Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menegaskan bahwa Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus utama kebijakan anggaran kali ini adalah membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial saat ini.

    “Kami ingin memastikan P-APBD 2025 benar-benar fokus pada program yang pro rakyat, seperti beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako,” ujar Deni kepada beritajatim.com, Kamis (4/9/2025).

    Deni menjelaskan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati sejumlah prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program seperti beasiswa akan diperluas cakupannya agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu yang terbantu.

    “Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima yang bisa mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Selain itu, DPRD juga mendorong realisasi program pasar murah dan bantuan sembako. Dia optimis program ini dapat meringankan beban masyarakat menjelang akhir tahun 2025 ketika kebutuhan pokok biasanya mengalami lonjakan harga.

    “Pasar murah sembako dan bantuan sosial akan kita dorong, terutama pada triwulan terakhir tahun ini. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Deni menambahkan, DPRD juga mendukung alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kepala desa dan pengurus koperasi. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

    “Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal,” tegasnya.

    Deni menegaskan DPRD Jatim akan terus mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat. “Harapan kami, perubahan APBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/ian]

  • 29 Camat di Jember Dimutasi, Hanya 2 Orang yang Bertahan, Ini Daftarnya

    29 Camat di Jember Dimutasi, Hanya 2 Orang yang Bertahan, Ini Daftarnya

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait memutasi 29 dari 31 orang camat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hanya dua orang camat di Jember bagian timur yang bertahan.

    Pelantikan camat dilakukan bersamaan dengan pelantikan 352 pejabat eselon III dan IV oleh Bupati Muhammad Fawait, di Pendapa Wahyawibawagraha, Jember, Rabu (3/9/2025).

    Dua camat yang bertahan itu adalah Camat Kalisat Rusdiyanto dan Camat Sukowono Jono Wasinudin. Sementara, itu tiga posisi camat diisi pelaksana tugas, yakni Deni Hadiatullah di Kecamatan Sumbersari, Musyaffa di Kecamatan Sukorambi, dan Hanifah di Kecamatan Ambulu.

    Sebelumnya, Deni adalah pelaksana tugas Camat Ambulu. Hanifah selain bertugas sebagai pelaksana tugas Camat Ambulu, juga bertugas sebagai Camat Wuluhan, menggantikan Andri Purnomo yang digeser menjadi Camat Arjasa.

    Berikut Daftar camat terbaru di Kabupaten Jember

    1. Muhammad Sifak Beni Kurniawan menjabat Camat Ajung, menggantikan Beny Armindo Ginting

    2. Deni Hadiatullah menjabat pelaksana tugas Camat Sumbersari menggantikan Regar Jeane DN

    3. Musyaffa menjabat pelaksana tugas Camat Sukorambi menggantikan Asrah Joyo Widono

    4. Hanifah menjabat pelaksana tugas Camat Ambulu menggantikan Deni Hadiatullah

    5. Andri Purnomo menjabat Camat Arjasa menggantikan Ahmad Fauzi.

    6. Agus Sucahyo menjabat Camat Balung ,menggantikan Mohamad Faridj Wadjdi

    7. Bambang Erwin Setyono menjabat Camat Bangsalsari menggantikan pelaksana tugas Musyaffa

    8. Dannie Allcholin menjabat Camat Gumukmas menggantikan … Nino Eka Putra Wahyu Ramadhoni

    9. Andreas Permana Harahap menjabat Camat Jelbuk menggantikan Ajib

    10. Soetjahyo menjabat Camat Jenggawah menggantikan Endro Lukito

    11. Farisa Jamal Taslim menjabat Camat Jombang menggantikan Nuryadi

    12. Dwi Sunu Arinugroho menjabat Camat Kaliwates menggantikan Leon Lazuardy

    13. Ronny Arvianto menjabat Camat Kencong menggantikan Muhammad Najmul Huda

    14. Nino Eka Putra Wahyu Ramadhoni menjabat Camat Ledokombo menggantikan Muhammad Sifak Beni Kurniawan,

    15. Adi Kusnandar Zulkifli Ahmad Husein menjabat Camat Mayang menggantikan Nurul Hafid Yasin

    16. Abdul Kadir menjabat Camat Mumbulsari menggantikan Fariqul Mashudi

    17. Rifendi Wahjuwibakti menjabat Camat Pakusari menggantikan Sodiq

    18. Hendra Kusuma menjabat Camat Panti menggantikan Rifendi Wahjuwibakti

    19. Ajib menjabat Camat Patrang menggantikan Hendra Kusuma

    20. Beny Armindo Ginting menjabat Camat Puger menggantikan Subagiyo

    21. Roni Herman Baza menjabat Camat Rambipuji menggantikan Djoni Nurtjahjono

    22. Ahmad Fauzi menjabat Camat Semboro menggantikan Abdul Kadir

    23. Bagas Wahyudi Witjaksono menjabat Camat Silo menggantikan pelaksana tugas Teguh Kurniawan

    24. Muhammad Farid Wadjdi menjabat Camat Sumberbaru menggantikan Sunarwati Widya Astutik

    25. Djoni Nurtjahjono menjabat Camat Sumberjambe menggantikan Umar Faroek

    26. Fariqul Mashudi menjabat Camat Tanggul menggantikan Hanifah

    27. Muhammad Najmul Huda menjabat Camat Tempurejo menggantikan Prihan Jadid

    28. Prihan Jadid menjabat Camat Umbulsari menggantikan Ronny Arvianto

    29. Hanifah menjabat Camat Wuluhan menggantikan Andri Purnomo [wir]

  • Dorong Reformasi Polri, GMNI Surabaya Sampaikan Kajian ke DPRD

    Dorong Reformasi Polri, GMNI Surabaya Sampaikan Kajian ke DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menyerahkan dokumen rekomendasi kebijakan dan kajian akademik tentang reformasi Polri kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Langkah ini menjadi bentuk komitmen GMNI dalam mengawal aspirasi rakyat sekaligus mendorong pembenahan institusi kepolisian agar lebih profesional dan dekat dengan masyarakat.

    “Reformasi Polri tidak cukup dengan perbaikan kecil. Harus ada langkah berani yang menyentuh akar masalah, mulai dari desentralisasi fungsi, penguatan akuntabilitas sipil, hingga perubahan budaya hukum agar lebih humanis. Polisi harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat,” tegas Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, Kamis (4/9/2025).

    Ketua Bidang Politik DPC GMNI Surabaya, Aulia Thariq Akbar, menambahkan bahwa dokumen yang diserahkan tidak hanya berisi kritik, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Dia menyebut perlunya perubahan struktural agar fungsi kepolisian lebih fokus dan transparan.

    “Kami mendorong pemisahan fungsi kepolisian menjadi beberapa lembaga, misalnya Badan Keamanan dan Ketertiban Komunitas, Badan Investigasi Kriminal, hingga Satuan Penegakan Hukum Khusus. Dengan model ini, setiap lembaga lebih fokus dan bisa diawasi secara terbuka oleh masyarakat,” jelas Atha.

    “Harapannya, ke depan Polri atau institusi pengganti bisa lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap rakyat,” tambah mantan Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyambut baik inisiatif GMNI. Dia menilai kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kebijakan daerah.

    “Kami menyambut baik rekomendasi dari GMNI Surabaya ini. Kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kami di DPRD. Jangan sampai kalian jauh dari realitas keadaan masyarakat hari ini. GMNI harus selalu berdiri bersama rakyat dan berjuang untuk rakyat,” kata Adi.[asg/ian]

  • Pemkab Madiun Siapkan Perlindungan dan Lapangan Kerja Bagi Pekerja Migran

    Pemkab Madiun Siapkan Perlindungan dan Lapangan Kerja Bagi Pekerja Migran

    Madiun (beritajatim.com) – Upaya keras Pemerintah Kabupaten Madiun untuk melindungi warganya berbuah manis. Enam pekerja migran asal Madiun yang berada di Guinea Ekuatorial, Afrika, berhasil dipulangkan ke kampung halaman dengan selamat.

    Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa kepulangan mereka tidak lepas dari upaya bersama pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. Proses pemulangan pun cukup sulit karena Indonesia belum memiliki Kedutaan Besar di Guinea Ekuatorial, sehingga koordinasi dilakukan melalui KBRI di Kamerun.

    “Proses pemulangan ini membutuhkan perjuangan luar biasa. Namun berkat kolaborasi dan harmonisasi semua pihak, keenam pejuang nafkah asal Kabupaten Madiun ini akhirnya bisa kembali ke kampung halaman,” ungkap Purnomo, Kamis (4/9/2025).

    Menurutnya, banyak permasalahan yang dihadapi para pekerja migran selama di Guinea Ekuatorial sehingga mereka memutuskan untuk pulang. Pemkab Madiun berkomitmen memberikan perlindungan, menciptakan rasa aman, sekaligus membuka peluang kerja agar warga tidak perlu lagi merantau jauh ke luar negeri.

    “Kami berusaha melalui Dinas Tenaga Kerja untuk menciptakan lapangan kerja di Madiun. Apalagi dengan adanya zona industri, harapannya bisa menyerap tenaga kerja lokal sehingga masyarakat tidak harus capek-capek mencari nafkah sampai ke luar negeri,” tegasnya.

    Selain itu, Purnomo menambahkan pihaknya bersama Pemkab Madiun akan melakukan edukasi secara masif terkait aturan dan prosedur kerja yang legal. Hal ini sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali.

    “Edukasi ini akan dilakukan melalui jejaring di tingkat kecamatan hingga desa, supaya masyarakat memahami regulasi sebelum berangkat bekerja di luar negeri,” pungkasnya. Pemkab Siapkan Langkah Perlindungan dan Lapangan Kerja. (rbr/ted)

  • Bagikan 1.500 Paket Sembako untuk Warga Surabaya, Arif Fathoni: Politik Pengabdian

    Bagikan 1.500 Paket Sembako untuk Warga Surabaya, Arif Fathoni: Politik Pengabdian

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menggelar aksi sosial dengan membagikan 1.500 paket sembako kepada masyarakat. Paket sembako itu disalurkan melalui kader Golkar di wilayah Rungkut, Gunung Anyar, dan Sidosermo.

    Fathoni, mengatakan kegiatan ini bukan hanya aksi bagi-bagi sembako. Menurutnya, langkah sederhana tersebut adalah ikhtiar untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah situasi kebangsaan yang kian berat.

    “Ini merupakan politik pengabdian karena kami meyakini perintah Allah Tuhan Yang Maha Esa, barang siapa meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan bebannya, baik di dunia maupun di akhirat,” ujar Fathoni, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menegaskan, seorang wakil rakyat tidak hanya bertugas mengawasi, mengatur, atau menganggarkan kebijakan publik. Lebih dari itu, politik harus menjadi jembatan pengabdian yang ditandai kepekaan hati dan keberanian hadir langsung bersama masyarakat.

    Fathoni menilai, kehadiran wakil rakyat di tengah warga jauh lebih penting dibanding sekadar berbicara di ruang rapat. Dengan hadir di lapangan, seorang legislator bisa mendengar, merasakan, dan ikut mencari solusi atas persoalan sehari-hari yang dihadapi masyarakat.

    “Legislator tidak boleh hanya pandai berbicara regulasi. Legislator pun harus peka dan harus ikut merasakan kehidupan rakyatnya,” tegas mantan aktivis ini.

    Fathoni memaknai pembagian sembako ini sebagai wujud nyata dalam merawat solidaritas sosial. Menurutnya, aksi tersebut juga menjadi sarana membangun kepercayaan antara rakyat dan wakilnya di parlemen.

    Dia menyadari, bantuan yang diberikan mungkin belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi warga. Namun dia yakin langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan hati akan meninggalkan jejak besar di hati masyarakat.

    “Bantuan ini mungkin tidak menyelesaikan semua kesulitan ekonomi, tetapi ia adalah simbol bahwa kita masih saling peduli, masih saling menopang, dan masih meyakini bahwa pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang peduli terhadap sesamanya,” ungkap mantan jurnalis dan lawyer ini.

    Ke depan, Fathoni memastikan akan terus memperjuangkan politik yang dekat dengan rakyat. Dia ingin memastikan setiap langkahnya sebagai politisi membawa manfaat nyata bagi masyarakat Surabaya.

    “Selama masih diberi amanah, saya ingin memastikan politik menjadi jalan keberkahan, dan jembatan pengabdian kepada masyarakat. Khoirunnas anfauhum linnas,” pungkas mantan Ketua DPD Golkar Surabaya ini.[asg/ted]

  • Mas Dhito Apresiasi Warga Kembalikan Barang Jarahan, Satpol PP Kediri Catat Ratusan Unit

    Mas Dhito Apresiasi Warga Kembalikan Barang Jarahan, Satpol PP Kediri Catat Ratusan Unit

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri terus menerima pengembalian barang hasil jarahan pasca kericuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025. Bahkan, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito menerima langsung sejumlah barang dari warga, pada Rabu (3/9/2025).

    Seorang pemuda asal Ngronggo, Kota Kediri menyerahkan sebuah PC merek HP, monitor, dan keyboard di kantor Pemkab Kediri. Mas Dhito mengapresiasi kejujuran pemuda itu dan menegaskan barang yang dikembalikan tidak akan diproses hukum, selama bukan provokator atau aktor intelektual di balik kerusuhan.

    “Kalau mengembalikan barang-barang jarahan tersebut, maka dipastikan tidak akan diproses hukum, kecuali masuk dalam kategori provokator, atau aktor intelektual di balik kericuhan ini. Karena ini kan bukan demo, tapi saya katakan ini kericuhan, kerusuhan, menjarahan,” tegasnya.

    Hingga kini, lebih dari lima mobil pick up berisi barang hasil jarahan telah dikembalikan ke Satpol PP, balai desa, maupun Polres Kediri. Sementara itu, kerugian akibat kerusuhan diperkirakan mencapai Rp500 miliar, belum termasuk kendaraan dinas yang dibakar. Untuk kerugian gedung pemerintahan Kabupaten Kediri dan DPRD, nilai kerusakan sudah menembus Rp135 miliar.

    Satpol PP Kabupaten Kediri mencatat pengembalian barang jarahan.

    Sejak imbauan pengembalian disampaikan pada Senin (1/9/2025), ratusan barang berbagai jenis telah dikembalikan ke Satpol PP dan kantor desa. Barang-barang tersebut mulai dari televisi, kulkas, printer, hingga laptop.

    Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Untung Satrio Wicaksono, menjelaskan barang-barang itu kini dikumpulkan di Mako Satpol PP untuk diinventarisasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

    “Alhamdulillah sejak disampaikannya imbauan tersebut sampai tadi malam dan sekarang masih berlangsung di beberapa tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan imbauan itu banyak oknum masyarakat yang menjarah itu mengembalikan aset-aset tersebut ada yang dikembalikan secara langsung, ada yang dititipkan, ada pula dan banyak yang diletakkan di depan Mako Satpol PP atau di depan kantor-kantor desa,” jelasnya, pada Rabu (3/9/2025).

    Pihaknya juga kembali mengingatkan warga yang masih menyimpan atau menemukan barang hasil jarahan agar segera mengembalikan sebelum ada proses hukum.

    “Kepada siapa pun yang saat ini masih ketempatan ataupun melihat ada barang, diperkirakan barang-barang aset milik Kabupaten Kediri yang mungkin ditinggal atau yang masih ketempatan membawa dihimbau untuk segera mengembalikan daripada setelah imbauannya dicabut kalau masih ketahuan membawa mungkin prosesnya adalah proses pidana,” tegas Untung. [nm/ian]

  • Perumda Sari Gunung Hidup Lagi, Pemkab Ponorogo Buka Lowongan Direktur dan Dewas

    Perumda Sari Gunung Hidup Lagi, Pemkab Ponorogo Buka Lowongan Direktur dan Dewas

    Ponorogo (beritajatim.com) – Setelah sekian lama tak terdengar geliat usahanya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung akhirnya kembali dibangkitkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

    Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri sejak 2020 itu kini bertransformasi, tak lagi terbatas di sektor pertambangan, melainkan akan merambah ke berbagai bidang strategis.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, menegaskan langkah awal yang ditempuh adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Pemkab pun membuka lowongan jabatan direktur dan dewan pengawas (dewas) yang pendaftarannya berlangsung pada 1–7 September 2025.

    “Persyaratannya minimal sarjana dan berusia maksimal 55 tahun untuk direktur, 60 tahun untuk dewas. Jadi pensiunan tidak boleh mendaftar,” kata Agus Pramono, Rabu (3/9/2025).

    Agus menjelaskan, selain memenuhi syarat administrasi, calon pelamar juga wajib memiliki pengalaman manajerial minimal lima tahun, baik di perusahaan maupun bidang pekerjaan lain. Standar yang tinggi tersebut, menurutnya, penting agar sosok yang terpilih benar-benar mampu menghidupkan kembali roda usaha Perumda Sari Gunung.

    “Karena ini sistem seleksi, kami harapkan yang terpilih nanti memang berkualitas sebagai direktur dan dewan pengawas,” jelasnya.

    Pemkab Ponorogo pun menaruh harapan besar pada wajah baru BUMD ini. Jika sebelumnya fokus pada pertambangan, kini Sari Gunung diarahkan untuk terjun ke sektor pariwisata, pertanian, perikanan, hingga perdagangan. Strategi itu diyakini dapat memperkuat rantai ekonomi dari hulu ke hilir.

    “Tahap awal kami fokus pada SDM. Tidak dulu target PAD, tapi kami harapkan Perumda Sari Gunung ini bisa menjadi badan usaha yang kuat,” pungkas Agus. (end/ian)

  • DPRD Surabaya Minta Pemkot Tegas Terapkan Perwali Gratifikasi

    DPRD Surabaya Minta Pemkot Tegas Terapkan Perwali Gratifikasi

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tegas dalam menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi. Aturan ini dinilai penting untuk memperkuat pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi.

    Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya. Namun, dia menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas semata.

    “Komitmen ini patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan aturan ini benar-benar dijalankan hingga level kelurahan dan kecamatan. Jangan sampai hanya jadi slogan tanpa ada tindakan di lapangan,” kata Saifuddin, Rabu (3/9/2025).

    Saifuddin juga meminta Pemkot memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berani melaporkan dugaan gratifikasi. Menurutnya, perlindungan ini penting agar warga tidak takut untuk melapor.

    “Masyarakat harus merasa aman saat melapor. Jika tidak ada perlindungan, dikhawatirkan mereka enggan bersuara karena takut ada tekanan atau ancaman,” ujar politisi Demokrat ini.

    Mantan aktivis ini menilai langkah Pemkot memasang banner, poster, dan flyer di berbagai titik pelayanan publik merupakan langkah awal yang baik. Namun, pengawasan internal dan evaluasi berkala tetap dibutuhkan.

    “Transparansi laporan gratifikasi yang masuk juga harus dilakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat perkembangan dan percaya bahwa Pemkot serius memberantas KKN,” tegas dia.

    Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Perwali ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai untuk menolak dan melaporkan gratifikasi.

    “Kami ingin membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Eri.

    Inspektur Kota Surabaya, Ikhsan, menambahkan bahwa Inspektorat telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang memfasilitasi pelaporan melalui aplikasi eAudit.

    “Harapan kami, upaya-upaya ini bisa didukung oleh seluruh pegawai dan masyarakat agar Surabaya bebas dari praktik KKN,” pungkasnya. [adv/but]

  • Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi secara terbuka. Cipayung plus yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa tersebut berdialog langsung kepada eksekutif dan legislatif demi menjaga kondusifitas daerah di Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (3/9/2025).

    Organisasi mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), audiensi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran DPRD. Dalam audiensi tersebut mereka sepakat bersama-sama menjaga kedamaian Banyuwangi.

    Turut hadir dalam kegiatan audiensi Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, dan Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso.

    Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah mengatakan, langkah ini merupakan sikap intelektual mahasiswa. Mereka ingin tetap kritis namun menjaga stabilitas daerah.

    “Sebagai organisasi intelektual, kami Cipayung Plus Banyuwangi bersepakat ini adalah cara-cara intelektual yang kami lakukan, dan semangat kami menjaga Banyuwangi, kabupaten yang kami cintai,” kata Nasya.

    Dalam audiensi terdapat 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aspirasi. Beberapa di antaranya meminta pemerintah pusat mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta reformasi Polri, reformasi birokrasi, menuntut pembatasan periodisasi DPR, penghapusan tunjangan DPR, serta berbagai isu lain di daerah. Semuanya disampaikan secara tertulis kepada Pemkab dan DPRD Banyuwangi.

    Bupati Ipu pun mengapresiasi sikap mahasiswa yang lebih memilih jalur dialog. “Semua ini demi kebaikan dan masyarakat Banyuwangi. Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman semuanya dari kelompok Cipayung Plus ini,” kata Ipuk.

    Dari 13 tuntutan mahasiswa yang disuarakan, sebagian bisa langsung dieksekusi di tingkat Banyuwangi. Beberapa usulan berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik yang telah berjalan sebelumnya.

    Sementara Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang elegan dan santun. Pihaknya berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

    “Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan kita di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” jelas Made. [kun]

  • BPKAD Bondowoso Tindaklanjuti Temuan KPK Soal Aset Mangkrak

    BPKAD Bondowoso Tindaklanjuti Temuan KPK Soal Aset Mangkrak

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso, Taufan Restuanto, menegaskan pihaknya segera menindaklanjuti atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah aset daerah yang terkesan mangkrak.

    Menurut Taufan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menggelar rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengguna barang.

    “Kami bagian aset di tingkat kabupaten hanya mengoordinasikan administrasinya. Kalau ada aset yang mangkrak, bisa kami bijaksanai untuk digunakan perangkat daerah lain,” jelasnya kepada BeritaJatim.com, Rabu (3/9/2025).

    Ia menyebutkan, KPK menyoroti dua aset utama, yakni Pasar Hewan Terpadu dan Rumah Sakit Paru Pancoran.

    Untuk RS Paru, Taufan menyatakan tidak sepenuhnya mangkrak karena saat ini dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman obat herbal.

    “Yang terlihat mangkrak itu karena ada banyak mobil tidak terpakai. Itu yang akan kami fokuskan. Kami minta catatan ke OPD, kalau memang sudah tidak bisa dipakai akan dilakukan penghapusan,” terangnya.

    Ia mengakui kondisi halaman RS Paru tak layak dipandang karena menumpuk mobil-mobil rusak seperti “kuburan kendaraan”.

    Karena itu, BPKAD akan segera menginventarisasi ulang untuk memastikan data riil mobil mangkrak.

    Sementara untuk Pasar Hewan Terpadu, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) serta Dinas Peternakan.

    “Sebelumnya sempat dicoba untuk pasar burung, tapi akses jalan jadi kendala. Nanti akan dianalisa lagi,” ungkap Taufan.

    Ia juga menyinggung aset Resi Gudang yang hingga kini belum termanfaatkan optimal. “Itu tanggung jawab Diskoperindag dan Dinas Pertanian. Kami akan koordinasikan supaya ada solusi. Sayang kalau aset itu dibiarkan,” pungkasnya. (awi/but)