC Lawang, PAC Kecamatan Pakis pun mengusulkan tiga nama serupa. Pengurus PAC Pakis sepakat mengusulkan nama Sugeng, Didik, dan Redam.

“Kalau di kita ada tiga, Pak Sugeng, Pak Ketua DPC, dan Mas Redam. Alasan kita mengusulkan tiga nama itu karena kita ingin ada perubahan di Kabupaten Malang terkait kepartaian, baik DPC, PAC, Ranting sampai Anak Ranting. Itulah yang diharapkan saya dan teman-teman,” ujar Ketua PAC PDI Perjuangan Pakis, Bambang Sutejo. (yog/ian)

02/09/2025 22:11
Cegah Pencemaran, DLH Madiun Intensifkan Uji Kualitas Air

Madiun (beritajatim.com) – Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), uji kualitas air rutin dilaksanakan baik di sumur warga maupun aliran sungai. Tak hanya itu, DLH juga tengah menyiapkan laboratorium lingkungan sendiri yang ditargetkan memperoleh sertifikasi pada 2025 tahun ini.

Kepala DLH Kabupaten Madiun, Muhamad Zahrowi, menjelaskan ada tiga alasan utama dilaksanakannya uji kualitas air. Pertama, pengecekan rutin untuk mengetahui kondisi air secara dini. Kedua, tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Ketiga, mendukung proses akreditasi laboratorium lingkungan DLH.

“Kalau yang rutin, kami lakukan menyebar di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun untuk deteksi dini kualitas air. Sedangkan untuk pengaduan, sifatnya menyesuaikan laporan dari masyarakat. Sementara yang kemarin kami lakukan, itu khusus untuk pemenuhan tahapan akreditasi laboratorium lingkungan,” jelas Zahrowi, selasa (2/9/2025).

Laboratorium lingkungan Kabupaten Madiun tahun depan siap difungsikan (Foto: Rendra Bagus Rahadi)

DLH menargetkan pada tahun anggaran 2025, laboratorium lingkungan Kabupaten Madiun dapat memperoleh sertifikasi resmi. Hal ini penting karena sebuah laboratorium lingkungan minimal harus mampu menguji 10 parameter kualitas air, termasuk COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biological calon Oxygen Demand) .

“Kalau sudah tersertifikasi, masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu jauh-jauh menguji kualitas air ke Surabaya atau Mojokerto. Bahkan, nantinya laboratorium ini bisa melayani wilayah Jawa Timur bagian barat yang selama ini belum memiliki laboratorium lingkungan. Ini juga berpotensi menjadi tambahan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun,” tambahnya.

Terkait hasil uji kualitas air, Zahrowi menyebutkan membutuhkan waktu sekitar 1–2 minggu untuk mendapatkan hasil resmi. Setelah itu, akan muncul rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti pemerintah maupun masyarakat.

“Misalnya dari hasil uji sumur warga di Dolopo dan Geger terjadi penurunan kualitas dibandingkan tahun sebelumnya. Maka segera kita buat rekomendasi langkah mitigasi agar kualitas air tetap terjaga,” tegasnya.

DLH berharap masyarakat bersama pemerintah bisa bergandengan tangan menjaga kualitas air demi lingkungan hidup Kabupaten Madiun yang lebih baik. (rbr/but)

02/09/2025 19:55
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Lega, Jalur Kumitir Dibuka Lebih Cepat

Banyuwangi (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, menyambut lega pembukaan kembali jalur Gumitir pada 4 September 2025, setelah sempat ditutup lebih dari sebulan sejak 24 Juli lalu.

Ruliyono menilai keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat, mengingat jalur Gumitir merupakan urat nadi penghubung penting antara Banyuwangi dan Jember.

Menurutnya, penutupan jalur selama lebih dari satu bulan membuat warga dan pelaku usaha mengalami kesulitan. Arus distribusi barang menjadi lebih lama, termasuk biaya logistik yang meningkat cukup drastis.

Sebelumnya, Ruliyono telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali di Surabaya pada Senin, 25 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, ia mendorong agar jalur Gumitir segera dibuka kembali demi mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

“Jalur Gumitir bukan hanya penting bagi Banyuwangi dan Jember, tapi juga menjadi salah satu akses vital Jawa Timur dengan Bali,” ujar politisi Partai Golkar tersebut, Selasa (2/9/2025).

Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, BBPJN, serta seluruh pihak yang bekerja keras sehingga jalur strategis ini akhirnya bisa dibuka lebih cepat dari jadwal semula. Menurutnya, langkah percepatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat, terutama di bidang transportasi, perdagangan, dan layanan publik antarwilayah.

Meski begitu, Ruliyono mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati. “Kita semua harus tetap berhati-hati. Pekerjaan konstruksi memang belum sepenuhnya selesai, jadi disiplin berlalu lintas menjadi kunci keselamatan bersama,” kata Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi itu.

Kepala BBPJN Jatim-Bali, Javid Hurriyanto, menegaskan bahwa pembukaan jalur Gumitir pada 4 September masih bersifat fungsional. “Teman-teman kami masih bekerja di lapangan menyelesaikan konstruksi. Karena pekerjaan akan diselesaikan sesuai kontrak hingga 31 Desember 2025,” ungkapnya.

Ia menambahkan, awalnya proyek dijadwalkan selesai pada 24 September. Namun berkat kerja cepat tim pelaksana di lapangan, jalur ini sudah bisa dibuka lebih awal. Pekerjaan bore pile penanganan longsoran juga rampung lebih cepat, yakni pada 17 Agustus dari rencana awal 24 September.

Dengan demikian, penanganan longsoran pada badan jalan di KM 233+500 dan KM 235+650 sudah bisa dilalui kendaraan. Kendati demikian, masih terdapat pekerjaan minor yang memerlukan penyelesaian hingga akhir masa kontrak.

“Untuk meningkatkan keselamatan jalan, akan dilakukan inspeksi keselamatan termasuk penerangan jalan dan perlengkapan jalan lainnya di jalur Gumitir,” pungkas Javid. [alr/suf]

02/09/2025 19:47