Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI, MH. Said Abdullah mendorong pemuda dan mahasiswa menjadi agen perubahan bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sabtu (06/09/2025).

    Sosialisasi tersebut menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di kalangan generasi muda. Hadir sebagai nara sumber adalah Ketua dan Sekretaris BEM Sumenep, M. Salman Farid dan Moh. Nurul Hidayatullah. Sedangkan dua tenaga ahli MH. Said Abdullah, yakni Moh. Fauzi dan Slamet Hidayat juga ikut mendampingi jalannya kegiatan tersebut.

    Dalam pemaparannya, M. Salman Farid menegaskan peran penting pemuda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pemuda dengan intelektualitasnya telah menjadi motor penggerak perubahan yang menyatukan nusantara.

    “Kemajuan suatu bangsa dimulai dari generasi mudanya. Mari kita junjung tinggi semangat kebangsaan,” ajaknya kepada mahasiswa dan pemuda yang hadir.

    Ia mengingatkan agar pemuda Indonesia terus meneguhkan semangat kebhinekaan dan menjaga keutuhan bangsa demi kemajuan yang berkelanjutan. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus dalam memajukan bangsa.

    “Empat pilar kebangsaan ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa nasionalisme dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa harus terus dijaga oleh kalangan pemuda,” tandas Salman Farid.

    Sementara Moh. Nurul Hidayatullah menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan adalah fondasi yang harus terus dijaga. Dirinya mengaitkan nilai tersebut dengan tradisi gotong royong yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

    “Para pendiri bangsa mengambil makna dari adat, istiadat, dan kebudayaan kita, lalu merumuskan nilai-nilai tersebut menjadi Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai sila pertama mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan Tuhan, terlepas dari perbedaan agama,” paparnya.

    Ia menambahkan, isi Pancasila tetap relevan dan tidak lekang oleh waktu, bahkan setelah delapan dekade kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk terus menjaga dan meneruskan warisan para pendiri bangsa.

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini juga membuka ruang interaktif dalam sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan bagi peserta mengemukakan pendapat dan memperdalam pemahaman. Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini cukup menarik minat dan perhatian pemuda sebagai generasi penerus bangsa. (tem/kun)

  • Rencana Pembangunan TPA Botok Magetan Masih Tunggu Pelepasan Status Tanah LBS

    Rencana Pembangunan TPA Botok Magetan Masih Tunggu Pelepasan Status Tanah LBS

    Magetan (beritajatim.com) – Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Magetan. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, volume sampah harian kian meningkat, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Milangasri sudah overload.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan rencana pembangunan TPA baru di Desa Botok, Kecamatan Karas. Namun, realisasi rencana ini masih menghadapi sejumlah kendala.

    Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Magetan, Muhtar Wahid, mengungkapkan bahwa pembebasan lahan sejatinya sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Pemerintah berhasil mengamankan lahan seluas 4,9 hektare, namun masih membutuhkan tambahan sekitar lima hektare agar total mencapai 10 hektare.

    Sayangnya, target itu belum bisa tercapai karena lahan yang dimaksud masih berstatus Lahan Baku Sawah (LBS).

    “Itu kan kemarin sudah ada pembebasan tanah, tapi ada beberapa yang perlu dibebaskan lagi. Tahun ini rencananya sebetulnya mau dibebaskan, tetapi terkendala kaitannya dengan tata ruang. Masih masuk LBS (Lahan Baku Sawah, yang artinya termasuk lahan sawah dilindungi). Nah, kalau masuk LBS berarti kita harus ada pelepasan dulu, menunggu surat itu. Akhirnya tahun ini mungkin belum bisa dibebaskan karena kendala itu,” jelas Muhtar, Sabtu (6/9/2025).

    Selain soal lahan, akses menuju lokasi juga menjadi perhatian. Jalan sepanjang 1,4 kilometer dari Sidowayah menuju area rencana TPA sudah ditetapkan sebagai jalan kabupaten. Jika dihitung hingga Truneng, total panjang jalan yang terhubung mencapai empat kilometer.

    Penetapan status jalan ini sudah diinisiasi sejak Muhtar menjabat Kepala Dinas PUPR, dengan pertimbangan kebutuhan aksesibilitas TPA di masa depan.

    “Sekarang sudah ada SK jalan kabupaten untuk jalan menuju TPA itu. Untuk pembangunannya kita sedang usulkan. Tahun ini belum ada pembangunan, tapi sementara kita usulkan untuk tahun 2026,” ujarnya.

    Pemkab Magetan juga mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi yang sama. Menurut Muhtar, TPST lebih strategis karena memungkinkan adanya pengolahan, bukan sekadar pembuangan sampah.

    “Yang sudah kita bebaskan juga sedang kita usulkan untuk pembangunan TPST, bukan TPA. Tempat pengolahan sampah terpadu ini nanti yang bangun PU, sedangkan pengelolaan ada di DLH. Jadi PU dan DLH bekerja sama, masing-masing punya tanggung jawab,” terangnya.

    Pendanaan pembangunan TPST diupayakan dari berbagai sumber, mulai Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan presiden, hingga program impres. Kehadiran TPST diharapkan mampu memperpanjang usia TPA, mengurangi volume timbunan, sekaligus memaksimalkan daur ulang dan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos.

    Meski tahun 2025 ini belum ada pembangunan fisik, Pemkab Magetan memastikan proses administrasi dan pengusulan anggaran tetap berjalan. Jika sesuai rencana, pembangunan jalan menuju TPA Botok bisa dimulai pada 2026, disusul realisasi TPST setelah pendanaan disetujui pemerintah pusat. [fiq/beq]

  • Pelantikan PC Fatayat NU, Mbak Wali : Bersama Kita Bangun Kota Kediri yang MAPAN

    Pelantikan PC Fatayat NU, Mbak Wali : Bersama Kita Bangun Kota Kediri yang MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengajak jajaran PC Fatayat NU Kota Kediri untuk berkolaborasi mewujudkan Kota Kediri yang lebih MAPAN. Hal itu disampaikan saat menghadiri Pelantikan PC Fatayat NU Kota Kediri Masa Khidmat 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Aula Masjid Agung, Sabtu (6/9/2025). Pelantikan ini mengambil tema Optimalisasi Peran Fatayat NU Menuju Perempuan Mapan dan Berdaya.

    “Selamat dan sukses atas dilantiknya jajaran PC Fatayat NU Kota Kediri. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat baru. Mari sama-sama memberikan kontribusi positif baik untuk umat, bangsa dan negara,” ujarnya.

    Mbak Wali menyampaikan Fatayat NU merupakan organisasi perempuan yang memiliki peranan sangat penting dalam bidang pembangunan. Baik di bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan serta pendidikan.

    Tentu semua tahu Fatayat NU ini memiliki kiprah yang luar biasa. Yakni, selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta nilai kesatuan dan persatuan. Inilah nilai-nilai yang sangat penting, perlu diaplikasikan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saya yakin Fatayat NU akan semakin maju, semakin kuat, semakin solid dan sama-sama bisa mewujudkan masyarakat yang berdaya, berakhlak, dan sejahtera. Sehingga ke depan Kota Kediri bisa menjadi kota yang lebih MAPAN. Sesuai tema pelantikan pagi hari ini,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan ini, Wali kota termuda ini juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran PC Fatayat NU atas kontribusinya dalam membangun Kota Kediri. Diharapkan semua program-program baik dapat terus dilanjutkan. Sementara program yang masih kurang dan perlu dilakukan evaluasi dapat diperbaiki.
    “Dengan kepemimpinan baru saya yakin progran-program yang ada di Fatayat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya juga titip pesan agar kolaborasi dan komunikasi dengan Pemkot Kediri terus berjalan. Semangat untuk terus berkontribusi bagi kota kita tercinta,” pungkasnya.

    Pada pelantikan ini, jabatan ketua diemban oleh Dewi Nafi’ah. Wakil Ketua I Himatul Aliyah, Wakil Ketua II Khotim Maslikah, Wakil Ketua III Tri Latifatul Sakdiyah, dan Wakil Ketua IV Laila Na’imatul Muthoharoh. Sekretaris dijabat oleh Alfi Zahiroh dan Bendahara dijabat Amalia Mustikawati.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif, Kepala Kantor Kemenag A. Zamroni, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Timur Siti Maulidah, Ketua PCNU Abu Bakar Abdul Jalil, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin.

    Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin, Kepala Bagian Kesra Ahmad Jainudin, Ketua GP Ansor H.M. Baihaqi, Ketua DPD KNPI Munjidul Ibad, dewan kehormatan dan pembina PC Fatayat NU Kota Kediri, Ketua PC Fatayat NU se-Mataraman, Ketua Banom dan Lembaga NU, serta tamu undangan lainnya. [kun]

  • Permudah Nelayan, Pemkab Banyuwangi Jemput Bola Urus e-Pas Kecil Gratis hingga Kampung Pesisir

    Permudah Nelayan, Pemkab Banyuwangi Jemput Bola Urus e-Pas Kecil Gratis hingga Kampung Pesisir

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi terus melakukan jemput bola langsung ke pusat kampung-kampung nelayan memfasilitasi para nelayan mengurus pas kecil berbasis elektronik (e-Pas Kecil) gratis.

    E-pas Kecil adalah tanda daftar kapal/ keabsahan kapal berbasis elektronik yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal 1 – 6 gross ton (GT).

    Fasilitasi pengurusan e-pas kecil ini rutin dilakukan pemkab. Bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi, tim mendatangi kampung-kampung nelayan untuk memudahkan pengurusan.

    Salah satunya di kampung nelayan kawasan Pantai Blimbingsari, Desa/Kecamatan Blimbingsari. Sebanyak 50 nelayan dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) 17 Nelayan 1 dan KUB 17 Nelayan 2 Blimbingsari mendapat pelayanan administrasi kapal ini. Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono hadir langsung memantau pelaksanaannya.

    “Jemput bola layanan e-Pas Kecil ini rutin kami lakukan. Tiap tahun ada ratusan kapal nelayan yang kita fasilitasi terbitkan e-pas nya. Dan ini akan terus kami gulirkan,” kata Wabup Mujiono.

    E-Pas Kecil untuk menjamin legalitas kapal nelayan sehingga aktivitas pelayaran memiliki status hukum yang jelas. Fungsinya sama seperti STNK kendaraan, memiliki masa berlaku hingga 5 tahun. Selain untuk menunjang keselamatan pelayaran, juga berguna untuk mendata dan memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh Banyuwangi.

    “Saya imbau bagi nelayan yang belum memiliki dokumen tersebut, agar segera ke Dinas Perhubungan atau Dinas Perikanan Banyuwangi untuk diproses e-Pas kecil,” ujar Mujiono.

    e-Pas Kecil juga bermanfaat untuk memudahkan para nelayan mendapatkan BBM bersubsidi, serta menjamin keamanan pelayaran. Selain itu, Pemkab Banyuwangi dalam kesempatan tersebut juga membagikan bantuan life jacket kepada para nelayan.

    Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja menyebutkan kini sudah ada sekitar 600-700 nelayan yang memiliki e-Pas Kecil. “Pemkab akan terus memberikan layanan ini. Kami akan bergilir datang ke kampung-kampung nelayan,” ujar Komang.

    Sementara itu, Ahli Ukur Kapal Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas III Tanjungwangi, Sugeng Riyadi mengatakan, sebelum adanya e-Pas Kecil, nelayan hanya memegang dokumen berupa selembar kertas yang berisi bukti kepemilikan kapal dan spesifikasinya.

    Kini, dengan sistem berbasis elektronik, nelayan memiliki kartu e-pas dan proses penerbitannya lebih praktis. Nelayan cukup melengkapi berkas identitas dan bukti kepemilikan kapal. Setelah diverifikasi, petugas menerbitkan surat tugas untuk melakukan pengecekan fisik sekaligus pengukuran kapal.

    “Jika berkas permohonan lengkap, kami kemudian melakukan pengukuran kapal, setelah kita tahu ukuran dimensi pokoknya, kita kemudian proses penerbitan e-Pas Kecil,” terangnya. [kun]

  • Pasar Sore Tuban Dua Kali Ambruk, Pemkab Siapkan Revitalisasi untuk Dongkrak Ekonomi

    Pasar Sore Tuban Dua Kali Ambruk, Pemkab Siapkan Revitalisasi untuk Dongkrak Ekonomi

    Tuban (beritajatim.com) – Usai ambruk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bakal revitalisasi bangunan Pasar Sore Tuban, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban masih mengkaji.

    Kepala Diskopumdag Tuban, Gunadi mengatakan bahwa sudah 2 kali bangunan Pasar Sore Tuban ambruk, yang pertama di tahun 2024 dan yang kali kedua 2 hari yang lalu. “Sebetulnya Pasar Sore ini sudah tidak boleh ditempati karena memang bakal direvitalisasi,” ujar Gunadi. Sabtu (06/09/2025).

    Perencanaan revitalisasi ini juga pernah disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban. Namun, masih kata Gunadi, bahwa pihaknya menunggu aturan teknis dari Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. “Entah itu dibangun serupa atau dibuat ruang terbuka, yang pasti untuk memajukan perekonomian di Kabupaten Tuban,” imbuhnya.

    Adapun faktor ambruknya Pasar Sore Tuban, menurut Gunadi memang bangunan sudah lama dan rapuh. “Jadi terkena angin laut terus-terusan, sehingga rapuh,” kata Gunadi.

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar bangunan tersebut tidak lagi ditempati. Sebab, Diskopumdag sendiri telah memberhentikan retribusi sejak tahun 2024 dan melarang aktivitas berjualan disana. “Sudah kami beri papan larangan agar tidak berjualan atau menempati bangunan ini,” pungkasnya. [dya/kun]

  • Pembangunan Grahadi Sisi Barat Usai Dibakar Perusuh Ditarget Rampung 3 Bulan

    Pembangunan Grahadi Sisi Barat Usai Dibakar Perusuh Ditarget Rampung 3 Bulan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan Gedung Negara Grahadi sisi barat yang sebelumnya dibakar perusuh pada Sabtu (30/8/2025) ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono.

    “Pembangunan itu dipastikan sesuai dengan desain awal. Kami perbaiki dan renovasi sesuai gambar yang lama hasil dari rapat dengan beberapa instansi, Tim Cagar Budaya, dan Tim Sejarawan. Yang susah memang mencari kayu jatinya,” kata Adhy kepada beritajatim.com.

    Adhy memastikan, nantinya wajah Grahadi sisi barat akan sama persis dengan desain awal dan tidak ada perubahan sama sekali. Termasuk bentuk ruangan dan tatanan kayu jati yang menjadi penyangga bangunan.

    “Bentuk-bentuk dan titiknya sama seperti dulu, karena strukturnya tidak berubah temboknya, yang hangus semua yang dari kayu,” kata dia.

    Adhy juga menjelaskan, penggantian hanya dilakukan pada slop, rangka atap, serta pintu jendela yang seluruhnya terbuat dari kayu jati berusia sangat lama.

    “Itu kayunya pakai jati, dan sangat tua. Kami sudah dapat referensi untuk pengganti kayu-kayu yang terbakar,” tambahnya.

    Adhy memastikan pembangunan akan segera dimulai. Harapannya, Gedung Grahadi sisi Barat akan selesai dan bisa digunakan kembali sebelum awal tahun 2026.

    “Secepatnya kami bangun, targetnya sebelum tahun baru sudah selesai,” jelasnya.

    Adhy menegaskan, pelayanan dari Biro Umum dan Protokoler tidak terganggu meski ruangannya di Grahadi terbakar. Sebab, ada ruangan di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Tidak boleh terganggu layanan dari Biro Umum dan protokoler. Kalau Pak Wagub, masih ada ruang kerja di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Pembangunan Grahadi Sisi Barat Usai Dibakar Perusuh Ditarget Rampung 3 Bulan

    Pembangunan Grahadi Sisi Barat Usai Dibakar Perusuh Ditarget Rampung 3 Bulan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan Gedung Negara Grahadi sisi barat yang sebelumnya dibakar perusuh pada Sabtu (30/8/2025) ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono.

    “Pembangunan itu dipastikan sesuai dengan desain awal. Kami perbaiki dan renovasi sesuai gambar yang lama hasil dari rapat dengan beberapa instansi, Tim Cagar Budaya, dan Tim Sejarawan. Yang susah memang mencari kayu jatinya,” kata Adhy kepada beritajatim.com.

    Adhy memastikan, nantinya wajah Grahadi sisi barat akan sama persis dengan desain awal dan tidak ada perubahan sama sekali. Termasuk bentuk ruangan dan tatanan kayu jati yang menjadi penyangga bangunan.

    “Bentuk-bentuk dan titiknya sama seperti dulu, karena strukturnya tidak berubah temboknya, yang hangus semua yang dari kayu,” kata dia.

    Adhy juga menjelaskan, penggantian hanya dilakukan pada slop, rangka atap, serta pintu jendela yang seluruhnya terbuat dari kayu jati berusia sangat lama.

    “Itu kayunya pakai jati, dan sangat tua. Kami sudah dapat referensi untuk pengganti kayu-kayu yang terbakar,” tambahnya.

    Adhy memastikan pembangunan akan segera dimulai. Harapannya, Gedung Grahadi sisi Barat akan selesai dan bisa digunakan kembali sebelum awal tahun 2026.

    “Secepatnya kami bangun, targetnya sebelum tahun baru sudah selesai,” jelasnya.

    Adhy menegaskan, pelayanan dari Biro Umum dan Protokoler tidak terganggu meski ruangannya di Grahadi terbakar. Sebab, ada ruangan di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Tidak boleh terganggu layanan dari Biro Umum dan protokoler. Kalau Pak Wagub, masih ada ruang kerja di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Jakarta (beritajatim.com) – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta pada Sabtu (6/9/2025) dini hari. Ia mengenang almarhum sebagai sosok aktivis, akademisi, sekaligus politisi yang meninggalkan banyak pemikiran penting bagi bangsa.

    “Dr Arif Budimanta adalah aktivis, akademisi dan politisi – yang berkiprah di PDIP. Pernah menjadi anggota DPR 2009–2014 dan menekuni think tank dari PDIP, yaitu Megawati Institut. Arif adalah adik kelas saya di IPB dan kepergiannya terlalu cepat karena masih muda usia. Tetapi takdir tidak bisa kita tolak sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” ujar Didik J Rachbini dalam keterangannya.

    Didik menilai banyak hal yang dapat dikenang dari pemikiran almarhum, terutama dalam isu ekonomi politik, kebijakan publik, hingga gagasan tentang Pancasila.

    “Arif banyak menulis buku dan artikel di media massa nasional, seperti Kompas, Bisnis Indonesia, dan DetikFinance, dengan fokus pada isu ketimpangan, UMKM, investasi, dan keberlanjutan,” tambahnya.

    Beberapa karya penting Arif antara lain buku Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak (2019) yang mengupas nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil dan berdaulat. Ia juga menulis Arsitektur Ekonomi Indonesia yang mengkritisi arah pembangunan yang terlalu liberal serta menawarkan desain ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945.

    “Dalam kapasitas intelektualnya, ia aktif menyampaikan pemikiran ekonomi serta menginisiasi diskusi penting, termasuk meluncurkan gagasan seperti Pancasilanomics untuk memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila,” jelas Didik.

    Selain itu, saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014, Arif dikenal aktif dalam gerakan “sunyi” untuk menghidupkan ekonomi konstitusi. Ia mendorong indikator kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam penyusunan APBN, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan liberal.

    Tak hanya di politik, Arif juga berkiprah di dunia pendidikan. Ia tercatat sebagai pengurus Yayasan Wakaf Paramadina yang menaungi Universitas Paramadina. “Intelektual dan akademisi di yayasan dan kampus ini, seperti kiprahnya, sangat aktif dalam diskursus publik dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik dan ekonomi politik secara luas,” tutur Didik.

    Kepergian Arif Budimanta dinilai meninggalkan jejak penting bagi generasi penerus. “Namun kepergiannya banyak yang harus dikenang sebagai hikmah dan pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya,” pungkas Didik. [beq]

  • Fatayat NU Lamongan Dorong Perempuan Jadi Penggerak Ketahanan Sosial

    Fatayat NU Lamongan Dorong Perempuan Jadi Penggerak Ketahanan Sosial

    Lamongan (beritajatim.com) – Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Lamongan menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial, terutama melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

    Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Lamongan periode 2025–2030, Dewi Maslahatul Umah, usai resmi dilantik, di GOR Lamongan, Jumat (5/9/2025).

    Menurut Dewi, masa khidmatnya akan difokuskan pada sinergi antara Fatayat dan pemerintah dalam memperkuat fondasi sosial masyarakat.

    Salah satu langkah awal diwujudkan lewat program Lentera Fatayat (Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan dan Risiko Perkawinan Anak).

    “Program ini diarahkan untuk menekan praktik perkawinan usia dini sekaligus melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan,” kata Dewi.

    Selain itu, Fatayat juga menggagas GARFA (Garda Fatayat NU), sebuah satuan khusus untuk memperkuat kapasitas kader perempuan NU.

    “GARFA difokuskan pada kaderisasi militan, penguatan ideologi, serta pelatihan kepemimpinan dalam berbagai bidang, mulai pengamanan, keprotokolan, kebencanaan, hingga isu sosial,” ujarnya.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut keberadaan Fatayat NU sebagai mitra strategis Pemkab dalam membangun ketahanan sosial. Menurutnya, kontribusi organisasi perempuan sangat penting dalam mempersempit ketimpangan gender dan menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

    “Fatayat memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan nasional. Dimulai dari basis terkecil yakni keluarga, Fatayat berkontribusi besar memperkuat sumber daya manusia,” ujar Yuhronur.

    Sejumlah capaian pembangunan Lamongan menjadi dasar optimisme, seperti indeks pemberdayaan gender yang telah mencapai 73,34, indeks pembangunan manusia (IPM) 75,9, serta angka stunting yang menurun hingga 6,9 persen pada 2024. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. (fak/ted)

  • Mas Dhito Tegaskan Batas Akhir Pengembalian Barang Jarahan Kerusuhan Kediri

    Mas Dhito Tegaskan Batas Akhir Pengembalian Barang Jarahan Kerusuhan Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memberikan tenggat waktu hingga Sabtu (6/9/2025) bagi warga yang terlibat penjarahan dalam kerusuhan 30 Agustus lalu untuk mengembalikan barang-barang hasil jarahan.

    Pengembalian bisa dilakukan melalui Kantor Satpol PP Kabupaten Kediri, kantor desa setempat, maupun hotline yang telah disediakan pemerintah.

    Mas Dhito menegaskan, imbauan ini sudah disebarluaskan sehari setelah kerusuhan terjadi, dan hingga kini sebagian barang sudah mulai dikembalikan oleh masyarakat.

    “Sejauh ini masih terus berjalan, banyak yang telah mengembalikan. Hari ini Sabtu (6/9/2025) adalah hari terakhir batas pengembalian,” kata Mas Dhito di Komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan tidak akan melakukan proses hukum bagi warga yang sukarela mengembalikan barang, kecuali bagi provokator atau dalang kerusuhan. Namun, jika batas waktu tidak dipatuhi, langkah hukum akan ditempuh.

    “Jika tidak dikembalikan besuk, siapapun yang terlibat apapun perannya, apakah itu provokator, atau menjarah, atau merusak, melempar molotov, kami telah berkoordinasi dengan Polres Pare akan diproses hukum,” tegasnya.

    Sementara itu, pemerintah terus melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang sudah dikembalikan. Salah satunya, fragmen arca Kepala Ganesha koleksi Museum Bagawanta Bhari yang sebelumnya sempat hilang, telah ditemukan oleh dua pelajar SMKN 1 Ngasem. Benda peninggalan bersejarah tersebut kini sudah diserahkan kembali ke pemerintah daerah.

    Secara simbolis, Bupati Kediri turut mengembalikan fragmen Kepala Ganesha ke Museum Bagawanta Bhari. “Tadi secara simbolik, saya sudah mengembalikan dan memasukkan (Fragmen Kepala Ganesha) ke museum,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]