Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Program Seragam Gratis untuk Siswa Baru di Kota Malang Tuntas

    Program Seragam Gratis untuk Siswa Baru di Kota Malang Tuntas

    Malang (beritajatim.com) – Kota Malang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan dengan menyelesaikan berbagai program prioritas. Terbaru, program seragam gratis bagi siswa baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berhasil diselesaikan.

    Program ini merupakan bagian dari visi-misi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, bersama Wakil Wali Kota Ali Muthohirin. “Iya ini sesuai dengan visi misi saya dengan mas wakil salah satu prioritas sudah tercukupi semua (seragam gratis),” ujar Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, pada Minggu, 7 September 2025.

    Sebanyak 16.500 siswa di Kota Malang menerima seragam gratis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Meski terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan seragam yang baru selesai pada akhir Agustus 2025, Wahyu Hidayat memastikan program ini tetap berjalan dengan baik.

    “Memang sedikit molor menjadi Agustus, memang ada kendala di masa penyediaannya tendernya agak sedikit lama tapi akhirnya bisa terpenuhi. Sudah saya sidak juga kemarin untuk melihat sejauh mana. Dan berangsur sudah terpenuhi sampai akhir Agustus kemarin,” ujar Wahyu, yang akrab disapa Pak Mbois.

    Penyediaan seragam gratis ini mencakup kain merah putih dan pramuka untuk siswa SD, serta kain biru putih dan pramuka untuk siswa SMP. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menyesuaikan ukuran seragam sesuai kebutuhan. Wahyu juga menyampaikan bahwa tahun depan anggaran serupa akan disiapkan kembali.

    “Tahun depan kami anggarkan lagi untuk mereka yang baru masuk SD dan SMP. Tetap dalam bentuk kain akan kita tingkatkan tapi lihat ketersediaan anggaran,” tambah Pak Mbois.

    Sementara itu, permintaan dari beberapa pihak terkait tambahan fasilitas seperti sepatu juga diterima. Namun, menurut Wahyu, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan DPRD Kota Malang, mengingat adanya pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun depan.

    “Ada yang meminta sepatu. Tapi tetap seragam menjahit sendiri takutnya ada yang tidak cocok kalau dijahitkan. Soal tambahan akan kita lihat bersama DPRD Kota Malang apalagi tahun depan ada pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat,” kata Wahyu.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa program seragam gratis ini telah rampung pada 31 Agustus 2025. Siswa yang baru saja menerima seragam dan masih dalam proses penjahitan diperbolehkan memakai pakaian biasa asalkan tetap rapi.

    “Sudah beres pada 31 Agustus kemarin. Alhamdulillah tepat waktu. Kemarin kan memang ada anggaran yang kekurangan sedikit diikutkan PAK sekitar Rp400 juta. Bagi siswa selama masih dijahit (karena baru menerima) bebas (pakai seragam) yang penting bebas rapi,” ujar Suwarjana.

    Program seragam gratis ini menjadi salah satu contoh nyata upaya pemerintah Kota Malang dalam memastikan pendidikan yang merata bagi seluruh anak didik di wilayahnya. [luc/suf]

  • Musda VI PKS Jombang: Pengurus Baru Siap Kolaborasi dengan Abah Warsubi Wujudkan ‘Jombang Marem Mase’

    Musda VI PKS Jombang: Pengurus Baru Siap Kolaborasi dengan Abah Warsubi Wujudkan ‘Jombang Marem Mase’

    Jombang (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jombang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI dengan tema “Kokoh Bersama Majukan Jombang untuk Indonesia” pada Sabtu, 6 September 2025.

    Acara yang digelar di Sekretariat DPTD PKS Jombang ini dihadiri oleh pengurus, anggota legislatif PKS, serta puluhan kader partai. Musda berlangsung sederhana namun penuh makna, mengikuti instruksi pusat untuk menghindari kemewahan.

    Dalam forum ini, Muhamad Said ditetapkan sebagai Ketua DPD PKS Jombang periode 2025–2030. Dalam sambutannya, Said mengungkapkan komitmen PKS Jombang untuk tetap berpegang pada prinsip low cost, high impact.

    “Dengan kondisi negeri seperti ini, kami berjuang bersama rakyat meski dengan segala keterbatasan. Seperti lari maraton, endingnya Insyaallah keberkahan untuk masyarakat,” ujar H. Said, yang disambut antusias oleh para pengurus dan kader.

    Kolaborasi untuk Jombang Marem Mase

    Said juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Abah Warsubi, Bupati Jombang, untuk mewujudkan visi Jombang Marem Mase yang berarti Maju, Tentrem, Makmur dan Sejahtera.

    Dalam pidatonya, Said menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai elemen di Kabupaten Jombang, agar dapat mencapai tujuan bersama.

    Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan UMKM, hingga menjaga keamanan dan harmonisasi sosial.

    Bupati Jombang, Abah Warsubi, juga menyampaikan apresiasi melalui rekaman video yang diputar dalam acara tersebut. Dalam pesannya, Warsubi mengucapkan selamat kepada ketua terpilih dan berharap PKS semakin solid, serta terus berkontribusi nyata bersama rakyat untuk kemajuan Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.

    “Selamat untuk Ketua terpilih PKS di Periode 2025–2030. Semoga PKS semakin solid dan berkontribusi nyata bersama rakyat dan membawa kemajuan bagi Jombang, Jawa Timur serta Indonesia,” ucap Warsubi. [suf]

  • Bupati Warsubi Pimpin Patroli Bersama Forkopimda untuk Ciptakan Jombang Aman

    Bupati Warsubi Pimpin Patroli Bersama Forkopimda untuk Ciptakan Jombang Aman

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang H. Warsubi memimpin langsung patroli Harkamtibmas bersama jajaran Forkopimda di sejumlah titik strategis di Kota Santri, Sabtu malam (6/9/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.

    Patroli bertajuk Jogo Bareng Kabupaten Jombang ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, staf ahli, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, serta pejabat Kominfo. Rombongan patroli dimulai pada pukul 22.30 WIB dari Pendopo Kabupaten Jombang dan bergerak menuju titik-titik keramaian serta kawasan yang rawan kriminalitas.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

    “Kita ingin memastikan Jombang tetap damai dan aman. Kehadiran kami bersama jajaran Forkopimda dan aparat keamanan adalah bentuk komitmen bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Mari kita jogo bareng Jombang agar tetap kondusif, tentrem, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman,” ujar Bupati Warsubi, yang juga terlibat langsung dalam patroli menggunakan kendaraan roda dua.

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menyampaikan bahwa patroli gabungan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan aparat dengan masyarakat. “Kami ingin masyarakat merasa aman dan terayomi. Patroli ini adalah wujud kehadiran aparat di tengah masyarakat untuk mencegah gangguan keamanan sejak dini,” jelas Kapolres.

    Patroli yang berlangsung hingga larut malam ini menyasar kawasan pusat keramaian, titik rawan kriminalitas, serta jalur utama di Kabupaten Jombang. Sepanjang perjalanan, rombongan juga menyapa warga dan pedagang yang masih beraktivitas, memberikan rasa aman sekaligus mengingatkan mereka untuk selalu waspada.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat Jogo Bareng semakin terwujud dalam budaya kebersamaan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat Jombang. Dengan patroli ini, diharapkan tingkat keamanan di Kabupaten Jombang tetap terjaga, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman serta tenang. [suf]

  • Pemkab Magetan Siapkan Pemanfaatan Aset ex-Miroso di Kawasan Telaga Sarangan

    Pemkab Magetan Siapkan Pemanfaatan Aset ex-Miroso di Kawasan Telaga Sarangan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan tengah menyiapkan langkah strategis untuk menata kembali aset lahan di kawasan wisata Telaga Sarangan yang sebelumnya difungsikan sebagai rumah makan. Lahan seluas sekitar 888 meter persegi itu akan dialihkan untuk kepentingan publik melalui dua alternatif desain, yakni sentral parkir atau kombinasi food court dengan area parkir.

    Pj Sekda Magetan, Muhtar Wahid, menyampaikan bahwa kesepakatan telah dibuat bersama lurah setempat, perwakilan masyarakat, serta pihak-pihak yang sebelumnya menempati bangunan di atas lahan tersebut. “Sudah ada berita acara kesepakatan. Tanah milik Pemkab itu akan dikosongkan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat sekitar Sarangan,” ungkapnya, Sabtu (6/9/2025).

    Dua konsep rancangan sudah disiapkan oleh Dinas PUPR Magetan. Konsep pertama adalah Sentral Parkir Sarangan (SPS), yang akan menampung 27 unit mobil di area basement dan 38 unit mobil di lantai atas. Konsep kedua adalah Sarangan Foodcourt Center (SFC), yang menempatkan 14 unit tenant food court di lantai atas dengan area basement difungsikan sebagai parkir berkapasitas 27 unit mobil.

    Muhtar menegaskan bahwa rencana ini tidak hanya soal menata kawasan, tetapi juga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. “Dengan food court, UMKM bisa mendapat ruang berjualan, sementara parkir akan menambah retribusi. Aset kita harus bisa menghasilkan untuk Pemkab, dalam rangka PAD bertambah, dan PAD itu kembali ke masyarakat,” jelasnya.

    Dari sisi teknis, masterplan sudah dibuat oleh Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Magetan. Proses pengukuran dan desain telah rampung, tinggal dibawa dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menentukan alternatif mana yang lebih efektif dan efisien.

    Untuk jadwal pelaksanaan, Muhtar menyebut paling cepat dimulai tahun 2025. “Tahun ini fokus menuntaskan clean and clear lahan. Kalau sudah clear, baru tahun depan bisa dianggarkan. Kita belum berani anggarkan kalau belum tuntas statusnya,” tambahnya.

    Muhtar juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab hanya fokus pada penyelesaian lahan eks rumah makan tersebut. Sementara untuk aset lain di kawasan Telaga Sarangan yang lebih luas, perlu pembahasan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Perhutani, hingga Kementerian terkait. “Yang besar nanti harus diskusi lintas instansi. Untuk sementara, yang kita tuntaskan dulu ya titik lahan ini,” pungkasnya. [fiq/aje]

  • Musda VI PKS Sidoarjo, Duet Nurkholik – Lukman Hadi Resmi Dikukuhkan

    Musda VI PKS Sidoarjo, Duet Nurkholik – Lukman Hadi Resmi Dikukuhkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) VI di Ballroom DPD PKS Sidoarjo. Acara ini dihadiri oleh Reni Astuti, Anggota DPR RI Fraksi PKS, serta para pengurus dan kader PKS se-Kabupaten Sidoarjo.

    Dalam Musda tersebut, dilakukan pengukuhan pengurus baru Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Sidoarjo periode 2025–2030. Adapun susunan kepengurusan yang dikukuhkan yaitu:

    Majelis Pertimbangan Daerah (MPD): Deny Haryanto (Ketua), Hoiriyah Damanhuri (Sekretaris)

    Dewan Pimpinan Daerah (DPD): Dr. Nurkholik, SH, MH (Ketua), Lukman Hadi (Sekretaris), Rio Purboyo (Bendahara), Ahmad Alfaizin (Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai)

    Dewan Etik Daerah (DED): Anang Dardiri (Ketua), Anas Anwari (Sekretaris)

    Pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Sidoarjo periode 2025–2030.

    Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Sidoarjo, Dr. Nurkholik, SH, MH menegaskan pentingnya PKS meningkatkan pelayanan publik dan mengokohkan kaderisasi demi membangun Sidoarjo yang lebih baik.

    “Kita ingin PKS hadir sebagai rumah besar perjuangan umat dan masyarakat. Kita ingin PKS menjadi solusi atas masalah rakyat, dari urusan harga bahan pokok, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, hingga lapangan kerja yang luas. Kita ingin kader-kader PKS di Sidoarjo hadir di tengah masyarakat dengan wajah yang ramah, tangan yang ringan membantu, dan hati yang tulus melayani,” ujarnya.

    Selain itu, juga dilantik pengurus MPD, DED, dan DPD PKS Sidoarjo. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan pakta integritas.

    Acara Musda VI ini berlangsung khidmat dan lancar, ditutup dengan menyanyikan Hymne PKS sebagai simbol komitmen perjuangan bersama. [but]

  • Musda VI PKS Magetan: Sederhana, Bermakna, dan Sarat Komitmen Perjuangan

    Musda VI PKS Magetan: Sederhana, Bermakna, dan Sarat Komitmen Perjuangan

    Magetan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Magetan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 dengan nuansa sederhana namun penuh arti. Bertempat di Kantor DPD PKS Magetan, Jalan Gitadini No. 1, Kelurahan Sukowinangun, Sabtu (6/9/2025), agenda lima tahunan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik PKS di daerah.

    Mengusung tema “Kokoh Bersama, Majukan Magetan untuk Indonesia”, Musda diselenggarakan secara daring dan luring terbatas. Kehadiran langsung hanya diperuntukkan bagi undangan khusus, sementara kader lainnya mengikuti jalannya acara melalui ruang virtual. Meski berlangsung sederhana, atmosfer kebersamaan dan semangat perjuangan begitu terasa.

    Ketua DPD PKS Magetan periode 2025–2030, Indra Kusuma Aryanto, S.IIP., M.H., menekankan pentingnya kekuatan ruhiyah dalam menggerakkan kader menghadapi dinamika bangsa.

    “Ruhiyah adalah energi spiritual yang membuat kader tetap optimis, pantang menyerah, dan selalu hadir membawa solusi bagi umat,” ujarnya. Indra menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum untuk mempererat ikatan kader dan merumuskan langkah nyata membangun Magetan.

    Ia juga menambahkan, PKS harus hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai partai politik, tetapi juga sebagai penggerak solusi dan pelayan rakyat. Komitmen inilah yang disebutnya sebagai kunci agar PKS tetap relevan dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

    Dukungan semangat juga datang dari jajaran pengurus provinsi. H. Nur Wahyudi, Ketua BPD 2 DPW PKS Jawa Timur, mengutip Surat At-Taubah ayat 105 sebagai pengingat bagi seluruh kader agar bekerja penuh kesungguhan.

    “Kerja politik kita adalah ladang amal. PKS harus terus menebar manfaat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan tidak lelah melayani,” pesannya.

    Sementara itu, Riyono Caping, Ketua Bidang Tani & Nelayan DPP PKS, mengingatkan agar dakwah politik tidak terjebak dalam rutinitas seremonial. Menurutnya, dakwah adalah perjuangan ideologis sekaligus sosial yang mesti dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Substansi dakwah harus dijaga, karena kontribusi PKS bukan hanya soal kursi parlemen, melainkan hadir nyata dalam memperkuat ketahanan keluarga, ekonomi kader, dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

    Musda VI PKS Magetan akhirnya ditutup dengan tekad bersama untuk menghadirkan partai yang kokoh, solid, dan dekat dengan rakyat. Kesederhanaan acara justru mempertegas makna bahwa perjuangan bukan ditentukan oleh gemerlap panggung, melainkan komitmen nyata yang diwujudkan dalam pelayanan dan kebermanfaatan.

    Dengan semangat “Kokoh Bersama, Majukan Magetan untuk Indonesia”, PKS Magetan berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus bagian dari upaya memperkuat NKRI. Lima tahun ke depan menjadi ruang pembuktian bagi kader PKS untuk menjawab tantangan zaman dengan kolaborasi, pelayanan, dan keteladanan. [fiq/ian]

  • Yasir Arafat Resmi Pimpin PKS Kabupaten Malang, Tegaskan Siap Dukung Kebijakan Presiden Prabowo

    Yasir Arafat Resmi Pimpin PKS Kabupaten Malang, Tegaskan Siap Dukung Kebijakan Presiden Prabowo

    Malang (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Malang periode 2025–2030 resmi selesai digelar dan diakhiri dengan pengukuhan kepengurusan baru. Acara berlangsung di Hall Puri Pahargyan Bojana Puri, Kepanjen, Sabtu (6/9/2025), disaksikan langsung Bupati Malang HM Sanusi, para petinggi partai politik, serta anggota DPRD Fraksi PKS Kabupaten Malang.

    Prosesi pengukuhan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan DPW PKS Jawa Timur yang menetapkan Yasir Arafat sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Malang periode 2025–2030. Kepemimpinan Yasir akan didampingi Irfan Ardianto sebagai Sekretaris dan Efendi Sudarmono sebagai Bendahara. Setelah itu, jajaran pengurus inti bersama-sama membaca serta menandatangani pakta integritas.

    Pergantian kepengurusan ini ditandai dengan penyerahan pataka bendera PKS dari ketua sebelumnya, Irfan Yuli, kepada Yasir Arafat. Momen tersebut sekaligus menandai estafet kepemimpinan DPD PKS Kabupaten Malang yang baru.

    Dalam sambutannya, Yasir menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang sangat berat. “Maka ini (amanah kepemimpinan) harus dijalani dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dan rasa takut kepada Allah,” ujarnya.

    Yasir juga menyampaikan sikap PKS terhadap kondisi bangsa terkini. Ia menegaskan permohonan maaf bila peran partai selama ini belum optimal, namun memastikan PKS terus berbenah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. “PKS mendukung penuh pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pencabutan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI, serta komitmen negara untuk menghormati kebebasan berpendapat,” tegasnya.

    Di tingkat struktur daerah, Yasir menegaskan PKS akan selalu menjaga kondusivitas, persatuan, dan ketertiban masyarakat. Ia juga menyatakan kesiapan partai untuk berkolaborasi dengan semua pihak demi kepentingan rakyat.

    “Mari kita jadikan PKS bukan hanya sebagai partai politik, melainkan juga sebagai mitra bersama masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan daerah,” pungkas Yasir. [yog/ian]

  • Muhammad Said Jabat Ketua PKS Jombang 2025-2030, Ini Harapan dan Targetnya

    Muhammad Said Jabat Ketua PKS Jombang 2025-2030, Ini Harapan dan Targetnya

    Jombang (britajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jombang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI pada Sabtu, 6 September 2025. Dalam acara yang berlangsung di kantor DPTD PKS Jombang dan dihadiri secara virtual melalui zoom meeting, H. Muhammad Said resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD PKS Jombang periode 2025–2030.

    Pengukuhan ini sekaligus menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Musda kali ini berlangsung sederhana namun tetap sarat makna, dengan tema “Kokoh Bersama Majukan Jombang untuk Indonesia.”

    Acara ini dihadiri oleh para anggota legislatif PKS, pengurus partai, dan kader pelopor PKS dari seluruh DPC PKS di Kabupaten Jombang. Meski sederhana, musda ini memiliki daya tarik tersendiri karena memunculkan berbagai harapan besar untuk perkembangan politik di Jombang.

    Dalam pidatonya, H. Muhammad Said menegaskan bahwa meski dengan segala keterbatasan, PKS Jombang akan terus berjuang bersama rakyat. “Dengan kondisi negeri seperti ini, kami berjuang bersama rakyat meski dengan segala keterbatasan. Seperti lari maraton, endingnya Insyaallah keberkahan untuk masyarakat,” ujar Said.

    Selain itu, Said juga menambahkan bahwa menjadi ketua PKS bukanlah sebuah tugas yang ringan. “Amanah ini tidak lagi masa pacaran. Sudah seperti rumah tangga, harus langsung siap menjalankan tanggung jawab,” kata Said, yang mengibaratkan tugas tersebut sebagai tanggung jawab jangka panjang yang harus dijalankan dengan serius.

    Dalam kesempatan tersebut, Said juga menegaskan target besar PKS Jombang pada Pemilu 2029. Saat ini, PKS hanya memiliki tiga kursi di DPRD, namun dengan kerja kolektif dari seluruh kader dan pengurus, Said yakin bahwa mereka dapat meraih enam kursi pada Pemilu mendatang.

    Bupati Jombang, Warsubi, turut memberikan ucapan selamat atas terpilihnya H. Muhammad Said sebagai ketua. Dalam rekaman video yang disampaikan, Warsubi berharap PKS Jombang semakin kuat dan konsisten bersama rakyat. “Semoga PKS semakin kuat dan konsisten bersama rakyat,” ujarnya.

    Sebagai salah satu partai politik yang cukup berpengaruh di Kabupaten Jombang, PKS diharapkan semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Dalam proses pergantian pengurus ini, berbagai posisi strategis turut mengalami perubahan. [suf]

    Berikut susunan pengurus baru hasil Musda VI PKS Jombang:

    Majelis Pertimbangan Daerah (MPD):

    Ketua: Didik Darmadi

    Sekretaris: Safari Riyanto

    Dewan Pengurus Daerah (DPD):

    Ketua: H. Muhammad Said

    Sekretaris: Abdullah

    Bendahara: Susilo

    Ketua Bidang Kaderisasi: Hilmi Haris

    Dewan Etik Daerah:

    Ketua: Hanan Mahbub

    Sekretaris: M. Arifin

  • Akademisi Universitas Jember: Narasi Pembubaran DPR adalah Sesat dan Menyesatkan

    Akademisi Universitas Jember: Narasi Pembubaran DPR adalah Sesat dan Menyesatkan

    Jember (beritajatim.com) – Narasi pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengemuka di sejumlah aksi unjuk rasa akhir-akhir ini sesungguhnya mematikan demokrasi. Lembaga parlemen tetap diperlukan dalam sistem demokratis.

    “Narasi itu sebetulnya dalam sudut pandang konstitusi negara hukum maupun komunikasi politik adalah sebuah narasi yang sesat dan menyesatkan,” kata Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (6/9/2025).

    Presiden Soekarno pernah membubarkan konstituante saat berkuasa melalui dekrit 5 Juli 1959. “Dampaknya sistem demokrasi kita jatuh ke dalam jurang otokrasi, yakni sistem otoritarian yang dipimpin oleh pemimpin sentralistik dan diktator,” kata Iqbal.

    Undang-Undang Dasar melindungi trias politika. “Dalam pasal 7C, bahkan presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Konstitusi hasil amandemen belajar dari pembubaran konstituante melalui mekanisme dekrit presiden,” kata Iqbal.

    Iqbal menyadari, sistem demokrasi memiliki kelemahan dan kendala.”Namun dengan berbagai macam kelemahan dan kendalanya, demokrasi masih pilihan yang terbaik sebagai jalan tengah, di antara sistem tirani di satu pihak dan sistem anarki di lain pihak,” katanya.

    Anarkisme, menurut Iqbal, tidak memiliki aturan sama sekali. “Sedangkan tirani adalah sebuah sistem yang bajunya bisa seolah-olah demokrasi, tetapi dijalankan dengan sistem otokrasi, dengan otoritarian dan sangat diktator,” katanya.

    Iqbal melihat kelompok pemuja anarkisme dan pemuja tirani tengah berupaya mengambil kesempatan dan memiliki agenda terselubung untuk menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa.

    Bubarnya parlemen hanya akan memunculkan pemerintahan yang otoriter. “Jadi jangan sampai masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, dan kelompok-kelompok rakyat terprovokasi atau termakan oleh jebakan kelompok-kelompok yang sejatinya bukan pecinta demokrasi, tetapi pemuja anarki atau pemuja tirani,” kata Iqbal.

    Iqbal percaya unjuk rasa demonstrasi dan kritik yang disampaikan masyarakat sipil masih murni. “Hanya kemampuan berkonsolidasi dan menjaga soliditas yang berbeda di setiap zaman,” katanya.

    Kendati menolak narasi pembubaran DPR, Iqbal setuju untuk mengevaluasi total parlemen. “Sudah seharusnya partai politik sebagai institusi demokrasi yang menempatkan orang-orangnya di parlemen harus mereformasi diri,” katanya. Hal ini harus menjadi komitmen bersama.

    Iqbal juga meminta evaluasi total oleh Presiden Prabowo terhadap semua struktur dan sistem institusional yang menciptakan jurang ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan akibat tidak tegaknya supremasi hukum. “Kalau itu tidak dilakukan, saya kira Presiden bukan lagi menjadi harapan untuk memecahkan krisis, tapi justru menjadi bagian dari krisis kepercayaan,” katanya. [wir]

  • Mantan Wabup Jember Gus Firjaun: Akar Persoalan Negeri Ini adalah Ketidakadilan

    Mantan Wabup Jember Gus Firjaun: Akar Persoalan Negeri Ini adalah Ketidakadilan

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Balya Firjaun Barlaman alias Gus Firjaun, Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, 2021-2025, menegaskan perlunya pemerintah mengatasi ketidakadilan yang menjadi akar persoalan di Indonesia.

    Menurut Firjaun, keadilan adalah perintah agama dan sila Pancasila yang penting untuk ditegakkan. “Maka ketika kemudian tidak adil, ya sudah, akhirnya menimbulkan endapan-endapan kekecewaan,” katanya, Sabtu (6/9/2025).

    Endapan-endapan tersebut, lanjut Firjaun, semakin hari menumpuk dan bisa menyebabkan orang berbuat ekstrem. “Tindakan ekstrem bisa karena ajaran, doktrin, bisa karena situasi, bisa karena kecewa,” kata Firjaun.

    “Kalau problem solving-nya saja tanpa melihat akarnya dan menangani akar masalah, sampai kapanpun terus seperti ini,. Intinya keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Firjaun.

    Keadilan ini, menurut Firjaun, hendaknya diterapkan dalam kebijakan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Komitmen keadilan pemerintah bisa dilihat dari konsistensi penegakan hukum. “Ini sudah disinyalemenkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa rusaknya atau hancurnya umat-umat terdahulu karena tidak ada keadilan dalam hukum,” katanya.

    “Rusaknya ‘umatku’ (umat Islam) juga sama: ketika pembesar melakukan kesalahan, hukum tidak menyentuh. Tapi ketika orang kecil melakukan kesalahan, pelanggaran, maka hukum ditegakkan. Sampai kemudian beliau menggambarkan: ‘andai kata Fatimah putriku mencuri, akan saya potong tangannya’. Nah, ini kan contoh, betapa Kanjeng Nabi secara spirit siap untuk menegakkan hukum,” kata Firjaun.

    Firjaun meminta semua pihak, terutama pemerintah, mengambil hikmah dari rangkaian kejadian akhir-akhir ini. “Jangan antikritik dan tidak mau mendengarkan aspirasi orang lain. Harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak, karena kalau ditangani sendirian tidak bisa, gak akan mampu,” katanya.

    Firjaun meminta pemerintah bekerja tidak dengan prinsip asal atasan senang. “Ketika semua dibicarakan baik-baik, sebagai pemimpin, bisa berkolaborasi, mau mendengarkan, belajar mendengarkan dari orang lain, inovatif, bisa mencari solusi-solusi,” katanya.

    Hati nurani, kata Firjaun, harus menjadi panduan sebelum mengeluarkan kebijakan. “Saya yakin mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, nurani kita bicara soal itu. Pasti ada ada sinyal dari nurani kita,” katanya. [wir]