Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Puan Kumpulkan Pimpinan Fraksi di DPR, Bahas Penghapusan Tunjangan

    Puan Kumpulkan Pimpinan Fraksi di DPR, Bahas Penghapusan Tunjangan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengumpulkan para pimpinan fraksi di DPR RI untuk urun rembuk membahas transformasi DPR, termasuk aspirasi-aspirasi dari rakyat. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri semua Wakil Ketua DPR seperti Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sufmi Dasco Ahmad, dan dan , serta ketua-ketua fraksi di DPR. “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR,” kata Puan.

    “Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” sambungnya.

    Puan menegaskan, DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. “Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” aku Puan.

    Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.

    Sebelumnya, DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025 pada Rabu (3/9). Para perwakilan mahasiswa itu pun menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ikut menemui para mahasiswa menyatakan aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Ia menyebut DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh Puan. (hen/kun)

  • DPRD Ponorogo Siap Kawal 7 Tuntutan Mahasiswa ke Tingkat Pusat

    DPRD Ponorogo Siap Kawal 7 Tuntutan Mahasiswa ke Tingkat Pusat

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aspirasi mahasiswa di Bumi Reog kembali menggema, namun dengan wajah yang berbeda. Tanpa kericuhan, tanpa gesekan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ponorogo memilih jalur dialog dalam menyiarakan 7 tuntutan rakyat tersebut.

    Dialog digelar di ruang DPRD Ponorogo, selain pimpinan dialog itu dihadiri langsung jajaran Forkopimda. Dari forum itu lahir kesepahaman, bahwa aspirasi mahasiswa akan dikawal bersama hingga ke tingkat pusat.

    “Hari ini kita menerima teman-teman PMII dan IMM untuk berdialog. Semua aspirasi yang disampaikan sudah kami terima dan akan kami kawal bersama Forkopimda ke Pemerintah Pusat,” kata Dwi Agus Prayitno, usai audiensi, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Dwi, langkah itu penting agar suara mahasiswa dari Ponorogo tidak berhenti di tingkat daerah. Dia memastikan tuntutan akan diteruskan kepada DPR RI maupun Pemerintah Pusat. “Hal-hal yang disampaikan tidak jauh beda dengan apa yang berkembang selama ini. Tuntutannya tentang kebijakan di Pemerintah Pusat,” katanya.

    Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menegaskan 7 tuntutan mereka kepada Pemerintah. Antara lain, penghentian tindakan represif aparat saat aksi massa, evaluasi menyeluruh terhadap oknum aparat yang melanggar HAM, hingga desakan agar pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.

    Tuntutan lain mencakup audit independen terhadap anggaran DPR, revisi total RKUHAP dengan melibatkan publik dan akademisi, penolakan kebijakan rekening pasif yang diambil alih pemerintah melalui PPATK, serta percepatan pengesahan UU perampasan aset.

    Ketua Umum PMII Cabang Ponorogo, Azizah Intan Qurotunnisa menyebut poin-poin itu sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial di masyarakat.

    “Kami tegaskan, mahasiswa punya peran sebagai agen kontrol, bertanggung jawab penuh mengaspirasikan suara rakyat, sekaligus menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat Ponorogo,” kata Azizah.

    Kehadiran Forkopimda dalam audiensi juga diapresiasi. Dialog yang berlangsung hangat itu mencerminkan pola komunikasi yang sehat antara mahasiswa, legislatif, dan unsur pemerintahan daerah. “Terima kasih kepada Forkopimda yang berkenan hadir sehingga komunikasi dengan mahasiswa lebih jelas,” tambah Dwi Agus.(Adv/End)

  • Kawasan Kumuh di Gresik Utara Mulai Ditata

    Kawasan Kumuh di Gresik Utara Mulai Ditata

    Gresik (beritajatim.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik secara bertahap menata kawasan kumuh di wilayah utara. Salah satu daerah yang bakal ditata adalah Desa Campurejo, Kecamatan Panceng.

    Untuk menata kawasan tersebut, pemerintah daerah mendapat Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) dari pemerintah pusat sebesar Rp 27 miliar.

    Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan, salah satu tantangan pembangunan di daerah adalah bagaimana menghadirkan lingkungan permukiman layak huni, sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

    “Lewat DAK PPKT tahun ini merupakan bagian dari upaya mewujudka bebas dari permukiman kumuh,” katanya, Kamis (4/9/2025).

    Arti pemukiman kumuh lanjut dia, bukan hanya sekadar rumah reyot, atau jalan becek. Kumuh adalah tanda bagaimana warga hidup tanpa kepastian hukum atas tanahnya, tanpa sanitasi serta air bersih yang layak.

    “Desa Campurejo adalah contoh nyata bagaimana kawasan ini menghadapi persoalan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan juga persampahan. Tidak sedikit warganya yang tinggal di rumah tidak layak di tengah keterbatasan ekonomi,” ungkapnya.

    Melalui kolaborasi bersama Bank Gresik, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dan Kantor ATR/BPN. Serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian PU. Desa Campurejo mendapat alokasi dana cukup besar menata kawasan kumuh.

    “Dana ini bukan sekadar angka, tetapi harapan masyarakat memiliki rumah layak huni, dan harapan masyarakat agar tanah mereka memiliki kepastian hukum,” ungkap Gus Yani sapaan akrabnya.

    Sementara Kepala ATR/BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur Asep Heri menambahkan, sebagai wujud nyata komitmen negara hadir untuk masyarakat. Kalau istilah di BPN itu reformasi agraria, di mana tanahnya disertifikatkan, akses perekonomiannya disambungkan ke perbankan.

    “Ini merupakan desa kedua, di mana pertama saat saya menjabat Kepala BPN Gresik bersama Gus Bupati saat itu mengkolaborasi yang namanya konsolidasi komprehensif,” imbuhnya.(dny/ted)

  • Pemkab Pasuruan Siapkan Lapak Darurat Usai Kebakaran Pasar Pandaan

    Pemkab Pasuruan Siapkan Lapak Darurat Usai Kebakaran Pasar Pandaan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kebakaran hebat yang melanda Pasar Pandaan pada Kamis (28/8/2025) malam sekitar pukul 22.00 WIB masih menyisakan duka mendalam bagi para pedagang.

    Sebanyak 10 kios dan 35 lapak hangus terbakar dalam peristiwa tersebut, sementara hingga kini area bekas kebakaran masih tertutup garis polisi sehingga belum bisa digunakan kembali.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah darurat untuk menampung pedagang terdampak.

    “Setelah police line dilepas, pasar akan dibersihkan dan pedagang kami tempatkan di lapak semi permanen,” jelasnya, Kamis (4/9/2025).

    Mas Rusdi juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfokuskan pembangunan Pasar Induk di Bangil sebagai solusi jangka panjang, sementara Pasar Pandaan akan diremajakan pada tahun depan.

    “Penataan ulang pasar ini dilakukan agar aktivitas ekonomi warga tidak terhambat, sehingga perputaran ekonomi di Pandaan segera bangkit, mengingat kecamatan ini merupakan lokasi padat penduduk,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen memberikan pendampingan kepada para korban kebakaran. “Kami minta pedagang tetap tenang, karena semua sudah kami rencanakan agar mereka bisa berjualan kembali,” tegasnya.

    Selain relokasi sementara, Pemkab Pasuruan juga sedang menyiapkan skema anggaran untuk pembangunan ulang Pasar Pandaan.

    “Anggaran peremajaan akan dialokasikan pada tahun depan agar pasar lebih tertata dan modern,” jelas Mas Rusdi. [ada/beq]

  • Lilik Arijanto Resmi Dilantik Jadi Sekda Surabaya, Wali Kota Eri Tekankan Tugas Berat Menanti

    Lilik Arijanto Resmi Dilantik Jadi Sekda Surabaya, Wali Kota Eri Tekankan Tugas Berat Menanti

    Surabaya (beritajatim.com) – Lilik Arijanto, birokrat senior yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Balai Kota pada Kamis (4/9/2025).

    Selain Lilik, Wali Kota Eri juga melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas lainnya di lingkungan Pemkot Surabaya. Pelantikan massal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus memperkuat struktur pemerintahan kota agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan.

    “Alhamdulillah, setelah turun dari provinsi beberapa hari yang lalu, kita segera lakukan pelantikan. Ini berbarengan dengan pelantikan beberapa posisi yang kosong,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

    Dalam pidatonya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa tugas utama Sekda adalah menyelesaikan persoalan kota, termasuk merespons kerusuhan yang sempat terjadi di Surabaya pada 29–30 Agustus 2025. Ia bahkan memberikan apresiasi khusus kepada warga Wonokromo dan Bubutan yang turun menjaga kota saat aksi tersebut berlangsung.

    “Ketika ada yang menginjak Surabaya, ada yang merusak Surabaya, maka warga Surabaya harus bangkit mempertahankan Kota Surabaya,” tegas Eri.

    Selain menjaga stabilitas, Eri menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat. Program prioritas yang akan digarap Pemkot Surabaya meliputi pengentasan kemiskinan, penanganan anak putus sekolah, dan percepatan penurunan angka stunting.

    Ia menyebut, pola pembangunan juga akan diubah agar lebih partisipatif. “Insyaallah di tahun 2026, pembangunan setiap RW di Kota Surabaya akan dilakukan. Pemerintah tidak lagi membuat program, tapi program akan berasal dari masukan warga, kemudian kita kerjakan dan jaga bersama. Ini akan terasa ada rasa saling memiliki,” jelasnya.

    Terkait jabatan kepala dinas (OPD) yang masih kosong, Eri memastikan pengisian akan dilakukan pada Januari 2026.

    “Tugas saya hanya menentukan kepala dinas eselon 2, itu pun kami selalu berdiskusi. Sementara untuk eselon 3 dan 4, saya serahkan kepada tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mencari talenta-talenta terbaik,” paparnya.

    Sementara itu, Sekda baru Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan jajaran Pemkot dan masyarakat. Fokus utamanya adalah memastikan APBD 2026 tepat sasaran sesuai arahan wali kota.

    “Sesuai arahan Pak Wali, tugas utama saya adalah menyelesaikan permasalahan kota seperti penurunan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja, serta fokus pada APBD 2026 yang lebih efisien dan memprioritaskan hal-hal penting,” kata Lilik.

    Ia menambahkan, prioritas utama adalah memastikan alokasi anggaran menyentuh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kita utamakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti bantuan untuk anak-anak tidak mampu. Nanti saya akan melihat kondisinya bersama teman-teman,” pungkasnya. [ram/beq]

  • Lita Machfud Arifin Bantu Ojek Online Perempuan di Surabaya, Sebut Mereka Pejuang Keluarga

    Lita Machfud Arifin Bantu Ojek Online Perempuan di Surabaya, Sebut Mereka Pejuang Keluarga

    Surabaya (beritajatim.com) — Anggota DPR RI, Lita Machfud Arifin menyalurkan bantuan beras kepada komunitas ojek perempuan yang tergabung dalam Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Regional Jawa Timur. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban kebutuhan pokok para driver online perempuan di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

    “Para perempuan driver online adalah sosok pejuang keluarga. Mereka bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga membuktikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menopang ekonomi rumah tangga. Semoga bantuan kecil ini bisa menjadi penyemangat,” ujar Lita Machfud Arifin, Kamis (4/9/2025).

    Lita menyampaikan, profesi sebagai driver online bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama bagi perempuan yang juga memikul tanggung jawab sebagai ibu. Dia mengaku kagum dengan semangat mereka yang rela bekerja keras demi keluarga.

    “Saya tahu tidak mudah menjadi seorang ibu sekaligus pencari nafkah. Ketika seorang ibu rela turun ke jalan demi anak-anaknya, itu adalah bentuk cinta dan keteguhan hati yang luar biasa. Saya ingin hadir untuk memberi dukungan, karena mereka tidak berjuang sendiri,” tutur anggota DPR RI Dapil Jatim 1 Surabaya – Sidoarjo ini.

    Komunitas ojek perempuan PDOI Jatim menyambut baik bantuan ini dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka menilai aksi ini bukan hanya sebatas bantuan materi, tetapi juga dukungan moral yang memberi semangat dalam menghadapi tantangan di lapangan.

    Melalui kegiatan sosial ini, Lita Machfud Arifin menegaskan komitmennya untuk terus mendengar dan memperjuangkan aspirasi kelompok perempuan pekerja informal. “Semoga ke depan para perempuan pekerja informal mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” pungkas Lita.[asg/kun]

  • Muhammadiyah Jember: Kecemburuan Sosial Jangan Dibiarkan Tumbuh

    Muhammadiyah Jember: Kecemburuan Sosial Jangan Dibiarkan Tumbuh

    Jember (beritajatim.com) – Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Jawa Timur, nenilai sejumlah aksi kerusuhan di berbagai lokasi baru-baru ini di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara kalangan atas dan kalangan bawah atau kalangan pemimpin pemerintahan dengan rakyat.

    “Kecemburuan sosial jangan sampai dibiarkan terus tumbuh. Jangan sampai terjadi atau tampak kesenjangan status sosial di antara mereka yang berada dengan mereka yang berketerbatasan secara ekonomi, secara sosial, termasuk akses informasi,” kata Ketua PD Muhammadiyah Jember Aminullah El Hady, Kamis (4/9/2025).

    Aminullah berharap sensitivitas semua pihak ditingkatkan, termasuk tokoh formal di pemerintahan, terhadap yang dialami dan terjadi di tengah masyarakat. “Lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan, humanis, dalam menyikapi peristiwa atau keadaan,” katanya.

    Elite pejabat dan pemerintahan disarankan untuk bersikap lebih dewasa dalam berkomunikasi dan menghadapi keadaan.

    Aminullah mengingatkan, informasi atau pernyataan yang datang dari sosok yang dianggap tokoh berpotensi dianggap benar dan bahkan dianggao sebagai perintah. “Kami mengimbau para pimpinan, tokoh, atau yang ditokohkan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan,” katanya.

    Tantangan datang dari beragamnya informasi yang beredar di media sosial dan bisa diakses siapapun. “Siapa saja yang membaca seringkali kurang pandai untuk memfilter ya. Oleh karena itu saya setuju dengan ungkapan saring sebelum sharing,” kata Aminullah.

    Selain itu, Aminullah meminta kepada semua warga untuk menyimpan rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana umum dan milik pemerintah. “Itu juga bagian dari milik kita sebagai rakyat dan sebagai bangsa. Oleh karena itu mari kita pelihara sebagaimana milik kita, jangan dirusak,” katanya.

    Aminullah menyarankan para orang tua untuk selalu memantau putra-putri mereka saat berada di luar rumah. “Jangan sampai mereka mudah terbawa, terprovokasi, atau terhasut untuk ikut-ikut sesuatu yang bersifat destruktif,” katanya. [wir]

  • Sekda Baru Surabaya Diminta Jadi Penggerak Sinergi Pemkot dan DPRD

    Sekda Baru Surabaya Diminta Jadi Penggerak Sinergi Pemkot dan DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik, Lilik Arijanto, untuk segera memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan legislatif. Menurutnya, peran sekda sangat vital sebagai penghubung kebijakan wali kota dengan aspirasi masyarakat yang disalurkan DPRD.

    “Dalam situasi seperti saat ini, sekda harus bisa menjadi konektor sekaligus elaborator program wali kota. Kolaborasi dengan legislatif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Kamis (4/9/2025).

    Cak Yebe juga menegaskan bahwa sekda merupakan pusat kendali dalam menjalankan program pemerintahan. Dia berharap Lilik mampu menggerakkan seluruh jajaran birokrasi agar program strategis kota berjalan efektif dan tepat sasaran.

    “Sekda adalah roda penggerak pemerintahan. Jika perannya optimal, maka pelayanan publik bisa lebih cepat, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Surabaya,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi A, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh kepada sekda baru dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka dan komunikatif. Koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga dinilai harus semakin solid.

    “Kami ingin pak Lilik bisa membangun komunikasi yang intens dengan DPRD dan antar-OPD. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan tidak hanya cepat tetapi juga tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    “Harapan kami, sekda yang baru dilantik ini mampu menjaga ritme pemerintahan kota agar tetap stabil. Dengan sinergi yang kuat, Surabaya bisa semakin maju dan warganya mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkas Cak Yebe.[asg/kun]

  • Politisi Muda Surabaya Berkumpul, Serukan Jaga Harmoni di Tengah Dinamika Politik

    Politisi Muda Surabaya Berkumpul, Serukan Jaga Harmoni di Tengah Dinamika Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah politisi muda Surabaya yang aktif di dunia politik dan pemerintahan menggelar pertemuan hangat untuk membahas situasi terkini bangsa. Pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus diskusi tentang pentingnya menjaga suasana sejuk di tengah meningkatnya tensi politik dan sosial belakangan ini.

    Politisi muda tersebut yaitu Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, Ketua Kadin Surabaya Ali Affandi, Anggota Komisi C DPRD Jatim Fuad Bernardi, dan Anggota Komisi E DPRD Jatim sekaligus Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk saling bertukar pandangan demi kebaikan bangsa.

    “Kita berdiskusi panjang soal situasi negara akhir-akhir ini yang tensinya agak menghangat,” ujar Fathoni dalam unggahan di akun Instagram dikutip, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Fathoni, dalam era demokrasi modern, perbedaan pendapat dan aksi protes adalah hal yang wajar. Namun, dia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman.

    “Kita semua bersepakat bahwa protes dan unjuk rasa adalah keniscayaan dalam masa demokrasi modern seperti saat ini, namun menjaga kerukunan dan keharmonisan antar manusia juga menjadi kewajiban kita bersama,” tegas politisi Golkar ini.

    Dalam kesempatan itu, Fathoni juga menyampaikan harapannya agar Indonesia segera pulih dari berbagai tantangan yang dihadapi. Dia menyebut pentingnya kebersamaan dalam membangun masa depan yang lebih baik.

    “Pulih kembali Indonesiaku, demi Indonesia emas 2045 mendatang,” tutur Fathoni.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan silaturahmi semacam ini sering dilakukan para politisi muda Surabaya. Menurutnya, momen ini penting untuk memperkuat komunikasi sekaligus merawat iklim politik yang sehat di kota pahlawan.

    “Kami memang sebagai politisi muda di Kota Surabaya sering silaturahmi dan berdiskusi serta bertukar informasi tentang isu terkini yang ada di kehidupan masyarakat Surabaya,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Cahyo juga menegaskan pentingnya menciptakan suasana yang sejuk di tengah masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi kunci agar Surabaya tetap kondusif dan nyaman bagi semua warganya.

    “Sebagai pejuang politik, kami juga memandang betapa pentingnya menjaga suasana sejuk dan kondusif di kota Surabaya tercinta ini,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Bupati Ipuk Sambut Pembukaan Jalur Gumitir dengan Gembira, Ingatkan Pengendara Tetap Berhati-hati

    Bupati Ipuk Sambut Pembukaan Jalur Gumitir dengan Gembira, Ingatkan Pengendara Tetap Berhati-hati

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Jalur Gumitir yang sempat ditutup total lebih sebulan, sejak 24 Juli lalu kini bisa kembali dilewati kendaraan mulai Kamis (4/9/2025) pukul 00.00 WIB.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut dibukanya jalur utama dan satu-satunya penghubung Banyuwangi-Jember ini dengan penuh rasa syukur.

    Menurutnya, jalur tersebut sangat vital bagi kelancaran transportasi masyarakat. Selama jalan nasional ini ditutup, arus ekonomi dan logistik terhambat karena kendaraan harus memutar cukup jauh melewati Situbondo.

    “Alhamdulillah kita bersyukur jalur Gumitir sudah bisa dilewati. Mudah-mudahan transportasi masyarakat, ekonomi, logistik, dan sebagainya lebih cepat dan lancar kembali,” kata Ipuk, Kamis (4/9/2025).

    Meski begitu, Ipuk mengingatkan dan mengimbau para pengendara agar selalu berhati-hati. Sebab, risiko kecelakaan tak hanya dipengaruhi infrastruktur tetapi juga faktor kelalaian manusia.

    “Walaupun jalur sudah diperbaiki, saya pesan tetap waspada. Apalagi saat malam hari atau kondisi hujan, mohon selalu hati-hati,” imbau Bupati Ipuk.

    Sementara Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali, Javid Hurriyanto mengatakan, pembukaan jalur pada 4 September masih bersifat fungsional. Kendaraan bisa melintas, tetapi pekerjaan lanjutan terus dilakukan sampai masa kontrak habis hingga 31 Desember.

    “Prinsipnya, yang kemarin kita tutup kini kita buka kembali. Meski begitu, ada pekerjaan minor yang tetap harus diselesaikan sesuai kontrak kerja hingga 31 Desember,” ujar Javid.

    Javid menegaskan, titik longsoran di KM 233+500 dan KM 235+650 jalur Gumitir sudah aman dilalui. Pekerjaan penguatan badan jalan dengan bore pile telah rampung lebih cepat pada 17 Agustus. Termasuk pengaspalan di titik longsoran sudah rampung.

    Semula, jalur Gumitir dijadwalkan kembali dibuka pada 24 September. Namun percepatan pekerjaan di lapangan memungkinkan jalur vital tersebut bisa difungsikan lebih awal atau sekitar 20 hari dari rencana.

    “Kenapa kemarin ditutup, karena alat berat untuk pekerjaan bore pile menutup penuh badan jalan. Jadi kendaraan tidak bisa melintas,” sambung dia.

    Alat berat sudah dipindahkan setelah pekerjaan bore pile rampung, sehingga badan jalan bisa terbuka kembali. Mobilitas dari Banyuwangi menuju Jember dan sebaliknya bisa kembali lancar seiring berfungsinya jalur strategis tersebut.

    Meski demikian, pengguna jalan diminta tetap berhati-hati. Petugas akan berjaga di lapangan untuk mengatur lalu lintas selama masa open traffic fungsional.

    “Karena operasional penuh kami target Desember. Selama itu kami harap pengendara hati-hati dan mengikuti arahan petugas,” pungkasnya. [tar/ian]