Category: Beritajatim.com Politik

  • BPKAD Bondowoso: Aset Mangkrak Bisa Dihapus, Dihibahkan, atau Dijual

    BPKAD Bondowoso: Aset Mangkrak Bisa Dihapus, Dihibahkan, atau Dijual

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD Bondowoso, Janarko Surfiandi, menjelaskan mekanisme penghapusan aset daerah yang tidak lagi digunakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

    Menurutnya, proses penghapusan dapat dilakukan melalui usulan OPD. Usulan kemudian ditetapkan oleh bupati.

    “Kalau sudah disetujui bupati, aset bisa dihibahkan atau dijual,” katanya pada BeritaJatim.com, Rabu (3/9/2025).

    Biasanya BPKAD bekerja sama dengan KPKNL Jember untuk melakukan penilaian, berapa nilai yang bisa dihapus. “Hasil penjualan aset itu nantinya masuk ke kas daerah,” terangnya.

    Janarko menambahkan, proses penilaian dari KPKNL rata-rata memakan waktu sekitar tiga bulan.

    Setelah itu, BPKAD akan mengajukan surat keputusan (SK) ke bupati untuk penetapan lebih lanjut. “Tujuannya agar barang-barang tersebut bisa tercatat jelas dalam aset kabupaten,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya pernah ada wacana sejak masa Pj Bupati Hadi Wawan Guntono agar kendaraan dinas yang mangkrak bisa dihibahkan ke SMK untuk sarana praktik pelatihan siswa.

    “Tapi waktu itu masih sebatas wacana, belum ditindaklanjuti. Nantinya, dari penilaian KPKNL akan ditentukan apakah aset masih bisa dilelang atau sudah tidak layak,” tandasnya. (awi/but)

  • Gubernur Khofifah dan Bupati Subandi Hadiri Pasar Murah di Sidoarjo

    Gubernur Khofifah dan Bupati Subandi Hadiri Pasar Murah di Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sidoarjo H. Subandi menghadiri kegiatan Pasar Murah di Dusun Gabung, Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati.

    Kehadiran Gubernur Khofifah bertujuan memastikan distribusi kebutuhan pokok, khususnya beras, dapat dijangkau masyarakat hingga ke tingkat pemukiman. Ia menegaskan pentingnya lokasi pasar murah agar tepat sasaran.

    “Untuk itu saya selalu berpesan jika membuka pasar murah, usahakan jauh dari pasar tradisional,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Beras Medium Dijual Lebih Murah

    Khofifah menjelaskan, pasar murah ini digelar untuk menjaga ketersediaan beras medium di tengah kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sejak 22 Agustus 2025 sebesar Rp13.000 per kilogram. Namun, masyarakat tetap bisa membeli beras SPHP di pasar murah dengan harga Rp12.000 per kilogram.

    “Kita hadir di sini untuk memastikan kebutuhan sembako masyarakat dapat terpenuhi, terutama beras, karena beras menjadi kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi keluarga,” tegas Khofifah, Rabu (3/9/2025).

    Selain menjual sembako dengan harga terjangkau, Gubernur Jatim bersama Bupati Sidoarjo juga menyerahkan beras gratis kepada para lansia di sekitar lokasi.

    Harga Sembako di Pasar Murah Sidoarjo

    Dalam kegiatan tersebut, harga kebutuhan pokok dijual lebih rendah dari HET resmi pemerintah. Rinciannya:

    Beras SPHP HET Rp12.500/kg, dijual Rp11.000/kg

    Gula HET Rp16.000/kg, dijual Rp14.000/kg

    Minyak goreng kemasan “Minyak Kita” HET Rp16.000/liter, dijual Rp13.000/liter

    Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Stok yang aman dan distribusi yang lancar akan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan tenang,” tutup Khofifah.

  • Demo 3 September Batal, Aliansi Santri Nusantara Pertanyakan Nasib Donasi Masyarakat

    Demo 3 September Batal, Aliansi Santri Nusantara Pertanyakan Nasib Donasi Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Rencana aksi besar bertajuk ‘Aliansi Rakyat Jawa Timur Menggugat’ yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 3 September 2025 hari ini, urung digelar.

    Penundaan tanpa batas waktu ini diumumkan langsung oleh inisiator gerakan, Muhammad Sholeh atau akrab disapa Cak Sholeh, pada Senin (1/9/2025) lalu di Posko Penggalangan Dana Aksi, Taman Apsari, Surabaya.

    Namun, keputusan tersebut justru menimbulkan gelombang tanda tanya dari warganet. Mereka mempertanyakan nasib donasi yang sebelumnya dihimpun untuk mendukung aksi, mulai dari air mineral, makanan ringan, hingga sejumlah uang tunai.

    Ketua Aliansi Santri Nusantara, H. Mohaimin, mengaku heran atas ketidakjelasan laporan keuangan maupun distribusi bantuan.

    “Sebagai masyarakat Jawa Timur, saya mempertanyakan ke mana keberadaan donasi yang katanya sudah terkumpul. Harusnya ada transparansi, apalagi ini menyangkut amanah publik. Kalau demo batal, bagaimana pertanggungjawaban donasi kepada masyarakat,” tegasnya.

    Kritik dan keresahan publik terlihat jelas di media sosial. Akun Instagram Cak Sholeh dihujani komentar warganet. Salah satu komentar dengan tegas menyebut, “Total donasi seharusnya disebutkan dan dilaporkan secara terbuka, jangan hanya disimpan,” kata akun@bukanaries di laman komentar.

    Seorang warganet dengan akun @sisi_ bahkan menulis peringatan keras, “Awas lo Cak Sholeh, rakyat Jatim sebagian wes ngirim donasi…”.

    Kecaman semacam ini ramai dibagikan ulang di berbagai platform, memperkuat sorotan publik terhadap pengelolaan dana aksi.

    Sementara itu, dikutip dari akun resmi Instagram Cak Sholeh @sholeh_lawyer menegaskan, bahwa keputusan penundaan diambil demi keselamatan masyarakat. Ia menyinggung kondisi sosial-politik yang belum kondusif pasca serangkaian kerusuhan di sejumlah titik di Surabaya.

    “Kalau dipaksakan aksi pada 3 September, justru akan menakuti masyarakat. Kami tidak ingin aksi damai berubah jadi kerusuhan,” ujarnya.

    Sholeh juga menyampaikan bahwa Posko Penggalangan Dana di Taman Apsari resmi ditutup per Senin malam. “Kalau posko tetap dibuka, bantuan akan terus mengalir, padahal aksi belum bisa dijalankan. Penutupan ini agar tidak ada penumpukan logistik,” jelasnya.

    Ia menjelaskan, donasi dari masyarakat yang terkumpul selama pembukaan pokso mencapai Rp8,150 juta. Kemudian, ada Rp5 juta di dalam kotak donasi posko yang dipecah dan digarong orang, sekaligus tenda yang hilang. Saat ini, sisa donasi sekitar Rp4,971 juta, setelah dikurangi biaya operasional posko, seperti akomodasi dan konsumsi.

    “Sekali lagi aksi tidak dibatalkan, tapi kita tunda sampai batas waktu belum ditentukan,” ujarnya. [tok/beq]

  • Ketua PCNU Sampang Imbau Warga Tetap Tenang, Percayakan Insiden Jakarta ke Polri

    Ketua PCNU Sampang Imbau Warga Tetap Tenang, Percayakan Insiden Jakarta ke Polri

    Sampang (beritajatim.com) – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sampang, KH Itqon Bushiri, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh berbagai isu negatif yang belakangan ini beredar luas.

    KH. Itqon Bushiri menekankan pentingnya menjaga situasi yang damai dan stabil, terlebih di tengah kondisi nasional yang sedang menjadi perhatian publik. “Saya mengajak seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif,” ujarnya. Rabu (3/9/2025).

    Terkait peristiwa yang terjadi di Jakarta, ia meminta masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang dinilainya telah bekerja secara profesional sesuai prosedur hukum. “Mengenai insiden di Jakarta, mari kita serahkan penanganannya kepada Polri. Kita percaya proses hukum,” tambahnya.

    Lebih jauh, Kiai Itqon juga mengajak masyarakat Sampang untuk aktif berkontribusi menciptakan suasana yang aman, tentram, dan kondusif di lingkungan masing-masing. “Kami berharap semua pihak ikut berperan dalam menjaga stabilitas dan ketenangan,” pungkasnya.[sar/kun]

  • DPRD Jatim Pastikan Tak Ada Lagi Kunker Luar Negeri Sepanjang 2025

    DPRD Jatim Pastikan Tak Ada Lagi Kunker Luar Negeri Sepanjang 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, memastikan tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota dewan sepanjang tahun 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari moratorium kunjungan luar negeri yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Adanya moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kami menangkap dan menindaklanjuti instruksi itu. Sehingga tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri,” kata Musyafak usai Paripurna laporan Banggar terhadap P – APBD 2025, Rabu (3/9/2025).

    Musyafak menjelaskan, anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp19 miliar kini resmi dihapus. Dana tersebut dialihkan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

    “Dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus, banyak pengangguran, pedagang kaki lima sepi, toko-toko juga sepi, maka anggaran itu kita kembalikan ke OPD agar bisa dipakai untuk program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Musyafak, selain pos perjalanan dinas luar negeri, DPRD Jatim juga melakukan penyesuaian anggaran di beberapa sektor lain. Namun, penghapusan anggaran kunker luar negeri menjadi langkah paling signifikan sekaligus simbolis.

    “Saya kira juga banyak hal yang lain, tetapi yang paling penting ini. Ini bagian dari respon kita terhadap situasi yang ada,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan agar anggota dewan menjaga sikap di ruang publik dan tidak memamerkan gaya hidup mewah. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah situasi ekonomi yang sulit. “Tidak menampilkan flexing-flexing yang bisa membuat masyarakat marah dengan kondisi sekarang,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Bersih-bersih Grahadi, Ketua SPSI Jatim: Jangan Sampai Ulah Perusuh Hapus Jejak Sejarah

    Bersih-bersih Grahadi, Ketua SPSI Jatim: Jangan Sampai Ulah Perusuh Hapus Jejak Sejarah

    Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur bersama Gerakan Serikat Pekerja (GESPER) turun ke jalan melakukan bakti sosial dan kerja bakti serentak di sejumlah titik di Surabaya, Rabu (3/9/2025).

    Aksi ini dipusatkan di kawasan Gedung Negara Grahadi Surabaya, yang beberapa hari lalu menjadi lokasi kerusuhan hingga terjadi perusakan dan pembakaran fasilitas umum.

    Ketua SPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi, menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian buruh terhadap kelestarian cagar budaya sekaligus upaya memberikan pesan moral kepada masyarakat. Ini agar tidak mudah terprovokasi oleh tindakan anarkis yang mengatasnamakan demonstrasi.

    “Kami fokuskan kerja bakti di area Grahadi, mulai Jalan Basuki Rahmat, Gubeng, Wonokromo, hingga A. Yani Surabaya. Gedung Grahadi adalah cagar budaya yang harus dijaga keberlangsungannya untuk anak cucu bangsa. Jangan sampai ulah perusuh menghapus jejak sejarah yang berharga bagi Jawa Timur,” ujar Fauzi.

    Menurut Fauzi, aksi gotong royong ini tidak hanya sekadar membersihkan lingkungan pascakerusuhan, tetapi juga menjadi simbol persatuan antara pekerja dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas Jawa Timur.

    Ia menyayangkan sikap kelompok-kelompok tertentu yang mengaku menyampaikan aspirasi, namun justru menimbulkan kerusakan dan keresahan.

    “Demonstrasi tidak mungkin dilakukan dini hari, apalagi disertai penjarahan dan pembakaran. Itu murni kriminal, bukan aspirasi. Kami berdoa agar pelaku segera insaf, dan aparat hukum bisa segera menindak tegas, baik yang masih di bawah umur maupun orang dewasa,” tegasnya.

    Selain membersihkan area publik, SPSI dan GESPER juga mengajak masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai gotong royong dan saling menjaga ketertiban.

    Fauzi berharap kejadian kerusuhan beberapa hari lalu dapat menjadi pelajaran bersama bahwa kekerasan dan anarkis, bukanlah jalan penyelesaian masalah.

    Lebih lanjut, Fauzi menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah.

    Menurut dia, Jawa Timur selama ini menjadi penyangga ekonomi nasional dengan produksi pangan, daging, dan telur terbesar di Indonesia.

    “Kerangka ekonomi Jawa Timur ini adalah contoh bagi provinsi lain. Kami percaya Ibu Gubernur mampu menjadikan kejadian ini sebagai pemicu semangat untuk memperkuat kondusivitas, memperbaiki berbagai sisi, dan membawa Jawa Timur semakin maju,” tuturnya.

    Dengan nada penuh keprihatinan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, bahwa banyak bagian kayu jati tua peninggalan zaman Belanda yang hangus terbakar. Menurutnya, kualitas kayu jati berusia ratusan tahun yang menjadi ciri khas bangunan cagar budaya tersebut sangat sulit ditemukan kembali.

    “Sedih sekali melihatnya. Kayu jati sebesar itu mungkin masih bisa ditemukan, tapi kualitas kayu jati ratusan tahun seperti yang ada di Grahadi tidaklah mudah diganti. Hampir semuanya hangus,” ungkapnya.

    Khofifah juga menegaskan, bahwa dirinya tidak percaya warga Jawa Timur tega merusak cagar budaya yang menjadi ikon sejarah. “Saya tidak meyakini yang tega merusak itu orang Jawa Timur. Saya percaya orang Jawa Timur itu baik. Mereka boleh menyampaikan pendapat, boleh orasi, boleh mengkritik, tetapi saya rasa mereka tidak akan tega merusak cagar budaya,” tegasnya.

    Terkait anggaran renovasi, Khofifah menyampaikan bahwa detail rencana biaya masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia mengungkapkan adanya kemungkinan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Untuk detail plan anggarannya memang belum ada. Tapi tadi saya mendapat informasi dari Kementerian PU bahwa kemungkinan akan ada support budget. Namun lebih dari sekadar anggaran, kita bicara tentang cagar budaya. Kalau mencintai negeri ini, mestinya tidak akan tega merusak warisan sejarah seperti ini,” jelasnya.

    Khofifah menambahkan, bahwa Grahadi selama ini terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk aksi unjuk rasa yang rutin digelar di depan gedung setiap hari Kamis.

    “Silakan semua menyampaikan pendapat, silakan orasi, silakan mengkritik. Toh setiap Kamis juga ada aksi di depan Grahadi, semua bisa menyampaikan aspirasi dengan damai. Tetapi jangan merusak. Grahadi adalah gedung negara, simbol cagar budaya, bukan sekadar kantor,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Wali Kota Wahyu Pastikan Kota Malang Aman, Wisatawan Silahkan Berlibur

    Wali Kota Wahyu Pastikan Kota Malang Aman, Wisatawan Silahkan Berlibur

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memastikan Kota Malang aman untuk pariwisata atau liburan. Meski ada travel warning dari beberapa negara untuk berpergian ke Indonesia, dia memastikan Kota Malang merupakan destinasi wisata yang aman.

    “Kami akan tunjukan ke mereka bahwa di Kota Malang ini baik-baik saja,” ujar Wahyu, Rabu, (3/9/2025).

    Wahyu menuturkan, bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang telah melakukan deklarasi damai pada Minggu, (31/9/2025). Deklarasi ini menjadi simbol bahwa Pemerintah Kota Malang dan stakeholder lainnya menjamin masyarakat aman untuk berpergian dan berlibur.

    “Makanya kemarin kan sudah ada deklarasi damai. Itu untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya wisatawan dan pengusaha travel, Kota Malang ini gak ada masalah,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga meminta para pengusaha untuk tidak khawatir usahanya terdampak. Sehingga pengusaha tetap membuka usahanya. Sementara wisatawan tidak perlu takut untuk berlibur baik wisata kuliner, maupun istirahat atau bermalam di Kota Malang.

    “Untuk pengusaha juga gak perlu was-was. Wisatawan silahkan datang. Kami sampaikan bahwa Malang aman-aman saja,” ujar Wahyu.

    Disisi lain Kota Malang memiliki program unggulan 1.000 event. Dia pun mendorong event yang sudah terjadwal tetap berjalan sesuai rencana waktu penyelenggaraan. Apalagi, di tengah gelombang unjuk rasa di daerah lain. Kota Malang relatif lebih aman dibandingkan daerah lain.

    “Iya. Event-event tetap berjalan. Sekolah juga sudah masuk, tidak libur. ASN juga sudah mengenakan pakaian dinas. Karena kesannya kita ini seperti ada kejadian luar biasa. Tapi ini normal lagi,” ujar Wahyu. [luc/aje]

  • Wali Kota Mojokerto Lantik 11 ASN, Tegaskan Jabatan sebagai Amanah

    Wali Kota Mojokerto Lantik 11 ASN, Tegaskan Jabatan sebagai Amanah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari melantik dan mengambil sumpah 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Pelantikan yang digelar di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat ini menjadi yang perdana di periode keduanya sebagai Wali Kota Mojokerto.

    ASN yang dilantik terdiri dari tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama dan empat pejabat fungsional. Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal wajar dalam birokrasi untuk mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan publik.

    “Agar masing-masing pegawai dapat beradaptasi, menciptakan inovasi, dan berkontribusi secara berkelanjutan di unit kerja yang baru,” pesannya, Rabu (3/9/2025).

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak ASN, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, Ning Ita menekankan pentingnya pengamalan core value BerAKHLAK sebagai penguatan budaya kerja ASN.

    “Jika core value BerAKHLAK dapat diaplikasi dengan baik, maka tidak ada lagi ego sektoral. Setiap instansi dapat berkolaborasi dalam menciptakan harmonisasi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.

    Acara pelantikan ditutup dengan penandatanganan pakta integritas serta pemberian ucapan selamat dari Wali Kota kepada para pejabat yang baru dilantik.

    Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yaitu:

    Novi Raharjo sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,
    Muraji sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
    Ikramul Yasak sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
    Amin Wachid sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
    Ani Wijaya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata,
    dr. Farida Mariana sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah,
    Abdul Rahman Tuwo sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

    Sementara itu, pejabat fungsional yang dilantik adalah:

    Ahmad Aris Effendi, S.H. sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah,
    Filudina Romsika sebagai Administrator Kesehatan Pertama pada Dinas Kesehatan P2KB,
    Duha Rosida sebagai Pengelola Sumber Daya Air pada Dinas PUPRPerakim,
    Emalia Kurniawati sebagai Penera pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. [tin/kun]

  • Pacitan Sering Jadi Tuan Rumah Event Nasional, Ketua DPRD: Masyarakat dan Pemerintah Harus Siap

    Pacitan Sering Jadi Tuan Rumah Event Nasional, Ketua DPRD: Masyarakat dan Pemerintah Harus Siap

    Pacitan (beritajatim.com) – Seringnya event berskala nasional digelar di Pacitan mendapat respon positif dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan, Arif Setia Budi.

    “Tentu ini sangat baik untuk pengembangan Kabupaten Pacitan. Banyak orang yang tinggal lebih lama di sini, mereka berbelanja dan membelanjakan uangnya di Pacitan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

    Salah satunya adalah penyelenggaraan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Partai Demokrat yang digelar di Pacitan. Menurut Arif, kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah memberi dampak signifikan bagi perekonomian lokal maupun perkembangan sektor pariwisata.

    “Bimtek saja ada lima gelombang, yang diselenggarakan dalam waktu dua bulan lebih, dan pesertanya dari berbagai provinsi se-Indonesia,” jelasnya.

    Ia menegaskan, pemerintah daerah selalu terbuka terhadap siapa pun yang berkunjung ke Pacitan. Kehadiran event berskala nasional disebut sebagai peluang besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

    “Pemda welcome kepada wisatawan maupun siapa saja yang datang. Ini kesempatan bagus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Sekretaris DPC Partai Demokrat Pacitan ini juga menyinggung momentum Ekspedisi Merah Putih bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bupati Pacitan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, kegiatan tersebut telah memberikan dampak positif yang besar terhadap citra wisata Pacitan.

    “Kemarin kita sudah review bersama Pak SBY, Mas Bupati, dan Mas AHY saat Ekspedisi Merah Putih. Itu luar biasa, berdampak pada wisata Pacitan, begitu juga dengan Bimtek maupun retreat yang dilaksanakan di sini,” ungkapnya.

    Dengan semakin seringnya Pacitan menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional, Arif optimistis geliat pariwisata dan ekonomi masyarakat akan terus tumbuh. [tri/aje]

  • Saat Rakyat Mengeluh, Tunjangan DPRD Jombang Justru Naik Drastis

    Saat Rakyat Mengeluh, Tunjangan DPRD Jombang Justru Naik Drastis

    Jombang (beritajatim,com) – Di tengah keluhan masyarakat Jombang yang terbebani kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang justru menikmati kenaikan tunjangan fantastis.

    Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 66 Tahun 2024, besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota legislatif mengalami peningkatan signifikan sejak 1 Januari 2025.

    Dalam aturan itu, Ketua DPRD Jombang memperoleh tunjangan perumahan sebesar Rp37.945.000 per bulan, Wakil Ketua Rp26.623.000, sedangkan anggota dewan Rp18.865.000. Selain itu, masing-masing anggota legislatif juga berhak menerima tunjangan transportasi Rp13.500.000 setiap bulan.

    Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Perbup Nomor 5 Tahun 2022. Saat itu Ketua DPRD hanya menerima Rp29.200.000, Wakil Ketua Rp21.800.000, anggota dewan Rp18.800.000, dan tunjangan transportasi Rp12.900.000.

    Kenaikan ini langsung menuai kritik dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ). Ketua FRMJ, Joko Fatah Rochim, menilai pemberian tunjangan tersebut tidak realistis. “Tunjangan perumahan yang seperti apa. Terus, anggota DPRD Jombang itu kan rumahnya di Jombang semua, kenapa masih memerlukan tunjangan perumahan,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

    Fatah meminta agar regulasi yang menjadi dasar pemberian tunjangan segera dicabut. Dia mempertanyakan urgensi dari tunjangan-tunjangan itu. “Harus dicabut, karena nggak realistis dan menyakiti hati rakyat,” tegasnya.

    Menurutnya, pemberian tunjangan besar kepada DPRD Jombang sangat kontras dengan kondisi masyarakat. Banyak warga justru sedang terbebani kenaikan PBB yang dinilai memberatkan.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jombang Syarif Hidayatullah memilih tidak berkomentar lebih jauh. Ia menyebut pernyataan resmi hanya bisa disampaikan oleh Ketua DPRD Hadi Atmaji yang saat ini tengah menjalankan ibadah umrah. “Satu pintu melalui Ketua DPRD Jombang saja. Namun beliau saat ini masih umrah,” kata Syarif.

    Bupati Jombang Warsubi juga enggan memberikan tanggapan terkait desakan mencabut Perbup Nomor 66 Tahun 2024 tentang besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota legislatif. Ia hanya berujar singkat, “Maaf saat ini kita sedang berduka.”. [suf]