Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Baguna PDI Perjuangan Jatim Gelar Pelatihan Mitigasi Kebakaran di Surabaya

    Baguna PDI Perjuangan Jatim Gelar Pelatihan Mitigasi Kebakaran di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) — Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan. Mereka menggelar Pelatihan Simulasi Mitigasi Bencana di Surabaya sebagai respons terhadap tingginya potensi bencana, khususnya kebakaran di kawasan padat penduduk.

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan, Tri Rismaharini, mengapresiasi langkah Baguna Jatim. Dia menekankan bahwa mitigasi bencana, terutama kebakaran, adalah langkah penting untuk menyelamatkan nyawa dan aset masyarakat.

    “Saya mengapresiasi langkah cepat tanggap Baguna DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Apalagi, Provinsi Jawa Timur ini banyak daerah perkotaan, padat penduduk. Sehingga pelatihan simulasi mitigasi bencana kebakaran ini bermanfaat sekali, bisa untuk membantu masyarakat dari bencana,” ungkap Risma dalam sambutannya di Aula Megawati Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Minggu (7/9/2025).

    Risma menambahkan, pelatihan ini bukan hanya berguna dalam situasi darurat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya proteksi dini. Menurutnya, kemampuan dasar yang ditanamkan dalam pelatihan ini dapat menjadi awal dari upaya mitigasi yang lebih luas.

    “Lalu juga bisa untuk menjaga aset-aset masyarakat ataupun milik pemerintah. Dan kemampuan dasar yang dimiliki ini bisa dikembangkan di tempat lain sehingga dapat meminimalisir adanya korban manusia dan harta benda,” lanjutnya.

    Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Jatim, Eddy Tarmidi Widjaja, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin Baguna. Selama beberapa tahun terakhir, pihaknya konsisten membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan serupa.

    “Ini merupakan agenda rutin Baguna DPD PDI Perjuangan Jatim. Sebelumnya kami sudah melakukan pelatihan mitigasi penanggulangan bencana juga,” ujar Eddy.

    Eddy menyebut pelatihan kali ini menyasar objek vital yang memiliki dampak luas jika terjadi kebakaran. Selain membahayakan nyawa, kerusakan pada objek vital juga berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pemerintahan.

    “Kita libatkan seluruh kader kita — dari badan, sayap, kesekretariatan, pun satgas turut serta dalam upaya pelatihan mitigasi penanggulangan bencana kebakaran objek vital ini. Sehingga dapat meminimalisir adanya korban jiwa ataupun harta benda,” tegasnya.

    Dalam sesi pelatihan, peserta tidak hanya mempelajari teori dasar tentang penyebab dan pola penyebaran kebakaran. Mereka juga mengikuti simulasi praktik pemadaman, evakuasi korban, hingga penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) bekerja sama dengan Basarnas Jawa Timur. [asg/suf]

  • Bantuan Logistik Pakai Kapal Perang Tiba di Pulau Bawean Gresik, Atasi Lonjakan Harga Sembako

    Bantuan Logistik Pakai Kapal Perang Tiba di Pulau Bawean Gresik, Atasi Lonjakan Harga Sembako

    Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Gresik dan TNI Angkatan Laut (AL) mengatasi lonjakan harga sembako di Pulau Bawean yang disebabkan oleh cuaca buruk dan gelombang tinggi yang melanda perairan Laut Jawa.

    Sebagai respons cepat, Pemprov Jatim mengirimkan bantuan logistik menggunakan kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) KRI Surabaya 591. Keberangkatan kapal ini dilepas oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani.

    Melonjaknya Harga Sembako di Bawean

    Harga kebutuhan pokok di Pulau Bawean, Gresik, melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. “Telur tembus Rp60.000 per kilogram, ayam mencapai Rp90.000–Rp100.000 per kilogram. Warga di sana benar-benar kesulitan,” ujar Bupati Fandi Akhmad Yani, yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan warga Bawean akibat kenaikan harga sembako yang sangat tinggi, Minggu (7/9/2025).

    Lonjakan harga ini terjadi akibat terhambatnya distribusi barang, yang disebabkan oleh cuaca buruk dan gelombang tinggi yang menghalangi kapal-kapal pengangkut barang.

    Sebagai bentuk solidaritas dan respons cepat, Pemprov Jatim bersama Pemda Gresik bekerja sama dengan TNI AL untuk menyalurkan bantuan yang dibawa oleh KRI Surabaya 591.

    Bantuan logistik yang dikirimkan mencakup 10 ton beras Bulog, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur ayam, 1 ton gula, 750 kilogram daging ayam beku, bawang merah, bawang putih, cabai, serta 50 tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram.

    Tak hanya itu, sebanyak 5.000 paket sembako, biskuit, susu, madu, serta 487 kardus air mineral juga turut disertakan dalam bantuan ini. Untuk menjaga kualitas bahan pangan segar, kapal juga membawa mobil cold storage.

    “Bantuan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga wujud solidaritas yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari nelayan, keluarga miskin ekstrem, penerima PKH Plus, Tagana, hingga TKSK,” ungkap Bupati Fandi.

    Bantuan yang diberikan tidak hanya menyasar kebutuhan pokok, namun juga mencakup 4.135 paket sembako dari perusahaan swasta serta alat bantu mobilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas.

    Evakuasi Warga Pulau Bawean yang Terhambat

    Selain menyalurkan logistik, KRI Surabaya 591 juga melakukan evakuasi terhadap puluhan warga Bawean yang terjebak di Gresik. Keberangkatan kapal penumpang dan barang yang terhambat akibat cuaca buruk sejak 29 Agustus 2025 membuat banyak warga Bawean terpaksa tertahan di Gresik.

    Kapal perang ini menjadi solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan membawa warga yang tertahan kembali ke Pulau Bawean.

    Gubernur Khofifah Indar Parawansa menuturkan bahwa kesigapan ini terwujud berkat dukungan banyak pihak, mulai dari Pangkoarmada II, Dankodaeral V, Bulog, hingga BPBD.

    “Bantuan harus tiba lebih cepat dari target. Alhamdulillah, bantuan sudah bisa diterima warga. Ini bentuk kasih sayang dan kepedulian pemerintah daerah yang luar biasa,” ujar Khofifah.

    Ia juga menegaskan bahwa Bawean merupakan bagian dari Gresik dan Jawa Timur yang tidak boleh terpinggirkan, dan Pemprov Jatim akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan masyarakat kepulauan selalu terjamin, apa pun tantangannya. [dny/suf]

  • Agus Mashuri Ajak Muslimat NU Pakal Perkuat Sinergi dengan DPRD Surabaya

    Agus Mashuri Ajak Muslimat NU Pakal Perkuat Sinergi dengan DPRD Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agus Mashuri, mendorong penguatan sinergi antara legislatif dan masyarakat. Hal itu dia sampaikan saat menggelar reses di wilayah Pakal, Surabaya, bersama anak ranting Muslimat NU setempat, Minggu (7/9/2025).

    Menurut Agus, reses menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Dia menegaskan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

    “Melalui reses ini, kami ingin memastikan setiap suara warga, termasuk Muslimat NU, bisa tersampaikan dengan jelas kepada pemerintah,” kata Agus Mashuri.

    Politisi PPP ini juga menyebut pentingnya komunikasi dua arah agar program pemerintah berjalan efektif. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat aktif mengawasi sekaligus memberikan masukan terkait pelayanan publik.

    “Legislatif tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan masyarakat adalah kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat,” ujar Agus.

    Dalam pertemuan itu, Agus menerima berbagai usulan terkait infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Dia berjanji untuk memperjuangkan aspirasi tersebut melalui pembahasan di DPRD Surabaya.

    “Kami akan kawal setiap aspirasi yang masuk supaya bisa ditindaklanjuti dalam program pembangunan kota Surabaya,” pungkasnya. [adv/asg]

  • Alokasi Bantuan Rp3 Juta per RT Dibahas di RAPBD 2026 Magetan

    Alokasi Bantuan Rp3 Juta per RT Dibahas di RAPBD 2026 Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan menyiapkan program bantuan Rp3 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) pada tahun anggaran 2026. Program yang menjadi janji Bupati Nanik Sumantri dan Wakil Bupati Suyatni Priasmoro ini tengah dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

    Pj Sekda Magetan, Muhtar Wahid, menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tersebut masih dalam kajian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). “Karena kaitannya dengan desa dan RT, maka PMD sedang mencermati mekanismenya agar tidak menyalahi aturan,” ungkapnya, Minggu (7/9/2025).

    Menurut Muhtar, pembahasan teknis akan berlanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan. Dari hasil pembahasan tersebut akan ditentukan apakah bantuan diberikan sekaligus atau secara bertahap.

    “Yang jelas alokasinya sudah disiapkan di APBD 2026, tinggal teknisnya nanti dirumuskan lebih detail,” tambahnya.

    Dengan adanya program ini, pemerintah daerah berharap pemberdayaan di tingkat RT dapat lebih maksimal, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan desa. [fiq/suf]

  • BEM Unair Gelar Aksi ‘Kidung Duka Airlangga’, Desak Presiden Prabowo Minta Maaf

    BEM Unair Gelar Aksi ‘Kidung Duka Airlangga’, Desak Presiden Prabowo Minta Maaf

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair), bersama dengan Aliansi BEM Fakultas se-Unair, menggelar aksi simbolik bertajuk Kidung Duka Airlangga.

    Aksi ini merupakan bentuk respons atas kekecewaan civitas akademika Unair terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, sekaligus menjadi simbol duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi belakangan ini.

    Aksi simbolik ini digelar pada Sabtu malam (6/9/2025) di Halaman Rektorat Unair, dengan melibatkan berbagai elemen mahasiswa, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pergerakan BEM Unair, M. Rizqi Senja Virawan, yang menegaskan komitmen mereka untuk terus mendampingi perjuangan rakyat.

    Rizqi menyampaikan bahwa sebagai bagian dari rakyat, mahasiswa Unair tidak akan pernah meninggalkan rakyat dalam setiap perjuangan, baik melalui demonstrasi maupun bentuk gerakan lainnya.

    “Tentu kami Sivitas Akademika Unair sebagai bagian dari rakyat, akan tetap membersamai gerakan-gerakan rakyat. Aksi simbolik ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil, banyak di antara rakyat yang dimiskinkan secara struktural dan secara sistem,” ujar Rizqi.

    Aksi Kidung Duka Airlangga merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi yang telah dilakukan oleh civitas akademika Unair dalam beberapa minggu terakhir. Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM Unair, Satria Abdi Hasani, berharap melalui berbagai metode penyampaian aspirasi ini, suara kekecewaan rakyat dapat sampai dan didengar oleh pemerintah.

    “Aksi simbolik ini juga merupakan rentetan perjuangan Sivitas Akademika Unair dalam beberapa aksi demonstrasi. Semoga kekecewaan rakyat akan didengar oleh Pemerintah setelah seluruh metode penyampaian aspirasi ini dilakukan,” tambah Satria.

    Puncak dari aksi ini adalah pembacaan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surat ini memuat delapan tuntutan konkret yang disuarakan oleh civitas akademika UNAIR terkait situasi bangsa saat ini. Salah satu tuntutan yang mendapat sorotan besar adalah permintaan maaf dari Presiden.

    Ketua BEM UNAIR, Anggun Zifa Anindia, yang membacakan surat tersebut, menegaskan, “Ketujuh, kami menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat atas seluruh kekacauan dan ketidakmampuannya menyelesaikan masalah,” ucapnya dengan lantang.

    Aksi simbolik ini menegaskan bahwa mahasiswa Unair tidak hanya berduka atas jatuhnya korban jiwa, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Melalui Kidung Duka Airlangga, mereka menegaskan komitmen mereka dalam mengawal isu-isu kerakyatan dan menyuarakan perubahan yang mendesak demi kesejahteraan rakyat Indonesia. [rma/suf]

    Berikut isi Surat Terbuka Sivitas Akademika Universitas Airlangga dan 8 Poin Tuntutan Kepada Negara:

    Dengan hormat,
    Kekacauan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh penguasa dengan indikasi ketidakberpihakan kepada rakyat secara keseluruhan.

    Sivitas Akademika Universitas Airlangga, sebagai bagian dari rakyat, merasakan betul bagaimana negara menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Rakyat tentunya akan selalu peka, apabila terdapat perwakilan-perwakilan mereka yang tidak memiliki keresahan, rasa senasib, atau rasa sepenanggungan yang sama.

    Terlebih lagi, ketika kami mencoba menyampaikan apa yang kami rasakan, kami justru mendapatkan represifitas dari negara dan terkesan bahwasanya kami adalah musuh mereka. Banyak di antara kami yang ditangkap, dipukuli, diintimidasi, dibatasi akses informasinya, serta diadu domba secara horizontal dengan kawan kami sendiri. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, maka kami Sivitas Akademika Universitas Airlangga menyampaikan 8 (delapan) tuntutan Kidung Duka Airlangga:

    1. Menuntut negara untuk mengembalikan kedaulatannya kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan serta bertanggung jawab penuh atas kerusuhan yang terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    2. Mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan reformasi total institusi DPR, POLRI, dan TNI.

    3. Menuntut negara untuk terus menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi di tengah menyempitnya ruang demokrasi serta maraknya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap suara-suara kritis rakyat.

    4. Menghentikan segala bentuk represifitas aparat terhadap massa aksi, tenaga medis, dan jurnalis serta menuntut pembebasan segera terhadap kawan-kawan kami yang masih ditahan.

    5. Mengusut tuntas seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam aksi beberapa waktu terakhir serta menuntut seluruh pelaku untuk diadili di meja pengadilan dengan seadil-adilnya.

    6. Mengembalikan marwah kampus sebagai ruang netral ilmu pengetahuan dengan menolak segala bentuk intervensi dan masuknya aparat ke dalam kampus.

    7. Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat atas seluruh kekacauan dan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan masalah.

    8. Mengajak seluruh elemen untuk saling menjaga, serta melakukan pengawalan terhadap seluruh kebijakan hari ini dan hari esok agar aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan dan negara tidak mengulang pola kesalahan yang sama.

  • PKS Gresik Pilih Ketua Baru, Targetkan Raih Kursi DPRD di Pemilu Mendatang

    PKS Gresik Pilih Ketua Baru, Targetkan Raih Kursi DPRD di Pemilu Mendatang

    Gresik (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gresik menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI, Sabtu (6/9/2025), yang menghasilkan Muchlisin sebagai Ketua DPD PKS Gresik yang baru untuk periode 2025-2030.

    Dalam kesempatan tersebut, Muchlisin menegaskan target ambisius partainya untuk meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, mengingat hingga kini PKS belum pernah berhasil menempatkan wakilnya di legislatif daerah tersebut.

    Usai dilantik, Muchlisin mengajak seluruh pengurus dan kader PKS Gresik untuk lebih solid dan terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Saya berharap PKS ke depan memiliki kursi di legislatif, agar mampu membawa kesejahteraan sesuai dengan nama partai,” ungkap Muchlisin saat diwawancarai pada Minggu (7/9/2025).

    Bagi Muchlisin, Musda ini bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat barisan dan mempertegas komitmen PKS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Gresik. “Mudah-mudahan dengan ikhtiar setelah Musda, kami berjuang bersama masyarakat dalam dinamika yang ada,” tambahnya.

    Musda juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur, Bagus Prasetia Lelana, yang turut bergabung secara daring. Sebelumnya, DPD PKS Gresik dipimpin oleh Fahrizal Muhammad, namun setelah Musda VI, Muchlisin dipercaya memimpin partai yang identik dengan warna putih dan oranye ini selama lima tahun ke depan.

    Dengan target untuk merebut kursi DPRD di Gresik, PKS bertekad menunjukkan eksistensinya di legislatif daerah dan berkontribusi lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. [dny/suf]

  • Dosen FH Untag Surabaya Kritik Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim: Hukum Justru Perkuat Privilese Elite

    Dosen FH Untag Surabaya Kritik Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim: Hukum Justru Perkuat Privilese Elite

    Surabaya (beritajatim.com) – Dosen Fakultas Hukum (FH) Untag Surabaya sekaligus Peneliti di Nusantara Center for Social Research, Sultoni Fikri, mengkritik tajam tingginya gaji dan tunjangan anggota DPRD Jawa Timur yang mencapai Rp84 juta per bulan.

    Menurutnya, fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa hukum di Indonesia justru bekerja untuk melanggengkan privilese kelas elite, bukan untuk keadilan rakyat.

    “Penerimaan gaji dan tunjangan anggota DPRD Jawa Timur yang menembus Rp84 juta per bulan seolah menjadi bukti sahih bahwa hukum di negeri ini memang bekerja, bekerja keras menjaga kenyamanan kelas elite,” ungkap Sultoni, Minggu (7/9/2025).

    Sultoni menjelaskan, dalam perspektif Critical Legal Studies (CLS), hukum tidak pernah netral. Ia menyatakan bahwa hukum hanyalah alat politik yang dipoles dengan bahasa formal demi mengamankan kepentingan penguasa.

    “Menurut logika Critical Legal Studies, hukum tidak pernah netral. Ia hanyalah alat politik yang dipoles rapi dengan bahasa formal demi melanggengkan kepentingan penguasa. Dan kasus DPRD Jatim ini contoh paling terang karena hukum dipakai bukan untuk rakyat, melainkan untuk membungkus privilese agar terlihat legal dan pantas,” ujar Sultoni.

    Dia juga menyebutkan ketimpangan yang semakin jelas antara gaya hidup elite dan kondisi ekonomi masyarakat. Sultoni menekankan, saat masyarakat mulai berpikir keras tentang harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, para wakil rakyat justru sibuk memperjuangkan kenaikan tunjangan rumah yang fantastis.

    “Sungguh ironis, ketika rakyat mempertanyakan harga beras, wakil rakyat justru sibuk menyesuaikan tunjangan rumahnya dengan harga sewa perumahan elite Surabaya,” tegasnya.

    Sultoni menunjukkan betapa mencoloknya ketimpangan ini jika dibandingkan dengan pendapatan buruh yang hanya mengandalkan upah minimum. Di saat rakyat terpaksa berhemat untuk bertahan hidup, para pejabat menikmati tunjangan yang jauh dari realitas ekonomi masyarakat.

    “Rakyat harus menekan pengeluaran agar bisa bertahan hidup dengan UMP Rp4 juta, sementara anggota dewan diberi Rp57 juta sebulan hanya untuk tunjangan rumah,” tambahnya.

    Menurutnya, hukum dalam konteks ini justru berperan sebagai alat yang mengamankan gaya hidup mewah, bukan sebagai instrumen keadilan. “Hukum di sini bukan instrumen keadilan, melainkan kalkulator resmi untuk memastikan gaya hidup mewah tetap berjalan tanpa cela hukum,” ujarnya.

    Sultoni juga mengkritik bagaimana hukum memberi legalitas pada ketidakadilan. Ia menyebutkan ketimpangan tersebut sangat jelas terlihat dalam penerapan hukum, di mana rakyat miskin dihukum berat karena pelanggaran kecil, sementara para pejabat menikmati privilese yang sah secara hukum.

    “Inilah wajah hukum ala CLS karena ia adil sekali, memberi banyak hal kepada yang sudah berkuasa, dan memberi legalitas pada kesenjangan yang semakin dalam. Dengan bahasa sederhana, ketika rakyat miskin mencuri beras, itu pelanggaran hukum,” jelasnya.

    “Tapi ketika pejabat mengantongi Rp84 juta lewat Perda, itu namanya aturan main,” tambahnya.

    Menurut Sultoni, ini menunjukkan keberhasilan hukum dalam membungkus ketidakadilan menjadi sesuatu yang tampak wajar di mata publik. Ia menyebutkan, kondisi ini membuat masyarakat tidak lagi punya ruang untuk mempertanyakan keadilan.

    “Dan bukankah ini bukti nyata bahwa hukum berhasil? Berhasil membuat ketidakadilan terasa wajar, karena sudah dicatat dalam lembaran negara,” tegasnya.

    Sultoni juga menyampaikan kritik pedas kepada DPRD Jawa Timur yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat, namun dalam kenyataannya justru sibuk menikmati kehidupan mewah yang mereka janjikan.

    “Pada akhirnya, DPRD Jatim memang mewakili rakyat. Mewakili impian rakyat tentang hidup makmur tapi dengan satu catatan kecil, yakni rakyat hanya bisa jadi penonton, sementara yang mewakili justru sibuk menikmati kehidupan yang mereka janjikan,” pungkasnya. [asg/suf]

  • Dugaan Ketidakterbukaan dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Sampang Mencuat

    Dugaan Ketidakterbukaan dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Sampang Mencuat

    Sampang (beritajatim.com) – Isu ketidakterbukaan dalam pendistribusian bantuan sosial kembali mencuat di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Kasus ini terungkap setelah seorang warga mengaku menerima beras bantuan secara diam-diam, setelah pemberitaan tentang ketidakmendapatkan bantuan beredar di media sosial.

    Pada Minggu (7/9/2025), Nasideh, salah satu warga Desa Banyukapah, menceritakan pengalaman mengejutkan yang dialaminya. “Ya, beras itu diantarkan malam hari oleh seseorang. Tapi saya lupa malam apa tepatnya,” ujarnya saat ditemui di kediamannya. Nasideh menambahkan, orang yang mengantarkan beras hanya mengatakan, “Maaf Bu, ini untuk ibu.”

    Keanehan muncul karena penyaluran beras tersebut tidak disertai dengan keterangan resmi apapun, seperti surat undangan atau informasi lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat setempat tentang transparansi dan kejelasan proses distribusi bantuan.

    Ketika dikonfirmasi, Pj Kades Banyukapah, Ruspandi, mengklarifikasi bahwa beras yang diterima oleh Nasideh bukanlah bantuan sosial dari pemerintah desa. “Beras itu dibeli dengan uang pribadi saya, karena saya kasihan melihat orang tersebut tidak mendapatkan bantuan setelah mendengar kabar dari media sosial,” kata Ruspandi.

    Menurut Ruspandi, jumlah bantuan beras Bulog yang diterima Desa Banyukapah sebanyak 526 paket, yang sudah disalurkan seluruhnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Beras itu sudah disalurkan semua terhadap KPM,” tambahnya.

    Namun, hasil penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa Nasideh bukan satu-satunya warga yang tidak menerima bantuan meskipun tercatat sebagai penerima. Media kami menemukan sedikitnya 10 warga lain yang mengalami hal serupa. Mereka juga tercatat sebagai KPM, namun bantuan beras yang seharusnya mereka terima tidak sampai ke tangan mereka.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber, jumlah warga yang belum menerima bantuan beras tersebut bisa mencapai ratusan orang. Hal ini menambah keprihatinan dan pertanyaan terkait mekanisme pendistribusian bantuan sosial di desa tersebut. [sar/suf]

  • Tiga Kali Pemilu Dapat 6 Kursi, PKS Jember Targetkan 10 Kursi dalam Pemilu 2029

    Tiga Kali Pemilu Dapat 6 Kursi, PKS Jember Targetkan 10 Kursi dalam Pemilu 2029

    Jember (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan perolehan sepuluh kursi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam Pemilu 2029, setelah memperoleh enam kursi masing-masing pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024.

    “Target kita jelas, tegas, dan realistis, yakni merebut 10 kursi DPRD Jember, mengamankan posisi pimpinan DPRD, dan memenangi pemilihan kepala daerah Jember,” kata Taufik, Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jember 2025-2030, Minggu (7/9/2025).

    Semua target itu, menurut Taufik, dilaksanakan dengan terencana dalam ‘Peta Kemenangan PKS Jember 2025-2030’. Sepanjang 2025-2026, PKS akan melakukan konsolidasi struktur dewan pengurus ranting dan mengaudit kader maupun simpatisan. “Targetnya ada dua ribu kader baru, terutama anak muda usia 17–40 tahun,” katanya. Selain itu, Taufik menginginkan

    Pemenangan pemilu dan pilkada dimulai pada 2027. “PKS tampil dengan narasi besar yakni Jember Baru, Rakyat Dilayani. Figur PKS bicara isu rakyat di media dan lapangan,” katanya. PKS hadir di tengah rakyat dan melakukan aksi sosial nyata di seluruh kecamatan.

    Mesin pemenangan dibangun relawan dan koalisi strategis pada 2028 sekaligus mengumumkan kandidat dan bupati dan wakilnya. “Puncak perjuangan pada 2029. Satu kader membawa sepuluh suara, saksi militan di setiap TPS, kampanye masif di tiga lapis: struktural, digital, dan komunitas,” kata Taufik.

    Taufik menekankan kemenangan bukan akhir, melainkan awal pengabdian. “Dari 100 hari pertama, PKS buktikan janji. Fraksi PKS di DPRD memimpin lahirnya kebijakan pro-rakyat. Eksekutif PKS hadir dengan kepemimpinan yang amanah dan melayani,” katanya.

    “Inilah jalan kita. Inilah target kita. Dengan kerja keras, barisan yang solid, dan pertolongan Allah SWT, kita akan saksikan PKS Jember naik kelas dari partai peserta menjadi partai pemenang, dari penonton menjadi pemimpin, dari harapan menjadi kenyataan,” kata Taufik. [wir]

  • Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim 2025 Tembus Rp84 Juta per Bulan, Ini Rinciannya

    Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim 2025 Tembus Rp84 Juta per Bulan, Ini Rinciannya

    Surabaya (beritajatim.com) — Penerimaan tunjangan dan gaji bulanan anggota DPRD Jawa Timur pada 2025 mencapai angka yang mencolok. Total gaji dan tunjangan mereka rata-rata berada di kisaran Rp84 juta per bulan.

    Angka ini terdiri dari gaji pokok, berbagai tunjangan rutin, serta fasilitas tambahan yang diberikan sesuai regulasi daerah. Komponen terbesar berasal dari tunjangan perumahan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/30/KPTS/013/2023, tunjangan ini ditetapkan berbeda sesuai jabatan.

    Ketua DPRD menerima Rp57,75 juta per bulan, wakil ketua Rp54,86 juta, sementara anggota biasa mendapatkan Rp49,09 juta. Nominal ini disesuaikan dengan harga sewa rumah tertinggi di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

    Selain itu, setiap anggota DPRD juga memperoleh tunjangan transportasi sebesar Rp20,85 juta per bulan. Dana ini diberikan sebagai pengganti kendaraan dinas dan dibayarkan secara tunai. Dengan kombinasi tunjangan perumahan dan transportasi saja, seorang anggota DPRD sudah menerima hampir Rp70 juta per bulan.

    Di luar dua tunjangan utama tersebut, terdapat gaji pokok yang disebut uang representasi, serta sejumlah tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, komunikasi intensif, badan anggaran, badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan khusus, hingga iuran BPJS Kesehatan. Komponen-komponen ini menambah total penerimaan sehingga mencapai sekitar Rp84 juta.

    Sebagai perbandingan, pada 2020 total penerimaan anggota DPRD Jatim masih berada di kisaran Rp64,7 juta per bulan. Saat itu, tunjangan perumahan hanya Rp27,6 juta, tunjangan transportasi Rp12,75 juta, dan tunjangan komunikasi intensif Rp17,85 juta.

    Kenaikan signifikan terjadi setelah revisi Peraturan Daerah pada 2020 yang menaikkan tunjangan perumahan sekitar 20 persen. Lonjakan jumlah penerimaan ini menunjukkan adanya penyesuaian yang cukup besar dalam lima tahun terakhir.

    Dengan besaran tunjangan yang sekarang, satu anggota DPRD Jawa Timur menerima penghasilan setara 21 kali lipat upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2025. [asg/suf]